MENANGGAPI STATMEN DIRUT PDAM TERKAIT BESARAN TARIF

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media online local, sidoarjonews, bahwa kritik PUSAKA terhadap besaran kenaikan tarif adalah salah sasaran. Menurut kami, Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta harus lebih professional daripada Dirut Sebelumnya.

Salah sasaran yang dimaksud oleh Dirut itu apa ? apakah materi yang telah kita rilis itu salah ? ataukah substansi yang kita maksud itu salah ? harusnya Dirut dapat menjelaskan secara komprehensif klarifikasi tersebut kepada PUSAKA. Perlu kita ketahui lagi, bahwa tulisan yang kami uploud pada Sabtu, 21 Pebruari 2014 yang berjudul “PDAM mengingkari SK Bupati”, penjelasannya adalah bahwa kenaikan tarif yang ditentukan oleh PDAM Delta Tirta mendapat persetujuan dari Bupati. Namun besaran angka, kemudian, pihak PDAM Delta Tirta sendiri yang berhitung atas kelayakan dengan berbagai pertimbangan sebagaimana Permendagri 23/2006.

Kedua, dalam rilis yang ditulis sidoarjonews,  Dirut mengatakan bahwa tabel yang dipublikasikan kepada masyarakat terkait dengan besaran tariff hingga tahun 2017 mengambil dari lampiran Peraturan Bupati No 30/2014. Artinya bahwa jangan bicara tidak tahu darimana asal usul angka yang berada pada tabel tariff tersebut. Bupati mengeluarkan peraturan yang kemudian memberikan lampiran atas besaran tariff juga tidak tiba-tiba, melainkan harus ada kajian khusus yang dilakukan oleh PDAM; berlandaskan peraturan perundang-undangan tentang pengelolahan air bersih.

Ketiga, berkaitan dengan lima persen. Dirut mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang menentukan besaran 5 persen kenaikan tariff, baik SK maupun Peraturan Bupati. Bagi kami sangat benar, tidak ada satupun kalimat dalam pasal berapapun yang menjelaskan soal 5 persen. Bagi kami, tentunya Dirut tidak menutup mata soal ini. Direktur terdahulu, Bapak Djajadi MM, dalam dokumen pemberitaan yang kami kaji di PUSAKA; mengatakan bahwa kenaikatan tariff sebesar 5 persen bukan tanpa dasar (yang disepakati menjadi keputusan/Kebijakan perusahaan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terhadap besaran tariff selama 5 tahun). 

Selengkapnya... »

PDAM MENGINGKARI SK BUPATI

Pada tahun 2014 Bupati Sidoarjo selaku Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 30 Tahun 2014 berkaitan dengan Kenaikan tarif pelayanan air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, selaku salah satu Badan Usaha Milik Daerah. Komitmen PDAM menaikkan tariff sebesar 5 persen (setiap tahunnya) mulai tahun 2014 hingga tahun 2017.

Semua pelanggan dan pengguna layanan PDAM tahu, pada ruang pelayanan di kantor PDAM terdapat brosur yang dapat diambil bebas oleh setiap pengunjung/pengguna layanan, yang berisikan tentang besaran tarif. Setalah kami kaji ternyata besaran yang diumumkan oleh PDAM dalam brosur melebihi komitmen yang mengacu pada Surat Keputusan Bupati, yakni kenaikan 5 persen dalam setiap tahun. Berikut bentuk brosur yang kami ambil di website PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo:

Setelah kami cermati dan kita hitung pada tiap tahun besaran tarif yang ada, ternyata kenaikannya rata-rata sebesar 8 persen setiap tahunnya. Pertanyaannya, apa motif dari jajaran PDAM Delta Tirta melakukan hal itu ? apakah akan merampok profit perusahaan daerah untuk kepentingan pribadi (oknum) atau apa ?

Disisi lain, bahwa selama ini PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo seringkali melakukan hal-hal diluar prosedur. Misalkan pada rincian piutang pemerintah daerah yang dicatat oleh DPPKA antara lain PDAM Delta Tirta Tidak menyetorkan laba bersih selama dua tahun, yakni 2012 dan 2013 sebesar Rp. 5.725.722.688,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)..

