Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Saturday, April 17, 2021

OPTIMALISASI DESENTRALISASI FISKAL DAN PELUANG MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI INDONESIA

Ditulis Oleh: Fatihul Faizun
Untuk memenuhi tugas mata kuliah "Desentralisasi dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah" Magister Ilmu Administrasi di Universitas DR Soetomo Surabaya Tahun 2020

PENDAHULUAN
        Good Local Governance secara harfiah dapat diberikan pengertian sebagai Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik. Secara umum konsep pada istilah tersebut berasal dari kata Good Governance, yang mempunyai arti pengelolaan pemerintahan yang baik. Dengan pengertian bahwa tatalaksana pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dinyatakan bahwa governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services. Praktek terbaiknya disebut good governance (Joko Widodo, 2001: 18).
        Pembahasan tentang good govenance di Indonesia mulai marak sejak diberlakukannya system deserntralisasi (2001). Substansi atas implementasi deserntralisasi di Indonesia ada tiga unsur, yakni desentralisasi administrasi, desentralisasi politik dan desentralisasi Fiskal. Dalam konteks Negara berkembang, mengutip pendapat Smith, Hidayat (2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan densetralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.
        Hirawan (2007), dia menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
        Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa impelemntasi konsep deserntraliasi di Indonesia dimulai sejak reformasi, yakni melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diikuti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah (desentralisasi Fiskal). Khusus untuk desentraliasi Fiskal pada perimbangan keuangan pusat dengan daerah mengalami perbaikan melalui revisi UU 25 Tahun 1999 menjadi UU No.33 Tahun 2004.
        Di dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah (revisi terakhir) dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Daerah Pada konteks tatakelola pemerintahan yang baik (bersih dari KKN) tentunya menjadi cita-cita Bersama, tidak lain untuk optimalisasi agenda pembangunan di setiap daerah. Maka dari itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengurai persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, yang kemudian justru dapat dijadikan peluang untuk mewujudkan good local governance (tatakelola pemerintahan yang baik; bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme) di setiap daerah di Indonesia. Atas implementasi system desentralisasi di Indonesia, pemerintah tidak sedikitpun pesimis. Hal tersebut dapat kita potret dari sekian dinamika peraturan yang menyandinginya sejak reformasi hingga masa sekarang ini.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip-Prinsip Good Governance
    Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip Good Governance itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi:

  1. Partisipasi Masyarakat: Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus  memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
  2. Aturan Hukum (Rule Of Law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.
  3. Transparansi: Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan.
  4. Daya tangkap: Setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
  5. Berorientasi consensus: Pemerintah yang baik harus bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
  6. Berkeadilan: Pemerintahan yang baik harus memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki atau perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
  7. Efektifitas dan efisiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
  8. Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta atau masyarakat memiliki pertanggung jawaban kepada publik.

Visi strategi: Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun manusia, Bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Pilar - Pilar Good Governance
    Prinsip-prinsip good governance tidak akan bermakna ketika tidak ditopang oleh pilar-pilar yang menjadi pendukungnya. Yakni negara, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi antara ketiganya akan menyempurnakan pelaksanaan konsep good governance.

Pada praktek kepemerintahan terdapat banyak pelaku atau aktor yang dapat diidentifikasikan, mencakup individual, organisasi, institusi, dan kelompokkelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya kepemerintahan yang efektif. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: ( Idup Suhadi dan Desi Fernanda ( 2001 : 27-28).

  1. Negara / Pemerintah: Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organization). Pengertian negara (state) atau pemerintahan dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level local, nasional, maupun internasional dan global.
  2. Sektor Swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk juga sebagai kegiatan informal. Peran swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, mengembangkan usaha dan pertumbuhan ekonomi.
  3. Civil society: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintahan dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat, melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat melalui mobilisasi
Desentralisasi Fiskal
    Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai definisi desentralisasi antara lain;

  1. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara.  
  2. Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
  3. Smith merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki territorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).
  4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1998):

  1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
  2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
  3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumbersumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006).

    Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan insrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrative melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.
        Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai money follow function mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.
    Berdasarkan prinsip money follow function, Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan expenditure assignment dan revenue assigment. Pendekatan expenditure assigment menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran lokal public goods meningkat. Sedangkan dalam pendekatan revenue assignment dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

PEMBAHASAN

Mewujudkan Good Local Governance di Indonesia
    Mewujudkan konsep good governance pada tingkat pemerintah daerah (good local governance) di Indonesia dapat dilakukan dengan target capaian keadaan yang baik dan terjadinya sinergitas antara pemerintah, sektor swasta dan civil society dalam melakukan pengelolaan sumberdaya di daerah (politik, administrasi dan fiskal). Prasyarat minimal untuk mencapai good local governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009).
      Salah satu factor terkuat guna mewujudkan good local governance adalah Human interest sehingga hal tersebut kemudian dijadikan target focus yang diharus dilakukan. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Karena dalam dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan benturan kepentinganakan menjadi lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata sepakat.
    Pada dasarnya good local governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan.
    Menurut Efendi (2005) Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance, diantaranya:

  1. Integritas Pelaku Pemerintahan: Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.
  2. Kondisi Politik dalam Negeri: Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
  3. Kondisi Ekonomi Masyarakat: Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
  4. Kondisi Sosial Masyarakat: Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.

    Sistem Hukum: Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governanance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.
    Mencari orang yang jujur dan memilik integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai saat ini adalah salah satu faktor yang mempersulit dicapainya good local governance di daerah. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan. Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia
    Impelementasi desentralisasi Fiskal dilakukan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementrian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Berikut data keuangan negara (APBN) atas desentralisasi Fiskal di Indonesia (2017,2018,2019, dan 2020)

Mewujudkan Good Local Governance Di Era Desentralisasi Fiskal
    Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu misi dalam tatakelola pemerintahan di Indonesia. Secara umum metodologi yang dibuat oleh pemerintah dengan mengkonsolidasikan konsep good governance di semua lini struktur pemerintahan di Indonesia--khususnya sejak diimplementasikannya system deserntralisasi--merupakan Langkah yang sangat tepat, meskipun semuanya membutuhkan proses yang tidak gampang.
  Salah satu semangat dalam konsep desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah local (daerah) dalam melaksanakan pembangunan. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya pada persoalan administrasi dan politik, melainkan juga kewenangan mengelola keuangan (desentralisasi Fiskal) dalam rangka distribusi sumberdaya financial di daerah. Dalam konteks desentralisasi Fiskal, ada beberapa jenis kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antara lain soal pungutan pajak dan retribusi, yang sebelumnya menjadi hak pemerintah pusat sekarang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
    Konsep ideal dalam implementasi desentralisasi Fiskal adalah bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harusnya bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri. Dalam regulasi keuangan daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan d. Lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004). Diantara sumber PAD tersebut yang paling dominan yang memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    Yang kemudian menjadi persoalan pada kurang optimalnya pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah karena pemerintah daerah kurang dapat menerapkan prinsip good governance. Pemerintah tidak perlu paranoid terhadap konsep konsep transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan desentralisasi Fiskal, karena justru dengan mengoptimalkan prinsip good governance dapat memberikan jaminan kepada masyarakat (society) dan pihak swasta (kelompok kelas menengah; kaum terpelajar dan pelaku usaha) dalam memperoleh pelayanan, Secara otomatis kepercayaan (trust) kepada birokrasi akan muncul dengan sendirinya.  

KESIMPULAN

  1. Implementasi system desentralisasi Fiskal di Indonesia kurang berjalan optimal terbukti bahwa rata-rata PAD di setiap daerah di Indonesia belum dalam mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan.
  2. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan optimal kalaupun pemerintah daerah dapat menjalankan prinsip yang ada dalam good governance
  3. Di era desentralisasi Fiskal seharusnya dijadikan peluang oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan good local governance.

DAFTAR PUSTAKA

  1. UUD 1945 hasil amandemen ke-3
  2. Undang-undang No.09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

  3. Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal.
  4. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Rita Friyani, 2017, hasil penelitihan yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi)”
  7. Kardin M. Simanjuntak, 2015, Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015: 111-130.
  8. Dokumen Negara: APBN KITA yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018, 2019 dan 2020
  9. LAN – BPKP. “Pemikiran tentang Framework Code of Good Corporate Governance”. Maret 2000
  10. Sidik, Machfud, 2001.  Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah,  Sidang Pleno  ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001,  Batam.
  11. Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, 198.  Decentralization in Developing Country. The World Bank, Washington, DC.
  12. Abdul Halim, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: AMP YKPN

Tuesday, February 20, 2018

KONSEP DAPIL PEMILU 2019 YANG IDEAL UNTUK KABUPATEN SIDOARJO

Penetapan daerah pemilihan (dapil) menjadi bagian dari tahapan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Sedangkan untuk penetapan alokasi kursi merujuk pada Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 191, ayat 1 menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang mendapatkan alokasi kursi 50 (lima puluh) anggota DPRD karena jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo sebanyak lebih dari satu juta dan dibawah tiga juta.

