Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 21 Februari 2013

BABAK BARU PENGELOLAAN MIGAS DI BLOK BRANTAS

blok brantas, potensi minyak bumi, bagi hasil pajak, lapindo brantas
Gerakan yang dilakukan oleh para tokoh untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU 22 Tahun 2001 tentang Migas membuahkan hasil. Sebagaimana yang dilansir oleh Jawa Pos pada headline tanggal 14 Nopember 2012; Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Mahfudz MD mengabulkan gugatan koalisi para tokoh nasional terhadap UU Migas. Walhasil BP Migas sebagai penanggungjawab pengelola sumberdaya alam minyak dan gas bumi secara otomatis dibubarkan.

Karena selain melanggar konstitusi negera, undang-undang tersebut telah memberikan peluang investor asing untuk mendominasi terhadap pengelolaan  migas di Indonesia. KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua Tanfidziyah PBNU) yang menjadi salah satu aktor gerakan tersebut mengatakan bahwa “selama ini Indonesia tidak dapat optimal menikmati hasil sumberdaya alam migas, karena pengelolaan minyak mentahnya (hingga siap jual) dikelola di luar negeri. Sehingga ketika ada kenaikan harga minyak dunia, mau tidak mau Indonesia harus menerima harga minyak yang diimport ke dalam negeri”

KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa kenapa kita justru tidak menjadi supplyer dengan mengelola minyak mentah di dalam negeri ? kalaupun minyak mentah kita kelola di dalam negeri, untuk minyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat  kita dapat membuat harga sendiri dan tidak perlu menyesuaikan harga minyak dunia (Jawa Pos, 14  Nopember 2012).   

Keputusan mahkamah konstitusi terhadap UU 22 Tahun 2001 tersebut dalam waktu dekat mengandung konsekuensi logis yang cukup serius, antara lain penyelesaian kontrak yang dilakukan oleh BP Migas pada tahun berjalan. Untuk itu, pemerintah dan DPR tentunya harus sesegera mungkin untuk membuat kebijakan altenatif guna mengisi kekosongan kewenangan tersebut.

Subyektif kami, keputusan MK tersebut—membubarkan BP Migas—sudah sangat tepat sekali. Karena BP Migas selama ini tidak mempunyai peran yang signifikan dalam pengelolaan Migas, mulai pelaksanaan eksplorasi hingga eksploitasi, tetapi justru BP Migas menjadi media konspirasi antara pengusaha (KKKS) dengan oknum penguasa untuk merampok kekayaan nasional (Migas).

Saat salah satu pengurus PUSAKA bercerita, ketika mengikuti workshop Ekstraksive Industry Transparansi Inisiative (EITI) pada tanggal 3-5 Juli 2012 di  Jatra Hotel Kota Balikpapan. Dalam diskusi ada perbincangan serius oleh para peserta workshop, yaitu tentang transparansi yang dilakukan oleh BP Migas tentang besaran dana produksi dalam kegiatan eksplorasi. Hampir sekian aktifis CSO bidang migas mengatakan bahwa “kita tidak akan tahu berapa besaran bagi hasil (uang Negara yang masuk dari hasil eksploitasi) sebelum kita mendapatkan data nilai dana produksi yang tertera dalam kontrak yang ditandatangani oleh BP Migas dan KKKS” dan selama ini BP Migas tertutup terhadap data tersebut.

Mariati Abdullah dalam makalahnya Aliran Penerimaan dan Bagi hasil Migas di Indonesia menulis bahwa selama ini pemerintah daerah penghasil migas kesulitan untuk memprediksi besaran nilai dana yang diterima setiap tahun dari bagi hasil migas, karena mereka tidak mempunyai data ongkos produksi yang telah menjadi kesepakatan antara BP Migas dan KKKS.

Hal paling kongkrit terjadi di Sidoarjo, prediksi aliran dana bagi hasil sumberdaya alam migas untuk tahun 2012 sebesar 9 miliar. Ketika kita konfirmasi kepada dinas terkait, tidak satupun pejabat dinas yang dapat menjelaskan hal tersebut; dari mana dan bagaimana perhitungannya sehingga muncul besaran bagi hasil begitu kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah penghasil lainnya ?

