Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 26 Juni 2016

ADANYA POLEMIK DI BLOK BRANTAS, KARENA LAPINDO TIDAK JUJUR DAN PEMERINTAH TIDAK TRANSPARAN

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sidoarjo, yakni Gas Bumi yang sudah berhasil dieksploitasi oleh pemerintah, dan mempercayakan kepada Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai kontraktor. Namun demikian, beberapa bulan terakhir, hampir di semua media massa memuat problem tatakelola Migas tersebut.

Bagian dari dampak kecurangan LBI dan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan blok brantas sehingga memunculkan protes keras masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Antara lain soal rencana pengeboran di sumur TG 6, tepatnya di Desa Kedungbantheng, Kecamatan Tanggulangin, dan besaran dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh oleh Pemda Sidoarjo sebagai daerah penghasil; dinilai tidak adil.

Dalam Kajian yang dilakukan oleh PUSAKA menyimpulkan, bahwa ada kunci yang menjadi dasar banyaknya persoalan yang muncul terhadap pengelolaan blok brantas di Sidoarjo. Yakni, Lapindo selaku K3S tidak pernah jujur kepada masyarakat terhadap rencana eksplorasi/eksploitasi dan Pemerintah Sendiri kurang tranparan kepada terhadap DBH yang dihasilkan dari blok brantas kepada publik.

Kita semua tahu, bahwa keluarnya semburan lumpur di Kecamatan Porong sepuluh tahun yang lalu karena kegagalan pengeboran oleh LBI. Dalam dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Kajian Investigasi PUSAKA, bahwa LBI secara teknis ceroboh dalam melakukan pengeboran. Dan saat sosialisasi kepada masyarakat LBI cenderung tidak menjelaskan apa adanya terhadap rencana teknis kegiatan pengeboran tersebut. Kalau misalkan, saat itu LBI berani jujur atas rencana pengeboran (secara teknis) kepada masyarakat, bisa dipastikan kecelakaan pengeboran tidak akan pernah terjadi.

Begitu juga soal polemik besaran DBH. Di tengah masyarakat yang mulai krisis kepercayaan kepada pemerintah, tiba-tiba muncul informasi bahwa besaran DBH yang diterima oleh Pemda Sidoarjo sebagai daerah penghasil adalah Rp. 0 (nol rupiah). Informasi itu didapat dari presentasi yang dilakukan oleh salah satu SKPD di Pemda Sidoarjo saat hearing dengan anggota DPRD Komisi B Sidoarjo. Dari presentasi tersebut terpampang jelas, bahwa sumber dokumennya dari Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagai SKPD yang bertanggungjawab terhadap pendapatan daerah.

Wajar, kalaupun masyarakat kemudian "marah". Berbagai macam bentuk reaksi yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo. Antara lain, ada yang melakukan aksi dengan melakukan "USIR LAPINDO DARI SIDOARJO" dan penolakan warga atas rencana pengeboran juga semakin keras. Untuk itu, kita berharap ada kebijaksanaan dari Pemerintah di lokal (Pemda Sidoarjo) dan Pemerintah Pusat atas polemik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada LBI sebagai pemegang kontrak pengelolaan blok brantas.

Kebijaksaan tersebut tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalaupun ada oknum birokrasi di Pemda Sidoarjo yang nakal, dengan sengaja menyembunyikan besaran DBH Migas, maka selayaknya SKPD tersebut dilakukan audit investigasi oleh pihak yang berwenang. Dan kalaupun LBI dirasa telah melanggar peraturan yang ada, sudah tidak bisa ditawar lagi;  PUTUS KONTRAK LBI DI BLOK BRANTAS SEKARANG JUGA.

Sabtu, 14 Mei 2016

ATAS REALISASI DBH MIGAS, DPRD HERAN ATAU MACAK HERAN ?

Hampir semua media massa harian, baik cetak maupun online, hari ini 14 Mei 2016 memuat berita proses hearing di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara anggota DPRD dan SKPD terkait dengan PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) tentang realisasi besaran dana bagi hasil (DBH) atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas.

