Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 15 Oktober 2015

HASIL AUDIT DANA KAMPANYE; PANWASLU HARUS (BERANI) TEGAS TERHADAP KPUD

Untuk menjaga hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 nanti agar mendapatkan legalitas dari masyarakat; bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo benar-benar dilakukan oleh penyelenggara (KPUD dan Panwaslu) dengan menganut asas pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Antara lain azas profesionalitas dan transparansi.

Dari berbagai program/kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPUD mulai tahapan perencanaan kegiatan, membuat pedoman teknis, hingga berjalannya tahapan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat), lembaga penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sidoarjo terbukti tidak professional. Bukti tersebut antara lain, tahapan rekrutmen penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPS); Secara hukum surat keputusan yang melegitimasi keberadaan penyelenggara (dibawah KPUD) dapat digugat dan dibatalkan. Dengan asumsi surat keputusan tersebut—yang mengikat secara hukum—telah melanggar peraturan yang lebih atas. Kiranya “tidak mungkin”, kalau boleh curiga, tiga orang pejabat Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui problem tersebut. Terbukti hingga hari ini masih belum terdengar kasak-kusuk problem tersebut diusut dan direkomendasikan guna dilakukan perbaikan. 

Pada kesempatan kali ini, kita tidak mengurai satu persatu problem tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara (yang diawasi oleh Panwaslu). Namun kita akan menyampaikan hasil diskusi di internal PUSAKA yang berkaitan dengan tahapan yang akan/lagi dilaksanakan oleh KPUD. Yakni menerima hasil audit dana kampenye pasangan calon dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015. Dalam hal ini, sekilas kalau kita boleh memberikan evaluasi terhadap kinerja dari kedua lembaga penyelenggara tersebut; seakan ada konspirasi dalam melakukan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang kemudian menjadi kekhawatiran kita dalam tahapan ini adalah “Panwaslu akan MANDUL menyikapi kebijakan KPUD ketika tahapan ini membentur regulasi” sebagaimana pengalaman yang sudah disampaikan pada alinea sebelumnya.

Atau Kemungkinan (yang kedua), pihak KPUD tidak mau memberikan hasil audit dana kampanye kepada Panwaslu, dengan berbagai alasan. Seperti yang telah terjadi pada saat dilakukannya tahapan penelitihan dokumen pasangan calon, KPUD tidak mau mengeluarkan atau mempublikasikan dokumen pasangan calonkarena dianggap “dokumen pasangan calon masih menjadi hak privasi pasangan calon” (melanggar UU 14/2008 Pasal 1). Kalaupun demikian, pihak Panwaslu harus BERANI TEGAS untuk bersikap; karena Peraturan KPU No.08 Tahun 2015, Pasal 61, ayat 1 dan 2 sudah sangat jelas.

Satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa audit dana kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015 dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana kampanye (pasal 40). Dan sebagaimana sanksi yang diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015, Pasal 53, menyatakan bahwa PASANGAN CALON YANG MELANGGAR KETENTUAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 AYAT (4), DIKENAI SANKSI BERUPA “PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON” -- Sent from Fast notepad

Rabu, 09 September 2015

BUPATI HARUS BERANI MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BIROKRAT YANG TERLIBAT KAMPANYE

MAULANA HASUN, SH.
Dev. Kajian Pemilu PUSAKA dan Aktifis KIPP Sidoarjo
 
Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Sidoarjo Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sidoarjo telah menetapkan empat pasangan calon (Paslon) yang akan bersaing memperebutkan kursi Kepala Pemerintahan di Kab. Sidoarjo. Antara lain, 1. H. MG. Sutjipto, SH., MH-H.Abdul Kholik, SE. 2. H. Ustman Ikhsan-Ida Astuti, SH. 3. Saiful Ilah, SH., M.Hum.-H.Nur Ahmad Syaifuddin, SH. dan 4. Wareh Andono, SH.-H.Imam Sugiri, ST., MM.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS, walaupun dilarang oleh peraturan PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat edaran No.B/2335/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang menghimbau PNS netral dalam Pilkada. Dijelaskan bahwa setiap PNS harus menjaga netralitas dalam pemilu, seperti tidak boleh menjadi tim sukses, tim kampanye atau hanya ucapan dukungan terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemillihan kepala daerah serta UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat dalam penyelenggraan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung atupun tidak langusung.

PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PNS mempunyai hak pilih sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan 2 PKPU No.4 Tahun 2015. Jika melihat data Badan Kepegawaian Kab. Sidoarjo Tahun 2015 Jumlah PNS yang ada di kabupaten Sidoarjo berjumlah 14.632 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua) PNS, jumlah ini 1% dari jumlah DPS Kab. Sidoarjo 1.367.485.

Masih kuatnya budaya Patron-cilient menyebabkan PNS yang loyal membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pilkada, seperti dilansir harian kompas rabu, 05 Agustus 2015I13.07 WIB. “Bawaslu menemukan adanya dugaan mobilisasi PNS dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) oleh calon Petahana”. Sesuai PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Kepala Daerah bertanggung Jawab menegakkan sanksi terhadap PNS yang teribat pelanggran dalam pilkada, baik dalam netralitas maupu pemanfaatan fasilitas Negara.
Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika Kepala daerah incumbent atau Bupati atau Walikota tidak melaksanakan tugasnya itu, berdasarkan kesepakatan Kemepan-RB dan Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggran disiplin PNS, maka dibentuklah tim satgas yang mengawasi Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah yang tidak menindaklanjuti atau memberikan sanksi terhadap pelanggran disiplin yang dilakukakan oleh PNS.