Dosa BP Migas terhadap Proses Eksplorasi di Blok Brantas
Dari beberapa dokumentasi menyebutkan bahwa problem semburan lumpur di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena human error dan kesalahan prosedur. Pihak-pihak yang telibat dalam proses tersebut antara lain adalah PT Lapindo Branas Inc (LBI) dan BP Migas. Ada indikasi konspirasi antara LBI dan oknum di BP Migas.

Contoh kongkrit yang dapat kita amati dari dokumen tersebut adalah bahwa pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas yang dilakukan oleh LBI tidak sesuai dengan prosedur perijinan yang ada. Hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK-P) Jawa Timur juga menyebutkan bahwa perijinan proses eksplorasi di sumur Banjar Panji I (lokasi semburan lumpur) tidak sesuai dengan ketentuan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan,  pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.

Hal tersebut karena kegiatan eksplorasi berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital, tidak sesuai dengan  Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002  tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia, yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum,  perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul.

Klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada BPK-P Jatim menjelaskan bahwa pemerintah tingkat lokal “tidak berani tidak mengeluarkan ijin” karena BP Migas telah mengeluarkan kelayakan teknis atas rencana kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan oleh LBI di sumur banjar panji I.

Begitu kuatnya mereka (oknum pengusaha dan pejabat BP Migas), hingga sekarang tidak satupun pejabat di BP Migas yang diproses secara hokum karena pelanggaran yang dibuat. Begitu juga pihak LBI, hingga detik ini penanganan dampak social yang menjadi kewajibannya belum ada yang tuntas. Justru bertambahnya waktu, semakin menambah persoalan; ganti rugi bangunan rumah tanpa sertifikat di Perumahan Kahuripan Nirwana di Desa jati, Kecamatan Sidoarjo.

Berharap Lapindo Dapat Transparan
Dengan adanya kebijakan baru terhadap pengelolaan migas, tentunya kita semua berharap bahwa akan ada ruang baru untuk mendorong transparansi pada ekstraksive industry di tiap daerah di Indonesia. Tidak lain yang kemudian menjadi out put dari harapan tersebut antara lain tentang alokasi sumber anggaran yang dikeluarkan dari dana bagi hasil sumberdaya alam (Migas), agar dapat dirasakan oleh masyarakat (khususnya masyarakat di sekitar daerah penghasil).

Selama ini penghuni di lingkungan blok brantas tidak pernah ada kesejahteraan yang ketara sebagai wilayah penghasil, justru petaka yang menimpa mereka sejak tahun 2006, Sehingga harus meninggalkan kampung halaman dan kehilangan mata pencaharian karena tenggelam lumpur panas (dampak kegagalan eksplorasi).

Ada aliran dana bagi hasil yang ditransfer dari kementrian keuangan ke rekening kas daerah Pemda Sidoarjo. Namun besarannya sulit diprediksi karena LBI dan BP Migas tidak pernah transparan atas pelaksanaan eksplorasi yang ada. Pemda Sidoarjo hanya dapat nerimo ing pandum atas keputusan pemerintah pusat (BP Migas) dan LBI sebagai KKKS.

Tidak hanya pemerintah daerah yang mempunyai hak atas rincian dan besaran dana untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi (cost recovery), bahkan masyarakat umum juga mempuyai hak atas data tersebut. Disisi lain, BP Migas dan LBI tidak akan mengeluarkan atau mempublikasikan data besaran dana cost recovery, karena mereka berasumsi bahwa kalaupun data tersebut sampai dipegang oleh Pemda dan masyarakat Sidoarjo, maka mereka (BP Migas dan LBI) tidak dapat memanipulasi dana bagi hasil yang diterima oleh Pemda dan masyarakat Sidoarjo.


