Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 20 Juli 2014

DPPKA TIDAK SERIUS, TARGET PENDAPATAN TIDAK (AKAN) OPTIMAL


Judul di atas tentunya (akan) membuat gemes Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Namun bagi kami, cacian dan hinaan dari stackholders merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kami bayar. Memang situasi di Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Kabupaten/kota yang lain. Di Sidoarjo image Organisasi Non Pemerintahan (ornop) sudah tidak seperti di era sebelumnya. Ornop dianggap sebagai perusak tatanan social politik; karena aktifitas yang dilakukan (selalu) tidak mempunyai out put yang kongkrit. Untuk itu, kami (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi) bertekad untuk membangun image ornop tersebut sebagaimana mestinya.

Pada momentum ramadlan ini, tim PUSAKA selain melakukan kajian terhadap draft KUA-PPAS TA 2015, juga mengkaji secara mendalam rencana perubahan anggaran tahun 2014yang dibahas oleh badan anggaran dan tim anggaran di gedung DPRD. Dalam proses kajian yang dilakukan banyak menemukan keganjilan dalam draft Nota Keuangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dibuat oleh eksekutif. Namun metode analisa yang dibuat oleh tim PUSAKA antara Nota Perubahan APBD TA 2014 dengan draft KUA-PPAS TA 2015 ada perbedaan. Yang membedakan adalah catatan kritis yang dibuat pada nota keuangan P APBD TA 2014 berbasis pada program dinas/SKPD yang ada.

Pada kesempatan ini, kami akan sekilas mengurai program/kegiatan dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA). Pertanyaanya, kenapa sebagai awal kita pilih DPPKA ? karena dinas tersebut merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah; artinya dapat dibilang bahwa dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah DPPKA.

Berikut kami sajikan prosentase pendapatan daerah pada APBD TA 2014; prosentase diambil dari jenis pendapatan yang ada sebagaimana struktur APBD (PP 58/2005)

No
Uraian
Target
Perubahan APBD
Selisih
2014





1.1
Pendaptan Asli Daerah
100.00%
100.00%

1.1.1
Pajak Daerah
59.40%
60.56%
1.16%
1.1.2
Retribusi Daerah
9.91%
9.34%
-0.57%
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2.92%
2.58%
-0.35%
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
27.77%
27.53%
-0.25%
1.2
Dana Perimbangan
100.00%
100.00%

1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
10.03%
10.39%
0.36%
1.2.2
Dana Alokasi Umum
84.44%
84.10%
-0.34%
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
5.53%
5.50%
-0.02%
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
100.00%
100.86%

1.3.1
Pendapatan Hibah
0.00%
0.86%
0.86%
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya
84.80%
42.76%
-42.04%
1.3.3
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
0.00%
51.13%
51.13%
1.3.4
Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
15.20%
6.11%
-9.09%
 Sumber data: Nota Kuangan P APBD TA 2014

Diolah oleh Tim data dan Advokasi Anggaran Daerah PUSAKA

Dalam nota keuangan P APBD TA 2014 disebutkan bahwa ada permasalahan utama pada pendapatan asli daerah yang harus diantipasi, antara lain
1.      Manajemen informasi system potensi daerah belum optimal
2.      Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal
3.      Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya
4.      Minimnya kemampuan dan pengetahuan kualias SDM
5.      Masih dijumpai korupsi, kolusi dan nepotisme
6.      Belum optimalnya sanksi tegas bagi yang melakukan tindak penyelewengan bidang pajak.
Hasil kajian yang dilakukan oleh PUSAKA bahwa dalam program/kegiatan yang dilakukan/usulkan tidak dapat membuktikan bahwa permasalah utama pendapatan sebagaimana yang disebutkan diatas akan dicari jalan keluar oleh DPPKA; artinya bahwa catatan problem tersebut tidak ditindaklanjuti dengan program/kegiatan sebagai langkah kongkrit. Contoh dalam program yang dicatat oleh DPPKA adan program yang berbunyi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Namun dari bentuk kegiatan yang direncanakan tidak ada yang menyebutkan bahwa di tahun 2014 akan dioptimalkannya manajemen informasi system potensi daerah.

