Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 14 Mei 2016

ATAS REALISASI DBH MIGAS, DPRD HERAN ATAU MACAK HERAN ?

Hampir semua media massa harian, baik cetak maupun online, hari ini 14 Mei 2016 memuat berita proses hearing di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara anggota DPRD dan SKPD terkait dengan PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) tentang realisasi besaran dana bagi hasil (DBH) atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas.

Dalam proses presentasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,  Perdagangan, Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sidoarjo dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bagian Rp.0 dari hasil kegiatan di blok brantas oleh LBI. Berbagai alasan dibuat oleh LBI dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sidoarjo. Antara lain, karena minimnya lifting yang masih di bawah standart.

Sebagaimana ditulis media harian Jawa Pos, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo merespon keheranan. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan haknya sebagai daerah penghasil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Pertanyaannya kemudian, kok bisa mereka merespon heran ? Seakan mereka tidak tahu apa-apa soal dana tersebut. Padahal mereka (anggota DPRD) mempunyai fungsi budgetting (anggaran); setiap tahunnya, mereka membahas perencanaan anggaran, realisasi anggaran dan LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kalau benar-benar mereka tidak tahu, terus saat pembahasan anggaran yang mereka bahas apa ?

Sebagai masyarakat yang mempunyai hak atas anggaran pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, kiranya kita juga mempunyai hak untuk mengkritisi kondisi tersebut; bukan tidak mungkin sebenarnya mereka tahu, tapi sengaja "pura-pura tidak tahu" untuk menutupi hasil konspirasi mereka dengan eksekutif dan pemilik modal di blok brantas dalam MERAMPAS KESEJAHTERAAN RAKYAT SIDOARJO

Senin, 25 April 2016

LBI Harus Diaudit (dulu), Atau Tidak Akan Ada Eksplorasi Di Blok Brantas

Keluarnya semburan lumpur di sumur banjar panji 1 (BJ-1) di blok brantas merupakan bukti kongkrit bahwa PT Lapindo Brantas Inc (LBI), selaku kontraktor "tidak pecus" dalam melakukan eksplorasi. Dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh LBI, tidak lain karena kecerobohan mereka dalam pengeboran.

Selain itu, proses penyelesaian dampak sosial-ekonomi-budaya akibat melubernya lumpur panas juga dapat dijadikan pengingat rakyat Sidoarjo,  bahwa LBI tidak konsisten dalam melaksakan tanggungjawabnya atas kesalahan yang dilakukan di sumur BJ-1.

Yang terpenting lagi, yang harus kita ketahui bersama, bahwa LBI hanya gagal melakukan pengeboran di sumur BJ-1, banyak sumur yang sukses dilakukan eksplorasi hingga berhasil berproduksi, antara lain di Desa Wunut, Kecamatan Porong, yang terdiri dari banyak sumur. Entah berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selama ini ?

Sebagai masyarakat yang hidup di daerah penghasil, dapat diyakini mereka masih belum mengetahui banyak soal berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Karena selain Pemerintah sendiri tidak punya tradisi transparan terhadap pengelolaan hasil tambang, LBI sebagai kontraktor merasa tidak akan dapat leluasa untuk mengais keuntungan (sebesar-besarnya) ketika dalam proses dan hasil diketahui oleh masyarakat.

Yang terakhir adalah soal Corporite Social Responbility (SCR) yang harus dikeluarkan oleh LBI sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lingkungan area eksplorasi dan eksploitasi. Berapa besaran dana CSR LBI yang harus dikeluarkan ? tentunya harus transparan kepada masyarakat sehingga pemerintahan desa setempat dapat mengelola secara optimal untuk pembangunan.

Belum banyak diketahui oleh masyarakat terhadap kondisi yang sebenarnya pada pengelolaan blok brantas, sehingga pada agenda pengeboran yang akan dilakukan oleh LBI di sumur TG-1 dan TG-6 di Desa Kedungbantheng Kecamatan Tanggulangin ditolak oleh masyarakat setempat. Pada konteks ini, harusnya pemerintah dapat lebih cerdas membaca kondisi masyarakat "yang merasa trauma terhadap LBI".