Dalam proses presentasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,  Perdagangan, Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sidoarjo dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bagian Rp.0 dari hasil kegiatan di blok brantas oleh LBI. Berbagai alasan dibuat oleh LBI dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sidoarjo. Antara lain, karena minimnya lifting yang masih di bawah standart.

Sebagaimana ditulis media harian Jawa Pos, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo merespon keheranan. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan haknya sebagai daerah penghasil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Pertanyaannya kemudian, kok bisa mereka merespon heran ? Seakan mereka tidak tahu apa-apa soal dana tersebut. Padahal mereka (anggota DPRD) mempunyai fungsi budgetting (anggaran); setiap tahunnya, mereka membahas perencanaan anggaran, realisasi anggaran dan LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kalau benar-benar mereka tidak tahu, terus saat pembahasan anggaran yang mereka bahas apa ?

Sebagai masyarakat yang mempunyai hak atas anggaran pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, kiranya kita juga mempunyai hak untuk mengkritisi kondisi tersebut; bukan tidak mungkin sebenarnya mereka tahu, tapi sengaja "pura-pura tidak tahu" untuk menutupi hasil konspirasi mereka dengan eksekutif dan pemilik modal di blok brantas dalam MERAMPAS KESEJAHTERAAN RAKYAT SIDOARJO

Senin, 25 April 2016

LBI Harus Diaudit (dulu), Atau Tidak Akan Ada Eksplorasi Di Blok Brantas

Keluarnya semburan lumpur di sumur banjar panji 1 (BJ-1) di blok brantas merupakan bukti kongkrit bahwa PT Lapindo Brantas Inc (LBI), selaku kontraktor "tidak pecus" dalam melakukan eksplorasi. Dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh LBI, tidak lain karena kecerobohan mereka dalam pengeboran.

Selain itu, proses penyelesaian dampak sosial-ekonomi-budaya akibat melubernya lumpur panas juga dapat dijadikan pengingat rakyat Sidoarjo,  bahwa LBI tidak konsisten dalam melaksakan tanggungjawabnya atas kesalahan yang dilakukan di sumur BJ-1.

Yang terpenting lagi, yang harus kita ketahui bersama, bahwa LBI hanya gagal melakukan pengeboran di sumur BJ-1, banyak sumur yang sukses dilakukan eksplorasi hingga berhasil berproduksi, antara lain di Desa Wunut, Kecamatan Porong, yang terdiri dari banyak sumur. Entah berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selama ini ?

Sebagai masyarakat yang hidup di daerah penghasil, dapat diyakini mereka masih belum mengetahui banyak soal berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Karena selain Pemerintah sendiri tidak punya tradisi transparan terhadap pengelolaan hasil tambang, LBI sebagai kontraktor merasa tidak akan dapat leluasa untuk mengais keuntungan (sebesar-besarnya) ketika dalam proses dan hasil diketahui oleh masyarakat.

Yang terakhir adalah soal Corporite Social Responbility (SCR) yang harus dikeluarkan oleh LBI sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lingkungan area eksplorasi dan eksploitasi. Berapa besaran dana CSR LBI yang harus dikeluarkan ? tentunya harus transparan kepada masyarakat sehingga pemerintahan desa setempat dapat mengelola secara optimal untuk pembangunan.

Belum banyak diketahui oleh masyarakat terhadap kondisi yang sebenarnya pada pengelolaan blok brantas, sehingga pada agenda pengeboran yang akan dilakukan oleh LBI di sumur TG-1 dan TG-6 di Desa Kedungbantheng Kecamatan Tanggulangin ditolak oleh masyarakat setempat. Pada konteks ini, harusnya pemerintah dapat lebih cerdas membaca kondisi masyarakat "yang merasa trauma terhadap LBI".

Berbagai upaya yang dilukan oleh LBI guna memperlancar rencana eksplorasi di sumur TG-1 dan TG-6, mulai sosialisasi di masyarakat secara langsung hingga mengekspos berita hasil riset di media massa. Yang terakhir adalah melakukan pembangunan infrastruktur di masyarakat dengan dalih distribusi dana CSR.

