Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Tuesday, February 20, 2018

KONSEP DAPIL PEMILU 2019 YANG IDEAL UNTUK KABUPATEN SIDOARJO

Penetapan daerah pemilihan (dapil) menjadi bagian dari tahapan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Sedangkan untuk penetapan alokasi kursi merujuk pada Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 191, ayat 1 menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang mendapatkan alokasi kursi 50 (lima puluh) anggota DPRD karena jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo sebanyak lebih dari satu juta dan dibawah tiga juta.

Proses rumusan dapil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penataan dapil KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, melakukan uji publik dan menerima usulan dari masyarakat, akademisi dan peserta pemilu. KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan uji publik pada tanggal 10 Pebruari 2018. Berikut konsep rumusan dapil oleh KPU Kabupaten Sidoarjo:

MODEL I: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Tanggulangin dengan alokasi kursi 11 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.854. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung dan Kecamatan Prambon dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.152. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu dan Sukodono dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 39.354. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 11 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.786. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.918.

MODEL II: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 10 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.899. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.502. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Prambon dan Kecamatan Krembung dengan alokasi kuri 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.198. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.523. dapil 6 terdiri dari Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.697.

MODEL III: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 10 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.068. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon,Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.502. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu dengan alokasi kuri 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.198. dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.748. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Sedati dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.755.

MODEL IV: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.619. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung dan Kecamatan Tanggulangin dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.581. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 39.175. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.523. Dapil 6 Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.397. Dapil 7 terdiri dari Kecamatan Buduran dan Kecamatan Sedati dengan alokasi kursi 5 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.221.

Rumusan basis kuantitatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo diawali dari data agregat kependudukan (DAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian hasil komposisi di setiap kecamatan menetapkan angka bilangan pembagi penduduk, dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi. Selanjutnya Menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd (sebagai bahan pertimbangan pemetaan dapil)

MELANGGAR PRINSIP PENATAAN DAPIL
Dalam UU No.7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 menjelaskan ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan penataan dapil, antara lain: Kesetaraan Nilai suara, Ketaatan dalam sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas wilayah, Berada dalam cakupan yang sama, Kohesivitas, Kesinambungan. Dari keempat model yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo masih belum memenuhi unsure prinsip penataan dapil sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut, khususnya prinsip kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada system pemilu yang proporsional.

o   Kesetaraan Nilai Suara
Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam melakukan penataan dapil harus memakai prinsip kesetaraan nilai suara, artinya upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (one man one vote one value). Sebagaiman yang sudah dijelaskan pada table di atas, bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo merumuskan empat model dapil yang akan diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo, tentunya akan dipilih salah satu dan disahkan oleh KPU Pusat. Kalau kita cermati dari keempat model rumusan dapil yang ada, KPU Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal mengimplementasikan prinsip kesetaran nilai suara.

Pada model satu, nilai terendah sebesar 35.742 dan tertinggi sebesar 39.354 dengan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah sebesar 3.612. Model dua nilai terendah sebesar 34.523 dan nilai tertinggi sebesar 38.697 dengan seilisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi sebesar 4.174. Model tiga nilai terendah sebesar 34.728 dan nilai tertinggi sebesar 38.068 dengan selisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi sebesar 3.340. Model empat merupakan model yang mengalami kesenjangan cukup besar dibandingkan dengan model satu, dua dan tiga; antara model tertinggi dan terendah selisih 4.778. Begitu besar selisih yang ada antar dapil satu dengan yang lainnya pada empat model yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan yang muncul kemudian, mungkinkah nilai kesetaraan tersebut dapat dioptimalkan dengan meminimalisir selisih harga kursi antara dapil yang satu dengan dapil lainnya ? jawabannya jelas mungkin, dengan memperbesar daerah pemilihan sesuai dengan yang disarankan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

o   Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional dan Proporsionalitas
Memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yang dimaksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan  jumlah kursi yang besar agar persentase  jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Dalam Peraturan KPU No.16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, pasal 10 disebutkan bahwa alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Prinsip ini merupakan bagian dari kunci penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan system keterwakilan; memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta pemilu; semakin besar alokasi kursi di setiap Dapil maka peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi. Konsep jumlah kursi besar dan merata tidak terjadi pada rumusan dapil yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sidoarjo.

Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 telah ditetapkan oleh KPU RI sebanyak 14 partai. Sistem pemilu yang proporsional menggariskan kesempatan yang sama atas alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, diharapkan untuk dipilih yang mendekati terhadap jumlah partai yang berkompetisi dalam pemilu tersebut. Adapun empat model dapil yang diajukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dapat diberikan catatan yang sangat krusial karena (boleh dinilai) akan  mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu tahun 2019. Pertama, bahwa pada model 1 alokasi maksimal adanya pembagian alokasi kursi yang tidak memenuhi prinsip keadilan partai dalam berkompetisi, yakni teraloaksi 11 kursi pada dapil 1, sedangkan di dapil dua hanya diberikan alokasi 6 kursi. Selanjutnya, model 2 dan 3 alokasi kursi yang diberikan maksimal sebesar 10 kursi pada dapil 1 dan teralokasi hanya 7 kursi untuk dapil 4. Terakhir pada model 4, jumlah kursi yang dialokasikan semakin terbatas, sebanyak 9 kursi untuk dapil 5 dan 6, dan pada dapil 7 yakni 5  kursi.

Kedua, bahwa pengalokasian jumlah 5, 6, 7, maupun 11 tidak boleh dilihat hanya sekedar membagi jumlah penduduk terhadap alokasi kursi lembaga perwakilan. Tetapi jumlah alokasi kursi tersebut mencerminkan upaya dari penyelenggara pemilu untuk menjalankan prinsip pemilu yang proporsional; dengan memberikan kesempatan yang sama dari seluruh partai politik untuk dapat berkompetisi di sebuah daerah pemilihan. Ketika alokasi kursi di sebuah daerah pemilihan hanya 6 kursi, maka dapat dikatakan telah terjadi pembatasan dari design pemilu dari 14 parpol peserta pemilu 2019 telah ditetapkan menjadi 6 parpol.

Secara normatif telah dijelaskan pada regulasi yang mengatur tentang pemilu dan prinsip penataan dapil pada pemilu 2019 sudah sangat jelas, bahwa dalam proses penataan dapil harus memperhatikan ketaatan dalam sistem pemilu yang proporsional (Peraturan KPU No.16 Tahun 2017, pasal 4). Dan bukan sebuah kesalahan ketika pengalokasian kursi daerah pemilihan tersebut lebih condong dan memberikan kesempatan kepada partai-partai besar dalam perolehan kursi dibandingkan dengan partai-partai menengah atau pendatang baru.

Disisi lain, untuk mengukur apakah konsep tersebut sudah proporsional atau belum, KPU Kabupaten Sidoarjo hanya memakai blok sensus, tidak pernah memaparkan teori tentang sistem pemilu yang proporsional dengan memakai pendekatan hasil rekapitulasi. Dalam hal ini dengan menggunakan teori least squares index atau indeks disproporsional. Menurut The Independent Commission on Voting System tingkat proporsonalitas hasil pemilu bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori: pertama, dinayatakan proporsional (full-proportional) jika indeksnya antara 4-8% yang kemudian dilonggarkan di bawah 10%; kedua, pada kisaran 10-15% disebut semiproporsional (semi-proportional), dan; Ketiga, di atas 15% disebut nonproporsional (non-propoltional).

Berangkat dari evaluasi di atas dan dalam upaya untuk menjadikan pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo yang berintegritas dan memegang teguh prinsip proporsionalitas. Konsep 5 (lima) dearah  pemilihan yang dijelaskan pada table berikut akan menjadi solusi terhadap peningkatan kualitas pemilu 2019 dan dalam upaya menjaga independensi KPU Kabupaten Sidoarjo ke depan.   Konsep untuk bukan hanya memenuhi 7 prinsip dalam melakukan penataan daerah pemilihan yang digariskan dalam regulasi pemilu, namun juga sangat memenuhi aspek teorittis atas ambang batas efektif (Teff) dan indeks disproporsional.



