Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 30 Mei 2017

PD ANEKA USAHA TERINDIKASI KORUPSI, DPRD TERLIBAT KONSPIRASI

Sebagiaman yang telah diberitakan banyak media massa beberapa minggu yang lalu, bahwa tanggal 20 April 2017 Tim Kejari Sidoarjo telah melakukan pemeriksaan (ditempat) kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU); setelah Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Sunarto, meningkatkan status skandal Kasus Korupsi di tubuh PD AU dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena menurut Tim Kejaksaan Negeri Sidoarjo "ada dugaan kebocoran dana milyaran rupiah mulai tahun 2010-2016 pada PD AU"
Disisi lain, pada setiap tahun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). Semua alokasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam setiap tahun dibahas secara ditail, antara lain realisasi pendapatan di sektor Gas Bumi oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU). Sehingga Banggar DPRD Sidoarjo “tidak mungkin tidak” mempunyai dokumen hasil pengelolaan PD AU setiap tahunnya, karena DPRD mempunyai hak untuk memperoleh hasil audit yang telah dilakukan setiap tahun oleh pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 27, ayat 1 dan ayat 2.
Dari hasil kajian dan investigasi yang dilakukan oleh PUSAKA, bahwa di tahun 2013 dalam LKPJ Bupati tidak ditemukan nilai setoran dari hasil penjualan Gas Bumi oleh PD AU. Dan dalam dokumen tersebut hanya menyebutkan pendapatan (keuntungan) dari unit usaha Delta Grafika (salah satu unit usaha yang ada dibawah naungan PD AU). Melihat dari beberapa fakta dokumen tersebut, tentunya kita dapat menilai bahwa indikasi raibnya uang rakyat pada PD AU bukan tidak mungkin merupakan hasil dari Konspirasi oknum pimpinan DPRD (banggar) dengan oknum pejabat PD AU dan SKPD Terkait.
Indikasi terlibatnya beberapa oknum birokrasi dan anggota DPRD mulai terkuak pada beberapa hari yang lalu, misalkan mulai diperiksanya Kepala Bagian Hukum Pemda Sidoarjo, Dr. HERI SOESANTO,SH,MH, yang diduga menerima aliran dana dari PD AU sebesar jutaan rupiah. Dan pada tanggal 27 Mei 2017 tim Kejaksaan Negeri Sidoarjo memeriksa Joko Sartono (Sekda Sidoarjo) yang diduga mengetahui banyak saol kondisi keuangan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Asset (DPPKA).
Untuk itu, kami berharap pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap skandal korupsi PD AU juga melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD yang terlibat dalam Banggar, agar persoalan tersebut bisa terungkap secara optimal; kemana dan dimakan siapa saja uang rakyat tersebut..? 

Jumat, 07 Oktober 2016

Banggar DPRD Sidoarjo Terlibat Konspirasi Korupsi 14 Milyar di DP3

Informasi dari berbagai media massa beberapa hari yang lalu, ada sebagian pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP 3) Kabupaten Sidoarjo dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, karena diduga ada penyalahgunaan wewenang atas Alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang sudah ditentukan, pada tahun anggaran 2015 hingga merugikan keuangan negara.

Kalaupun kita cermati dari berbagai dokumen yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa banyak catatan pada alokasi proyek kegiatan tersebut, sehingga pihak penegak hukum diharap agar dapat mengusut tuntas dan mengurai akar persoalan dari mana dan siapa saja yang terlibat pada perampokan uang negara tersebut. Walhasil, nanti saat hakim memberikan keputusan hukum bisa benar-benar tepat sasaran.

Dari dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P) Tahun 2016,  menilai bahwa ada alokasi belanja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp14.382.420.100,00 tidak tepat sasaran. Besaran rupiah tersebut disepakati untuk alokasi belanja modal pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT), dan sumber air.  Dari 79 paket pekerjaan, ada 10 paket pekerjaan yang bermasalah, karena dibangun pada asset milik desa. Berikut  titik lokasi paket proyeknya :

1. Pembangunan JUT Ds. Rejeni Kec. Krembung (Rp. 189.290.000,00)
2. Pembangunan  JUT Ds. Klantingsari Kec. Tarik (Rp. 167.790.00,00)
3. Pembangunan JUT Ds. Margobener Kec. Tarik (Rp. 189.364.000,00)
4. Pembangunan JITUT Ds. Mliriprowo Kec. Tarik (Rp.174.360.000,00)
5. Pembangunan JITUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp. 190.949.000,00)
6. Pembangunan JITUT Ds. Kedinding Kec. Tarik (Rp.174.200.000,00)
7. Pembangunan JUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp.189.270.000,00)
8. Pembangunan JITUT Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo (Rp.174.390.000,00)
9.  Pembangunan JITUT Ds. Ploso Kec. Wonoayu (Rp.189.000.000,00)
10. Pembangunan JUT Ds. Lambangan Kec. Wonoayu (Rp.189.360.000,00)

Pada dokumen BPK P menyebutkan bahwa alokasi belanja modal oleh DP3 "tidak tepat" atau "salah penganggaran".  Sehingga merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo agar kedepan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dapat lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja pembangunan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari hasil audit tersebut dapat kita ketahui bahwa akar persoalan kasus tersebut adalah proses perencanaan "yang keliru".

