Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 23 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO BELUM OPTIMAL KAWAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slamet Hermansyah, SH
Koordinator Bidang Hukum dan Perencanaan Pembangunan
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam website resmi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Bappeda mempunyai Misi: “Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

Perencanaan merupakan instrument pembangunan; dan dapat diberikan tafsir bahwa pelaksanaan pembangunan tergantung pada proses dan dokumen perencanaan yang dibuat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa profesionalisme Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam mengawal proses dan menyusun dokumen perencanaan cenderung asal-asalan. Misalkan, draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2015. Dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi, dari draft yang telah dibuat terbukti copy paste (sebagaimana tulisan yang pernah diuploud pada website PUSAKA beberapa minggu yang lalu).

Meskipun masih belum disepakati antara pihak eksekutif dan legislative, rancangan KUA dan PPAS untuk menjadi KUA dan PPAS APBD TA 2015 dapat kita nilai bahwa dalam proses penyusunan rancangan tersebut pihak Bappeda (bagian dari tim penyusun) tidak serius. Disisi lain, Kalau kemudian kita lihat dari alokasi anggaran untuk menyusun draft rancangan KUA dan PPAS tersebut sangatlah besar (lebih dari 900 Juta Rupiah).

Kedua, banyak pelaksanaan pembangunan yang masih belum optimal dan dapat dikatakan “gagal” karena ketidakseriusan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan penelitian terhadap program tertentu. Sebut saja tentang kawasan agropolitan di Sidoarjo. Penentuan kawasan agropilitan di Sidoarjo kiranya perlu dievaluasi, karena selain program/kegiataannya belum dapat efektif, banyak wilayah lain (kecamatan) yang mempunyai potensi cukup besar di bidang pertanian dan sumberdaya alam.

Hal yang paling penting lagi adalah mempersiapkan sumberdaya dalam mengawal implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Di tahun 2015 pemerintah pusat akan memberikan alokasi anggaran untuk desa sebesar 1 M hingga 1,4 M. Hasil pengamatan dan interview yang dilakukan oleh tim PUSAKA kepada beberapa pihak, bahwa Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bappeda dan SKPD (terkait) sudah melakukan sosialisasi tentang agenda hal tersebut (implementasi UU 6/2014). Kalaupun kita boleh jujur, bahwa sumberdaya yang ada di pemerintahan desa sangatlah terbatas untuk “mampu mengelola dana sebesar itu”. Indikasinya adalah, masih banyak pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal panduhan teknis penyusunan RPJMDes sudah ada sejak tahun 2007 (Permendagri 66/2007).

Hingga hari ini, di lingkungan Bappeda masih belum ada indikasi berjalannya program/kegiatan sebagai trobosan untuk membangun sebuah system perencanaan yang efektif dan massif (dari desa hingga Kabupaten). Masih banyak fakta lain yang dapat menjelaskan “ketidakseriusan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. 

Senin, 22 September 2014

PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI SIDOARJO BELUM TEPAT SASARAN

Judul yang dimaksud merupakan garis besar dari beberapa perjalanan ketika mendengar keluhan dari para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. selama ini program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM sangat tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Karena Masih banyak pelaku usaha kecil (UMKM) yang tidak berwawasan sehingga mereka sulit untuk berkembang.

Seperti yang katakan oleh Arif Ahmed, salah satu pengrajin kursi (memanfaatkan kaleng bekas) dari Kecamatan Krian. Dia mengatakan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo perlu mempunyai wawasan tentang pasar internasional, karena selain agar produk mereka bisa besaing di pasar internasional, sebentar lagi kita (masyarakat Sidoarjo) akan menghadapi tantangan besar di tahun 2015, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dia berpendapat bahwa pelaku usaha kecil dan pengrajin di Sidoarjo perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, tidak lain adalah untuk mempertahankan eksistensinya di dunia usaha serta untuk pengembangan usahanya ke depan. Kalaupun tidak, maka jangan diharap lagi para pelaku usaha kecil di Sidoarjo akan bisa berproduksi di kemudian hari.