Kita lihat skema di bawah ini:


skema bagi hasil gas, lapindo brantas, blok brantas, gas bumi

Besaran dana bagi hasil sebelum diperhitungkan oleh Kementerian dalam negeri dan di transfer oleh kementerian keuangan. Dalam forum rekonsiliasi yang terdiri dari banyak instansi (antara lain pemerintah daerah) Departemen ESDM dan BP Migas menjelaskan secara teknis besaran lifting yang dihasilkan oleh KKKS dan kondisi lapangan secara umum. Disisinilah ruang konspirasi antara oknum pejabat pemerintah dengan penguasa untuk merampok asset nasional.

Setelah pembubaran BP Migas sebagai leading sector pengelola sumberdaya alam migas, entah kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang paling prinsip adalah harusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat mendorong KKKS seperti LBI agar transparan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas. Tidak justru membangun sistem untuk melindungi konspirasi yang dibuat oleh para oknum pejabat Negara, seperti BP Migas.

Dengan adanya transparansi, hasil pengelolaan sumberdaya alam migas di blok brantas dapat di rasakan oleh setiap element masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo sebagai wilayah penghasil.

Minggu, 02 Desember 2012

Oknum Anggota DPRD Sidoarjo Pengkhianat Rakyat

Sejak reformasi 1998 republik kita memasuki babak baru dalam berdemokrasi. Semua elemen masyarakat berharap agar pemerintah (kedepan) dapat lebih demokratis, setelah lebih dari 32 tahun demokrasi di Indonesia dikebiri oleh penguasa saat itu. Harapan rakyat tidak lain adalah “parlemen” yang secara langsung mewakilinya melalui partai politik.

Dalam hal ini adalah anggota DPRD yang diharapkan dapat membawa aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Fungsi controlling, budgeting dan legislasi yang melekat pada kelembagaan DPRD merupakan modal politik para anggota dewan. Tidak salah kalaupun mayoritas rakyat kecil pasrah terhadap mereka yang terpilih dan duduk di kursi parlemen untuk berbuat guna perbaikan nasib mereka (rakyat) kedepan.

Namun fenomena yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Menjadi anggota DPRD dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sesaat. Artinya bahwa mereka menjadi anggota DPRD hanya berorientasi untuk meningkatkan status sosial dan perbaikan nasib mereka sendiri. Fakta tersebut tercermin pada setiap pemilihan umum yang diselenggarakan pada sepuluh tahun terakhir; protes masyarakat sangatlah ekstrim, misalkan angka golput yang cukup tinggi dan money politics (lek gak onok duwite yo gak usah dicoblos; kalimat yang sering terdengar di masyarakat saat kampanye).

Hal tersebut merupakan bagian dari bentuk protes mereka terhadap para anggota dewan yang hanya bisa mengumbar janji. Mereka dinilai hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak akan memperjuangkan rakyat kecil. Disisi lain, menjadi anggota dewan dapat insentif yang lumayan, sehingga siapapun pasti akan keblinger meskipun harus menipu dan menghianati rakyat; masyarakat meminta uang saat itu juga, karena sudah pesimis bahwa nasibnya akan diperjuangkan oleh para anggota dewan yang mereka pilih.

Kita bisa membayangkan, mereka (para anggota DPRD) ketika setelah dilantik. Yang sebelumnya hanya pegawai swasta beraktifitas dengan roda dua, memberanikan diri untuk datang ke show room mobil untuk memilih sesuka hati merk mobil yang ada. Kesempatan lima tahun menjabat sebagai anggota legislative (seakan) dimanfaatkan betul untuk memanjakan jasadnya (jasmani/keduniawian) guna memenuhi nafsu birahinya.

Fenomena yang lebih miris lagi kita temui di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Terjadi saat pelaksanaan paripurna rapat kedua penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2013, pada hari senin 1 Nopember 2012.

