Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2014

DPRD SIDOARJO HARUS OPTIMALKAN FUNGSI KONTROL (NYA)

Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 365 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi pokok, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota (Pasal 2); dijalankan dalam rangka representasi masyarakat, guna mendukung pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan.

Ketiga fungsi tersebut tidak mudah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Karena mereka akan membentur sebuah tradisi yang sudah mengakar tajam di lingkungan birokrasi. Tidak kemudian mencari kesalahan siapa ? dan siapa yang harus bertanggungjawab ? tetapi disini kami akan sedikit mengulas realitas dan fakta yang telah terjadi di birokrasi kita yang sampai hari ini masih belum dapat dikatakan “tuntas”, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan.

Hasil kajian terhadap dokumen yang ada serta observasi di lapangan, yang kemudian di tunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui laporan hasil pemeriksaan. Di sektor pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sidoarjo, ke depan harus memperbaiki system operasional kerja yang efektif dan efisien, sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan dapat optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam LHP BPK RI 2013, Nomor 75.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; menunjukkan bahwa Data piutang pajak belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) masing-masing Wajib Pajak (WP); Berdasarkan daftar tersebut diketahui bahwa dalam database piutang pajak tidak dicantumkan NPWPD masing-masing wajib pajak. Pemeriksaan lebih lanjut pada database piutang pajak menunjukkan adanya identifikasi dengan nama dan alamat wajib pajak yang sama, namun saldo piutang dan nilai penetapan pajak berbeda. Contoh atas hal tersebut adalah pada Pajak Restoran sebagai berikut:

Daftar Database Pajak Restoran dengan Identifikasi yang Sama  
No
Nama WP
Alamat
Saldo piutang per
31 Des 2013
Ketetapan Pajak
Bulan Des 2013
1
a. RM QC
Jl. Raya Lingkar Barat Buduran
15.650.000,00
0,00

b. RM QC
Jl. Raya Lingkar Barat Buduran
4.000.000,00
0,00
2
a. Resto QC
Jl. Raya Pabean Sedati
25.000.000,00
0,00

b. Resto QC
Jl. Raya Pabean Sedati
8.000.000,00
0,00
3
a. BK
Bandara Juanda
0,00
2.400.000,00

b. BK
Bandara Juanda
0,00
5.400.000,00
4
a. Bakso/P.Sln/Smn
Jl. Tengku Umar Sidoarjo
40.000,00
3.927.250,00

b. Bakso/P.Sln/Smn
Jl. Tengku Umar Sidoarjo
0,00
600.000,00
Sumber: LHP BPKP 2014

Tabel di atas menunjukkan adanya wajib pajak dengan identifikasi nama dan alamat sama, namun saldo piutang dan nilai ketetapan pajak daerah berbeda. Pada database piutang pajak tidak dicantumkan NPWPD sehingga tidak diketahui apakah data yang sama tersebut atas WP yang sama atau berbeda.

Fakta di atas tentunya harus dapat dipahami oleh anggota DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang harus dilakukan guna perbaikan system kinerja para birokrat di Kabupaten Sidoarjo. Tidak lain yang kemudian menjadi harapan besar kita bersama adalah dengan perbaikan system kinerja birokrasi, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimal dari sebelumnya. (Crew)

