Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 25 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO HARUS DIAUDIT (Ada Perencanaan Dan Realisasi Kinerja Yang Tidak Rasional)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo harus segera diaudit kinerjanya, karena dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) ada kegiatan yang ganjil, yakni terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS. Proses kajian yang kami lakukan bersumber dari beberapa dokumen, antara lain Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013, Dokumen Perencanaan anggaran (Buku APBD) pada TA 2014 beserta perubahannya, dan draft KUA/PPAS Tahun anggaran 2015.

Dalam LKPJ tahun 2013, Bab IV, item 7, tentang perencanaan pembangunan menjelaskan beberara dokumen perencanaan pembangunan dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Pada halaman 106-326 terdapat kolom yang menyebutkan jenis dokumen yang sudah dihasilkan, yakni ada 67 dokumen. Dalam kolom ke 67 disebutkan “penyusunan KUA dan PPAS”. Logikanya, untuk tahun anggaran tertentu berkewajiban untuk membahas/menyusun dokumen perencanaan tahunan tahun depan; untuk TA 2014 berarti disusun pada TA 2013.

Kalaupun kita amanti kolom tersebut, ternyata penyusunan dokumen TA 2014 sudah ada, artinya sudah disusun, tepatnya berada pada kolom no. 33, sedangkan untuk perubahan KUA dan PPAS TA 2013 berada pada kolom no.34. Yang no. 67 hanya disebut “penyusunan KUA dan PPAS” tanpa ada keterangan tahun berapa. Hal tersebut patut dicurigahi bahwa laporan kinerja yang dibuat oleh Bappeda “tidak jelas” dengan arti kata “mengada-ada”.

Kedua, besaran alokasi dalam penyusunan KUA-PPAS terlalu besar, sehingga dapat dinilai tidak patut. Berikut data alokasi anggaran penyusunan KUA-PPAS:

No
Tahun Aggaran
Besaran Alokasi (Rp)
1
2013
495.861.000,00
2
2014
1.025.330.000,00

2015
1.026.100.000,00
Sumber: Hasil olahan tim data PUSAKA

Pada tahun anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp. 8.000.000,00 dari Rp 487.861.000, menjadi Rp 495.861.000,00 (perubahan). Begitu juga pada tahun anggaran 2014 terjadi penurunan sebesar Rp 4.170.000,00 dari 1.029.500.000,00 menjadi Rp 1.025.330.000,00 (Perubahan).


Begitu besarnya anggaran untuk penyusunan KUA dan PPAS di dua tahun terakhir. Disisi lain, kualitas draft/dokumen yang ada sangat diragukan sebagaimana yang telah kami sajikan pada tulisan sebelumnya. Untuk itu, kami berharap kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah inspektorat untuk melakukan audit terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Karena masih banyak sektor pembangunan yang lain yang masih membutuhkan alokasi anggaran, misalkan di dunia pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat. 

Selasa, 23 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO BELUM OPTIMAL KAWAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slamet Hermansyah, SH
Koordinator Devisi Hukum dan Perencanaan Pembangunan
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam website resmi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Bappeda mempunyai Misi: “Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

Perencanaan merupakan instrument pembangunan; dan dapat diberikan tafsir bahwa pelaksanaan pembangunan tergantung pada proses dan dokumen perencanaan yang dibuat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa profesionalisme Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam mengawal proses dan menyusun dokumen perencanaan cenderung asal-asalan. Misalkan, draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2015. Dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi, draft tersebut terbukti copy paste (sebagaimana tulisan yang pernah diuploud pada website PUSAKA beberapa minggu yang lalu).

Meskipun masih belum disepakati antara pihak eksekutif dan legislative, rancangan KUA dan PPAS untuk menjadi KUA dan PPAS APBD TA 2015 dapat kita nilai bahwa dalam proses penyusunan rancangan tersebut pihak Bappeda (bagian dari tim penyusun) tidak serius. Disisi lain, Kalau kemudian kita lihat dari alokasi anggaran untuk menyusun draft rancangan KUA dan PPAS tersebut sangatlah besar (lebih dari 900 Juta Rupiah).