Seperti biasa, pelaksanaan sidang paripurna molor, karena menunggu anggota dewan yang belum datang untuk memenuhi quorum. Sebelum pembukaan dimulai, canda-tawa anggota dewan di kursi masing-masing menjadi tontonan banyak undangan (kepala dinas, wartawan, LSM, aktifis OKP, dsb). Yang menarik dalam salah satu perbincangan mereka ada celethuk’an “koen maeng wes absen ta durung? Wes ndang abseno; teko iku gak penting, seng penting absen” oleh salah satu anggota dewan kepada sesama anggota.
Kalau kita amati pada proses sidang sebelumnya, memang jumlah anggota dewan yang hadir lebih sedikit daripada jumlah absen yang dibacakan pimpinan sidang saat memulai acara. Dengan begitu, sah-sah saja kalaupun kita menaruh kecurigaan (negative thinking) terhadap mereka pada anggota dewan; bahwa kehadiran mereka hanya cukup absensi, setelah itu meninggalkan acara sidang paripurna. Yang mereka lakukan untuk menambah tambahan tunjangan, karena dalam setiap kehadiran pada sidang paripurna mereka mendapatkan fee (uang kehadiran dengan bukti tanda tanganan absensi).

Berdasarkan regulasi yang ada, gaji anggota DPRD tidak lebih dari 5 juta rupiah. Tetapi dalam setiap bulan yang harus mereka terima lebih dari 16 juta rupiah. Antara lain dari tunjangan kehadiran rapat, pesangon saat kunjungan kerja, pesangon bintek, studi banding, dsb. Sehingga kalaupun kita cermati dari sekian agenda kegiatan anggota dewan, hampir setiap minggu mereka melakukan kunjungan kerja luar kota; dikemas dengan studi banding, kunjungan kerja, konsultasi, dll. Mudah-mudahan anggaran di secretariat dewan tidak lebih besar alokasinya untuk anggota dewan kota-kota.

 Saat kampanye, mereka selalu berkata dan mengumbar janji yang manis-manis untuk rakyat. Bahkan mereka ada mengatakan “Demi Allah” kalaupun terpilih akan benar-benar membawa aspirasi rakyat guna disampaikan pada penguasa. Melihat fakta di atas, tidak salah kemudian ketika kita berfikir bahwa sebanarnya “merekalah penghianat rakyat”.

Akhir kalimat ini, tidak dapat kami ulas semua apa yang terjadi di gedung wakil rakyat kabupaten Sidoarjo, karena tidak akan ada habisnya. Namun yang terpenting sebagai masyarakat, kita tetap akan meningingatkan mereka; bahwa mereka pernah melontarkan janji-janji saat kampanye dan mengucapkan kalimat bai’at saat pelantikan.

Dan, sebagai bagian dari element pemerintahan tentunya mereka (wakil rakyat) dapat memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsinya, tidak justru melaksanakan tugas dengan sesuka hati.


Hasil informasi yang digali tim PUSAKA Newsletter menyebutkan bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo akan sibuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Mari kita monitor bersama-sama apakah mereka (para anggota dewan) masih tetap tidak konsisten dalam membahas rencana anggaran sebagaimana tahun-tahun kemarin ? ini adalah momentum nasib rakyat Sidoarjo ditentukan pada satu tahun ke depan.

Sebagai rakyat, tentunya kita semua  berharap para anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran tidak menjadikan momentum pembahasan anggaran untuk memperkaya diri sendiri, dengan melakukan transaksi dengan SKPD berkaitan dengan besaran alokasi anggaran program dan kegiatan saat pembahasan.
Pada momentum pembahasan anggaran kiranya mereka sadar bahwa mereka dapat duduk di kursi perlemen karena dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Bukan justru berfikir untuk mengembalikan modal saat kampanye dan persiapan pemilu tahun 2014 agar dapat menjabat lagi.

ANGGOTA DPRD SIDOARJO; WAKIL RAKYAT?

Ketidakhadiran anggota DPRD dalam sidang berdampak fatal terhadap keberlangsungan kebijakan Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Namun,  hal tersebut tidak disadari oleh semua anggota Dewan; bahwa mereka merupakan wakil rakyat yang harus menyampaikan aspirasi para konstituen.

