Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 08 Juni 2015

Pemda Harus Tegas Terhadap Perizinan Ritel Modern

Tahun ini agenda di Gedung DPRD Kab. Sidoarjo antara lain adalah membahas tentang RAPERDA PERIZINAN Ritel Modern. Tdk lain, yang kemudian menjadi motivasi adalah menjamurnya ritel modern di kawasan perkampungan yang dapat mematikan sumber pendapatan/ alat produksi yang dibangun sebagian masyarakat kita berbasis "meracang" atau kios kecil yang menyediakan sembako dan kebutuhan harian lainnya.

Di tahun sebelumnya,  kelembagaan DPRD Kab. Sidoarjo pernah membentuk penitia khusus (Pansus)  guna membahas ritel yang melanggar hukum. Hasil kajian yang dilakukan Pansus,  banyak ritel modern (indomart, alfamart, dan sejenisnya)  yang tidak mengantongi izin sehingga perlu ada tindakan yang kongkrit dari pihak eksekutif.  Namun hingga hari ini masih belum ada tindakan yang berarti dari pemerintah,  indikasinya pada akhir bulan kemarin telah muncul protes masyarakat terhadap pendirian ritel modern (indomart) di Desa Sidokerto,  Kec. Buduran. Menurut sebagian warga yang protes atas berdirinya indomart tersebut,  bahwa keberadaan indomart tersebut dapat berdampak negatif pada pedagang kecil di sekitar ritel. 

Hasil penelusuran tim pusaka community didapatkan informasi dari warga bahwa bulan kemarin  tertanggal 3 Mei 2015, warga masyarakat di sekitar bangunan indomart sudah melayangkan surat kepada Bupati Sidoarjo agar mencabut izin pendirian indomart tersebut,  namun belum ada tindak lanjut. Dan perwakilan warga ada yang sudah mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu pimpinan wakil mereka di DPRD, namun masih gagal untuk mengagendakan audiensi. Hingga hari ini belum ada jawaban dari Pemda dan DPRD.

Kalau kita tinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 ayat 1 dijelaskan,  “Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a.Memperhitungkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat, keberadaan  Pasar  Tradisional,  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara  Hypermarket  dengan  Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Harapan besar kita, badan legislasi yang bertanggungjawab atas Raperda yang mengatur tentang keberadaan bangunan ritel modern dapat menjadikan kepentingan masyarakat menjadi motivasi yang utama, tidak justru mengawal kepentingan pengusaha.


Selasa, 07 April 2015

ADA DANA SILUMAN DI DELTA GRAFIKA

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diterbikan pada tahun 2014, bahwa di Percetakan Delta Grafika teridentifikasi penyertaan modal sebesar Rp3.177.598.723,00, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diberikan penyertaan modal sebesar Rp 1 milyar.

Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00, sedangkan penyertaan modal kepada percetakan delta grafika per 31 Desember 2013 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo sesuai dengan metode ekuitas sebesar Rp2.824.704.299,84 dan sesuai metode biaya sebesar Rp3.177.598.723,00 yang terdiri dari Investasi dalam bentuk aktiva pada tahun 2001 sebesar Rp177.598.723,00 dan investasi dalam bentuk saham pada tahun 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2013 nilai penyertaan modal Pemkab Sidoarjo telah melebihi perda sebesar Rp 2.177.598.723,00 (Rp3.177.598.723,00 – Rp1.000.000.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 71 ayat (9) menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. Permasalahan tersebut mengakibatkan Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Percetakan Delta Grafika sebesar Rp2.177.598.723,00 (Rp3.177.598.723,00 – Rp1.000.000.000,00) belum memiliki landasan hukum yang kuat.


Terlalau hebat pejabat DPPKA dan Bagian Perekonomian yang bernaung di Bawah Sekretaris Daerah, mengalirkan dana sebesar 2 Milyar tanpa melihat peraturan yang ada. Hal tersebut jelas, bahwa yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya dan masuk kategori KORUPSI; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(UU 31 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3)

Rabu, 04 Maret 2015

PEMBELIAN TIKET PESAWAT ANGGOTA DEWAN DI MARK UP

Preseden buruk di lembaga DPRD Kabupaten Sidoarjo dari masa ke masa. Periode tahun 1999-2004, semua tahu bahwa ada penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dan anggota DPRD yang dinilai oleh penegak hokum merugikan uang Negara sebesar 21 Milyar. Wal hasil semua pimpinan dan anggota DPRD periode 1999-2004 mendekam dijeruji besi.

Pada masa berikutnya, pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo juga terjerat problem (menurut BPK) karena tidak memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Bupati dalam mengelola dana daerah sebesar 50 Milyar untuk deposito, hingga melibatkan periode 2009-2014, karena rekomendasi BPK untuk membuatkan surat keputusan terkait dengan persetujuan dana tidak segera direalisasi. Belum lagi soal dana talangan kepada Deltras yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sebesar 3 Milyar.