Proses rumusan dapil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penataan dapil KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, melakukan uji publik dan menerima usulan dari masyarakat, akademisi dan peserta pemilu. KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan uji publik pada tanggal 10 Pebruari 2018. Berikut konsep rumusan dapil oleh KPU Kabupaten Sidoarjo:

MODEL I: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Tanggulangin dengan alokasi kursi 11 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.854. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung dan Kecamatan Prambon dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.152. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu dan Sukodono dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 39.354. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 11 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.786. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.918.

MODEL II: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 10 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.899. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.502. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Prambon dan Kecamatan Krembung dengan alokasi kuri 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.198. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.523. dapil 6 terdiri dari Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.697.

MODEL III: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Buduran dengan alokasi kursi 10 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.068. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon,Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.502. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu dengan alokasi kuri 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 37.198. dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.748. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Sedati dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.755.

MODEL IV: Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Candi dengan alokasi kursi 8 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.619. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung dan Kecamatan Tanggulangin dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 38.581. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Wonoayu dengan alokasi kursi 6 dan nilai per 1 kursi sebesar 39.175. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan alokasi kursi 7 dan nilai per 1 kursi sebesar 35.742. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.523. Dapil 6 Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru dengan alokasi kursi 9 dan nilai per 1 kursi sebesar 34.397. Dapil 7 terdiri dari Kecamatan Buduran dan Kecamatan Sedati dengan alokasi kursi 5 dan nilai per 1 kursi sebesar 36.221.

Rumusan basis kuantitatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo diawali dari data agregat kependudukan (DAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian hasil komposisi di setiap kecamatan menetapkan angka bilangan pembagi penduduk, dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi. Selanjutnya Menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd (sebagai bahan pertimbangan pemetaan dapil)

MELANGGAR PRINSIP PENATAAN DAPIL
Dalam UU No.7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 menjelaskan ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan penataan dapil, antara lain: Kesetaraan Nilai suara, Ketaatan dalam sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas wilayah, Berada dalam cakupan yang sama, Kohesivitas, Kesinambungan. Dari keempat model yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo masih belum memenuhi unsure prinsip penataan dapil sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut, khususnya prinsip kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada system pemilu yang proporsional.

o   Kesetaraan Nilai Suara
Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam melakukan penataan dapil harus memakai prinsip kesetaraan nilai suara, artinya upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (one man one vote one value). Sebagaiman yang sudah dijelaskan pada table di atas, bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo merumuskan empat model dapil yang akan diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo, tentunya akan dipilih salah satu dan disahkan oleh KPU Pusat. Kalau kita cermati dari keempat model rumusan dapil yang ada, KPU Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal mengimplementasikan prinsip kesetaran nilai suara.

Pada model satu, nilai terendah sebesar 35.742 dan tertinggi sebesar 39.354 dengan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah sebesar 3.612. Model dua nilai terendah sebesar 34.523 dan nilai tertinggi sebesar 38.697 dengan seilisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi sebesar 4.174. Model tiga nilai terendah sebesar 34.728 dan nilai tertinggi sebesar 38.068 dengan selisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi sebesar 3.340. Model empat merupakan model yang mengalami kesenjangan cukup besar dibandingkan dengan model satu, dua dan tiga; antara model tertinggi dan terendah selisih 4.778. Begitu besar selisih yang ada antar dapil satu dengan yang lainnya pada empat model yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan yang muncul kemudian, mungkinkah nilai kesetaraan tersebut dapat dioptimalkan dengan meminimalisir selisih harga kursi antara dapil yang satu dengan dapil lainnya ? jawabannya jelas mungkin, dengan memperbesar daerah pemilihan sesuai dengan yang disarankan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

o   Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional dan Proporsionalitas
Memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yang dimaksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan  jumlah kursi yang besar agar persentase  jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Dalam Peraturan KPU No.16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, pasal 10 disebutkan bahwa alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Prinsip ini merupakan bagian dari kunci penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan system keterwakilan; memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta pemilu; semakin besar alokasi kursi di setiap Dapil maka peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi. Konsep jumlah kursi besar dan merata tidak terjadi pada rumusan dapil yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sidoarjo.

Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 telah ditetapkan oleh KPU RI sebanyak 14 partai. Sistem pemilu yang proporsional menggariskan kesempatan yang sama atas alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, diharapkan untuk dipilih yang mendekati terhadap jumlah partai yang berkompetisi dalam pemilu tersebut. Adapun empat model dapil yang diajukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dapat diberikan catatan yang sangat krusial karena (boleh dinilai) akan  mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu tahun 2019. Pertama, bahwa pada model 1 alokasi maksimal adanya pembagian alokasi kursi yang tidak memenuhi prinsip keadilan partai dalam berkompetisi, yakni teraloaksi 11 kursi pada dapil 1, sedangkan di dapil dua hanya diberikan alokasi 6 kursi. Selanjutnya, model 2 dan 3 alokasi kursi yang diberikan maksimal sebesar 10 kursi pada dapil 1 dan teralokasi hanya 7 kursi untuk dapil 4. Terakhir pada model 4, jumlah kursi yang dialokasikan semakin terbatas, sebanyak 9 kursi untuk dapil 5 dan 6, dan pada dapil 7 yakni 5  kursi.

Kedua, bahwa pengalokasian jumlah 5, 6, 7, maupun 11 tidak boleh dilihat hanya sekedar membagi jumlah penduduk terhadap alokasi kursi lembaga perwakilan. Tetapi jumlah alokasi kursi tersebut mencerminkan upaya dari penyelenggara pemilu untuk menjalankan prinsip pemilu yang proporsional; dengan memberikan kesempatan yang sama dari seluruh partai politik untuk dapat berkompetisi di sebuah daerah pemilihan. Ketika alokasi kursi di sebuah daerah pemilihan hanya 6 kursi, maka dapat dikatakan telah terjadi pembatasan dari design pemilu dari 14 parpol peserta pemilu 2019 telah ditetapkan menjadi 6 parpol.

Secara normatif telah dijelaskan pada regulasi yang mengatur tentang pemilu dan prinsip penataan dapil pada pemilu 2019 sudah sangat jelas, bahwa dalam proses penataan dapil harus memperhatikan ketaatan dalam sistem pemilu yang proporsional (Peraturan KPU No.16 Tahun 2017, pasal 4). Dan bukan sebuah kesalahan ketika pengalokasian kursi daerah pemilihan tersebut lebih condong dan memberikan kesempatan kepada partai-partai besar dalam perolehan kursi dibandingkan dengan partai-partai menengah atau pendatang baru.

Disisi lain, untuk mengukur apakah konsep tersebut sudah proporsional atau belum, KPU Kabupaten Sidoarjo hanya memakai blok sensus, tidak pernah memaparkan teori tentang sistem pemilu yang proporsional dengan memakai pendekatan hasil rekapitulasi. Dalam hal ini dengan menggunakan teori least squares index atau indeks disproporsional. Menurut The Independent Commission on Voting System tingkat proporsonalitas hasil pemilu bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori: pertama, dinayatakan proporsional (full-proportional) jika indeksnya antara 4-8% yang kemudian dilonggarkan di bawah 10%; kedua, pada kisaran 10-15% disebut semiproporsional (semi-proportional), dan; Ketiga, di atas 15% disebut nonproporsional (non-propoltional).

Berangkat dari evaluasi di atas dan dalam upaya untuk menjadikan pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo yang berintegritas dan memegang teguh prinsip proporsionalitas. Konsep 5 (lima) dearah  pemilihan yang dijelaskan pada table berikut akan menjadi solusi terhadap peningkatan kualitas pemilu 2019 dan dalam upaya menjaga independensi KPU Kabupaten Sidoarjo ke depan.   Konsep untuk bukan hanya memenuhi 7 prinsip dalam melakukan penataan daerah pemilihan yang digariskan dalam regulasi pemilu, namun juga sangat memenuhi aspek teorittis atas ambang batas efektif (Teff) dan indeks disproporsional.