Kedua, disana (program yang tercatat dalam Nota Keuangan P APBD TA 2014) disebutkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah, dengan sasaran kegiatan tercapainya pendapatan daerah, dengan nominal anggaran sebesar Rp 814.115.650. Sudah dicacata sendiri bahwa instensifikasi dan eksetensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal, tapi dalam momentum perubahan anggaran tidak diusulkan penambahan anggaran, pad nota tersebut masih tercatat 0% usulan.

Ketiga, pada item ketiga persoalan utama pendapatan asli daerah; Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya. Mestinya, DPPKA mencari jalan keluar bagaiman persoalan tersebut dapat teratasi. Tentunya dengan bentuk kegiatan yang kongkrit. Lagi-lagi, dalam rencana kegiatan yang dibuat oleh DPPKA tidak menyebutkan program apapun terkait dengan persoalan sebagaimana yang dimaksud.

Selanjutnya, kami berharap masukan dari semua pembaca berkaitan dengan sekilas hasil kajian kami tentang perencanaan anggaran daerah. Partisipasi para pembaca sangat kami tunggu. Kami mengakuhi berbagai keterbatasan (data dan kemampuan analisa) yang ada pada komunitas kami.

Jumat, 18 Juli 2014

SELAMATKAN UANG RAKYAT SIDOARJO 2014-2015

Info yang kami dapat dari gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, bahwa minggu ini dan minggu depan badan anggaran dan tim anggaran akan membahas draft Rancangan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun Anggaran 2014. Dan pada pertengahan Juni kemarin, eksekutif menyampaikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) untuk TA 2015 kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya akan disepakati antara Bupati dan DRPD tentang arah kebijakan umum yang tertera dalam dokumen KUA dan PPAS.

Sekilas melihat draft yang dibahas banyak hal yang perlu kita evaluasi dan kita kawal bersama-sama; guna dalam pembahasannya alokasi anggaran pembangunan pada Perubahan APBD TA 2014 dan Rancangan TA 2015 benar-benar berpihak pada masyarakat Sidoarjo.

Pada dokumen APBD TA 2014 target pendapatan tercatat Rp  2,618,589,423,484.14 akan diajukan perubahan menjadi Rp 3,099,398,232,717.00 dengan tambahan sebesar Rp 480,808,809,232.86 atau 18.36% (sumber: draft Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2014, Tabel 2.1). Sedangkan untuk tahun 2015, pendapatan daerah tercatat Rp 2,752,326,367,195.91 (sumber: Draft KUA TA 2015 Tabel 4.1).

Sebagai warga masyarakat Sidoarjo yang mempunyai hak atas APBD (Permendagri 13/2006, pasal 171, ayat 3) juga dirasa penting untuk terlibat dalam pembahasan anggaran; guna monitoring dan memastikan bahwa dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh badan anggaran dan tim anggaran sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Kenapa demikian ? kita patut curiga (bukan berprasangka buruk, red) bahwa dalam pembahasan rancangan anggaran oleh pejabat daerah yang ada di badan anggaran dan tim anggaran “bermain-main”, dalam artian mereka (pejabat) asala-asalan dalam membahas anggaran pembangunan (untuk rakyat Sidoarjo). Hal tersebut terindikasi dengan berbagai bukti kongkrit yang ada dalam draft sebagaimana yang dimaksud.

Tidak Taat Peraturan
Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) bahwa dalam landasan hokum yang ada dalam draft KUA TA 2015 tidak lengkap. Peraturan Pemerintah No.58/2005, pasal 34, ayat 2, bahwa Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pada draft KUA TA 2015 tidak menyebutkan Permendagri 37/2014 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disana (draft KUA TA 2015) menyebutkan Permendagri 27/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; tidak relevan kemudian. Pertanyaannya ? bagaimana kalaupun nanti draft tersebut dipaksakan untuk disahkan, apakah tidak cacat hokum ? bagaiaman dengan penggunaan anggarannya, apakah tidak illegal ?

