Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 21 Agustus 2014

KUA-PPAS APBD TA 2015 Belum didog, Anggota Dewan Baru Juga harus Ikut Tanggung Jawab

Abdul Rosyid, S.AP.
Devisi Riset dan Pemberdayaan
PUSAKA Sidoarjo
Manuk Gelathik Cucuk’e Biru, Mari Dilantik Ojok Podo Turu demikian guyonan yang seringkali kita dengar dalam sambutan para petinggi organisasi ketika melakukan kegiatan sacral “pelantikan pengurus”. Iwan Fals dalam kritiknya—kepada wakil rakyat—melalui lagu….”anda dipilih, bukan dilotre” ; sudah tidak bisa ditawar lagi, bahwa tugas dan amanah yang diemban oleh anggota DPRD tidak hanya kunjungan kerja dan rekreasi ke luar negeri, tetapi berfikir terhadap arah pembangunan dan nasib rakyat kedepan.

Hari ini, di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan prosesi pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019. Bukan semua baru, ada banyak anggota DPRD yang menjabat pada periode 2009-2014 dan terpilih kembali pada pemilu legislative kemarin, tanggal 9 bulan April 2014.

Pada periode sebelumnya (2009-2014) banyak hal yang harus dievaluasi. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap cukup besar, bahwa dengan periode baru kali ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan, misalkan menghapus/menolak dana jasmas dan selalu tertib dalam pembahasan anggaran (sebagai fungsi budgeting).

Yang paling kongkrit, dan sudah ada di depan mata adalah pembahasan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Semenetara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam draft yang disampaikan oleh tim anggaran (diketuai Sekretaris Daerah) banyak kelemahan. Antara lain terindikasi copy-paste, sebagaimana yang juga pernah dimuat dalam website pusaka sebelumnya, dan data-data yang disajikan masih perlu divalidasi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat serius yang harus dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dikukuhkan hari ini, 21 Agustus 2014.

Molornya waktu pengesahan draft KUA-PPAS juga menjadi problem tersendiri, karena sangatlah jelas bahwa Permendagri 13/2006, pasal 86, ayat 3 berbunyi “Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Sampai hari ini masih belum ada kepastian pembahasan, apalagi agenda pengesahan. Apakah mungkin, Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dapat digedog sebelum tanggal 31 Desember ?

Mudah-mudahan anggota DPRD yang baru dapat lebih amanah dan professional dalam membahas KUA-PPAS dan RAPBD TA 2015. Karena 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD (mengikuti periodesasi Kepala Daerah). Kalaupun tidak lebih baik, berarti kita semua akan menunggu waktu atas morat-maritnya arah pembangunan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang.


Yang terakhir, kami segenap tim redaksi pusaka-community.org mengucapkan selamat atas diolantiknya anggota DPRD periode 2014-2019. Semoga (akan) lebih amanah dan dapat menjalankan konstitusi yang sudah ditetapkan. Sekali lagi.. SELAMAT BEKERJA..!

Sabtu, 09 Agustus 2014

LEGAL VALIDITY RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGRAN 2015 KAB. SIDOARJO

