Kondisi Pendapatan Daerah 2013-2014 (Rencana Perubahan)

Sumber data: dokumen APBD dan Draft Rancangan Perubahan 2014
dioleh oleh : Tim tim data dan advokasi PUSAKA

Berikut kami membuat tabulasi dengan bentuk presentase terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2014*. Sengaja kami tidak menyebutkan angka-angka (nominal besaran) pada item pendapatan, karena angka yang dimaksud mengalami penurunan pada konteks nilai. Sedangkan kalaupun yang kita buat adalah presentase, maka kita akan dapat melihat sebesarapa besar kapasitas daerah di sektor keuangan..

Mohon tanggapan dan masukan sahabat/kawan semua berkaitan dengan kondisi data sebagaimana yang ada. tanggapan yang kami maksudkan adalah apabila sahabat/kawan semuanya (pembaca, red) mempunyai opini terhadap kondisi pendapatan daerah 2013-2014, atau informasi lain berkaitan dengan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. mohon dapat dikirim melalui alamat email: office@pusaka-community.org

Atas perhatian, kritik dan Partisipasinya, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Karena (akan) menjelang hari raya Idul Fitri; atas nama Keluarga Besar PUSAKA Kami Menyampaikan Mohon Maaf Lahir dan Batin.

* Kuning : Presentase diambil dari total Pendapatan Daerah / Merah : Presentase diambil dari total Jenis Pendapatan Daerah (warna Kuning)

Selengkapnya... »

DPPKA TIDAK SERIUS, TARGET PENDAPATAN TIDAK (AKAN) OPTIMAL

Judul di atas tentunya (akan) membuat gemes Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Namun bagi kami, cacian dan hinaan dari stackholders merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kami bayar. Memang situasi di Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Kabupaten/kota yang lain. Di Sidoarjo image Organisasi Non Pemerintahan (ornop) sudah tidak seperti di era sebelumnya. Ornop dianggap sebagai perusak tatanan social politik; karena aktifitas yang dilakukan (selalu) tidak mempunyai out put yang kongkrit. Untuk itu, kami (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi) bertekad untuk membangun image ornop tersebut sebagaimana mestinya.

Pada momentum ramadlan ini, tim PUSAKA selain melakukan kajian terhadap draft KUA-PPAS TA 2015, juga mengkaji secara mendalam rencana perubahan anggaran tahun 2014yang dibahas oleh badan anggaran dan tim anggaran di gedung DPRD. Dalam proses kajian yang dilakukan banyak menemukan keganjilan dalam draft Nota Keuangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dibuat oleh eksekutif. Namun metode analisa yang dibuat oleh tim PUSAKA antara Nota Perubahan APBD TA 2014 dengan draft KUA-PPAS TA 2015 ada perbedaan. Yang membedakan adalah catatan kritis yang dibuat pada nota keuangan P APBD TA 2014 berbasis pada program dinas/SKPD yang ada.

Pada kesempatan ini, kami akan sekilas mengurai program/kegiatan dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA). Pertanyaanya, kenapa sebagai awal kita pilih DPPKA ? karena dinas tersebut merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah; artinya dapat dibilang bahwa dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah DPPKA.

Berikut kami sajikan prosentase pendapatan daerah pada APBD TA 2014; prosentase diambil dari jenis pendapatan yang ada sebagaimana struktur APBD (PP 58/2005)

No	Uraian	Target	Perubahan APBD	Selisih
		2014
1.1	Pendaptan Asli Daerah	100.00%	100.00%
1.1.1	Pajak Daerah	59.40%	60.56%	1.16%
1.1.2	Retribusi Daerah	9.91%	9.34%	-0.57%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.92%	2.58%	-0.35%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	27.77%	27.53%	-0.25%
1.2	Dana Perimbangan	100.00%	100.00%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	10.03%	10.39%	0.36%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	84.44%	84.10%	-0.34%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	5.53%	5.50%	-0.02%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	100.00%	100.86%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00%	0.86%	0.86%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya	84.80%	42.76%	-42.04%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	0.00%	51.13%	51.13%
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.20%	6.11%	-9.09%

 Sumber data: Nota Kuangan P APBD TA 2014

Diolah oleh Tim data dan Advokasi Anggaran Daerah PUSAKA

Dalam nota keuangan P APBD TA 2014 disebutkan bahwa ada permasalahan utama pada pendapatan asli daerah yang harus diantipasi, antara lain