Disusun oleh Fatihul Faizun
Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi 

Saturday, November 25, 2017

Ayo, Awasi Tahapan Pilkada Jatim 2018 Agar Terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Untuk mewujudkan pelaksanaa pemilu yang bersih, jujur, transparan dan akuntable, kitas semua tidak dapat berharap pada penyelenggara Pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang bertanggungjawab atas terlaksanakannya pemilihan umum. Keterlibatan setiap elemen masyarakat (partisipasi) juga sangat diharap dalam proses pemilu, karena kedua institusi tersebut masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Partisipasi masyarakat yang dimaksud bukan hanya rame-rame datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H pemilihan, namun juga dapat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan (monitoring) terhadap setiap tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Bulan Juni Tahun 2018 rakyat Jawa Timur mempunyai hajat besar (berdemokrasi) yakni Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Ada delapan belas Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada, antara lain: Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo,  Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab.Madiun. Kab. Magetan, Kab.Tulungagung, Kota Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan, Kab.Sampang, Kab. Pamekasan. Selain itu, masyarakat yang ada di delapan belas kabupaten/kota juga akan memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Tahapan Pilkada serentak sudah ditentukan oleh Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan KPU RI (PKPU RI) No.1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Dalam pasal 4, PKPU No.1 Tahun 2017, disebutkan bahwa tahapan Pilkada dibagi menjadi dua yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. 
Dari kedua jenis tahapan tersebut sangat rentan terjadinya pelanggaran, mulai dari proses rekrutmen hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Tidak hanya oknum dari luar penyelenggara yang sengaja ingin mengais keuntungan secara ekonomi, melainkan oknum dari dalam penyelenggara sendiri yang berperan sebagai makelar politik terhadap kepentingan politik tertentu. 
KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan suatu virus yang lagi mewabah di semua sector birokrasi dan penyelenggara Negara, termasuk penyelenggara pemilu (KPU). Potensi dilakukan korupsi ada pada belanja pengadaan barang dan jasa. Misalkan pengadaan logistic pemilu beserta distribusinya. Hal tersebut pernah terjadi pada tahun anggaran 2014 di KPU Jatim pada proyek pendistribusian logistic pemilu senilai 7 Milyar, sehingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan tiga orang tersangka yang diduga menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan keuangan Negara. Tiga orang yang dimaksud adalah Nanang Subandi (rekanan), dan dua orang dari pegawai secretariat KPU Jatim.
Mengingat besaran dana yang dimanage oleh KPU Jatim dalam Pilkada 2018, yakni 817,2. Ketaatan terhadap sistem yang telah diatur oleh regulasi sudah cukup dilaksanakan, tetapi bukan tidak mungkin akan kembali terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan Negara, karena moral birokrasi dan pelaku usaha yang hingga hari ini masih belum dapat terjamin baik. 

Selain pengadaan barang dan jasa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, alokasi anggaran untuk sosialisasi juga sangat rawan untuk dikorupsi karena sifatnya swakelola. Seperti yang dirilis oleh Jawa Pos pada 19 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,6 tahun penjara kepada Fajri Asrigita Fadillah (pejabat KPU Kota Depok). Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran sosialisasi Pilkada Kota Depok 2010, dengan total kerugian negara mencapai Rp 817.309.091 juta.  