Keterangan yang didapat dari salah satu pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, bahwa alokasi tersebut antara lain hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), selanjutnya disetor ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disahkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah / Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Peraturan Daerah.

Pertanyaannya adalah, apa yang dibahas anggota Banggar saat pembahasan hasil Musrenbang ? Alokasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan "yang keliru" sampai bisa lolos masuk ke dokumen APBD dan disahkan ? Hal tersebut layak diduga, bahwa ada sebuah kesengajaan atas alokasi belanja tersebut, sehingga begitu mudahnya lolos pada pembahasan oleh Banggar. Untuk itu, diharap kepada penegak hukum, pada proses selanjutanya tidak hanya memeriksa pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, tetapi juga memeriksa anggota Banggar sebagai pertanggungjawaban mereka mengesahkan hasil Musrenbang.

Rabu, 07 September 2016

BELANJA MD INKONSTITUSIONAL DAN SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH ILEGAL

=>> MOBIL DINAS

Rabu, 7 September 2016 telah dilakukan sidang paripurna kedua, pandangan umum fraksi terhadap draft Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Perlu kita ketahui bersama, dari sekian perwakilan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, tidak terdengar kritik mereka terhadap rencana pengadaan mobil dinas. Disisi lain, melalui berbagai media dan forum diskusi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, secara terang-terangan justru menyatakan "akan mengesahkan alokasi belanja mobil dinas untuk anggota DPRD dan Kepala Desa".

Satu tahap sudah dilaksanakan, bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Sidoarjo sukses mengesahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Tahun 2016; akan memberikan alokasi belanja mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sinyal disetujuhinya alokasi anggaran untuk mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa pada APBD Perubahan 2016 merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Karena di Sidoarjo masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditambah alokasi belanjanya, misalkan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan).

Pelayanan kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh negera dalam pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Terbukti, ruang pelayanan di rumah sakit daerah (RSD) Sidoarjo masih sering melebihi kapasitas, sehingga banyak masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian saat berobat. Harusnya Banggar dapat mendiskusikan hal tersebut dengan eksekutif guna terwujudnya program dan kegiatan guna efektifitas pelayanan kesehatan.

Kedua, fasilitas pendidikan yang masih butuh banyak perhatian. Banyak gedung sekolah (negeri/wasta) yang sangat memprihatinkan kondisinya. Peningkatan kualitas dan tunjangan untuk guru (negeri/swasta) juga perlu lebih diperhatikan dengan memberikan tambahan alokasi belanja dari APBD. TPQ dan Pondok Pesantren harusnya juga diberikan alokasi anggaran lebih dengan mengadakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor non formal. 

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Banyak program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan dana sharing dari Pemda Sidoarjo. Seperti PNPM Mandiri (Pemerintah Pusat) dan Jalin Matra (Pemprov. Jatim). Hingga hari ini, program tersebut belum dapat berjalan efektif karena kurangnya pengawalan dari Pemda. Sidoarjo.

=>> SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH 2015 ILEGAL

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo. Retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2012 tentang PengelolaanSampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tanggal 10 Februari 2012.

Pada Tahun 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menganggarkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp 2.143.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.363.467.000,00 atau 63,62%. Adapun Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan menjadi tiga jenis pelayanan retribusi, antara lain retribusi pelayanan persampahan/kebersihan niaga, perumahan dan PK5.

Sistem pemungutan yang dilakukan pada tahun 2015 dengan sistem pemungutan retribusi yang dibagi pada dua instansi, antara lain DKP dan PDAM Delta Tirta. Untuk pelayanan persampahan/kebersihan niaga dan PK5 dilakukan oleh DKP, sedangkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pemukiman dikerjasamakan dengan PDAM DeltaTirta.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk kelompok perumahan DKP bekerjasama dengan PDAM Delta Tirta sejak tahun 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 188/517/404.3.14/2012 tanggal 2 Agustus 2012. Pasal 1 ayat (1) perjanjian tersebut disebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

Perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan terakhir diperpanjang dengan perjanjian Nomor 188/382/404.3.14/2014 tanggal 4 Agustus 2014, sehingga berakhir pada 1 Agustus 2015 untuk selanjutnya mulai 2 Agustus 2015 s.d. hingga tanggal 30 Mei 2015 belum ada pembaruan surat perjanjian.