Selasa, 02 Desember 2014

REORIENTASI RAPERDA APBD KABUPATEN SIDOARJO TA 2015

Anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 secara marathon. Karena proses pembahasan terkena kendala teknis kedewanan pada dua bulan terakhir, sehingga pembahasan molor. Bulan Desember sudah tiba, dealine pembahasan Raperda kurang hitungan hari. Pertanyaannya, apakah pembahasan yang dilakukan oleh anggota badan anggaran dapat optimal ? Sebagaimana yang menjadi catatan hasil diskusi yang dilakukan oleh tim PUSAKA; Banyak hal yang harus dievaluasi sebelum Raperda  tersebut digedok pada 31 Desember 2014.
Antara lain catatan hasil diskusi yang dilakukan oleh tim PUSAKA adalah, dalam pembahasan Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Draf KUA/PPAS tahun 2015) terbukti ada kesamaan redaksional pada bab I. Kesamaan yang dimaksud adalah  kesamaan redaksional dengan KUA/PPAS tahun 2013. Dasar hukum Permendagri No. 37 2014 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 tidak menjadi dasar hukum dalam proses pembauatn Draf KUA/PPAS tahun 2015.
Dan, apabila secara detail kita baca dari draft tersebut ada fakta data yang menyebutkan bahwa “pertumbuhan ekonomi Kab. Sidoarjo untuk tahun 2015 masih mengacu pada Permendagri 27 tahun 2013 dengan menagertkan 7 % (tujuh Persen), padahal dalam Permendagri 27 tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 6,8 %. Hal tersebut dapat kita nilai bahwa tim perumus draft KUA/PPAS kurang kapabel, karena tidak mengikuti perkembangan regulasi yang telah menjadi ketetapan pemerintah.          
            Terdapat dua madzab dalam pengawasan penyusunan Perda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni mazhab evaluasi dan mazhab klarifikasi. Mazhab avaluasi ini memeliki paradigma yang bersifat prefentif, maksudnya sebelum ditetapkan menjadi Raperda, mendaptkan koreksi atau perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang berupa Perda memiliki paradigmanya represif. Proses pembentukan Perda harus memenuhi syarat material dan syarat formil, dimana syarat materil adalah syarat materi muatan dan syarat formil adalah syarat tentang tata cara pembentukannya, syarat meteril nantinya melahirkan judicial review.
Terdapat tiga pilar harus kita pahami dalam membaca peraturan perundang-undangan, yaitu; 1. kewenangan, 2. Prosedur dan 3. Substansi. Jika kita kaitkan dengan RAPBD 2015 Kab. Sidoarjo pada prosdur,  pada bulan Juli akhir sampai minggu ke I Agustus  2014 masih belum ada kesepakatan antara Kepala Darah dan DPRD atas Rancangan KUA/PPAS 2015 padahal mengacu pada permendagri 37 tahun 2014 paling lambat akhir bulan Juli sudah ada Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan awal bulan Agustus Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. tidak adanya kajian yang mendalam terkiat Draf KUA/PPAS tahun 2015 ini terbukti dengan adanya kesamaan pada bab I dalam draft KUA/PPAS tahun 2015 dengan bab 1 draf KUA/PPAS tahun 2013 dan dasar hukum masih mengacu pada permendagri 27 tahun 2013, Kemendagri yang berhak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap APBD.
            Anggaran penyusunan draft KUA/PPAS APBD TA 2015 begitu besar sekitar Rp. 1.026.100.000.00 seharusnya out put yang dihasilkan juga baik, baik dari segi materi dan formilnya, tapi kenyataannya masih terdapat beberapa catatan seperti yang ditulis di atas, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kelemahan tersebut karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelengara negara dalam hal ini pemerintah daerah kab. Sidoarjo baik eksekutif maupun legislatif, sehingga penyelenggra mengenyampingkan asas asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas akuntabiltas dan asas proporsionalitas. Ataukah karena organ pembuat undang-undang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan terkait pembentukan peraturan perundang undangan. (MIKA)

Kamis, 25 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO HARUS DIAUDIT (Ada Perencanaan Dan Realisasi Kinerja Yang Tidak Rasional)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo harus segera diaudit kinerjanya, karena dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) ada kegiatan yang ganjil, yakni terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS. Proses kajian yang kami lakukan bersumber dari beberapa dokumen, antara lain Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013, Dokumen Perencanaan anggaran (Buku APBD) pada TA 2014 beserta perubahannya, dan draft KUA/PPAS Tahun anggaran 2015.

Dalam LKPJ tahun 2013, Bab IV, item 7, tentang perencanaan pembangunan menjelaskan beberara dokumen perencanaan pembangunan dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Pada halaman 106-326 terdapat kolom yang menyebutkan jenis dokumen yang sudah dihasilkan, yakni ada 67 dokumen. Dalam kolom ke 67 disebutkan “penyusunan KUA dan PPAS”. Logikanya, untuk tahun anggaran tertentu berkewajiban untuk membahas/menyusun dokumen perencanaan tahunan tahun depan; untuk TA 2014 berarti disusun pada TA 2013.

Kalaupun kita amanti kolom tersebut, ternyata penyusunan dokumen TA 2014 sudah ada, artinya sudah disusun, tepatnya berada pada kolom no. 33, sedangkan untuk perubahan KUA dan PPAS TA 2013 berada pada kolom no.34. Yang no. 67 hanya disebut “penyusunan KUA dan PPAS” tanpa ada keterangan tahun berapa. Hal tersebut patut dicurigahi bahwa laporan kinerja yang dibuat oleh Bappeda “tidak jelas” dengan arti kata “mengada-ada”.