Agar tidak terjadi kebocoran profit yang ada di PDAM Delta Tirta, tentunya kita berharap ada penertiban (audit) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan nilai profit dan perencanaan yang telah dibuat oleh para Direksi di PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Selengkapnya... »

Ada indikasi DPPKA mengabaikan Rekomendasi BPK

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK-P Jatim) tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan pengelolaan pajak non PBB oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset tidak tertib, sehingga berdampak pada lemahnya akurasi identifikasi wajib pajak dan terjadinya perhitungan saldo yang tidak akurat pada beberapa wajib pajak, karena data base piutang pajak  masih dikelola dalam format Microsoft Excell.

System pengelolaan/penatausahaan pengelolaan keuangan di sektor pajak harus dibenahi oleh DPPKA agar tidak terjadi hal yang sama. Artinya bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh DPPKA adalah membuat system baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga program intensifikasi pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan optimal. Teknologi informasi yang dimaksud adalah bisa dengan membuat system aplikasi penataan database yang dapat mengawal implementasi program tersebut bisa efektif dan efisien. Serta mempermudah layanan pembayaran oleh masyarakat kepada dinas terkait.

Dari studi dokumen yang dilakukan oleh PUSAKA dapat ditarik kesimpulan bahwa program DPPKA pada tahun anggaran 2015 tidak mencerminkan keseriusannya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-P. Hal tersebut kita temukan dalam tabulasi daftar program/kegiatan DPPKA pada TA 2015. Komponen Belanja yang terdaftar tidak menyebutkan urgensi persoalan yang ada, justru yang ada (seakan) hanya sebatas rutinitas seperti tahun sebelumnya. Berikut tabelnya:

Sumber data: Website Bappeda Kab. Sidoarjo

Dalam tabel di atas tidak ada kegiatan yang spesifik untuk menjawab problem yang disampaikan oleh BPK-P. misalkan berkaitan dengan akurasi data. Kalaupun DPPKA serius atas rekomendasi BPK-P tentunya ada kegiatan untuk pengadaan software guna penataan data base wajib pajak. Dalam tabel tersebut ada belanja jasa sebesar Rp 171.500.000,-, entah jasa apa yang dimaksud ? apakah dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan akan dipihak ketigakan dengan melalui kontrak jasa konsultan, atau apa ? atau memang kepala DPPKA lagi bingung untuk membuat kegiatan (apa) guna menjawab problem yang disampaikan BPK-P ?. Dalam tabel tersebut juga ada item belanja pengadaan barang dan jasa sebanyak delapan paket sebesar Rp 5.350.000 pengadaan apa yang dimaksud ? apakah kemudian cukup untuk belanja pengadaan aplikasi data base seperti yang dimaksud ?

Disisi lain, dalam dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak adalah dengan meningkatkan pelayanan pembayaran pajak. Apakah peningkatan pelayanan berbentuk pemberian hadiah ? yang pasti dalam tabel di atas tidak menyebutkan kegiatan yang bersifat inovatif dalam mendorong program intensifikasi pendapatan asli daerah.

Selengkapnya... »

KINERJA DPPKA KAB. SIDOARJO KURANG OPTIMAL

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, serta merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Catatan yang tertulis dalam dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2014, 75.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, tanggal 26 Mei 2014, bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Neraca per 31 Desember 2013 menyajikan piutang retribusi daerah dan piutang lain-lain masing-masing sebesar Rp 7.036.605.554,00 dan Rp 96.262.517.785,00.

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo periode tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa diantara piutang retribusi dan piutang lain lain terdapat piutang yang tidak mengalami perkembangan atau upaya penyelesaian yang berarti, sejak tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, sampai dengan posisi per 31 Desember 2013. Berikut tabelnya:

Rincian Piutang yang tidak mengalami perubahan dari Tahun 2012 ke Tahun 2013

dan tahun perubahan terakhir

Tabel di atas dapat kita nilai bahwa instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjadi piutang yang berlarut-larut hingga beberapa tahun. Tentunya hal tersebut dijadikan materi dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan oleh DPPKA dan para anggota DPRD yang mempunyai fungsi control serta budgeting.

Dan Pelaksanaan program /Kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak merubah obyek dan subyeknya (intensifikasi) selalu diberikan alokasi anggaran untuk operasional. Namun fakta diatas sangatlah jelas bahwa pengalokasian dana untuk operasional program intensifikasi dapat dibilang kurang optimal bahkan gatot (gagal total). Disisi lain, dengan semangat otonomi daerah, pendapatan asli daerah merupakan tumpuhan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan; ketika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah maka pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan dapat optimal pula.

Selengkapnya... »