Berbagai upaya yang dilukan oleh LBI guna memperlancar rencana eksplorasi di sumur TG-1 dan TG-6, mulai sosialisasi di masyarakat secara langsung hingga mengekspos berita hasil riset di media massa. Yang terakhir adalah melakukan pembangunan infrastruktur di masyarakat dengan dalih distribusi dana CSR.

Seakan tidak pernah ada hasil dalam proses eksplorasi dan eksploitasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Justru malapetaka yang menimpa masyarakat di lingkungan sumur. Untuk itu, pemerintah harusnya dapat lebih bijak guna mencari solusi pada proses eksplorasi dan eksploitasi di Blok Brantas, tidak lain untuk kesejahteraan semua masyarakat Sidoarjo. Tidak justru melakukan pembiaran terhadap oknum birokrasi yang lagi kongkalikong dengan para pemegang saham "nakal" di blok brantas.

Bukan tidak mungkin, masyarakat merasa dipermainkan selama ini oleh LBI dan oknum birokrasi. Masyarakat kita sudah cerdas dan pandai, tidak seperti yang diasumsikan para mafia migas di blok brantas. Guna mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, pemerintah harusnya berani melakukan audit kepada LBI terhadap proses yang selama ini dilakukan. Dan hasil auditnya secara obyektif dibuka sedetail mungkin kepada semua masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau tidak, LBI tidak akan dapat melanjutkan proses eksplorasi di blok brantas dengan optimal.

Selasa, 19 April 2016

Awas..!! Perusahaan Daerah Jadi Alat Perampokan Uang Rakyat

Menanggapi Statmen Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo yang dimuat oleh Media Harian Jawa Pos pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 Tentang Agenda Pembentukan Perusahaan Daerah (PD)

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pentingnya dibentuk Perusahaan Daerah (PD) bidang property dan pasar guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya di bidang property, Ketua Komisi B berpendapat bahwa property (asset) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga kalau dikelola dengan baik melalui PD dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah PD bidang property apa tidak sudah operasional ? Kalau kita tahu di halaman  kantor PD Aneka Usaha (yang dibentuk dengan Perda 38 Tahun 1998) tertulis ada 4 unit kegiatan Usaha yang dikoordinasi oleh PD Aneka Usaha, yakni Delta Property, Delta Grafika, Delta Advertaising, Delta Gas dan Delta Grafika.

Kalau tidak salah sudah lebih satu tahun tulisan besar itu terpampang di ruas depan halaman kantor PD Aneka Usaha. Hal tersebut bisa dikata "penting tidak penting untuk dibahas". Namun yang kemudian menjadi prinsip adalah yang harus kita ketahui bersama, bahwa dari pengalaman pengelolaan PD oleh Pemda. Sidoarjo "tidak pernah profesional"

Banyak bukti dari pengelolaan PD oleh Pemda Sidoarjo yang masih amburadul. Antara lain, dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim tahun 2014 disebutkan bahwa telah terjadi  kekurangan setoran bagi hasil bersih 5,4 milyar oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo pada dua tahun yang sama, yakni tahun 2012 dan 2013.

Bukti kedua, terjadi pada PD Aneka Usaha unit kegiatan Delta Grafika. Pada dokume  audit yang sama, menyebutkan bahwa terjadi realisasi pendapatan jauh dibawah target, dari 900 juta menjadi 240 jt sehingga pada perhitungan pendapatan terjadi peritungan realisasi yang jauh dari target.

Ketiga, bukti ketidakprofesionalan struktur PD yang dibentuk Pemda adalah terjadinya pelanggaran hukum (dugaan korupsi) di internal perusahaan. Sebut saja BPR Delta Arta dan PDAM DELTA Tirta yang hingga hari ini masih dalam proses oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Melihat pengalaman beberapa tahun yang lalu dan kejadian kasus penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara pada pengelolaan PD, tentunnya pihak legislatif tidak keburu mendorong terbentuknya PD baru di Pemda. Sidoarjo guna mengelola sumber daya yang ada. Yang kemudian harus dilakukan adalah mengevaluasi secara mendalam guna perbaikan sistem/menejemen PD yang sdh ada.