1.      Manajemen informasi system potensi daerah belum optimal

2.      Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal

3.      Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya

4.      Minimnya kemampuan dan pengetahuan kualias SDM

5.      Masih dijumpai korupsi, kolusi dan nepotisme

6.      Belum optimalnya sanksi tegas bagi yang melakukan tindak penyelewengan bidang pajak.

Hasil kajian yang dilakukan oleh PUSAKA bahwa dalam program/kegiatan yang dilakukan/usulkan tidak dapat membuktikan bahwa permasalah utama pendapatan sebagaimana yang disebutkan diatas akan dicari jalan keluar oleh DPPKA; artinya bahwa catatan problem tersebut tidak ditindaklanjuti dengan program/kegiatan sebagai langkah kongkrit. Contoh dalam program yang dicatat oleh DPPKA adan program yang berbunyi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Namun dari bentuk kegiatan yang direncanakan tidak ada yang menyebutkan bahwa di tahun 2014 akan dioptimalkannya manajemen informasi system potensi daerah.

Kedua, disana (program yang tercatat dalam Nota Keuangan P APBD TA 2014) disebutkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah, dengan sasaran kegiatan tercapainya pendapatan daerah, dengan nominal anggaran sebesar Rp 814.115.650. Sudah dicacata sendiri bahwa instensifikasi dan eksetensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal, tapi dalam momentum perubahan anggaran tidak diusulkan penambahan anggaran, pad nota tersebut masih tercatat 0% usulan.

Ketiga, pada item ketiga persoalan utama pendapatan asli daerah; Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya. Mestinya, DPPKA mencari jalan keluar bagaiman persoalan tersebut dapat teratasi. Tentunya dengan bentuk kegiatan yang kongkrit. Lagi-lagi, dalam rencana kegiatan yang dibuat oleh DPPKA tidak menyebutkan program apapun terkait dengan persoalan sebagaimana yang dimaksud.

Selanjutnya, kami berharap masukan dari semua pembaca berkaitan dengan sekilas hasil kajian kami tentang perencanaan anggaran daerah. Partisipasi para pembaca sangat kami tunggu. Kami mengakuhi berbagai keterbatasan (data dan kemampuan analisa) yang ada pada komunitas kami.

Selengkapnya... »

SELAMATKAN UANG RAKYAT SIDOARJO 2014-2015

Info yang kami dapat dari gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, bahwa minggu ini dan minggu depan badan anggaran dan tim anggaran akan membahas draft Rancangan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun Anggaran 2014. Dan pada pertengahan Juni kemarin, eksekutif menyampaikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) untuk TA 2015 kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya akan disepakati antara Bupati dan DRPD tentang arah kebijakan umum yang tertera dalam dokumen KUA dan PPAS.

Sekilas melihat draft yang dibahas banyak hal yang perlu kita evaluasi dan kita kawal bersama-sama; guna dalam pembahasannya alokasi anggaran pembangunan pada Perubahan APBD TA 2014 dan Rancangan TA 2015 benar-benar berpihak pada masyarakat Sidoarjo.

Pada dokumen APBD TA 2014 target pendapatan tercatat Rp  2,618,589,423,484.14 akan diajukan perubahan menjadi Rp 3,099,398,232,717.00 dengan tambahan sebesar Rp 480,808,809,232.86 atau 18.36% (sumber: draft Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2014, Tabel 2.1). Sedangkan untuk tahun 2015, pendapatan daerah tercatat Rp 2,752,326,367,195.91 (sumber: Draft KUA TA 2015 Tabel 4.1).

Sebagai warga masyarakat Sidoarjo yang mempunyai hak atas APBD (Permendagri 13/2006, pasal 171, ayat 3) juga dirasa penting untuk terlibat dalam pembahasan anggaran; guna monitoring dan memastikan bahwa dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh badan anggaran dan tim anggaran sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Kenapa demikian ? kita patut curiga (bukan berprasangka buruk, red) bahwa dalam pembahasan rancangan anggaran oleh pejabat daerah yang ada di badan anggaran dan tim anggaran “bermain-main”, dalam artian mereka (pejabat) asala-asalan dalam membahas anggaran pembangunan (untuk rakyat Sidoarjo). Hal tersebut terindikasi dengan berbagai bukti kongkrit yang ada dalam draft sebagaimana yang dimaksud.

Tidak Taat Peraturan

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) bahwa dalam landasan hokum yang ada dalam draft KUA TA 2015 tidak lengkap. Peraturan Pemerintah No.58/2005, pasal 34, ayat 2, bahwa Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pada draft KUA TA 2015 tidak menyebutkan Permendagri 37/2014 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disana (draft KUA TA 2015) menyebutkan Permendagri 27/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; tidak relevan kemudian. Pertanyaannya ? bagaimana kalaupun nanti draft tersebut dipaksakan untuk disahkan, apakah tidak cacat hokum ? bagaiaman dengan penggunaan anggarannya, apakah tidak illegal ?

