Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 07 September 2016

BELANJA MD INKONSTITUSIONAL DAN SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH ILEGAL

=>> MOBIL DINAS

Rabu, 7 September 2016 telah dilakukan sidang paripurna kedua, pandangan umum fraksi terhadap draft Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Perlu kita ketahui bersama, dari sekian perwakilan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, tidak terdengar kritik mereka terhadap rencana pengadaan mobil dinas. Disisi lain, melalui berbagai media dan forum diskusi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, secara terang-terangan justru menyatakan "akan mengesahkan alokasi belanja mobil dinas untuk anggota DPRD dan Kepala Desa".

Satu tahap sudah dilaksanakan, bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Sidoarjo sukses mengesahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Tahun 2016; akan memberikan alokasi belanja mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sinyal disetujuhinya alokasi anggaran untuk mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa pada APBD Perubahan 2016 merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Karena di Sidoarjo masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditambah alokasi belanjanya, misalkan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan).

Pelayanan kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh negera dalam pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Terbukti, ruang pelayanan di rumah sakit daerah (RSD) Sidoarjo masih sering melebihi kapasitas, sehingga banyak masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian saat berobat. Harusnya Banggar dapat mendiskusikan hal tersebut dengan eksekutif guna terwujudnya program dan kegiatan guna efektifitas pelayanan kesehatan.

Kedua, fasilitas pendidikan yang masih butuh banyak perhatian. Banyak gedung sekolah (negeri/wasta) yang sangat memprihatinkan kondisinya. Peningkatan kualitas dan tunjangan untuk guru (negeri/swasta) juga perlu lebih diperhatikan dengan memberikan tambahan alokasi belanja dari APBD. TPQ dan Pondok Pesantren harusnya juga diberikan alokasi anggaran lebih dengan mengadakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor non formal. 

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Banyak program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan dana sharing dari Pemda Sidoarjo. Seperti PNPM Mandiri (Pemerintah Pusat) dan Jalin Matra (Pemprov. Jatim). Hingga hari ini, program tersebut belum dapat berjalan efektif karena kurangnya pengawalan dari Pemda. Sidoarjo.

=>> SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH 2015 ILEGAL

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo. Retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2012 tentang PengelolaanSampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tanggal 10 Februari 2012.

Pada Tahun 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menganggarkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp 2.143.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.363.467.000,00 atau 63,62%. Adapun Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan menjadi tiga jenis pelayanan retribusi, antara lain retribusi pelayanan persampahan/kebersihan niaga, perumahan dan PK5.

Sistem pemungutan yang dilakukan pada tahun 2015 dengan sistem pemungutan retribusi yang dibagi pada dua instansi, antara lain DKP dan PDAM Delta Tirta. Untuk pelayanan persampahan/kebersihan niaga dan PK5 dilakukan oleh DKP, sedangkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pemukiman dikerjasamakan dengan PDAM DeltaTirta.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk kelompok perumahan DKP bekerjasama dengan PDAM Delta Tirta sejak tahun 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 188/517/404.3.14/2012 tanggal 2 Agustus 2012. Pasal 1 ayat (1) perjanjian tersebut disebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

Perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan terakhir diperpanjang dengan perjanjian Nomor 188/382/404.3.14/2014 tanggal 4 Agustus 2014, sehingga berakhir pada 1 Agustus 2015 untuk selanjutnya mulai 2 Agustus 2015 s.d. hingga tanggal 30 Mei 2015 belum ada pembaruan surat perjanjian.

Pada konteks ini, Kepala DKP dengan Nomor 188/026/404.3.14/205 tanggal 28 September 2015 menyebutkan bahwa surat perjanjian yang baru masih dalam proses untuk ditandatangani Bupati Sidoarjo. Namun penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM dan penyetoran hasilnya ke Kas Daerah tetap dilakukan. Apa ini tidak dinyatakan ILEGAL ? Karena kebijakan tersebut tidak diiringi dengan proses administrasi yang benar.

Retribusi persampahan merupakan bagian persoalan yang masuk kategori kecil, banyak persoalan lain yang juga harus dibahas oleh Banggar DPRD Kab. Sidoarjo pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016.  Meskipun kecil, bukan berarti "boleh tidak dibahas" karena bisa berdampak pada hilangnya potensi pendapatan hingga merugikan keuangan negara. (Vai dan Berbagai Sumber)


Rabu, 24 Agustus 2016

APBD SIDOARJO HANCUR, KARENA SAAT BUAT PERENCANAAN "NGAWOR"

Beberapa media masa harian di Sidoarjo, hari ini, Rabu 24 Agustus 2016, memuat berita tentang kondisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun 2016 sudah didog oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara lain menyetujuhi belanja Mobil Dinas DPRD sebesar Rp 1,3 Milyar dan Mobil Desa sebesar Rp 69 Milyar.