Disisi lain, Pemda. Sidoarjo sudah mempunyai SKPD yang menjadi leading sektor pengelolaan asset daerah, yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Kalau keburu membentuk PD dengan tidak diikuti oleh konsep yang matang, kuatirnya nanti adanya PD justru dijadikan ruang/media perampokan uang rakyat oleh oknum tertentu (KORUPSI) seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Senin, 21 Maret 2016

BELUM TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SIDOARJO

Kritik terhadap Implentasi Kaidah Partisipatif  dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sidoarjo

PENDAHULUAN

Sesuai  amanah Pasal 260 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan daerah  disusun  perencanaan  pembangunan  daerah  sebagai  satu kesatuan  dalam sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  dilakukan pemerintah  daerah  bersama  para  pemangku  kepentingan  berdasarkan  peran  dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah  juga harus mampu mengintegrasikan rencana  tata  ruang  dengan  rencana  pembangunan  daerah dan dilaksanakan  berdasarkan kondisi dan  potensi yang dimiliki  masing-masing  daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah  disusun secara berjangka meliputi: Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk  jangka waktu 20  (dua puluh) tahun  yang memuat  visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional,  Rencana  pembangunan jangka menengah  daerah  (RPJMD) untuk  jangka waktu 5 (lima) tahun, dan  Rencana kerja pernbangunan daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJPD merupakan dokumen rencana yang  harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana daerah dengan hirarki  dan skala  yang  lebih rendah seperti RPJMD, RTRW  Kabupaten, Renstra SKPD, dan  RKPD.    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 tahun 2010, Penyusunan RPJPD  harus dilakukan melalui pendekatan  teknokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan  top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang  sistematis, terpadu, transparan, dan    akuntabel, serta merupakan merupakan satu  kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Mengingat  pelaksanaan pembangunan  di  Kabupaten Sidoarjo  saat ini telah Pada Pemilukada Kab. Sidoarjo tahun 2015 kemaren, dimana pasangan calon nomor urut 3 H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. yang diusung Partai PKB memenangkan Pemilu, “pasangan tersebut memperoleh suara sebanyak 424.611 suara atau 58,97% dari total suara sah” (Keptusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor:125/Kpts/KPU-Kab-014329888/2015, tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilihdalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015.)

Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut mengusung visi “Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, Mandiri, sejahtera dan berkelanjutan”, jika dokumen penjabaran visi yang dibuat oleh pasangan calon terpilih, “dimana unsur visi “mandiri” dibreakdown menjadi dua misi yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, dan (2) meningkatnya perekonomian daerah melalui potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi  dan arah pembangunan sebagaimana tertuang  dalam RPJP Kabupaten Sidoarjo 2005-2025  maka Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Pembangunan yang partisipatif merupakan  perwujudan dari berubahnya paradigma  mengenai peran baru masyarakat dalam  pembangunan.  Masyarakat tidak sekadar  penerima manfaat atau objek pembangunan  belaka,  melainkan merupakan  subjek  dan  agen  pembangunan  yang mempunyai  posisi  yang  setral, strategis  dan  penting Tiga  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik tersebut merupakan prasyarat kecukupan atas  terlaksananya perencanaan  jangka panjang  daerah  dengan  baik  dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan pembangunan  Kabupaten  Sidoarjo ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Tahun 205-2025, bab 6 Kaidah Pelaksanaan, h. 3.)

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance, nah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru ini, akan melibatkan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan, seperti kebijakan dalam regulasi atau produk hukum daerah dan kebijakan pembangunan lainnya di Kab. Sidoarjo.

PEMBAHASAN

Partsisipasi Masyarakat dalam pembenrtukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Setiap tahun Pemerintahan Kab. Sidoarjo menetapkan produk hukum daerah, baik itu berupa Peraturan daerah atau disingkat Perda, Peraturan Bupati atau Perbub yang sifatnya bisa peraturan atau ketetapan, yang dituangkan dalam Program Legislasi Daerah atau singkat Prolegda. Tahun 2015 yang dikutip dalam website; http://dprd-sidoarjokab.go.id, “ada sekitar 26 (dua puluh enam) rancangan Prolegda, dari 26 (dua puluh enam) Prolegda, ada 8 (delapan) Perda yang telah disahkan”, jika diprosentase maka 31% (tiga puluh satu) yang sudah menjadi Perda.