KOLUSI
Kolusi mempunyai pengertian bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara illegal guna mendapatkan keuntungan. Dalam pemilu sangat rentan terjadinya kolusi oleh penyelenggara pemilu dan oknum yang berkepentingan (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap kandidat tertentu, agar dapat menang dalam pemilihan umum. Logika yang paling sederhana adalah bahwa rekrutmen anggota penyelenggara pemilu melibatkan kekuasaan politik DPR. Tentunya mereka yang jadi tidak memberikan cek kosong, namun ada deal politik (kontrak) sebagai konsekuensi ketika sukses menjadi anggota penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk deal politiknya adalah melancarkan anggota partai tertentu untuk menjadi anggota penyelenggara di tiap tingkatan. Tidak lain untuk dapat membantu pemenangan pemilu dari dalam system.
Ada system verifikasi memang dalam proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu, namun bukan tidak mungkin panitia rekrutmen (tim seleksi) dapat kebobolan. Seperti yang terjadi di Aceh Tamiang. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 21 Desember 2016 merilis hasil keputusan sidang Kode Etik terhadap salah satu anggota penyelenggara pemilu Aceh Tamiang, atas nama Saiful Anam. Yang bersangkutan diputus telah melanggar kade etik berat sehingga DKPP RI memberikan sanksi pemberhentian secara tetap. Menurut hasil sidang DKPP RI bahwa Saiful Anam menjadi salah satu penyelenggara pemilu merangkap sebagai Pengurus Partai Gerindra Aceh Tamiang melalui Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang  susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang.
Kalau kita mencermati pada kasus di atas, kenapa hal tersebut bisa terjadi meskipun calon penyelenggara harus mengisi form “tidak pernah terlibat dalam parpol selama lima tahun terakhir di atas matrai” saat menyerahkan berkas pendaftaran ? Mungkinkah juga terjadi pada penyelenggara pemilu di Jawa Timur dalam Pilkada 2018 ? sangat mungkin, karena kita belum pernah melakukan audit terhadap proses rekrutmen yang dilakukan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim. 
NEPOTISME
Dapat kita bilang, salah satu penyebab penyelenggaraan pemilu tidak profesioal adalah adanya NEPOTISME dalam pelaksanaannya. Nepotisme merupakan pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Mengingat struktur penyelenggara hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi, khususnya pada proses rekrutmen.
DKPP RI pernah menerima pengaduan dari masyarakat Bengkulu, dengan nomor pengaduan No. 197/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-09-2017; teradu atasnama Parsadaan Harahap (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu).  Teradu diduga melanggar Pasal 9 huruf f, Pasal 14 huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa dalam proses rekrutmen anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, dari 6 besar Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah salah satunya adalah Asmara Wijaya, yang merupakan adik kandung Tim Seleksi atas nama Dr. Hj. Yunilisiah, M.Si;
 ***
Dari sekian tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU banyak cela bagi para makelar politik untuk membangun konspirasi dengan oknum penyelenggara pemilu guna memenangkan candidate tertentu. Misalkan, manipulasi suara. Pada konteks ini, kita harus aktif monitoring tahapan data pemilih, mulai dari pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga pemutakhiran data dan daftar pemilih. Tahapan DP4 dilakukan pada 24 Nopember 2017 hingga 30 Desember 2017.

Kenapa harus kita monitor secara aktif, karena bukan tidak mungkin mereka akan melakukan kejahatan secara sistematis dan massif untuk memanipulasi suara. Metode yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam melakukan manipulasi hasil rekapitulasi adalah dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan ganda (NIK) dan penduduk yang sudah meninggal yang masih masuk dalam DPT. Serta 2,5% dari jatah (selisih) surat suara di TPS. Tentunya hal tersebut bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan para penyelenggara pemilu.

Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur, kita semua berharap pelaksanaan Pilkada Jatim oleh KPU Jatim dan Bawaslu Jatim dapat terlaksana secara jujur, adil dan mempunyai berkepastian hokum (UU No.7/2017). Untuk itu, ayo awasi bersama-sama tahapan Pilkada Jatim 2018, agar pelaksanaan Pilkada Jatim 2018 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan akuntabel (bebas KKN).   

Ditulis oleh:
Fatihul Faizun
Aktifis Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi

Wednesday, October 18, 2017

KAJARI BARU HARUS BERANI TANGKAP SEMUA PELAKU KORUPSI DI SIDOARJO

FATIHUL FAIZUN,S.Sos.
Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo dari M. Sunarto kepada Budi Handaka bisa dibilang merupakan babak baru; dapatkah dia (bisa) melanjutkan proses hukum yang berhasil dibongkar Kajari yang lama? Apa justru para tikus uang rakyat itu akan diloloskan begitu saja, dengan pendapat hukum yang tertata dengan baik dan rapi? Bukan tidak percaya atau pesimis, karena sudah banyak contoh di level nasional, regional dan local; diatur dengan mekanisme pra peradilan dan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Ada beberapa kasus korupsi yang diproses Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang mempunyai indikasi kuat melibatkan actor/elit politik yang sampai hari ini masih belum membuat lega public di Kabupaten Sidoarjo. Antara lain Bocornya hasil penjualan gas bumi sehingga menghilangkan pendapatan daerah milyaran rupiah oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dan dugaan manipulasi proyek sehingga merugikan uang Negara di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta TIrta Kabupaten Sidoarjo. Serta dugaan korupsi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3). Belum lagi, puluhan Kepala yang ngawor dalam memanage dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).  