Menyajikan Data Palsu

Dalam menyajikan data, tim penyusun draft KUA TA 2015 tidak berpedoman pada Permendagri 54/2010  Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dari draft yang ada, banyak data yang tidak sama dengan dokumen sebelumnya (pada kolom tahun yang sama). Disisi lain, data yang disajikan hanya bersumber dari BPS; ternyata banyak data yang masih belum diverifikasi. Yang kemudian menjadi fatal adalah, Pada kalimat terakhir sub bab “pertumbuhan ekonomi” disebutkan bahwa penetapan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo menargetkan 7% sebagaimana amanah Permendagri 27 Tahun 2013. Ternyata hal tersebut “palsu” alias tidak sesuai dengan isi permendagri yang dimaksud.  Padahal dalam permendagri sebagaimana yang dimaksud menyebut angka  6.8-7.2 persen; Permendagrinya keliru, mestinya

Permendagri 37/2014.

Fakta di atas mempunyai resiko hokum, yakni pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ayo, diawasi !

Dari fakta di atas tentunya sangatlah kuat untuk dijadikan alasan kita terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Daerah. Tidak lain yang kemudian menjadi implikasinya, bahwa tidak akan terwujud asas penggunaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 13/2006, Pasal 4, ayat 1 “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Selengkapnya... »

Draft KUA TA 2015 Diduga Pakai Data Palsu

Draft Kebijakan Umum Anggaran 2015 yang sudah diserahkan eksekutif pada pertengahan bulan Juni 2014 ternyata banyak yang ganjil. Antara lain, pada bab I terbukti copy paste, dan bab/sub bab yang lain kita temukan data-data yang dapat kita nilai tidak konsisten bila kita bandingkan dengan dokumen KUA sebelumnya. Data yang dimaksud antara lain, data inflasi dan data Produk Domistrik Regional Bruto (PDRB).

Data Inflasi pada dokumen KUA sebelumnya (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5.62% sedangkan pada draft ini disebutkan 5.63%. dan pada tahun 2011 dalam dokumen sebelumnya disebutkan 6.38% sedangkan dalam draft ini disebutkan 6.90%. Kedua, pada data PDRB atas dasar harga konstan 2000 ada selisih, pada tahun yang sama, yakni pada kolom tahun 2011. Dalam dokumen KUA untuk TA 2013 menyebutkan angka 27,830,816.44  juta sedangkan pada draft KUA untuk TA 2015 disebutkan 27.966.208,68. Dari fakta data sebagaimana yang dimaksud di atas, tentunya kita muncul pertanyaan (obyektif); dari data yang ada, benar yang mana ? apakah studi yang telah dibuat lebih dari satu, sehingga ada perbedaan hasil studi pada tahun tersebut ? ataukah salah ketik ?

Hal tersebut harus dapat dijawab dengan pasti oleh tim penyusun draft KUA. Jangan sampai data yang dibuat merupakan data abal-abal atau palsu, hanya untuk melengkapi draft agar dapat disajikan (untuk segera dibahas). Kalaupun benar bahwa data yang dimaksud itu abal-abal atau palsu; ditemukan tidak melalui studi ilmiah, maka tim penyusun harus menghadapi resiko hukum.

Kita semua berharap bahwa fenomena tersebut merupakan bagian keteledoran dengan alibi “salah ketik”, yang dilakukan oleh tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), artinya "tidak disengaja". Kalaupun memang ada unsur kesengajaan, maka tim penyusunnya bisa kena pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Harusnya tim penyusun draft KUA tidak main-main soal data, karena KUA merupakan landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dana daerah merupakan dana yang dihasilkan dari pungutan pajak dan retribusi dari masyarakat untuk dikelola guna pelaksanaan pembangunan daerah. Kalaupun dalam membuat perencanaan distribusi anggaran ini asal-asalan/memakai data palsu, dapat dipastikan bahwa uang rakyat ini tidak akan dapat selamat; arah distribusi tidak akan tepat sasaran.

Banyak keganjilan yang lain yang berkaitan dengan substansi dalam draft KUA. Namun kita yang tergabung dalam kelompok Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) akan terus melakukan kajian satu persatu dalam bab dan sub bab yang ada. Harapan besar kita semua sebagai warga masyarakat Sidoarjo, bahwa distribusi anggaran kurang lebih 3 Triliyun dalam APBD TA 2015 dapat terdistribusi dengan optimal; sesuai dengan target pembangunan yang telah ditentukan (untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo).

Selengkapnya... »