Kedua, banyak pelaksanaan pembangunan yang masih belum optimal dan dapat dikatakan “gagal” karena ketidakseriusan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan penelitian terhadap program tersebut. Sebut saja tentang program kawasan agropolitan di Sidoarjo. Penentuan kawasan agropolitan di Sidoarjo kiranya perlu dievaluasi, karena selain program/kegiataannya belum dapat efektif, banyak wilayah lain (kecamatan) yang mempunyai potensi cukup besar di bidang pertanian dan sumberdaya alam.

Hal yang paling penting lagi adalah mempersiapkan sumberdaya guna mengawal implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Di tahun 2015 pemerintah pusat akan memberikan alokasi anggaran untuk desa sebesar 1 Milyar hingga 1,4 Milyar. Hasil pengamatan dan interview yang dilakukan oleh tim PUSAKA kepada beberapa pihak, bahwa Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bappeda dan SKPD (terkait) sudah melakukan sosialisasi tentang agenda hal tersebut (implementasi UU 6/2014). Namun, kalaupun kita boleh jujur, bahwa sumberdaya yang ada di pemerintahan desa sangatlah terbatas untuk “mampu mengelola dana sebesar itu”. Indikasinya adalah, sampai detik ini masih banyak pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal panduhan teknis penyusunan RPJMDes sudah ada sejak tahun 2007 (Permendagri 66/2007). Apa yang selama ini dilakukan oleh Bappeda ?

Hingga hari ini, di lingkungan Bappeda masih belum ada indikasi berjalannya program/kegiatan sebagai trobosan untuk membangun sebuah system perencanaan yang efektif dan massif (dari desa hingga Kabupaten), dalam rangka menyambut undang-undang desa yang baru. Dan berkaitan dengan kinerja Bappeda, masih banyak fakta lain yang dapat menjelaskan “ketidakseriusan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. 

Senin, 22 September 2014

PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI SIDOARJO BELUM TEPAT SASARAN

Judul yang dimaksud merupakan garis besar dari beberapa perjalanan ketika mendengar keluhan dari para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. selama ini program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM sangat tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Karena Masih banyak pelaku usaha kecil (UMKM) yang tidak berwawasan sehingga mereka sulit untuk berkembang.

Seperti yang katakan oleh Arif Ahmed, salah satu pengrajin kursi (memanfaatkan kaleng bekas) dari Kecamatan Krian. Dia mengatakan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo perlu mempunyai wawasan tentang pasar internasional, karena selain agar produk mereka bisa besaing di pasar internasional, sebentar lagi kita (masyarakat Sidoarjo) akan menghadapi tantangan besar di tahun 2015, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dia berpendapat bahwa pelaku usaha kecil dan pengrajin di Sidoarjo perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, tidak lain adalah untuk mempertahankan eksistensinya di dunia usaha serta untuk pengembangan usahanya ke depan. Kalaupun tidak, maka jangan diharap lagi para pelaku usaha kecil di Sidoarjo akan bisa berproduksi di kemudian hari.

Menurut Ahmed (panggilan akrab Arif Ahmed), Program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DInas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak cukup efektif, karena masih jauh dari kebutuhan para pengusaha kecil. Contoh, bantuan modal usaha berbentuk kredit lunak. Pada dasarnya, bagi para pelaku usaha kecil, modal merupakan problem yang kesekian. Ada problem mendasar yang sampai hari ini belum dapat dijawab oleh pemerintah, yakni pemasan. Sebenarnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak ide dan sangat kreatif. Namun mereka ragu untuk memilih dunia usaha sebagai alat produksi mereka, tidak lain yang mereka takutkan adalah “kalau sudah berproduksi akan dijual kemana”.