Sebagaimana kajian PUSAKA tentang dugaan korupsi di tubuh PD AU yang pernah dipublikasikan beberapa bulan yang lalu tentang dokumen anggaran daerah; bahwa pada setiap tahun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). Semua alokasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam setiap tahun dibahas secara ditail, antara lain realisasi pendapatan di sektor Gas Bumi oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU). Sehingga Banggar DPRD Sidoarjo “tidak mungkin tidak” mempunyai dokumen hasil pengelolaan PD AU setiap tahunnya, karena DPRD mempunyai hak untuk memperoleh hasil audit yang telah dilakukan setiap tahun oleh pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 27, ayat 1 dan ayat 2. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh PUSAKA, bahwa pada dokuemn LKPJ Bupati tahun 2013 tidak ditemukan nilai setoran dari hasil penjualan Gas Bumi oleh PD AU. Dan dalam dokumen tersebut hanya menyebutkan pendapatan (keuntungan) dari unit usaha Delta Grafika (salah satu unit usaha yang ada dibawah naungan PD AU).

Info dari Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, perkembangan terakhir atas proses dugaan korupsi di tubuh PD AU hanya menahan lima orang tersangka, antara lain Amral Soegianto (direktur PD AU), Siti Winarni (Kabag Umum yang juga menjabat Kepala unit Delta Gas), Imam Junaedy (Kepala unit Delta Grafika), Khoirul Huda (Ketua Pansus PDAU DPRD), dan Yuli (accounting). Kalau mengacu pada gambaran fakta dokumen hasil kajian PUSAKA, harusnya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat menjerat pihak-pihak terkait dengan UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15, yang berbunyi; ” Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Tim Anggaran, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Begitu juga dugaan korupsi yang ada di PDAM Delta Tirta. Kejaksaan Negeri Sidoarjo hanya menetapkan beberapa orang untuk menjadi tersangka, antara lain Direktur Utama, Pejabat Pembuat Komitmen, dan sebagian rekanan. Kenapa pihak-pihak terkait juga tidak diperiksan dan ditetapkan menjadi tersangka hingga diadili di pengadilan ? Kemudian, yang menjadi sangat lucu adalah kasus pidana korupsi yang menjerat kasubbang Perencanaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3). Hingga hari ini belum ada tersangka baru, malah justru pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo memanggil banyak kontraktor untuk dimintai keterangan. Seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo focus pada perencanaan, karena menurut Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur dari hasil audit yang sudah dilakukan, justru kasus pidana korupsi yang terjadi karena salah perencanaan (saat musrenbang). Berikut kutipan rekomendasi BPK: “Penganggaran pembangunan JUT dan JITUT pada belanja modal tidak tepat karena penganggaran dan realisasi atas JUT dan JITUT tersebut melalui BM, maka secara otomatis diakui sebagai aset tetap. Atas aset tetap berupa JUT dan JITUT pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp55.121.061.499,88 tersebut telah diusulkan jurnal reklasifikasi dari akun aset tetap pada akun persediaan”.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:  Pasal 52 ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dan Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut BPK Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Modal serta Belanja Barang dalam LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2015 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp 14.382.420.100,00. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan kurang cermat dalam penganggaran paket pekerjaan JUT dan JITUT. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menyatakan mengakui kondisi tersebut dan sudah mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Bapak Bupati perihal penghapusan belanja modal JUT dan JITUT untuk diserahkan menjadi aset desa. Untuk kedepan penganggaran Belanja Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani akan disesuaikan. Walhasil, BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo untuk memperingatkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan agar lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani. 

Dengan berbagai argumentasinya, selama ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo seakan-akan hanya melakukan penelusuran pada kerugian Negara, meskipun juga tidak optimal. Dan terkait dengan pemufakatan jahat yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terkesan diabaikan. Kita berharap pada Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang baru, Budi Handaka, lebih serius untuk melakukan penindakan terhadap semua pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo, baik operator teknis hingga para pembantu dan semua yang terlibat dalam pemufakatan jahat.  

ditulis Oleh:
Fatihul Faizun
(Direktur Pusat Studi Kebijakan Keblik dan Advokasi Sidoarjo)

Tuesday, October 10, 2017

PEJABAT KEJARI SIDOARJO (MASIH) MANUSIA, BUKAN MALAIKAT

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya

Betapa mulia amanat yang diemban Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga harus dilaksanakan secara “merdeka”. Dalam arti saat Kejaksaan melakukan pengawalan terhadap suatu kasus hukum harus dilakukan secara professional dan independent, anti intervensi dengan pihak manapun apalagi oknum pejabat pemerintah. Meskipun begitu, bukan berarti pejabat Kejaksaan adalah bagian dari malaikat; melaksanakan tugas tanpa khilaf dan dosa, sehingga—di era keterbukaan seperti ini—juga sah untuk dikritisi guna ke depan lebih baik.