Menyajikan Data Palsu
Dalam menyajikan data, tim penyusun draft KUA TA 2015 tidak berpedoman pada Permendagri 54/2010  Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dari draft yang ada, banyak data yang tidak sama dengan dokumen sebelumnya (pada kolom tahun yang sama). Disisi lain, data yang disajikan hanya bersumber dari BPS; ternyata banyak data yang masih belum diverifikasi. Yang kemudian menjadi fatal adalah, Pada kalimat terakhir sub bab “pertumbuhan ekonomi” disebutkan bahwa penetapan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo menargetkan 7% sebagaimana amanah Permendagri 27 Tahun 2013. Ternyata hal tersebut “palsu” alias tidak sesuai dengan isi permendagri yang dimaksud.  Padahal dalam permendagri sebagaimana yang dimaksud menyebut angka  6.8-7.2 persen; Permendagrinya keliru, mestinya
Permendagri 37/2014.

Fakta di atas mempunyai resiko hokum, yakni pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ayo, diawasi !

Dari fakta di atas tentunya sangatlah kuat untuk dijadikan alasan kita terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Daerah. Tidak lain yang kemudian menjadi implikasinya, bahwa tidak akan terwujud asas penggunaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 13/2006, Pasal 4, ayat 1 “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Minggu, 13 Juli 2014

Draft KUA TA 2015 Diduga Pakai Data Palsu


Draft Kebijakan Umum Anggaran 2015 yang sudah diserahkan eksekutif pada pertengahan bulan Juni 2014 ternyata banyak yang ganjil. Antara lain, pada bab I terbukti copy paste, dan bab/sub bab yang lain kita temukan data-data yang dapat kita nilai tidak konsisten bila kita bandingkan dengan dokumen KUA sebelumnya. Data yang dimaksud antara lain, data inflasi dan data Produk Domistrik Regional Bruto (PDRB).

Data Inflasi pada dokumen KUA sebelumnya (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5.62% sedangkan pada draft ini disebutkan 5.63%. dan pada tahun 2011 dalam dokumen sebelumnya disebutkan 6.38% sedangkan dalam draft ini disebutkan 6.90%. Kedua, pada data PDRB atas dasar harga konstan 2000 ada selisih, pada tahun yang sama, yakni pada kolom tahun 2011. Dalam dokumen KUA untuk TA 2013 menyebutkan angka 27,830,816.44  juta sedangkan pada draft KUA untuk TA 2015 disebutkan 27.966.208,68. Dari fakta data sebagaimana yang dimaksud di atas, tentunya kita muncul pertanyaan (obyektif); dari data yang ada, benar yang mana ? apakah studi yang telah dibuat lebih dari satu, sehingga ada perbedaan hasil studi pada tahun tersebut ? ataukah salah ketik ?

Hal tersebut harus dapat dijawab dengan pasti oleh tim penyusun draft KUA. Jangan sampai data yang dibuat merupakan data abal-abal atau palsu, hanya untuk melengkapi draft agar dapat disajikan (untuk segera dibahas). Kalaupun benar bahwa data yang dimaksud itu abal-abal atau palsu; ditemukan tidak melalui studi ilmiah, maka tim penyusun harus menghadapi resiko hukum.

Kita semua berharap bahwa fenomena tersebut merupakan bagian keteledoran dengan alibi “salah ketik”, yang dilakukan oleh tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), artinya "tidak disengaja". Kalaupun memang ada unsur kesengajaan, maka tim penyusunnya bisa kena pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Harusnya tim penyusun draft KUA tidak main-main soal data, karena KUA merupakan landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dana daerah merupakan dana yang dihasilkan dari pungutan pajak dan retribusi dari masyarakat untuk dikelola guna pelaksanaan pembangunan daerah. Kalaupun dalam membuat perencanaan distribusi anggaran ini asal-asalan/memakai data palsu, dapat dipastikan bahwa uang rakyat ini tidak akan dapat selamat; arah distribusi tidak akan tepat sasaran.