Sebagaimana yang telah diberitakan banyak media masa harian, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaen Sidoarjo tahun 2016 mengalami pengurangan alias defisit. Dia menjelaskan, bahwa perlu dilakukan penghitungan ulang pada item belanja, sehingga terjadi stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Sulaksono, mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengurangi program/kegiatan prioritasnya, karena stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo tidak seperti tahun sebelumnya. Banyak rencana kegiatan yang akan direalisasi pada alokasi anggaran di tahun 2016 (perubahan), antara lain perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Jabon senilai 30 Milyar.

Menurut Fatihul Faizun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA), bahwa polemik itu merupakan bagian dari bukti bahwa Bappeda dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo kurang teliti dan cenderung "ngawor" dalam membahas Rancangan APBD Perubahan. Dia berpendapat bahwa alur rumusan APBD sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Dan posisi DPRD itu sudah jelas, yakni sebagai fungsi kontrol, anggaran dan legislasi.

Pada konteks ini, fungsi anggaran bisa dijalankan secara optimal. Artinya, Banggar DPRD Sidoarjo tidak perlu repot menanggapi rancangan alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun 2016, disaat ada polemik tentang keuangan daerah, yang dilakukan harusnya Banggar DPRD Sidoarjo membuka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); apakah rancangan alokasi anggaran yang disampaikan oleh eksekutif sudah singkron dengan issue strategis dan prioritas pembangunan. "Kalau tidak singkron, ya harus dicoret", tuturnya.

Pada Konteks perencanaan, Abdul Rosyid, S.Sos, Devisi Kajian Perencanaan dan Anggaran Daerah berpendapat, bahwa selama ini fungsi kontrol DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak berfungsi dan mandul. Terbukti, dalam dokumen audit Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK P) Jawa Timur, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki coorporate pland sejak 2008. Dan menurut BPK P, Dalam proses penyusunan rencana pengembangan air bersih perpipaan tidak melibatkan pejabat PDAM. Kemana DPRD selama ini ? Walhasil, PDAM hancur dan jadi korban.

Penyusunan dokumen perencanaan "ngawor", DPRD tidak dapat menjalankan fungsi kontrol dan anggaran, sehingga harapan besar kita semua kepada pemangku kebijakan atas  sumberdaya (pendapatan), tidak akan dapat terjamin bisa dimanage dengan baik. Padahal kita semua tahu, masih banyak problem sosial (pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pelayanan dasar yang lain) di tengah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang masih butuh perhatian lebih, dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk menanganinya.

Menjadi semakin prihatin kemudian, disaat kita tahu atas problem sosial dan ketimpangan yang ada, para pejabat kita justru berpolemik soal mobil dinas yang menghabiskan dana daerah tidak sedikit. Kenapa tidak justru berinovasi untuk membuat program penanganan problem sosial ? Kenapa dana daerah yang dipungut dari pajak rakyat tidak dikembalikan untuk anak rakyat yang lagi membutuhkan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan mereka ?

Menjadi kewajiban kita bersama UNTUK MENGGUGAT PENETAPAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH TAHUN 2016, disaat para pemangku kebijakan MASIH BELUM BISA BIJAK dalam membuat sebuah keputusan untuk RAKYAT SIDOARJO.

Kamis, 04 Agustus 2016

PDAM Hancur, Karena Fungsi Kontrol DPRD Mandul

Hingga hari ini, penegak hukum masih belum memutuskan "siapa yang salah" atas dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Namun, Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah menetapkan tersangka atas problem tersebut, yakni Direktur Utama.

Mari kita coba cermati satu-persatu problem yang ada di perusahaan daerah PDAM Delta Tirta. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK P) Nomor: 16/LHP/XVIII.SBY/01/2015 menyatakan bahwa berjalannya roda perusahaan tersebut tidak dibarengi dengan dokumen perencanaan jangka menengah (corporate plan). Menurut hasil audit tersebut menjelaskan bahwa corporate plan yang dijadikan acuan oleh para pejabat di lingkungan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA P) masih berbentuk draft, artinya dokumen tersebut belum bisa dikatakan sah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKA P.

Disisi lain, ada beberapa point dalam RKA P yang tidak sesuai dengan draft corporate plan. Misalkan, rencana penambahan pelanggan PDAM pada tahun 2014 sebanyak 10.000 SR, sedangkan dalam dokumen RKA P menyebutkan 11.303 SR. Dan pada tabel rencana investasi yang ada di draft corporate plan pada tahun 2014 sebesar Rp. 162.123.000.000, sedangkan dalam dokumen RKA P disebutkan Rp. 92.628.719.500. 