Minimnya Perda yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kab. Sidoarjo, apakah dikarenakan bersamaan dengan proses Pemilkada Kab. Sidoarjo tahun 2015, kurang maksimalnya kinerja DPRD Kab. Sidoarjo, persoalan anggaran, ataukah tidak adanaya dorongan dari masyarakat dan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Pada tahun 2015 ini, Pemerintahan Kab. Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 yang dimuat pada lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 seri D, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda pembentukan produk hukum daerah. Tulisan kali ini, menoba menganalisa sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Perda di atas.

“Proses pembahasan dan penentuan peraturan di daerah secara teoritis dapat dilakukan dari dua jalur, yaitu jalur lembaga perwakilan daerah dan pemerintah daerah (kepala daerah), karena kedua lembaga tersebut penentuannya dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah, maka secara politis rakyat memiliki hak untuk berpatisipasi” Pasal 1 ayat 14 Perda No. 5 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan-perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah, memang telah diakomodir, hal ini bisa dilihat pada Pasal 87 ayat 1 dan 2 Perda pembentukan produk hukum daerah, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbub dan/atau Peraturan Bersama, hal ini dapat dilakukan dengan;
1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 15 ayat 1 Perda pembentukan produk hukum daerah, dimana dalam rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan, atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 19 Perda pembentukan produk hukum daerah, dimana penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akadmik dapat mengikutsertakan Peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar serta dalam penyusunan rancangan Perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari Perguruan Tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance, jika melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam Pasal 87 ayat 1 dan 2 Perda pembentukan produk hukum daerah, masyarakat selama ini dalam proses pembentukan Perda bersifat pasif, parsial dan simbolik, beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebegai pelengkap prosedur adanya basis research (penelitian dasar) yang melandasi pelaksanaan Perda. hal ini tidak sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,“bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan”. Nah, hal inilah yang seharusnya dilakukan Pemerintahan Kab. Sidoarjo, menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan bukan sebagai pelengkap prosedur dalam pembentukan peraturan di daerah.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut;
1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ Pembentuk;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

Proses pembentukan produk hukum daerah, mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk membangun Perda yang partisipatif, asas keterbukaan menjadi penting untuk dilakukan, dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Program pembentukan Perda yang disingkat Propem Perda, Pasal 4 ayat 2 Perda pembentukan produk hukum daerah, dimana penyusunan Propem Perda, memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas;
1. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Rencana pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. Aspirasi masyarakat daerah.

“Pemenuhan terhadap syarat-syarat dibuatnya ketetapan menjadi sangat penting, agar ketetapan yang dibuat menjadi sah, yang artinya tidak terpenuhinya syarat-syarat ketetapan, akan menyebabkan suatau ketetapan tidak sah (nietrechtsgelding). Akibat hukum dari ketetapan yang tidak sah adalah, ketetapan batal karena hukum (nietigheid van rechtswege), ketetapan batal (nietig) atau ketetapan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Jika melihat dasar Propem Perda di atas, empat syarat tersebut merupakan satu-kesatuan, karena pada poin (C) ditambahi kata “dan”, sehingga apabila empat syarat tadi tidak terpenuhi, maka Propem Perda yang nantinya ditetapkan menjadi Perda dapat berakibat hukum, Perda yang telah ditetapkan dapat batal karena hukum atau dibatalkan.

Aspirasi masyarakat daerah merupakan hal penting, dikarenakan masyarakat di didaerah adalah mengetahui tentang dirinya dan permasalahan yang melingkupinya. Nah, bagaimana mengptimalkan peran serta masyarakat dalam optimalisasi Perda, menurut Rival G. Ahmad, ada 8 (delapan) prinsip, yaitu;
Adanya publikasi yang efektif.

Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesabel;
Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses.
Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RUU selain anggota DPRD dan Pemerintah. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan aksesabel seperti naskah akademik dan Raperda.

Adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan Raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.

Nah, jika diamati Perda pembentukan produk hukum daerah di Kab. Sidoarjo, maka ada beberapa catatan, yaitu, tidak adanaya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan rancangan Perda selain anggota DPRD dan Pemerintah, tidak adanya jaminan banding bagi masyarakat, bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif, tidak adanya pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak danya jaminan prosedur dan forum yang terbuka, efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses dan tidak adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesabelseperti naskah akademik dan Raperda.

Partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Sidoarjo. Dalam analisis isu-isu strategis Rencana pembangunan  jangka panjang daerah  RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, salah satu isu strategis adalah Peningkatan  investasi di daerah  yang  kurang diimbangi dengan  keserasian penataan ruang dan pengendalian lingkungan.

Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis  dengan didukung kelengkapan infrastruktur wilayah menjadi daya tarik kuat untuk penanaman modal dan investasi di Kabupaten  Sidoarjo. Seiring dengan meningkatnya  penanaman investasi tersebut, penataan ruang  wilayah Kabupaten Sidoarjo harus mampu mengakomodasi  potensi perubahan ruang wilayah yang diakibatkannya sehingga penciptaan ruang yang serasi dan terpadu antar semua komponen di dalamnya dapat terwujud. Demikian pula pada aspek pengendalian  pencemaran  lingkungan, investasi  yang  masuk ke Kabupaten Sidoarjo haruslah  ramah  lingkungan guna menjaga keseimbangan  alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai planiing dari isu-isu strategis dalam RPJPD, hal ini terbukti kabupaten Sidarjo yang 3 tahun ini mengalami banjir, menurut Pakar tata kota dari ITS Surabaya Putu Rudi Setiawan “rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo bersifat promotif, tata ruang seperti itu cenderung menciptakan perkotaan baru yang meluas hingga kecamatan-kecamatan, Sidoarjo makin lama tumbuh sebagai perkotaan baru. Ini terlihat dari banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi perumahan, pergudangan, atau perkantoran. Pemkab juga cenderung mendorong pengembang untuk membangun perumahan di berbagai kecamatan”. Ini tidak sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJPD Sidoarjo, dimana “Misi 3: Menfasilitasi Pembangunan Infrastruktur  Guna  Mendorong Peningkatan Pembangunan  yang  Proporsional, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”. Dimana banyak rung terbuka hijau yang dijadikan pemukiman atau perumahan, industri dan mall atau pertokoan atau ruko.

Pentingnya perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (PPLB) merupakan perencanaan penggunaan lahan yang menekankan metode pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan yang lebih detil. Proses ini menekankan pada lima aspek besar yaitu sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan. Peran Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (PPLB), dapat dilakukan melaui peta partisipatif dapat mendukung sekaligus memberi masukan kritis terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW. Menurut Oswar Muadzin Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasonal (PPN/Bappenas) “menuturkan bahwa rencana tata ruang perdesaan yang merupakan bagian dari kabupaten harus tercakup dalam rencana tata ruang kabupaten. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang perdesaan secara partisipatif”.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang  Penataan Ruang, bawha Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini bisa dilakukan melaui form diskusi desa, kecamatan dan dilanjutkan ke kabupaten. Hal ini juga sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sidoajo Tahun 2009-2029. Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2, dimana penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat, dan peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Peluang aspirasi masyarakat secara bottom up dilakukan dalam sebuah proses musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), dalam proses ini pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat berdiskusi dan mencapai kesepakatan tentang kebijakan yang akan diambil. faktanya, hasil masukan dari masyrakat di musrenbang tidak digunakan tidak digunakan dalam rencana pembangunan, masyarakat hanya pelengkap prosedur dari musrenbang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah RPJPD Sidoarjo tahun 2005-2025, dimana salah satu prinsip partisipatif yang menyebutkan bahwa:
“Pembangunan yang partisipatif merupakan  perwujudan dari berubahnya paradigma  mengenai  peran baru  masyarakat dalam  pembangunan.  Masyarakat  tidak sekadar  penerima  manfaat  atau  objek pembangunan  belaka,  melainkan merupakan subjek  dan  agen  pembangunan  yang mempunyai  posisi  yang  setral, strategis  dan  penting.  Tiga  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik tersebut merupakan prasyarat kecukupan atas  terlaksananya perencanaan  jangka panjang daerah dengan baik  dengan  melibatkan  semua pemangku kepentingan pembangunan  Kabupaten  Sidoarjo”.

konsep yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,“bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan”. Nah, hal inilah yang seharusnya dilakukan Pemerintahan Kab. Sidoarjo, menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan bukan sebagai pelengkap prosedur dalam perencanaan tata ruang di kabupaten Sidoarjo.