Disusun oleh Fatihul Faizun
Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi 

Saturday, November 25, 2017

Ayo, Awasi Tahapan Pilkada Jatim 2018 Agar Terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Untuk mewujudkan pelaksanaa pemilu yang bersih, jujur, transparan dan akuntable, kitas semua tidak dapat berharap pada penyelenggara Pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang bertanggungjawab atas terlaksanakannya pemilihan umum. Keterlibatan setiap elemen masyarakat (partisipasi) juga sangat diharap dalam proses pemilu, karena kedua institusi tersebut masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Partisipasi masyarakat yang dimaksud bukan hanya rame-rame datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H pemilihan, namun juga dapat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan (monitoring) terhadap setiap tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Bulan Juni Tahun 2018 rakyat Jawa Timur mempunyai hajat besar (berdemokrasi) yakni Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Ada delapan belas Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada, antara lain: Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo,  Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab.Madiun. Kab. Magetan, Kab.Tulungagung, Kota Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan, Kab.Sampang, Kab. Pamekasan. Selain itu, masyarakat yang ada di delapan belas kabupaten/kota juga akan memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Tahapan Pilkada serentak sudah ditentukan oleh Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan KPU RI (PKPU RI) No.1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Dalam pasal 4, PKPU No.1 Tahun 2017, disebutkan bahwa tahapan Pilkada dibagi menjadi dua yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. 
Dari kedua jenis tahapan tersebut sangat rentan terjadinya pelanggaran, mulai dari proses rekrutmen hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Tidak hanya oknum dari luar penyelenggara yang sengaja ingin mengais keuntungan secara ekonomi, melainkan oknum dari dalam penyelenggara sendiri yang berperan sebagai makelar politik terhadap kepentingan politik tertentu. 
KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan suatu virus yang lagi mewabah di semua sector birokrasi dan penyelenggara Negara, termasuk penyelenggara pemilu (KPU). Potensi dilakukan korupsi ada pada belanja pengadaan barang dan jasa. Misalkan pengadaan logistic pemilu beserta distribusinya. Hal tersebut pernah terjadi pada tahun anggaran 2014 di KPU Jatim pada proyek pendistribusian logistic pemilu senilai 7 Milyar, sehingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan tiga orang tersangka yang diduga menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan keuangan Negara. Tiga orang yang dimaksud adalah Nanang Subandi (rekanan), dan dua orang dari pegawai secretariat KPU Jatim.
Mengingat besaran dana yang dimanage oleh KPU Jatim dalam Pilkada 2018, yakni 817,2. Ketaatan terhadap sistem yang telah diatur oleh regulasi sudah cukup dilaksanakan, tetapi bukan tidak mungkin akan kembali terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan Negara, karena moral birokrasi dan pelaku usaha yang hingga hari ini masih belum dapat terjamin baik. 

Selain pengadaan barang dan jasa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, alokasi anggaran untuk sosialisasi juga sangat rawan untuk dikorupsi karena sifatnya swakelola. Seperti yang dirilis oleh Jawa Pos pada 19 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,6 tahun penjara kepada Fajri Asrigita Fadillah (pejabat KPU Kota Depok). Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran sosialisasi Pilkada Kota Depok 2010, dengan total kerugian negara mencapai Rp 817.309.091 juta.  