Mekanisme proses anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk selanjutnya disingkat APBD membutuhkan waktu yang panjang, berdasarkan lampiran Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015, bahwa proses APBD dimulai dari perencanaan, pengajuan, pembahasan, pengesahan, dan terakhir pengundangan dan dalam teknis penyusunan APBD TA 2015 harus memperhatikan terkait, penetapan APBD harus tepat waktu, jika dilihat pada tabel 4 permendagri ini, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) harus selesai pada akhir bulan Mei 2014, Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS akhir bulan Juli 2014, Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD pada awal Agustus 2014 dan Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2014).
            Pemeritah Kab. Sidoarjo dalam proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2015, berdasarkan data dari tim Pusaka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan:
  1. Pada peretengahan bulan Juni 2014 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2015 oleh kepala daerah kepada DPRD;
  2. Pada rancangan KUA dan PPAS 2015  pada dasar hukum tidak mencantumkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah tahun2015 dan Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015; dan
  3. Pada akhir bulan Juli sampai Agustus minggu ke I tahun 2014 masih belum ada Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Pemerintahan Daerah kab. Sidoarjo in casu (eksekutif dan legislatif) sebagai pejabat Negara dan dalam menjalankan roda pemerintahan jika mengacau pada asas asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme  yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabiltas. Pemerintahan daerah merupakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, artinya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah harus mengacu pada asas peraturan yang lebih tinggi dan asas peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama dan segala tindakan pemerintahan hendaknya menurut hukum baik in appreance maupun  in reality.
              Proses rancangan KUA dan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 sampai bulan Juli akhir (Agustus awal) belum ada kesepakatan terkait Draft rancangan KUA dan PPAS tsb. Padahal dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015 memberikan batas paling akhir bulan Juli dan seharusnya awal bulan Agustus Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD. Melihat fakta tersebut Pemerintah Kab. Sidoarjo tidak menjalankan asas Profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara. Sedangkan pada isi (materi) dalam  rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 tim kajian pusaka masih melihat pada bab latar belakang yaitu dasar hukum tidak mencantumkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah tahun2015 dan Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015, dari fakta tersebut Pemerintah kab. Sidoarjo mengenyampingkan asas kepastian hukum.
            Jika, pada proses rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015   tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan menjadi acuan/dasar hukum dari pedoman penyusunan APBD tahun 2015 in casu (permendagri 37 dan permendagri 27 Th. 2014) tidak hilangkan dari dasar hukum proses pembuatan KUA & PPAS, maka yang menjadi pertanyan adalah, apakah Keputusan/hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kab. Sidoarjo in casu (Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD dan sampai nanti munculnya Peraturan Daerah) itu SAH secara hukum ?.
            Berpikir secara hukum (legal reasoning)  dengan menggunakan asas (lex posterior derogat legi priori) bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, sudah barang tentu rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 yang menjadi dasar hukumnya masih menggunakan Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang pedoman dan penyusunan anggaran tahun 2014, ini tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan kebijkan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan  APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  Pembentukan peraturan yang memperhatikan nilai yurdis mempunyai keabsahan secara yuridis (legal validity) (Jurnal Konstitusi Volume 1 No. 1 November 2012:MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2012, Hal. 95).
            Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD dan sampai nanti munculnya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2015 Kab. Sidoarjo, yang awalnya  proses rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 sudah tidak memperhatikan nilai yuridis, maka keabsahan dari  Surat Edaran kepala daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak mempunyai keabsahan secara yuridis (legal validity). jika pemerintah kab. Sidoarjo memaksakan perda APBD 2015, maka dari segi hukum tindakan demikian harus dianggap sebagai bersifat MELAWAN HUKUM.

Ditulis oleh:
Maulana Hasun SH
Devisi Hukum dan Pendampingan Masyarakat
Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi
           

Minggu, 27 Juli 2014

Kondisi Pendapatan Daerah 2013-2014 (Rencana Perubahan)

Sumber data: dokumen APBD dan Draft Rancangan Perubahan 2014
dioleh oleh : Tim tim data dan advokasi PUSAKA
Berikut kami membuat tabulasi dengan bentuk presentase terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2014*. Sengaja kami tidak menyebutkan angka-angka (nominal besaran) pada item pendapatan, karena angka yang dimaksud mengalami penurunan pada konteks nilai. Sedangkan kalaupun yang kita buat adalah presentase, maka kita akan dapat melihat sebesarapa besar kapasitas daerah di sektor keuangan..

Mohon tanggapan dan masukan sahabat/kawan semua berkaitan dengan kondisi data sebagaimana yang ada. tanggapan yang kami maksudkan adalah apabila sahabat/kawan semuanya (pembaca, red) mempunyai opini terhadap kondisi pendapatan daerah 2013-2014, atau informasi lain berkaitan dengan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. mohon dapat dikirim melalui alamat email: office@pusaka-community.org

Atas perhatian, kritik dan Partisipasinya, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Karena (akan) menjelang hari raya Idul Fitri; atas nama Keluarga Besar PUSAKA Kami Menyampaikan Mohon Maaf Lahir dan Batin.

* Kuning : Presentase diambil dari total Pendapatan Daerah / Merah : Presentase diambil dari total Jenis Pendapatan Daerah (warna Kuning)

Minggu, 20 Juli 2014

DPPKA TIDAK SERIUS, TARGET PENDAPATAN TIDAK (AKAN) OPTIMAL


Judul di atas tentunya (akan) membuat gemes Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Namun bagi kami, cacian dan hinaan dari stackholders merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kami bayar. Memang situasi di Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Kabupaten/kota yang lain. Di Sidoarjo image Organisasi Non Pemerintahan (ornop) sudah tidak seperti di era sebelumnya. Ornop dianggap sebagai perusak tatanan social politik; karena aktifitas yang dilakukan (selalu) tidak mempunyai out put yang kongkrit. Untuk itu, kami (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi) bertekad untuk membangun image ornop tersebut sebagaimana mestinya.