Seakan tidak pernah ada hasil dalam proses eksplorasi dan eksploitasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Justru malapetaka yang menimpa masyarakat di lingkungan sumur. Untuk itu, pemerintah harusnya dapat lebih bijak guna mencari solusi pada proses eksplorasi dan eksploitasi di Blok Brantas, tidak lain untuk kesejahteraan semua masyarakat Sidoarjo. Tidak justru melakukan pembiaran terhadap oknum birokrasi yang lagi kongkalikong dengan para pemegang saham "nakal" di blok brantas.

Bukan tidak mungkin, masyarakat merasa dipermainkan selama ini oleh LBI dan oknum birokrasi. Masyarakat kita sudah cerdas dan pandai, tidak seperti yang diasumsikan para mafia migas di blok brantas. Guna mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, pemerintah harusnya berani melakukan audit kepada LBI terhadap proses yang selama ini dilakukan. Dan hasil auditnya secara obyektif dibuka sedetail mungkin kepada semua masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau tidak, LBI tidak akan dapat melanjutkan proses eksplorasi di blok brantas dengan optimal.

Selasa, 19 April 2016

Awas..!! Perusahaan Daerah Jadi Alat Perampokan Uang Rakyat

Menanggapi Statmen Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo yang dimuat oleh Media Harian Jawa Pos pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 Tentang Agenda Pembentukan Perusahaan Daerah (PD)

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pentingnya dibentuk Perusahaan Daerah (PD) bidang property dan pasar guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya di bidang property, Ketua Komisi B berpendapat bahwa property (asset) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga kalau dikelola dengan baik melalui PD dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah PD bidang property apa tidak sudah operasional ? Kalau kita tahu di halaman  kantor PD Aneka Usaha (yang dibentuk dengan Perda 38 Tahun 1998) tertulis ada 4 unit kegiatan Usaha yang dikoordinasi oleh PD Aneka Usaha, yakni Delta Property, Delta Grafika, Delta Advertaising, Delta Gas dan Delta Grafika.

Kalau tidak salah sudah lebih satu tahun tulisan besar itu terpampang di ruas depan halaman kantor PD Aneka Usaha. Hal tersebut bisa dikata "penting tidak penting untuk dibahas". Namun yang kemudian menjadi prinsip adalah yang harus kita ketahui bersama, bahwa dari pengalaman pengelolaan PD oleh Pemda. Sidoarjo "tidak pernah profesional"

Banyak bukti dari pengelolaan PD oleh Pemda Sidoarjo yang masih amburadul. Antara lain, dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim tahun 2014 disebutkan bahwa telah terjadi  kekurangan setoran bagi hasil bersih 5,4 milyar oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo pada dua tahun yang sama, yakni tahun 2012 dan 2013.

Bukti kedua, terjadi pada PD Aneka Usaha unit kegiatan Delta Grafika. Pada dokume  audit yang sama, menyebutkan bahwa terjadi realisasi pendapatan jauh dibawah target, dari 900 juta menjadi 240 jt sehingga pada perhitungan pendapatan terjadi peritungan realisasi yang jauh dari target.

Ketiga, bukti ketidakprofesionalan struktur PD yang dibentuk Pemda adalah terjadinya pelanggaran hukum (dugaan korupsi) di internal perusahaan. Sebut saja BPR Delta Arta dan PDAM DELTA Tirta yang hingga hari ini masih dalam proses oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Melihat pengalaman beberapa tahun yang lalu dan kejadian kasus penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara pada pengelolaan PD, tentunnya pihak legislatif tidak keburu mendorong terbentuknya PD baru di Pemda. Sidoarjo guna mengelola sumber daya yang ada. Yang kemudian harus dilakukan adalah mengevaluasi secara mendalam guna perbaikan sistem/menejemen PD yang sdh ada.

Disisi lain, Pemda. Sidoarjo sudah mempunyai SKPD yang menjadi leading sektor pengelolaan asset daerah, yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Kalau keburu membentuk PD dengan tidak diikuti oleh konsep yang matang, kuatirnya nanti adanya PD justru dijadikan ruang/media perampokan uang rakyat oleh oknum tertentu (KORUPSI) seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.