Lagi, dalam Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 untuk laporan keuangan TA 2013 di kantor DPRD terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu sehingga merugikan uang Negara sebesar Rp 528.771.969,82. BPK melakukan penelusuran dengan menguji bukti pertanggungjawaban  realisasi  Belanja  Perjalanan Dinas Luar Daerah berupa tiket pesawat dan boarding pass dilakukan dengan mendasarkan  pada database manifest penumpang  pesawat yang dimiliki BPK RI dan hasil konfirmasi  kepada maskapai  penerbangan.  Pengujian atas tiket pesawat dan boarding pass dilakukan dengan membandingkan  data yang tercantum dalam tiket  antara  lain nomor  tiket,  nama  penumpang,  tanggal  dan jam keberangkatan serta harga tiket dengan manifest penumpang pesawat yang diperoleh dari database yang dimiliki BPK RI dan hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa ada selisih harga dalam realisasi harga tiket yang dibeli. Selisih  dari harga tiket penerbangan  yang dimaksud  adalah  selisih atas tiket pergi dan pulang atas perjalanan dinas yang realisasi hari pelaksanaannya sesuai dengan surat tugas.Harga tiket dalam pertanggungjawaban  lebih tinggi dari harga tiket yang sebenarnya (harga tiket yang tertera berdasarkan manifest dari database GI dan hasil konfirmasi maskapai penerbangan LA). Nilai dari ketidakcocokan nama dan selisih antara harga berdasarkan manifest penumpang dengan bukti pertanggungjawaban  belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp528.771.969,82 , yang terdiri dari:

1)  Selisih harga antara dokumen pertanggungjawaban  dengan data manifest pada
GI sebesar Rp448.857.169,82
2)  Ketidaksesuasia nam antar dokume pertanggungjawaba denga data
manifest pada GI sebesar Rp2.912.600,00
3)  Selisih harga antara dokumen pertanggungjawaban  dengan data manifest pada
LA sebesar Rp77.002.200,00.
(Secara detail siapa-siapa anggota DPRD yang masuk pada table yang telah diaudit oleh BPK akan kami tayangkan pada edisi berikutnya)

Problem di atas sangat kongkrit, tentunya kami berharap kepada institusi penegak hokum agar dapat mengaudit (kembali) lebih mendalam, dan apapun hasilnya kami berharap agar ke depan tidak terulang kembali di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo.


Senin, 23 Februari 2015

MENANGGAPI STATMEN DIRUT PDAM TERKAIT BESARAN TARIF

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media online local, sidoarjonews, bahwa kritik PUSAKA terhadap besaran kenaikan tarif adalah salah sasaran. Menurut kami, Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta harus lebih professional daripada Dirut Sebelumnya.

Salah sasaran yang dimaksud oleh Dirut itu apa ? apakah materi yang telah kita rilis itu salah ? ataukah substansi yang kita maksud itu salah ? harusnya Dirut dapat menjelaskan secara komprehensif klarifikasi tersebut kepada PUSAKA. Perlu kita ketahui lagi, bahwa tulisan yang kami uploud pada Sabtu, 21 Pebruari 2014 yang berjudul “PDAM mengingkari SK Bupati”, penjelasannya adalah bahwa kenaikan tarif yang ditentukan oleh PDAM Delta Tirta mendapat persetujuan dari Bupati. Namun besaran angka, kemudian, pihak PDAM Delta Tirta sendiri yang berhitung atas kelayakan dengan berbagai pertimbangan sebagaimana Permendagri 23/2006.

Kedua, dalam rilis yang ditulis sidoarjonews,  Dirut mengatakan bahwa tabel yang dipublikasikan kepada masyarakat terkait dengan besaran tariff hingga tahun 2017 mengambil dari lampiran Peraturan Bupati No 30/2014. Artinya bahwa jangan bicara tidak tahu darimana asal usul angka yang berada pada tabel tariff tersebut. Bupati mengeluarkan peraturan yang kemudian memberikan lampiran atas besaran tariff juga tidak tiba-tiba, melainkan harus ada kajian khusus yang dilakukan oleh PDAM; berlandaskan peraturan perundang-undangan tentang pengelolahan air bersih.

Ketiga, berkaitan dengan lima persen. Dirut mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang menentukan besaran 5 persen kenaikan tariff, baik SK maupun Peraturan Bupati. Bagi kami sangat benar, tidak ada satupun kalimat dalam pasal berapapun yang menjelaskan soal 5 persen. Bagi kami, tentunya Dirut tidak menutup mata soal ini. Direktur terdahulu, Bapak Djajadi MM, dalam dokumen pemberitaan yang kami kaji di PUSAKA; mengatakan bahwa kenaikatan tariff sebesar 5 persen bukan tanpa dasar (yang disepakati menjadi keputusan/Kebijakan perusahaan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terhadap besaran tariff selama 5 tahun).