Pada momentum ramadlan ini, tim PUSAKA selain melakukan kajian terhadap draft KUA-PPAS TA 2015, juga mengkaji secara mendalam rencana perubahan anggaran tahun 2014yang dibahas oleh badan anggaran dan tim anggaran di gedung DPRD. Dalam proses kajian yang dilakukan banyak menemukan keganjilan dalam draft Nota Keuangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dibuat oleh eksekutif. Namun metode analisa yang dibuat oleh tim PUSAKA antara Nota Perubahan APBD TA 2014 dengan draft KUA-PPAS TA 2015 ada perbedaan. Yang membedakan adalah catatan kritis yang dibuat pada nota keuangan P APBD TA 2014 berbasis pada program dinas/SKPD yang ada.

Pada kesempatan ini, kami akan sekilas mengurai program/kegiatan dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA). Pertanyaanya, kenapa sebagai awal kita pilih DPPKA ? karena dinas tersebut merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah; artinya dapat dibilang bahwa dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah DPPKA.

Berikut kami sajikan prosentase pendapatan daerah pada APBD TA 2014; prosentase diambil dari jenis pendapatan yang ada sebagaimana struktur APBD (PP 58/2005)

No
Uraian
Target
Perubahan APBD
Selisih
2014





1.1
Pendaptan Asli Daerah
100.00%
100.00%

1.1.1
Pajak Daerah
59.40%
60.56%
1.16%
1.1.2
Retribusi Daerah
9.91%
9.34%
-0.57%
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2.92%
2.58%
-0.35%
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
27.77%
27.53%
-0.25%
1.2
Dana Perimbangan
100.00%
100.00%

1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
10.03%
10.39%
0.36%
1.2.2
Dana Alokasi Umum
84.44%
84.10%
-0.34%
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
5.53%
5.50%
-0.02%
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
100.00%
100.86%

1.3.1
Pendapatan Hibah
0.00%
0.86%
0.86%
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya
84.80%
42.76%
-42.04%
1.3.3
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
0.00%
51.13%
51.13%
1.3.4
Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
15.20%
6.11%
-9.09%
 Sumber data: Nota Kuangan P APBD TA 2014

Diolah oleh Tim data dan Advokasi Anggaran Daerah PUSAKA

Dalam nota keuangan P APBD TA 2014 disebutkan bahwa ada permasalahan utama pada pendapatan asli daerah yang harus diantipasi, antara lain
1.      Manajemen informasi system potensi daerah belum optimal
2.      Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal
3.      Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya
4.      Minimnya kemampuan dan pengetahuan kualias SDM
5.      Masih dijumpai korupsi, kolusi dan nepotisme
6.      Belum optimalnya sanksi tegas bagi yang melakukan tindak penyelewengan bidang pajak.
Hasil kajian yang dilakukan oleh PUSAKA bahwa dalam program/kegiatan yang dilakukan/usulkan tidak dapat membuktikan bahwa permasalah utama pendapatan sebagaimana yang disebutkan diatas akan dicari jalan keluar oleh DPPKA; artinya bahwa catatan problem tersebut tidak ditindaklanjuti dengan program/kegiatan sebagai langkah kongkrit. Contoh dalam program yang dicatat oleh DPPKA adan program yang berbunyi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Namun dari bentuk kegiatan yang direncanakan tidak ada yang menyebutkan bahwa di tahun 2014 akan dioptimalkannya manajemen informasi system potensi daerah.

Kedua, disana (program yang tercatat dalam Nota Keuangan P APBD TA 2014) disebutkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah, dengan sasaran kegiatan tercapainya pendapatan daerah, dengan nominal anggaran sebesar Rp 814.115.650. Sudah dicacata sendiri bahwa instensifikasi dan eksetensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal, tapi dalam momentum perubahan anggaran tidak diusulkan penambahan anggaran, pad nota tersebut masih tercatat 0% usulan.

Ketiga, pada item ketiga persoalan utama pendapatan asli daerah; Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya. Mestinya, DPPKA mencari jalan keluar bagaiman persoalan tersebut dapat teratasi. Tentunya dengan bentuk kegiatan yang kongkrit. Lagi-lagi, dalam rencana kegiatan yang dibuat oleh DPPKA tidak menyebutkan program apapun terkait dengan persoalan sebagaimana yang dimaksud.

Selanjutnya, kami berharap masukan dari semua pembaca berkaitan dengan sekilas hasil kajian kami tentang perencanaan anggaran daerah. Partisipasi para pembaca sangat kami tunggu. Kami mengakuhi berbagai keterbatasan (data dan kemampuan analisa) yang ada pada komunitas kami.