Jadi, kalau ada Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas yang mengetahui anak buahnya melakukan pelanggaran tidak melakukan investigasi dan penindakan, maka dia sendiri yang kena sanksi. Disinialah dibutuhkan peran dari Masyrakat, LSM dan Pemantau Pemilu untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala daerah, sesuai pemikiran Thomas Mayer kekuatan civil society ini harus mampu menjadi penyeimbang dari kekuatan negara.

Kamis, 03 September 2015

PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA BELUM BERJALAN OPTIMAL

Melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPUD, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 14 yang berbunyi: KPUD Kabupaten/Kota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.

Sebagaimana yang telah menjadi mandat undang-undang bahwa pelaksanaan Pilkada ditetapkan (tahun 2015)  tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di seluruh Indonesia. Antara lain di Kabupaten Sidoarjo. Tahapan demi tahapan sudah mulai dilaksanakan, hingga 2 September 2015 (Rabu kemarin, red) KPUD menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih yang bersifat sementara (DPS).

Sekilas kalaupun kita cermati satu persatu tahapan (persiapan dan penyelenggaraan)  yang telah dilakukan oleh KPUD, dapat kita nilai masih belum berjalan secara optimal. Dalam UU 08/2015 dijelaskan bahwa kegiatan persiapan yang harus dilakukan oleh KPUD antara lain adalah membuat perencanaan kegiatan dan anggaran. Pertama, sebagaimana yang telah kita tulis pada edisi sebelumnya, bahwa proses cetak alat peraga kampanye (APK)  tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Artinya bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sehingga berdampak pada pelaksaaan kampanye oleh pasangan calon (paslon).

Kedua, tahapan penetapan paslon oleh KPUD tidak sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang pedaftran dan proses administrasi paslon. Dalam pasal 61, ayat 2 disebutkan bahwa "KPUD harus menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap berkas paslon, apabila dinilai ada yang ganjil". Persoalannya adalah dalam proses penelitihan dokumen bakal paslon menjadi paslon (resmi), masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberi masukan kepada KPUD; Bagaimana untuk memberikan masukan, masyarakat tidak ada yang mengetahui isi dokumen paslon. Karena tidak pernah diumumkan (dibuka) ke publik oleh KPUD.

Ketiga, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU bahwa masa kampanye paslon dimulai tanggal 27 Agustus - 5 Desember 2015. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim PUSAKA, hingga kemarin (Kamis, 3 September 2015)  masih belum ada jadwal kampanye untuk masing-masing paslon. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak negatif terhadap agenda masing-masing paslon; bertabrakan di lapangan dan akan terjadi konflik antar pendukung paslon.
Masih banyak lagi, berbagai tahapan yang telah dilakukan dan tidak berjalan optimal, bahkan terindikasi kuat melanggar hukum.

Selasa, 01 September 2015

PENYELENGGARA HARUS BERANI TEGAS TERHADAP PASLON YANG "TIDAK TERTIB"

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 765 pasangan calon kepala daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang akan berlaga di 257 wilayah se-Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 17 daerah di provinsi Jawa Timur akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 desember 2015. Ada 44 pasangan calon kepala daerah akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan daerah di 14 kabupaten dan 3 kota. Di Kabupaten Sidoarjo pada pengundian nomor urut pilkada Sidoarjo (25/8) oleh KPUD diputuskan Nomer urut (1). Hadi Sutjipto-A.Kholik. (2). Utsman Ihsan-Ida Astuti. (3). Saiful Ilah-Nur Ahmad S. (4). Warih Andono-Imam Sugiri.

Memasuki jadwal kampanye mulai 27 Agustus-5 Desember 2015 akan dimanfaatkan oleh semua pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan janji-janji politik dalam pilkada, dan memanfaatkan momen acara 17-an dengan rangkaian acara jalan sehat. Akan tetapi yang menjadi problem adalah belum adanya surat keterangan cuti dari dua pasangan calon bupati tersebut.

Penyelenggara Pilkada (KPUD/PANWASLU) Sidoarjo harus mengawasi secara ketat semua paslon, khususnya paslon yang mempunyai potensi untuk menyalahgunakan fasilitas pemerintahan dalam pelaksanaan kampanye. Misalkan, mengelola dana hibah untuk kepentingan politik, melakukan mobilisasi birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk terlibat dukung -mendukung, dan menggunakan fasilitas negara, semisal mobil dinas, rumah dinas, guna kepentingan kampanye. Hal tersebut dijelaskan dalam PKPU No. 07 tahun 2015 Bab VII pasal 61 tentang Kampanye.

Sebagaimana yang diberitakan oleh salah satu media massa, pada saat pendaftaran salah satu paslon,  ada oknum anggota DPRD aktif menggunakan fasilitas mobil dinas. Untuk itu, kita semua berharap bahwa dalam pelaksanaan kampanye oleh paslon yang sudah ditetapkan oleh KPUD kedepan dapat lebih tertib; dengan tidak melanggar peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye. Kalaupun ada paslon yang "mokong" kiranya Penyelenggara--khususnya KPUD--tidak perlu "sungkan" untuk memberikan sanksi, meskipun hingga harus ada yang DICORET sebagai paslon dalam proses Pilkada ini.