Banyak keganjilan yang lain yang berkaitan dengan substansi dalam draft KUA. Namun kita yang tergabung dalam kelompok Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) akan terus melakukan kajian satu persatu dalam bab dan sub bab yang ada. Harapan besar kita semua sebagai warga masyarakat Sidoarjo, bahwa distribusi anggaran kurang lebih 3 Triliyun dalam APBD TA 2015 dapat terdistribusi dengan optimal; sesuai dengan target pembangunan yang telah ditentukan (untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo).

Jumat, 13 Juni 2014

KEBIJAKAN DISHUB CENDERUNG DISKRIMINATIF DAN TIDAK PRO RAKYAT

Banyak hal terntunya, kenapa tim redaksi (pusaka community) membuat judul di atas. Tidak hanya dari analisa issue yang berkembang di media masa dan obsevasi lapangan, melainkan dengan investigasi yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Kenapa dengan Dinas Perhubugan Kabupaten Sidoarjo ? ada beberapa dinas yang menjadi prioritas tim redaksi untuk kita pantau dengan serius. Bukan dinas/SKPD yang lain tidak penting, dengan keterbatasan sumberdaya sehingga kita focus pada dinas tertentu yang kami anggap “penting” karena berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat (nyata).

Dari proses studi yang kami lakukan, sekilas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo seringkali mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Yang dimaksud adalah ketika obyek kebijakan tersebut bersinggungan dengan pemilik modal, dishub cenderung “tidak bertaring”, tetapi kalaupun obyek kebijakan tersebut berkaitan dengan masyarakat kecil dishub “acuh tak acuh” dan seakan sebagai institusi yang tidak pernah melanggar hokum.  

Pro Pengusaha
Kita semua tahu, betapa ruwetnya jalan di sepanjang Lippo Plasa dan Perumahan Kahuripan Nirwana ketika menjelang malam, lebih-lebih pada hari sabtu malam minggu. Ini merupakan hal yang paling kongkrit yang harusnya menjadi perhatian untuk dicari solusi. Sebagaimana hasil sidak yang dilakukan oleh anggota panitia khusus (DPRD Kab. Sidoarjo) raperda analisa dampak lalu lintas (andalalin), pada bulan Januari 2014, bahwa bangunan tersebut (Lippo Plasa) masih belum mempunyai dokumen andalalin. Berdasarkan Perda andalalin Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2002 bahwa “analisis dampak lalu lintas harus dibuat sebelum pembangunan kawasan (Pasal 6)”. Dan dalam perda tersebut disebutkan bahwa yang bertanggugjawab atas penilaian (analisis dampak lalu lintas) adalah dinas perhubungan. Pertanyaannya, kawasan tersebut (lippo plasa) sudah terbangun megah, dokumen andalalin mana ? selama ini dishub kemana ?

Tahun kemarin, tim redaksi melakukan investigasi berkaitan dengan keberadaan menara telekomunikasi (tower). Dari hasil investigasi telah dilakukan ternyata banyak tower yang belum mendapatkan izin, tetapi pemerintah membiarkan tower sersebut berdiri dan operasi. Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menentukan titik bangunan tower berdasarkan satplan yang ada. Pertanyaannya, kenapa tower bisa dibangun, padahal izinnya masih belum lengkap ? yang pasti ada oknum di dinas terkait yang sengaja melakukan konspirasi dengan pengusaha dan kontraktor tower.