Dan pada dokumen yang sama dinyatakan bahwa "rencana pengembangan air bersih perpipaan pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak didukung dengan rencana program dan pendanaan". Bagian dari sistem perencanaan sebagaimana yang diatur dalam UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa setiap lima tahun sekali DRPD mempunyai kewajiban untuk mengesahkan RPJMD. Dan setiap tahun membahas dan mengesahkan R-APBD.  Dari fakta dokumen yang dikeluarkan oleh BPK P pada awal tahun 2015 itu sudah sangat jelas, bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo bermasalah. Pertanyaannya kemudian, kenapa hal seperti itu bisa terjadi ? Apa yang dibahas DPRD saat pembahasan anggaran ? Dimana fungsi kontrol DPRD selama ini ?

Sebagai bagian dari masyarakat umum, kita sah kalaupun berasumsi bahwa "ketika DPRD dapat optimal melakukan kontrol terhadap roda berjalannya perusahaan daerah PDAM Delta Tirta, bisa dipastikan bahwa kasus yang ada tidak akan pernah terjadi". Sehingga menjadi tidak fear kemudian, kalaupun pada kasus yang ada hanya beberapa orang (dalam satu instansi) yang "dipaksa menjadi salah", dan yang lain tidak merasa salah, serta menolak dipersalahkan.

Senin, 01 Agustus 2016

PDAM HANCUR, KARENA BERJALAN TANPA PERENCANAAN

Gonjang-ganjing di tubuh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum tuntas. H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. (Wakil Bupati Sidoarjo) yang ditunjuk Bupati Sidoarjo sebagai Pejabat Sementara (Direktur Utama) harus mengeluarkan stamina "super ekstra". Kenapa ? Karena proses berjalannnya sistem pelayanan air bersih oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ternyata sudah amburadul sejak tahun 2008. Artinya, kasus yang mencuat pada beberapa bulan terakhir sehingga harus mengorbankan keempat direksi PDAM Delta Tirta merupakan efek dari turunan sistem perencanaan yang tidak jelas.

Dari data yang berhasil dihimpun tim Kajian PUSAKA menunjukkan bahwa implementasi sistem perencaan pembangunan di daerah Kabupaten Sidoarjo (RPJPD/RPJMD/RKPD) tidak memuat bagian dari perencanaan  sistem pelayanan air bersih. Hingga hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P), menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemda Sidoarjo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pelanggaran tersebut mengakibatkan Tidak adanya penjabaran program dan tidak dicantumkan rencana pendanaan dalam RPJMD, sehingga mengakibatkan RPJMD tidak dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SPAM jangka pendek di RKPD dan APBD;

Tidak hanya itu, dalam dokumen yang dikeluarkan oleh BPK-P pada Bulan Januari 2015 itu juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo bergerak tanpa "corporate plan". Kita bisa bayangkan, bagaimana bisa menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA-P) tanpa corporate plan ? Sehingga tidak heran ketika ada pengeluaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh Jajaran Pejabat PDAM Delta Tirta Kabupaten bukan termasuk bagian dari alokasi anggaran yang dicatat dalam dokumen perencanaan.

Menurut BPK-P bahwa dua periode (struktur direksi) berjalannya PDAM Delta Tirta tanpa dokumen corporate plan. Periode pertama, dokumen tersebut ada namun belum dapat disahkan oleh Kepala Daerah, dan yang kedua masih dalam proses. Untuk itu, dalam proses pembenahan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, semua pihak harusnya "lebih bisa obyektif" guna mencari solusi bersama. Artinya, perspektif yang dibangun harus bisa sejujur mungkin, tidak justru karena "keperpihakan politik" mengorbankan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kalau tidak, kita tunggu waktu kehancuran perusahaan daerah dengan total asset hingga setengah triliun ini. Dan hilangnya pendapatan daerah yang mencapai puluhan milyar.

Klaim pelanggaran hukum (pidana/administrasi) dan profesionalitas menjadi kunci pada obyek persoalan yang ada. Kita harus bisa mengurai satu persatu dengan obyektif. Artinya, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi dengan tidak mencari-cari kesalahan pihak lain yang (sebanarnya) menjadi korban dari sistem perencanaan yang sudah ada. Tentunya, regulasi yang ada juga bisa dijadikan media untuk mencari konsekuensi yang paling logis dalam penyelesaian kasus yang telah terjadi.