KOLUSI
Kolusi mempunyai pengertian bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara illegal guna mendapatkan keuntungan. Dalam pemilu sangat rentan terjadinya kolusi oleh penyelenggara pemilu dan oknum yang berkepentingan (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap kandidat tertentu, agar dapat menang dalam pemilihan umum. Logika yang paling sederhana adalah bahwa rekrutmen anggota penyelenggara pemilu melibatkan kekuasaan politik DPR. Tentunya mereka yang jadi tidak memberikan cek kosong, namun ada deal politik (kontrak) sebagai konsekuensi ketika sukses menjadi anggota penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk deal politiknya adalah melancarkan anggota partai tertentu untuk menjadi anggota penyelenggara di tiap tingkatan. Tidak lain untuk dapat membantu pemenangan pemilu dari dalam system.
Ada system verifikasi memang dalam proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu, namun bukan tidak mungkin panitia rekrutmen (tim seleksi) dapat kebobolan. Seperti yang terjadi di Aceh Tamiang. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 21 Desember 2016 merilis hasil keputusan sidang Kode Etik terhadap salah satu anggota penyelenggara pemilu Aceh Tamiang, atas nama Saiful Anam. Yang bersangkutan diputus telah melanggar kade etik berat sehingga DKPP RI memberikan sanksi pemberhentian secara tetap. Menurut hasil sidang DKPP RI bahwa Saiful Anam menjadi salah satu penyelenggara pemilu merangkap sebagai Pengurus Partai Gerindra Aceh Tamiang melalui Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang  susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang.
Kalau kita mencermati pada kasus di atas, kenapa hal tersebut bisa terjadi meskipun calon penyelenggara harus mengisi form “tidak pernah terlibat dalam parpol selama lima tahun terakhir di atas matrai” saat menyerahkan berkas pendaftaran ? Mungkinkah juga terjadi pada penyelenggara pemilu di Jawa Timur dalam Pilkada 2018 ? sangat mungkin, karena kita belum pernah melakukan audit terhadap proses rekrutmen yang dilakukan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim. 
NEPOTISME
Dapat kita bilang, salah satu penyebab penyelenggaraan pemilu tidak profesioal adalah adanya NEPOTISME dalam pelaksanaannya. Nepotisme merupakan pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Mengingat struktur penyelenggara hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi, khususnya pada proses rekrutmen.
DKPP RI pernah menerima pengaduan dari masyarakat Bengkulu, dengan nomor pengaduan No. 197/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-09-2017; teradu atasnama Parsadaan Harahap (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu).  Teradu diduga melanggar Pasal 9 huruf f, Pasal 14 huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa dalam proses rekrutmen anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, dari 6 besar Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah salah satunya adalah Asmara Wijaya, yang merupakan adik kandung Tim Seleksi atas nama Dr. Hj. Yunilisiah, M.Si;
 ***
Dari sekian tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU banyak cela bagi para makelar politik untuk membangun konspirasi dengan oknum penyelenggara pemilu guna memenangkan candidate tertentu. Misalkan, manipulasi suara. Pada konteks ini, kita harus aktif monitoring tahapan data pemilih, mulai dari pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga pemutakhiran data dan daftar pemilih. Tahapan DP4 dilakukan pada 24 Nopember 2017 hingga 30 Desember 2017.

Kenapa harus kita monitor secara aktif, karena bukan tidak mungkin mereka akan melakukan kejahatan secara sistematis dan massif untuk memanipulasi suara. Metode yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam melakukan manipulasi hasil rekapitulasi adalah dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan ganda (NIK) dan penduduk yang sudah meninggal yang masih masuk dalam DPT. Serta 2,5% dari jatah (selisih) surat suara di TPS. Tentunya hal tersebut bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan para penyelenggara pemilu.

Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur, kita semua berharap pelaksanaan Pilkada Jatim oleh KPU Jatim dan Bawaslu Jatim dapat terlaksana secara jujur, adil dan mempunyai berkepastian hokum (UU No.7/2017). Untuk itu, ayo awasi bersama-sama tahapan Pilkada Jatim 2018, agar pelaksanaan Pilkada Jatim 2018 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan akuntabel (bebas KKN).   

Ditulis oleh:
Fatihul Faizun
Aktifis Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi

Wednesday, October 18, 2017

KAJARI BARU HARUS BERANI TANGKAP SEMUA PELAKU KORUPSI DI SIDOARJO

FATIHUL FAIZUN,S.Sos.
Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo dari M. Sunarto kepada Budi Handaka bisa dibilang merupakan babak baru; dapatkah dia (bisa) melanjutkan proses hukum yang berhasil dibongkar Kajari yang lama? Apa justru para tikus uang rakyat itu akan diloloskan begitu saja, dengan pendapat hukum yang tertata dengan baik dan rapi? Bukan tidak percaya atau pesimis, karena sudah banyak contoh di level nasional, regional dan local; diatur dengan mekanisme pra peradilan dan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Ada beberapa kasus korupsi yang diproses Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang mempunyai indikasi kuat melibatkan actor/elit politik yang sampai hari ini masih belum membuat lega public di Kabupaten Sidoarjo. Antara lain Bocornya hasil penjualan gas bumi sehingga menghilangkan pendapatan daerah milyaran rupiah oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dan dugaan manipulasi proyek sehingga merugikan uang Negara di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta TIrta Kabupaten Sidoarjo. Serta dugaan korupsi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3). Belum lagi, puluhan Kepala yang ngawor dalam memanage dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).  