Tepatnya hari Senin, 1 Oktober 2012, pukul  11 kurang 10 menit,  hampir semua undangan, baik elit dinas maupun element masyarakat terlihat sibuk  mengisi absensi yang disediakan di depan pintu ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka berusaha hadir tepat waktu, karena pukul  11.00 WIB agenda   rapat kedua akan dimulai.
Setelah pukul  11.15 WIB sebagian undangan justru terlibat ngobrol santai di depan pintu ruang panipurna, mereka bercanda tawa dengan para sahabat dan teman yang kebetulan hadir pada agenda tersebut. Tidak seorangpun  menyangka, pelaksanaan sidang paripurna dimulai pada pukul 12.15 WIB. Setelah sidang  dibuka oleh pimpinan dewan, muncullah intrupsi dari salah seorang  anggota dewan yang mengatakan, “mohon pimpinan sebagai pengendali sidang ini dapat menghormati kami dan para undangan. Pelaksanaan sidang yang tertera dalam undangan dilaksanakan pada pukul  11.00 WIB, tapi kenapa  molor hingga satu jam lebih..?” Hingga sidang paripurna selesai,  belum dapat ditemukan kira-kira apa yang menyebabkan sidang paripurna tersebut terjadi kemoloran.

Lebih tragis lagi, pelaksanaan sidang paripurna tersebut dihadiri tidak lebih dari 15 orang anggota dewan. Ke mana yang lain? Akan tetapi,  dalam absensi yang dikoordinasi sekretariat dewan bahwa sidang tersebut dapat dinyatakan kuorum karena lebih dari sepertiga anggota dewan telah hadir dalam sidang paripurna ½ dari jumlah anggota dewan yang ada (Peraturan DPRD Sidoarjo No.01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, pasal 81, huruf c).

Ada kebiasaan buruk di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo, anggota dewan sering tidak hadir dalam sidang-sidang dengan berbagai macam alasan, kunjungan kerjalah, reseslah, studi bandinglah, padahal dalam siding membahas  yang menentukan nasib rakyat.  Sebagaimana  ditulis Jawa Pos pada 23 Agustus 2012, banyak anggota dewan yang tidak hadir dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013. Padahal, KUA dan PPAS merupakan pokok-pokok pikiran untuk APBD dalam satu tahun ke depan; dialokasikan ke mana dan bagaimana anggaran daerah dalam satu tahun ke depan.

Sebelum selesai kepala daerah membacakan tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi, tim Newsletter PUSAKA keluar dari ruang sidang paripurna melalui pintu belakang. Sebelum keluar, mereka ketemu dengan salah satu anggota dewan yang baru hadir. Ketika ditanya, “Lo Mas,  kok telat?”  Dia menjawab, “Ia Mas, barusan ada keperluan di kantor partai”. Dari sini tercermin bahwa (justru) mereka duduk di kursi legislatif menjadi wakil partai dan tidak lagi menjadi wakil rakyat; artinya ternyata mereka lebih mementingkan kepentingan partai daripada forum yang membahas tentang kepentingan masyarakat.  

PERLAWANAN PALSU
Dapat dikatakan  bahwa sebagian besar anggota dewan tidak tahu  tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat diamati dari fenomena pembahasan anggaran pada dua bulan terakhir, yakni kebijakan penyertaan modal Bank Jatim. Sebagian anggota dewan meminta kepada eksekutif agar menjelaskan deviden yang diterima pemerintah daerah, dan meminta penjelasan apa latarbelakang pemerintah mengeluarkan kebijakan penyertaan modal tersebut.
Kritik dan protes dilakukan oleh anggota dewan secara silih berganti, sebagian menilai bahwa kebijakan Pemkab  Sidoarjo atas penyertaan modal kepada Bank Jatim adalah “inkonstitusional”; bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan PP 58 Th 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kritik dan protes tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dan hampir di seluruh media massa di Kabupaten Sidoarjo, bahkan ada salah satu partai politik yang memberikan instruksi secara resmi kepada fraksinya di DPRD agar menolak menyetujui kebijakan tersebut. Akan tetapi,  yang kemudian menjadi memalukan adalah hal tersebut (kritik/protes dan intruksi) dilakukan pada momentum PAK APBD TA 2012. Logikanya, mereka  mestinya tahu nomenklatur tersebut saat pembahasan RAPBD TA 2012 pada awal tahun lalu, kenapa protesnya kok sekarang?