Yang terpenting juga adalah teknologi berproduksi. Para pelaku usaha membutuhkan teknologi yang efektif dan efisien dalam berproduksi. Karena masih banyak pelaku usaha kecil yang miskin infromasi—berkaitan dengan teknologi--karena keterbatasan akses. Bukan berarti para pelaku usaha tidak butuh modal. Tiga hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan hal yang paling pokok untuk mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Masih menurut Ahmed, dia mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak dapat menyebutkan validitas dana UMKM di Kabupaten Sidoarjo. “Mana bisa melakukan pembinaan secara optimal, wong data saja tidak punya” ujarnya. Untuk itu, dia berharap pada tahun 2015, Kepala Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM dalam merumuskan program dan kegiatan pembinaan terhadap UMKM yang bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil; dalam artian bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil. Karena selain besarnya potensi UMKM di Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melakukan antisipasi dalam menghadapi MEA di tahun 2015 untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo secara umum

Minggu, 07 September 2014

2015, PEMDA SIDOARJO HARUS SERIUS DAMPINGI UMKM DAN PETANI

Zen Haq, S.Kom
Anggota Devisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat
PUSAKA SIDOARJO
Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Aggaran 2015 masih belum dibahas tuntas oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, meskipun peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus tuntuas pada minggu pertama bulan Juli (Permendagri 13/2006, pasal 86, ayat 3). Kita berharap Tim Anggaran (eksekutif) dan Badan Anggaran (Legislatif) serius melakukan pembahasan tersebut, khususnya peruntukan anggaran untuk masyarakat Sidoarjo.

Bagian dari harapan yang dimaksud adalah ada program/kegiatan yang bersifat khusus untuk mendampingi para pelaku usaha kecil menengah (produksi skala kecial dan industri pengolahan), seperti UMKM dan Pertanian. Karena Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari daerah yang masuk wilayah agropolitan (didukung melalui surat Gubernur Jawa Timur No. 520/1395/202.2/2013, tertanggal 21 Maret 2013)

Pada dokumen hasil laporan evaluasi pengembangan kawasan agropilitan jawa timur oleh Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa produk unggulan yang ada “kedelai, Padi, Jagung dan Ternak Sapi” yang ada di Kecamatan Krian. Disisi lain kalaupun kita lihat dari realitas di Masyarakat, masih banyak potensi yang perlu dikembangkan (dengan bantuan pemerintah), seperti pengrajin sepatu, pengelolaan hasil tambak, dan produktifitas oleh petani sayur di Kecamatan Candid dan Tulangan

Kita semua tahu, bahwa Tahun 2015 kita akan menghadapi pasar tunggal yang berbasis produksi, yakni era masyarakat ekonomi ASEAN. Kita akan dipaksa untuk melakukan kompetisi--secara ekonomi--dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan enam Negara mitra ASEAN, yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Era tersebut tidak dapat kita anggap enteng, sehingga perlu ada kesiapan-kesiapan yang sistematis dalam menghadapi tantangan tersebut..

Selain 10 negara yang akan berkompetisi—secara ekonomi—pada tahun 2015, ada enam Negara yang juga akan mempunyai kesempatan yang sama, yang menjadi mitra ASEAN, yakni, Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, India, Australia. Ada enam komponen ekonomi yang akan menjadi obyek dari dampak pasar ekonomi tunggal (ASEAN dan 6 Negara Mitra), yakni hasil produksi (barang), jasa, modal, investasi dan tenaga kerja terdidik. Konsep ini dimaksudkan agar dapat membangun kawasan ekonomi di ASEAN dan enam Negara Mitra yang terintegrasi dan dapat mempunyai daya saing global.


Di Sidoarjo kita sering mendengar istilah “kota UMKM”. Kita semua juga tahu bahwa di wilayah timur Kabupaten Sidoarjo banyak petani tambak yang terus berproduksi untuk melakukan budidaya bandeng dan udang, serta di Kecamatan Tanggulangin dengan agroindustrinya (mengelola hasil petani tambak) juga terus berkembang. Semuanya itu akan dipertaruhkan pada tahun 2015; apakah kita dapat bersaing dengan para competitor (pengusaha) dari negeri tetangga ? disini peran Pemerintah Sidoarjo menjadi penting, dalam rangka “serius” untuk melindungi dan mendorong potensi tersebut guna dapat bersaing di pasar luar negeri. Kalaupun tidak, mereka (pelaku UMKM dan Petani) akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang dibawa orang asing masuk ke daerah Kabupaten Sidoarjo.