Sebagaimana kajian PUSAKA tentang dugaan korupsi di tubuh PD AU yang pernah dipublikasikan beberapa bulan yang lalu tentang dokumen anggaran daerah; bahwa pada setiap tahun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). Semua alokasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam setiap tahun dibahas secara ditail, antara lain realisasi pendapatan di sektor Gas Bumi oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU). Sehingga Banggar DPRD Sidoarjo “tidak mungkin tidak” mempunyai dokumen hasil pengelolaan PD AU setiap tahunnya, karena DPRD mempunyai hak untuk memperoleh hasil audit yang telah dilakukan setiap tahun oleh pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 27, ayat 1 dan ayat 2. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh PUSAKA, bahwa pada dokuemn LKPJ Bupati tahun 2013 tidak ditemukan nilai setoran dari hasil penjualan Gas Bumi oleh PD AU. Dan dalam dokumen tersebut hanya menyebutkan pendapatan (keuntungan) dari unit usaha Delta Grafika (salah satu unit usaha yang ada dibawah naungan PD AU).

Info dari Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, perkembangan terakhir atas proses dugaan korupsi di tubuh PD AU hanya menahan lima orang tersangka, antara lain Amral Soegianto (direktur PD AU), Siti Winarni (Kabag Umum yang juga menjabat Kepala unit Delta Gas), Imam Junaedy (Kepala unit Delta Grafika), Khoirul Huda (Ketua Pansus PDAU DPRD), dan Yuli (accounting). Kalau mengacu pada gambaran fakta dokumen hasil kajian PUSAKA, harusnya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat menjerat pihak-pihak terkait dengan UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15, yang berbunyi; ” Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Tim Anggaran, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Begitu juga dugaan korupsi yang ada di PDAM Delta Tirta. Kejaksaan Negeri Sidoarjo hanya menetapkan beberapa orang untuk menjadi tersangka, antara lain Direktur Utama, Pejabat Pembuat Komitmen, dan sebagian rekanan. Kenapa pihak-pihak terkait juga tidak diperiksan dan ditetapkan menjadi tersangka hingga diadili di pengadilan ? Kemudian, yang menjadi sangat lucu adalah kasus pidana korupsi yang menjerat kasubbang Perencanaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3). Hingga hari ini belum ada tersangka baru, malah justru pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo memanggil banyak kontraktor untuk dimintai keterangan. Seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo focus pada perencanaan, karena menurut Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur dari hasil audit yang sudah dilakukan, justru kasus pidana korupsi yang terjadi karena salah perencanaan (saat musrenbang). Berikut kutipan rekomendasi BPK: “Penganggaran pembangunan JUT dan JITUT pada belanja modal tidak tepat karena penganggaran dan realisasi atas JUT dan JITUT tersebut melalui BM, maka secara otomatis diakui sebagai aset tetap. Atas aset tetap berupa JUT dan JITUT pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp55.121.061.499,88 tersebut telah diusulkan jurnal reklasifikasi dari akun aset tetap pada akun persediaan”.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:  Pasal 52 ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dan Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut BPK Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Modal serta Belanja Barang dalam LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2015 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp 14.382.420.100,00. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan kurang cermat dalam penganggaran paket pekerjaan JUT dan JITUT. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menyatakan mengakui kondisi tersebut dan sudah mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Bapak Bupati perihal penghapusan belanja modal JUT dan JITUT untuk diserahkan menjadi aset desa. Untuk kedepan penganggaran Belanja Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani akan disesuaikan. Walhasil, BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo untuk memperingatkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan agar lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani. 

Dengan berbagai argumentasinya, selama ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo seakan-akan hanya melakukan penelusuran pada kerugian Negara, meskipun juga tidak optimal. Dan terkait dengan pemufakatan jahat yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terkesan diabaikan. Kita berharap pada Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang baru, Budi Handaka, lebih serius untuk melakukan penindakan terhadap semua pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo, baik operator teknis hingga para pembantu dan semua yang terlibat dalam pemufakatan jahat.  

ditulis Oleh:
Fatihul Faizun
(Direktur Pusat Studi Kebijakan Keblik dan Advokasi Sidoarjo)