Pada sisi lain, kalau diamati satu persatu dari kritik dan protes anggota dewan terhadap kebijakan pemerintah, mereka tidak pernah konsisten. Misalnya,  saat pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2013, sebagian besar anggota DPRD berstatemen (seakan) tidak mau menerima dana jaring aspirasi masyarakat (1 iliar/anggota dewan). Akan tetapi,  pada hari pengesahannya tidak seorangpun  anggota dewan yang protes apalagi berupaya menggagalkan agenda tersebut.

Yang terbaru adalah alokasi anggaran untuk membeli mobil operasional SKPD, semua media massa memberitakan opini anggota dewan “menolak alokasi anggaran” tersebut, dengan asumsi masih banyak obyek pembangunan yang harus segera diselesaikan  pemerintah dengan uang daerah. Akan tetapi,  dengan bertambahnya waktu, opini tersebut terkikis habis. Bahkan,  sebagian anggota dewan yang semula  menolak, saat pengesahan draft PAK APBD TA 2012 diam dan menerima alokasi tersebut.

Dari sini dapat dinilai,  apa dan bagaimana sebenarnya yang dilakukan sebagian besar anggota dewan di gedung milik rakyat tersebut; apakah hanya euforia menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara dengan menafikan kepentingan masyarakat umum? Atau mereka tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan sebagai anggota dewan (wakil rakyat)? Ataukah berjuang untuk kepentingan individu dan parpol?

ANGGOTA DPRD TIDAK KONSISTEN

Dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD,  anggota DPRD dapat dikatakan (selalu) tidak konsisten. Apakah mereka  mewakili rakyat, partai politik, ataukah hanya untuk kepentingan pribadi ?


Semenjak tragedi 1998 (reformasi),  kelembagaan DPR/DPRD bak anak macan yang baru dikeluarkan dari kandangnya. Anggotan DPR/DPRD mulai berani lantang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.  Misal, di tingkat nasional, pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sempat kerepotan  mempertanggungjawabkan raibnya uang negara melalui (skandal kasus) Bank Century. Lain halnya ketika masa pemerintahan orde baru, wakil rakyat di parlemen hanya bisa “diam dan amin” terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto.

Fenome tersebut tidak hanya terjadi di senayan, tetapi juga terjadi di pemerintahan tingkat lokal. Baru-baru ini media massa di Kabupaten Sidoarjo rame dengan dinamika pembahasan KUA APBD TA 2013 dan PAK APBD TA 2012, khususnya tentang alokasi dana jaring aspirasi masyarakat  (jasmas)  dan penyertaan modal ke Bank Jatim. Anggota DPRD  mengkritisi habis-habisan, meskipun sebenarnya mereka terlibat dapat perumusan kebijakan tersebut. Berikut hasil observasi dan analisis oleh tim Newsletter PUSAKA:

Alokasi Dana Jasmas

Dalam pembahasan rumusan KUA dan PPAS untuk TA 2013 di badan anggaran DPRD Sidoarjo terjadi tarik ulur terkait dengan besaran alokasi dana jasmas, antara setuju dan tidak setuju dana jasmas dinaikkan 100% (dari 500 juta  menjadi 1 milyar per anggota).

Mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, seperti rehab sekolah dan jasminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun, apa yang terjadi? Pada pengesahan draf  KUA dan PPAS untuk APBD TA 2013,  di dalamnya memuat anggaran jasmas 50 milyar,  tidak ada seorangpun  anggota dewan yang memprotes, apalagi berupaya menggagalkan rumusan kebijakan tersebut.