Pada konteks ini, Kepala DKP dengan Nomor 188/026/404.3.14/205 tanggal 28 September 2015 menyebutkan bahwa surat perjanjian yang baru masih dalam proses untuk ditandatangani Bupati Sidoarjo. Namun penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM dan penyetoran hasilnya ke Kas Daerah tetap dilakukan. Apa ini tidak dinyatakan ILEGAL ? Karena kebijakan tersebut tidak diiringi dengan proses administrasi yang benar.

Retribusi persampahan merupakan bagian persoalan yang masuk kategori kecil, banyak persoalan lain yang juga harus dibahas oleh Banggar DPRD Kab. Sidoarjo pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016.  Meskipun kecil, bukan berarti "boleh tidak dibahas" karena bisa berdampak pada hilangnya potensi pendapatan hingga merugikan keuangan negara. (Vai dan Berbagai Sumber)


Rabu, 24 Agustus 2016

APBD SIDOARJO HANCUR, KARENA SAAT BUAT PERENCANAAN "NGAWOR"

Beberapa media masa harian di Sidoarjo, hari ini, Rabu 24 Agustus 2016, memuat berita tentang kondisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun 2016 sudah didog oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara lain menyetujuhi belanja Mobil Dinas DPRD sebesar Rp 1,3 Milyar dan Mobil Desa sebesar Rp 69 Milyar.

Sebagaimana yang telah diberitakan banyak media masa harian, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaen Sidoarjo tahun 2016 mengalami pengurangan alias defisit. Dia menjelaskan, bahwa perlu dilakukan penghitungan ulang pada item belanja, sehingga terjadi stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Sulaksono, mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengurangi program/kegiatan prioritasnya, karena stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo tidak seperti tahun sebelumnya. Banyak rencana kegiatan yang akan direalisasi pada alokasi anggaran di tahun 2016 (perubahan), antara lain perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Jabon senilai 30 Milyar.

Menurut Fatihul Faizun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA), bahwa polemik itu merupakan bagian dari bukti bahwa Bappeda dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo kurang teliti dan cenderung "ngawor" dalam membahas Rancangan APBD Perubahan. Dia berpendapat bahwa alur rumusan APBD sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Dan posisi DPRD itu sudah jelas, yakni sebagai fungsi kontrol, anggaran dan legislasi.

Pada konteks ini, fungsi anggaran bisa dijalankan secara optimal. Artinya, Banggar DPRD Sidoarjo tidak perlu repot menanggapi rancangan alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun 2016, disaat ada polemik tentang keuangan daerah, yang dilakukan harusnya Banggar DPRD Sidoarjo membuka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); apakah rancangan alokasi anggaran yang disampaikan oleh eksekutif sudah singkron dengan issue strategis dan prioritas pembangunan. "Kalau tidak singkron, ya harus dicoret", tuturnya.

Pada Konteks perencanaan, Abdul Rosyid, S.Sos, Devisi Kajian Perencanaan dan Anggaran Daerah berpendapat, bahwa selama ini fungsi kontrol DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak berfungsi dan mandul. Terbukti, dalam dokumen audit Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK P) Jawa Timur, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki coorporate pland sejak 2008. Dan menurut BPK P, Dalam proses penyusunan rencana pengembangan air bersih perpipaan tidak melibatkan pejabat PDAM. Kemana DPRD selama ini ? Walhasil, PDAM hancur dan jadi korban.

Penyusunan dokumen perencanaan "ngawor", DPRD tidak dapat menjalankan fungsi kontrol dan anggaran, sehingga harapan besar kita semua kepada pemangku kebijakan atas  sumberdaya (pendapatan), tidak akan dapat terjamin bisa dimanage dengan baik. Padahal kita semua tahu, masih banyak problem sosial (pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pelayanan dasar yang lain) di tengah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang masih butuh perhatian lebih, dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk menanganinya.

Menjadi semakin prihatin kemudian, disaat kita tahu atas problem sosial dan ketimpangan yang ada, para pejabat kita justru berpolemik soal mobil dinas yang menghabiskan dana daerah tidak sedikit. Kenapa tidak justru berinovasi untuk membuat program penanganan problem sosial ? Kenapa dana daerah yang dipungut dari pajak rakyat tidak dikembalikan untuk anak rakyat yang lagi membutuhkan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan mereka ?

Menjadi kewajiban kita bersama UNTUK MENGGUGAT PENETAPAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH TAHUN 2016, disaat para pemangku kebijakan MASIH BELUM BISA BIJAK dalam membuat sebuah keputusan untuk RAKYAT SIDOARJO.