Struktur Kejaksaan dibagi menjadi tiga; 1) Kejaksanaan Agung (pusat) yang berdomisili di Ibu Kota Negara, 2) Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, 3) Kejaksaan Negeri yang yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
Kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada dua tahun terakhir perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat Sidoarjo, karena prestasinya menangkap para koruptor kakap yang selama ini menjadi biang kerok raibnya uang rakyat Sidoarjo milyaran rupiah bahkan trilyunan. Ada beberapa skandal korupsi yang berhasil dibongkar (meskipun belum optimal) oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, antara lain Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Delta Tirta dan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha, dan skandal penyalahgunaan wewenang di tubuh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (DP3). Serta banyak kasus hukum korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat yang sukses diobrak-abrik oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Disisi lain, kalaupun kita cermati dari proses pengusutan skandal korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo banyak yang ganjil. Berikut analisanya:

PD ANEKA USAHA:
Pada setiap tahun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). Semua alokasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam setiap tahun dibahas secara ditail, antara lain realisasi pendapatan di sektor Gas Bumi oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU). Sehingga Banggar DPRD Sidoarjo “tidak mungkin tidak” mempunyai dokumen hasil pengelolaan PD AU setiap tahunnya, karena DPRD mempunyai hak untuk memperoleh hasil audit yang telah dilakukan setiap tahun oleh pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 27, ayat 1 dan ayat 2.

Dari hasil kajian dan investigasi yang dilakukan oleh PUSAKA, bahwa di tahun 2013 dalam LKPJ Bupati tidak ditemukan nilai setoran dari hasil penjualan Gas Bumi oleh PD AU. Dan dalam dokumen tersebut hanya menyebutkan pendapatan (keuntungan) dari unit usaha Delta Grafika (salah satu unit usaha yang ada dibawah naungan PD AU). Melihat dari beberapa fakta dokumen tersebut, tentunya kita dapat menilai bahwa indikasi raibnya uang rakyat pada PD AU bukan tidak mungkin merupakan hasil dari Konspirasi oknum pimpinan DPRD (banggar) dengan oknum pejabat PD AU dan SKPD Terkait (dikutip dari website pusaka: www.pusaka-community.org)

PDAM DELTA TIRTA
Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK P) Nomor: 16/LHP/XVIII.SBY/01/2015 menyatakan bahwa berjalannya roda perusahaan tersebut tidak dibarengi dengan dokumen perencanaan jangka menengah (corporate plan). Menurut hasil audit tersebut menjelaskan bahwa corporate plan yang dijadikan acuan oleh para pejabat di lingkungan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA P) masih berbentuk draft, artinya dokumen tersebut belum bisa dikatakan sah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKAP.

Disisi lain, ada beberapa point dalam RKA P yang tidak sesuai dengan draft corporate plan. Misalkan, rencana penambahan pelanggan PDAM pada tahun 2014 sebanyak 10.000 SR, sedangkan dalam dokumen RKA P menyebutkan 11.303 SR. Dan pada tabel rencana investasi yang ada di draft corporate plan pada tahun 2014 sebesar Rp. 162.123.000.000, sedangkan dalam dokumen RKA P disebutkan Rp. 92.628.719.500.

Dan pada dokumen yang sama dinyatakan bahwa "rencana pengembangan air bersih perpipaan pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak didukung dengan rencana program dan pendanaan". Bagian dari sistem perencanaan sebagaimana yang diatur dalam UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa setiap lima tahun sekali DRPD mempunyai kewajiban untuk mengesahkan RPJMD. Dan setiap tahun membahas dan mengesahkan R-APBD.  Dari fakta dokumen yang dikeluarkan oleh BPK P pada awal tahun 2015 itu sudah sangat jelas, bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo bermasalah. Pertanyaannya kemudian, kenapa hal seperti itu bisa terjadi ? Apa yang dibahas DPRD saat pembahasan anggaran ? Dimana fungsi kontrol DPRD selama ini ?