Kedua, besaran alokasi dalam penyusunan KUA-PPAS terlalu besar, sehingga dapat dinilai tidak patut. Berikut data alokasi anggaran penyusunan KUA-PPAS:

No
Tahun Aggaran
Besaran Alokasi (Rp)
1
2013
495.861.000,00
2
2014
1.025.330.000,00

2015
1.026.100.000,00
Sumber: Hasil olahan tim data PUSAKA

Pada tahun anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp. 8.000.000,00 dari Rp 487.861.000, menjadi Rp 495.861.000,00 (perubahan). Begitu juga pada tahun anggaran 2014 terjadi penurunan sebesar Rp 4.170.000,00 dari 1.029.500.000,00 menjadi Rp 1.025.330.000,00 (Perubahan).


Begitu besarnya anggaran untuk penyusunan KUA dan PPAS di dua tahun terakhir. Disisi lain, kualitas draft/dokumen yang ada sangat diragukan sebagaimana yang telah kami sajikan pada tulisan sebelumnya. Untuk itu, kami berharap kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah inspektorat untuk melakukan audit terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Karena masih banyak sektor pembangunan yang lain yang masih membutuhkan alokasi anggaran, misalkan di dunia pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat. 

Selasa, 23 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO BELUM OPTIMAL KAWAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slamet Hermansyah, SH
Koordinator Devisi Hukum dan Perencanaan Pembangunan
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam website resmi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Bappeda mempunyai Misi: “Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

Perencanaan merupakan instrument pembangunan; dan dapat diberikan tafsir bahwa pelaksanaan pembangunan tergantung pada proses dan dokumen perencanaan yang dibuat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa profesionalisme Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam mengawal proses dan menyusun dokumen perencanaan cenderung asal-asalan. Misalkan, draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2015. Dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi, draft tersebut terbukti copy paste (sebagaimana tulisan yang pernah diuploud pada website PUSAKA beberapa minggu yang lalu).

Meskipun masih belum disepakati antara pihak eksekutif dan legislative, rancangan KUA dan PPAS untuk menjadi KUA dan PPAS APBD TA 2015 dapat kita nilai bahwa dalam proses penyusunan rancangan tersebut pihak Bappeda (bagian dari tim penyusun) tidak serius. Disisi lain, Kalau kemudian kita lihat dari alokasi anggaran untuk menyusun draft rancangan KUA dan PPAS tersebut sangatlah besar (lebih dari 900 Juta Rupiah).

Kedua, banyak pelaksanaan pembangunan yang masih belum optimal dan dapat dikatakan “gagal” karena ketidakseriusan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan penelitian terhadap program tersebut. Sebut saja tentang program kawasan agropolitan di Sidoarjo. Penentuan kawasan agropolitan di Sidoarjo kiranya perlu dievaluasi, karena selain program/kegiataannya belum dapat efektif, banyak wilayah lain (kecamatan) yang mempunyai potensi cukup besar di bidang pertanian dan sumberdaya alam.

Hal yang paling penting lagi adalah mempersiapkan sumberdaya guna mengawal implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Di tahun 2015 pemerintah pusat akan memberikan alokasi anggaran untuk desa sebesar 1 Milyar hingga 1,4 Milyar. Hasil pengamatan dan interview yang dilakukan oleh tim PUSAKA kepada beberapa pihak, bahwa Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bappeda dan SKPD (terkait) sudah melakukan sosialisasi tentang agenda hal tersebut (implementasi UU 6/2014). Namun, kalaupun kita boleh jujur, bahwa sumberdaya yang ada di pemerintahan desa sangatlah terbatas untuk “mampu mengelola dana sebesar itu”. Indikasinya adalah, sampai detik ini masih banyak pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal panduhan teknis penyusunan RPJMDes sudah ada sejak tahun 2007 (Permendagri 66/2007). Apa yang selama ini dilakukan oleh Bappeda ?

Hingga hari ini, di lingkungan Bappeda masih belum ada indikasi berjalannya program/kegiatan sebagai trobosan untuk membangun sebuah system perencanaan yang efektif dan massif (dari desa hingga Kabupaten), dalam rangka menyambut undang-undang desa yang baru. Dan berkaitan dengan kinerja Bappeda, masih banyak fakta lain yang dapat menjelaskan “ketidakseriusan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo.