Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 03 September 2015

PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA BELUM BERJALAN OPTIMAL

Melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPUD, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 14 yang berbunyi: KPUD Kabupaten/Kota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.

Sebagaimana yang telah menjadi mandat undang-undang bahwa pelaksanaan Pilkada ditetapkan (tahun 2015)  tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di seluruh Indonesia. Antara lain di Kabupaten Sidoarjo. Tahapan demi tahapan sudah mulai dilaksanakan, hingga 2 September 2015 (Rabu kemarin, red) KPUD menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih yang bersifat sementara (DPS).

Sekilas kalaupun kita cermati satu persatu tahapan (persiapan dan penyelenggaraan)  yang telah dilakukan oleh KPUD, dapat kita nilai masih belum berjalan secara optimal. Dalam UU 08/2015 dijelaskan bahwa kegiatan persiapan yang harus dilakukan oleh KPUD antara lain adalah membuat perencanaan kegiatan dan anggaran. Pertama, sebagaimana yang telah kita tulis pada edisi sebelumnya, bahwa proses cetak alat peraga kampanye (APK)  tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Artinya bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sehingga berdampak pada pelaksaaan kampanye oleh pasangan calon (paslon).

Kedua, tahapan penetapan paslon oleh KPUD tidak sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang pedaftran dan proses administrasi paslon. Dalam pasal 61, ayat 2 disebutkan bahwa "KPUD harus menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap berkas paslon, apabila dinilai ada yang ganjil". Persoalannya adalah dalam proses penelitihan dokumen bakal paslon menjadi paslon (resmi), masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberi masukan kepada KPUD; Bagaimana untuk memberikan masukan, masyarakat tidak ada yang mengetahui isi dokumen paslon. Karena tidak pernah diumumkan (dibuka) ke publik oleh KPUD.

Ketiga, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU bahwa masa kampanye paslon dimulai tanggal 27 Agustus - 5 Desember 2015. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim PUSAKA, hingga kemarin (Kamis, 3 September 2015)  masih belum ada jadwal kampanye untuk masing-masing paslon. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak negatif terhadap agenda masing-masing paslon; bertabrakan di lapangan dan akan terjadi konflik antar pendukung paslon.
Masih banyak lagi, berbagai tahapan yang telah dilakukan dan tidak berjalan optimal, bahkan terindikasi kuat melanggar hukum.

Selasa, 01 September 2015

PENYELENGGARA HARUS BERANI TEGAS TERHADAP PASLON YANG "TIDAK TERTIB"

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 765 pasangan calon kepala daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang akan berlaga di 257 wilayah se-Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 17 daerah di provinsi Jawa Timur akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 desember 2015. Ada 44 pasangan calon kepala daerah akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan daerah di 14 kabupaten dan 3 kota. Di Kabupaten Sidoarjo pada pengundian nomor urut pilkada Sidoarjo (25/8) oleh KPUD diputuskan Nomer urut (1). Hadi Sutjipto-A.Kholik. (2). Utsman Ihsan-Ida Astuti. (3). Saiful Ilah-Nur Ahmad S. (4). Warih Andono-Imam Sugiri.

Memasuki jadwal kampanye mulai 27 Agustus-5 Desember 2015 akan dimanfaatkan oleh semua pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan janji-janji politik dalam pilkada, dan memanfaatkan momen acara 17-an dengan rangkaian acara jalan sehat. Akan tetapi yang menjadi problem adalah belum adanya surat keterangan cuti dari dua pasangan calon bupati tersebut.

Penyelenggara Pilkada (KPUD/PANWASLU) Sidoarjo harus mengawasi secara ketat semua paslon, khususnya paslon yang mempunyai potensi untuk menyalahgunakan fasilitas pemerintahan dalam pelaksanaan kampanye. Misalkan, mengelola dana hibah untuk kepentingan politik, melakukan mobilisasi birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk terlibat dukung -mendukung, dan menggunakan fasilitas negara, semisal mobil dinas, rumah dinas, guna kepentingan kampanye. Hal tersebut dijelaskan dalam PKPU No. 07 tahun 2015 Bab VII pasal 61 tentang Kampanye.

Sebagaimana yang diberitakan oleh salah satu media massa, pada saat pendaftaran salah satu paslon,  ada oknum anggota DPRD aktif menggunakan fasilitas mobil dinas. Untuk itu, kita semua berharap bahwa dalam pelaksanaan kampanye oleh paslon yang sudah ditetapkan oleh KPUD kedepan dapat lebih tertib; dengan tidak melanggar peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye. Kalaupun ada paslon yang "mokong" kiranya Penyelenggara--khususnya KPUD--tidak perlu "sungkan" untuk memberikan sanksi, meskipun hingga harus ada yang DICORET sebagai paslon dalam proses Pilkada ini.

Senin, 31 Agustus 2015

Panwaslu Kurang Cermat Awasi Pengadaan APK

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM, bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten-Kota mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya (Pasal 6, Ayat 3). Namun, Kalau kita amati dari proses tahapan yang dilakukan oleh KPUD dapat kita nilai bahwa fungsi pengawasan oleh panwaslu belum optimal, terbukti "proses pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian masih carut -marut".

Tanggal 27-28 Agustus 2015 hampir semua media massa menulis berita tentang "lambatnya pengadaan alat peraga kampanye (APK) oleh KPUD". Dengan alasan bahwa pasangan calon (paslon)  baru menyampaikan design gambar, sehingga masih butuh waktu untuk melakukan cetak APK paslon.

Disisi lain, kalaupun kita kaji dari dokumen pengadaan yang ada di dokumen rencana umum pengadaan (RUP)  bahwa nilai pengadaan APK senilaiRp. 1.280.500.000 dengan metode lelang umum. Dalam RUP tersebut dicatat bahwa proses lelang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015 hingga 25 Juli 2015 dan pelaksanaan kegiatan tercatat 27 Juli 2015 hingga 25 Agustus 2015.

Pada tahapan yang dijadwal oleh KPUD bahwa penetapan paslon pada tanggal 24 Agustus 2015. Sedangkan batas  pelaksanaan kegiatan pengadaan tanggal 25 Agustus 2015. Disisi lain, statmen Ketua KPUD pada media massa tertanggal 28 Agustus 2015 mengatakan bahwa APK masih proses cetak. Artinya bahwa pelakasanaan kegiatan pengadaan APK oleh penyedia (pihak ketiga pemenang lelang)  tidak sesuai jadwal. Pertanyaannya, kemana Panwaslu?  Bagaimana Panwaslu melakukan pengawasan dalam proses pengadaan logistik Pemilu?

Seharusnya dalam proses perencanaan yang dibuat oleh KPUD berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa juga mempertimbangkan jadwal tahapan, agar pelaksanaan tahapan bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Sehingga pada konteks ini, dari paslon tidak ada yang merasa terdiskriminasi oleh tahapan yang dilakukan oleh KPUD. Dan kiranya dalam melaksanakan tugas pengawasan, panwaslu dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Tidak lain, adalah "mandat konstitusi" guna mengawal proses pemilu yang bersih dan dapat legitimasi dari masyarakat Sidoarjo.

Selasa, 25 Agustus 2015

MASYARAKAT PUNYA HAK TERHADAP DOKUMEN PASLON KEPALA DAERAH

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo sudah pada tahapan penetapan pasangan calon (Paslon), kemarin 24 Agustus 2015. Ada empat Paslon yang berkompetisi untuk merebut simpati masyarakat Sidoarjo guna memperoleh dukungan dan suaranya pada tanggal 9 Desember nanti.

Empat Paslon yang ditetapkan oleh KPUD (disetujuhi oleh Panwaslu) tentunya mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda. Ada yang (sebelumnya) mempunyai aktivitas sebagai pengajar (akademisi), pengusaha, dan murni politisi. "Agar tidak tidak memilih kucing dalam karung" menjadi hak masyarakat terhadap penyelenggara sebagaimana yang tertera dalam PKPU No. 9 Tahun 2015.

Selain PKPU No. 9 Tahun 2015, peraturan yang melindungi hak masyarakat tersebut adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Dokumen paslon termasuk kategori dokumen publik, sebagaimana yang tertera dalam pasal 1, Ayat 2, yang berbunyi "Informasi Publik adalah inform asi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim , dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yangberkaitan dengan penyelenggara dance penyelenggaraan negaradan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publiklainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta inform asilain yang berkaitan dengan kepentingan publik".

Dan kalau mengacu pada peraturan tersebut lembaga penyelenggara pemilu termasuk lembaga publik (pasal 1, ayat 3), yang mempunyai kuwajiban untuk memberikan dokumen publik apabila ada masyarakat yang memintanya. Adapun pasal tersebut berburbunyi: Badan Publik adalah lem baga eksekutif, legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atauorganisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Apabila ada kelompok masyarakat atau perseorangan "ketika meminta dokumen tersebut, dan ditolak", yang bersangkutan bisa melaporkan ke pengadilan, sebagimana yang diaebutkan dalam pasal 4, ayat 4, yang berbunyi: Setiap Pemohon Inform asi Publik berhak m engajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam m em peroleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.