Banyak protes dan kritik yang dilontarkan oleh banyak element masyarakat,  dari LSM hingga paguyuban kepala desa, tetapi mereka (seakan) tidak mendengar dan melihat apapun. Walhasil, draf  KUA dan PPAS TA 2013 disahkan, dan tetap sebagaimana yang mereka rencanakan, yakni masing-masing anggota DPRD akan mendapatkan 1 milyar untuk dana jasmas. Padahal,  kalau  mengacu pada regulasi yang ada, program/kegiatan tersebut sangatlah tidak patut. Karena,  selain menafikan sistem yang ada (musrenbang), dana sebesar itu sangatlah rentan untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Ketika dikritik sebagain kelompok masyarakat, ada anggota DPRD yang berargumentasi bahwa dana jasmas digunakan  untuk pembangunan di tingkat desa yang tidak terakomodasi dalam forum musrenbang (Jawa Pos, 25 Agustus 2012). Hal tersebut kelihatan “lucu”, (seakan) mereka tidak memahami substansi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Kalaupun dalam proses musrenbang ada persoalan yang harus ditertibkan, mestinya menggunakan fungsi controlling untuk meminta eksekutif melakukan perbaikan, tidak justru melaksanakan hal yang lebih konyol.

Kalaupun kita cermati dari tugas pokok dan fungsi ke-anggota-an DPRD antara lain adalah fungsi budgeting (penganggaran), sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berbunyi : “Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang  mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD. Diharapkan  DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

Artinya,  dalam proses perencanaan pembangunan (tahunan) DPRD sebagai bagian dari stakeholders, tidak justru membuat kegiatan sendiri yang dititipkan melalui SKPD. Untuk itu, program/kegiatan tersebut sangat  tidak patut karena memakan anggaran yang cukup besar dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada (tentang perencanaan pembangunan)

Hal yang paling konkret, bahwa program jasmas tersebut sangat lemah adalah sebagaimana  disebutkan  oleh salah seorang  anggota DPRD yang dieskpos oleh  Jawa Pos, pada 25 Agustus 2012, bahwa salah seorang  anggota DPRD mau mengusulkan perbaikan jalan di Magersari, ternyata jalan tersebut sudah masuk agenda SKPD; karena tidak melalui forum musrenbang, maka output dan peruntukan dana jasmas yang dibawah setiap anggota dewan tidak akan dapat terukur dan optimal sebagaimana yang menjadi target pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pernyertaan Modal

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar 69 milyar disoal (sebagian) anggota DPRD. Mereka menilai bahwa yang dilakukan Pemkab menyalahi aturan, yakni Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 75, yang berbunyi : ”Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  dapat  dilaksanakan apabila  jumlah  yang  akan  disertakan  dalam  tahun  anggaran berkenaan  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.  Untuk itu, sebagain anggota DPRD mengusulkan agar dana yang telah ditransfer sebesar 69 milyar diberikan payung hukum sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Yang kemudian menjadi tidak logis,  anggaran tersebut  (penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar 69 milyar) muncul pada nomenklatur APBD TA 2012. Dan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh tim newsletter PUSAKA,  pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyertaan modal sangat “memalukan”. Mayoritas fraksi di DPRD mengecam Pemkab  yang telah mentransfer penyertaan modal kepada Bank Jatim, hingga ada fraksi yang meminta kepada Pemkab  agar dana yang telah ditransfer ditarik kembali. Bahkan, ada salah satu partai politik yang mengintruksikan kepada anggotanya yang menjadi anggota dewan agar menolak agenda penyertaan modal kepada Bank Jatim.

Kedua, ada beberapa fraksi yang mempertanyakan soal keuntungan atas kebijakan penyertaan modal tersebut. Antara lain, berapa jumlah besaran nominal yang menjadi keuntungan Pemkab dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah ke mana mereka (anggota DPRD)—khususnya yang menjadi anggota badan anggaran—saat membahas Rancangan APBD TA 2012? Apakah mereka lagi uzur  ataukah lagi refreshing ke luar negeri?