Tidak hanya andalalin Lippo Plasa dan Tower saja, SPBU di tepi jalan umum yang seharusnya mempunyai dokumen andalalin; kalau kita investigasi ternyata masih banyak SPBU yang perizinannya (dokumen andalalin) masih belum memenuhi syarat. Hal tersebut dapat kita lihat pada 2 tahun yang lalu. DPRD pernah membuat panitia khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk melakukan kajian dan investigasi dari sekian keganjalan yang ada di bangunan SPBU, indomart (dan sejenisnya), dan tower, karena diduga banyak yang perizinannya tidak lengkap, khusunya andalalin. Entah apa yang terjadi, Pansus sendiri tidak mempunyai rekomendasi yang kongkrit dan dapat dijadikan follow up eksekutif, khususnya dishub.

Mencekik Rakyat
Memungut jasa parkir merupakan program pemerintah yang dimanfaatkan untuk pemasukan (keuangan) daerah setiap tahun (pendapatan asli daerah). Berdasarkna peraturan perundang-undangan pungutan jasa parkir dibagi menjadi dua. Pertama, pajak parkir; yang dipungut dari perseorangan atau badan tertentu yang menyediakan jasa dengan membuat lahan parkir. Kedua, retribusi parkir; yang dipungut melalui badan atau perseorangan dengan memanfaatkan lahan parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Yang menjadi pembahasan di lingkungan Pemda Sidoarjo setiap pembahasan anggaran dan perencanaan kegiatan setiap tahun adalah retribusi parkir. Setiap tahun dievaluasi oleh DPRD dan selalu disorot oleh masyarakat adalah parkir berlangganan. Sampai hari ini pelaksanaannya masih belum dapat optimal. Karena selain konstruk hukumnya tidak jelas, para juru parkir di lapangan tidak dapat tertib dan dinas perhubungan tidak dapat menertibkan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam setiap pembahasan di DPRD pada perencanaan anggaran selalu ada rekomendasi dibubarkan atau dihapus, karena dianggap tidak efektif dan merugikan masyarakat. Namun masih saja dinas terkait bersikukuh untuk melaksanakannya. Ada apa ini ?

Banyak fakta di lapangan yang kita temukan dan menjadi bagian dari materi kajian kita di redaksi berkaitan dengan pungutan parkir. Baik parkir berlangganan maupun non berlangganan. Berbicara soal parkir berlangganan, kami kira sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat pengguna jasa parkir (berlangganan) yang bernomor polisi Sidoarjo (W) terkena pungutan dua kali; saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat dan ketika saat parkir di lahan parkir.

Ada fakta lain yang tentunya menarik kita eksplore di sini sebagaimana temuan di lapangan oleh tim redaksi. Di sepanjang jalan di jantung kota Sidoarjo masih banyak titik parkir yang masih belum dapat ditertibkan oleh dishub. Misalkan di jalan Teukur Umar, Jalan Gajah Mada, dan Sekitar Alun-alun. Kalau kita dapat mencermati dari rambu—di sepanjang jalan—bahwa rambu tersebut tergambar huruf P tersilang, artiyan di larang parkir dan hurus S tersilang, artinya dilarang stop. Ketika kita telusuri disana ternyata mereka juga membawa karcis; tanda pembayaran retribusi resmi dari dishub. Ketika kita Tanya, darimana karcis ini, mereka menjawab, beli di dinas perhubungan.

Titik parkir ini tentunya sangat kongkrit, bahwa ada oknum dishub yang sengaja membiarkan area tersebut dijadikan lahan parkir dengan konsekuensi bahwa mereka harus membeli karcis di dishub. Hal tersebut sangatlah tidak logis, karena mereka (jukir) tidak mempunyai kepastian tempat, artinya suatu saat para jukir akan digusur karena dianggap telah melanggar aturan dan mengganggu jalur lalu lintas. Kalaupun para jukir dianggap melanggar aturan, tentunya mereka tidak disuruh untuk membeli “karcis resmi” dimana hasil pungutan tersebut masuk di kas daerah. Untuk itu, kami berharap dinas perhubungan dapat lebih bijak. Dari sekilas yang kita eksplore harusnya juga menjadi materi evaluasi dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.