Menurut Ahmed (panggilan akrab Arif Ahmed), Program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DInas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak cukup efektif, karena masih jauh dari kebutuhan para pengusaha kecil. Contoh, bantuan modal usaha berbentuk kredit lunak. Pada dasarnya, bagi para pelaku usaha kecil, modal merupakan problem yang kesekian. Ada problem mendasar yang sampai hari ini belum dapat dijawab oleh pemerintah, yakni pemasan. Sebenarnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak ide dan sangat kreatif. Namun mereka ragu untuk memilih dunia usaha sebagai alat produksi mereka, tidak lain yang mereka takutkan adalah “kalau sudah berproduksi akan dijual kemana”.

Yang terpenting juga adalah teknologi berproduksi. Para pelaku usaha membutuhkan teknologi yang efektif dan efisien dalam berproduksi. Karena masih banyak pelaku usaha kecil yang miskin infromasi—berkaitan dengan teknologi--karena keterbatasan akses. Bukan berarti para pelaku usaha tidak butuh modal. Tiga hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan hal yang paling pokok untuk mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Masih menurut Ahmed, dia mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak dapat menyebutkan validitas dana UMKM di Kabupaten Sidoarjo. “Mana bisa melakukan pembinaan secara optimal, wong data saja tidak punya” ujarnya. Untuk itu, dia berharap pada tahun 2015, Kepala Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM dalam merumuskan program dan kegiatan pembinaan terhadap UMKM yang bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil; dalam artian bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil. Karena selain besarnya potensi UMKM di Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melakukan antisipasi dalam menghadapi MEA di tahun 2015 untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo secara umum

Minggu, 07 September 2014

2015, PEMDA SIDOARJO HARUS SERIUS DAMPINGI UMKM DAN PETANI

Zen Haq, S.Kom
Anggota Devisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat
PUSAKA SIDOARJO
Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Aggaran 2015 masih belum dibahas tuntas oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, meskipun peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus tuntuas pada minggu pertama bulan Juli (Permendagri 13/2006, pasal 86, ayat 3). Kita berharap Tim Anggaran (eksekutif) dan Badan Anggaran (Legislatif) serius melakukan pembahasan tersebut, khususnya peruntukan anggaran untuk masyarakat Sidoarjo.

Bagian dari harapan yang dimaksud adalah ada program/kegiatan yang bersifat khusus untuk mendampingi para pelaku usaha kecil menengah (produksi skala kecial dan industri pengolahan), seperti UMKM dan Pertanian. Karena Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari daerah yang masuk wilayah agropolitan (didukung melalui surat Gubernur Jawa Timur No. 520/1395/202.2/2013, tertanggal 21 Maret 2013)

Pada dokumen hasil laporan evaluasi pengembangan kawasan agropilitan jawa timur oleh Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa produk unggulan yang ada “kedelai, Padi, Jagung dan Ternak Sapi” yang ada di Kecamatan Krian. Disisi lain kalaupun kita lihat dari realitas di Masyarakat, masih banyak potensi yang perlu dikembangkan (dengan bantuan pemerintah), seperti pengrajin sepatu, pengelolaan hasil tambak, dan produktifitas oleh petani sayur di Kecamatan Candid dan Tulangan

Kita semua tahu, bahwa Tahun 2015 kita akan menghadapi pasar tunggal yang berbasis produksi, yakni era masyarakat ekonomi ASEAN. Kita akan dipaksa untuk melakukan kompetisi--secara ekonomi--dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan enam Negara mitra ASEAN, yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Era tersebut tidak dapat kita anggap enteng, sehingga perlu ada kesiapan-kesiapan yang sistematis dalam menghadapi tantangan tersebut..

Selain 10 negara yang akan berkompetisi—secara ekonomi—pada tahun 2015, ada enam Negara yang juga akan mempunyai kesempatan yang sama, yang menjadi mitra ASEAN, yakni, Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, India, Australia. Ada enam komponen ekonomi yang akan menjadi obyek dari dampak pasar ekonomi tunggal (ASEAN dan 6 Negara Mitra), yakni hasil produksi (barang), jasa, modal, investasi dan tenaga kerja terdidik. Konsep ini dimaksudkan agar dapat membangun kawasan ekonomi di ASEAN dan enam Negara Mitra yang terintegrasi dan dapat mempunyai daya saing global.


Di Sidoarjo kita sering mendengar istilah “kota UMKM”. Kita semua juga tahu bahwa di wilayah timur Kabupaten Sidoarjo banyak petani tambak yang terus berproduksi untuk melakukan budidaya bandeng dan udang, serta di Kecamatan Tanggulangin dengan agroindustrinya (mengelola hasil petani tambak) juga terus berkembang. Semuanya itu akan dipertaruhkan pada tahun 2015; apakah kita dapat bersaing dengan para competitor (pengusaha) dari negeri tetangga ? disini peran Pemerintah Sidoarjo menjadi penting, dalam rangka “serius” untuk melindungi dan mendorong potensi tersebut guna dapat bersaing di pasar luar negeri. Kalaupun tidak, mereka (pelaku UMKM dan Petani) akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang dibawa orang asing masuk ke daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kamis, 21 Agustus 2014

KUA-PPAS APBD TA 2015 Belum didog, Anggota Dewan Baru Juga harus Ikut Tanggung Jawab

Abdul Rosyid, S.AP.
Devisi Riset dan Pemberdayaan
PUSAKA Sidoarjo
Manuk Gelathik Cucuk’e Biru, Mari Dilantik Ojok Podo Turu demikian guyonan yang seringkali kita dengar dalam sambutan para petinggi organisasi ketika melakukan kegiatan sacral “pelantikan pengurus”. Iwan Fals dalam kritiknya—kepada wakil rakyat—melalui lagu….”anda dipilih, bukan dilotre” ; sudah tidak bisa ditawar lagi, bahwa tugas dan amanah yang diemban oleh anggota DPRD tidak hanya kunjungan kerja dan rekreasi ke luar negeri, tetapi berfikir terhadap arah pembangunan dan nasib rakyat kedepan.

Hari ini, di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan prosesi pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019. Bukan semua baru, ada banyak anggota DPRD yang menjabat pada periode 2009-2014 dan terpilih kembali pada pemilu legislative kemarin, tanggal 9 bulan April 2014.

Pada periode sebelumnya (2009-2014) banyak hal yang harus dievaluasi. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap cukup besar, bahwa dengan periode baru kali ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan, misalkan menghapus/menolak dana jasmas dan selalu tertib dalam pembahasan anggaran (sebagai fungsi budgeting).

Yang paling kongkrit, dan sudah ada di depan mata adalah pembahasan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Semenetara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam draft yang disampaikan oleh tim anggaran (diketuai Sekretaris Daerah) banyak kelemahan. Antara lain terindikasi copy-paste, sebagaimana yang juga pernah dimuat dalam website pusaka sebelumnya, dan data-data yang disajikan masih perlu divalidasi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat serius yang harus dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dikukuhkan hari ini, 21 Agustus 2014.

Molornya waktu pengesahan draft KUA-PPAS juga menjadi problem tersendiri, karena sangatlah jelas bahwa Permendagri 13/2006, pasal 86, ayat 3 berbunyi “Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Sampai hari ini masih belum ada kepastian pembahasan, apalagi agenda pengesahan. Apakah mungkin, Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dapat digedog sebelum tanggal 31 Desember ?

Mudah-mudahan anggota DPRD yang baru dapat lebih amanah dan professional dalam membahas KUA-PPAS dan RAPBD TA 2015. Karena 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD (mengikuti periodesasi Kepala Daerah). Kalaupun tidak lebih baik, berarti kita semua akan menunggu waktu atas morat-maritnya arah pembangunan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang.


Yang terakhir, kami segenap tim redaksi pusaka-community.org mengucapkan selamat atas diolantiknya anggota DPRD periode 2014-2019. Semoga (akan) lebih amanah dan dapat menjalankan konstitusi yang sudah ditetapkan. Sekali lagi.. SELAMAT BEKERJA..!