Sebagai bagian dari masyarakat umum, kita sah kalaupun berasumsi bahwa "ketika DPRD dapat optimal melakukan kontrol terhadap roda berjalannya perusahaan daerah PDAM Delta Tirta, bisa dipastikan bahwa kasus yang ada tidak akan pernah terjadi". (dikutip dari website pusaka: www.pusaka-community.org)

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (DP 3)
Kalaupun kita cermati dari berbagai dokumen yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa banyak catatan pada alokasi proyek kegiatan tersebut, sehingga pihak penegak hukum diharap agar dapat mengusut tuntas dan mengurai akar persoalan dari mana dan siapa saja yang terlibat pada perampokan uang negara tersebut. Walhasil, nanti saat hakim memberikan keputusan hukum bisa benar-benar tepat sasaran.

Dari dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P) Tahun 2016,  menilai bahwa ada alokasi belanja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp14.382.420.100,00 tidak tepat sasaran. Besaran rupiah tersebut disepakati untuk alokasi belanja modal pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT), dan sumber air.  Dari 79 paket pekerjaan, ada 10 paket pekerjaan yang bermasalah, karena dibangun pada asset milik desa. Berikut  titik lokasi paket proyeknya :

1. Pembangunan JUT Ds. Rejeni Kec. Krembung (Rp. 189.290.000,00)
2. Pembangunan  JUT Ds. Klantingsari Kec. Tarik (Rp. 167.790.00,00)
3. Pembangunan JUT Ds. Margobener Kec. Tarik (Rp. 189.364.000,00)
4. Pembangunan JITUT Ds. Mliriprowo Kec. Tarik (Rp.174.360.000,00)
5. Pembangunan JITUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp. 190.949.000,00)
6. Pembangunan JITUT Ds. Kedinding Kec. Tarik (Rp.174.200.000,00)
7. Pembangunan JUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp.189.270.000,00)
8. Pembangunan JITUT Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo (Rp.174.390.000,00)
9.  Pembangunan JITUT Ds. Ploso Kec. Wonoayu (Rp.189.000.000,00)
10. Pembangunan JUT Ds. Lambangan Kec. Wonoayu (Rp.189.360.000,00)

Pada dokumen BPK P menyebutkan bahwa alokasi belanja modal oleh DP3 "tidak tepat" atau "salah penganggaran".  Sehingga merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo agar kedepan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dapat lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja pembangunan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari hasil audit tersebut dapat kita ketahui bahwa akar persoalan kasus tersebut adalah proses perencanaan "yang keliru".

Keterangan yang didapat dari salah satu pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, bahwa alokasi tersebut antara lain hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), selanjutnya disetor ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disahkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah / Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Peraturan Daerah.

Pertanyaannya adalah apa yang dibahas anggota Banggar saat pembahasan hasil Musrenbang ? Alokasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan "yang keliru" sampai bisa lolos masuk ke dokumen APBD dan disahkan ? Hal tersebut layak diduga, bahwa ada sebuah kesengajaan atas alokasi belanja tersebut, sehingga begitu mudahnya lolos pada pembahasan oleh Banggar. Untuk itu, diharap kepada penegak hukum, pada proses selanjutanya tidak hanya memeriksa pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, tetapi juga memeriksa anggota Banggar sebagai pertanggungjawaban mereka mengesahkan hasil Musrenbang.

Melihat sekilas uraian di atas, dapat kita nilai, bahwa pejabat Kejaksaan Negeri Sidoarjo kurang bisa memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioan (SPPN) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang 25 Tahun 2004 sebagai bagian dari mekanisme penganggaran. Kalau memahami, tentunya sudah membuat keputusan yang spektakuler, misalkan memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku tim anggaran yang bertanggungjawab atas proses musrenbang di setiap level. Dan Badan Anggaran DPRD yang secara aktif membahas dan mengesahkan hasil musrenbang. Sekali lagi, bahwa Pejabat Kejasaan Negeri Sidoarjo bukan malaikat tapi manusia biasa yang (mungkin) khilaf. Mudah-mudahan kedepan tidak (kembali) khilaf… AMIIN