Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 28 September 2009

LAPINDO HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Kejahatan korporasi

Kejahatan korporasi dalam sistim hukum Indonesia, tidak hanya dikenal dalam UU No.23/1997. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) juga mengatur pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi. Sebagaimana dikutip dari makalah Patra Zen mengenai "Kejahatan Korporasi", Sally S. Simpson menyatakan "corporate crime is a type of white-collar crime". Sedangkan Simpson, mengutip John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai "conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law".

Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

Kedua, baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Mas Achmad Santosa (Good Governance Hukum Lingkungan: 2001) mengatakan, kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No.23/1997 merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda. Jadi korporasi sebagai legal persoon, dapat dipidana berdasarkan UU No.23/1997.

Menurutnya, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dari pimpinan korporasi (factual leader) dan pemberi perintah (instrumention giver), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Dari uraian diatas, akhirnya fakta hukum yang ada sampai pada kesimpulan bahwa PT. Lapindo Brantas harus bertanggung jawab terhadap kebocoran gas yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan hidup yang terjadi di kabupaten Sidoarjo.

Tindakan yang patut diambil adalah:

1. Harus ada upaya untuk membawa korporasi dan mempertanggung jawabkan tindakannya di depan pengadilan demi memenuhi unsur keadilan masyarakat dan keadilan generasi yang akan datang.

2. Harus ada upaya agar Porong disterilkan dari upaya eksplorasi sebab membahayakan masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya.

Harus ada upaya atau gerakan kolosal untuk melakukan perubahan kebijakan di sektor pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini sektor Minyak dan Gas Bumi serta mengamandemen UU No. 23/1997 agar lebih dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya praktik usaha dan industri.

Pertanggungjawaban Perdata

Dilihat dari logika operasional, Sumur Banjar Panji-1 berada di Blok Brantas adalah konsesi milik PT. Lapindo Brantas atas dasar Production Sharing Contract (PSC) dengan BP-Migas. Pekerjaan Drilling yang menjadi tanggung jawab department Drilling di LAPINDO, di-subkontrakkan kepada pihak lain, yaitu PT. Medici Citra Nusantara (MCN).

Seperti yang juga kita ketahui bahwa pemilik saham sektor migas di Blok Brantas adalah sebanyak 50% dipegang oleh PT. EMP dan sisanya terbagi menjadi milik Santos LTD, PT. Medco Energi Tbk dan Lapindo Brantas Inc. Artinya, terdapat empat pihak yang terkait langsung dengan operasi pengeboran pipa di seluruh wilayah Blok Brantas. Penanganan lumpur panas ini sudah selayaknya menjadi beban PT Lapindo dan pemilik saham lainnya, yakni PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medco Energi Tbk, dan Santos LTD sesuai Pasal 6 ayat 2 poin c UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertanggungjawaban Pidana

Namun, melihat begitu besarnya kerugian (sosial, ekonomi dan lingkungan) yang diderita sebagai akibat kelalaian kebocoran pipa gas dan menimbulkan lumpur panas ini, tidak pantas rasanya penanganan kasus tersebut hanya dibebankan secara hukum hanya kepada 9 orang seperti tersebut di atas.

Secara teoretis (Tumbuan, 1988: 3) selain orang, badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit dijinkan oleh hukum maupun anggaran dasarnya. Karena banyak penelitian menyebutkan (M. Hamdan, 2000: 63) bahwa pelanggaran hukum yang bisa dikenakan kepada Korporasi adalah pelanggaran hukum administrasi, pencemaran lingkungan, finansial, perburuhan, manufaktur, dan persaingan dagang. Dua ketentuan pertama di atas menjadi wajib dikenakan kepada para pemilik ijin Blok Brantas sebagai subyek dalam hukum pidana, mengingat dampak negatif yang sangat luas terhadap setiap bagian kehidupan masyarakat.

Pasal 44 butir (3) menyebutkan: bahwa BP MIGAS bukan sebagai pengendali operasi KKKS, namun BP MIGAS menyetujui Rencana Kerja dan Budget (Perencanaan dan anggaran) yang akan dipakai sebagai sarana “cost recovery” (hal ini diperjelas dalam PP 35/2004 pasal 56). Masih dalam PP tersebut, pasal 86 sampai pasal 90 dapat diartikan bahwa sebenarnya pembinaan dan pengawasan terhadap “penerapan kaidah keteknikan yang baik serta keselamatan dan kesehatan kerja” terdapat pada tugas dan wewenang pembinaan dan pengawasan antara Menteri ESDM dan BP MIGAS. Artinya, dalam hal ini, penting juga untuk mendapatkan keterangan dan mempertanggungjawabkan tugas dari pihak BP MIGAS dan Menteri ESDM mengenai tugasnya (sebagai pembina dan pengawas) di dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

Selain itu, dalam hal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perusahaan (khususnya perusahaan minyak dan tambang) yang merugikan lingkungan dan masyarakat membutuhkan pra-analisa yang cermat dan tepat, menyangkut cara mengganti rugi, perbaikan kondisi lingkungan, dan tidak hanya mengarahkan kasus-kasus lingkungan ini kepada personal crime semata, seperti yang terjadi pada kasus Newmont, Indorayon, dll. Karena dalam paradigma ekonomi liberal sekalipun, tanggung gugat sosial sebuah perusahaan (go public) adalah nilai yang sangat umum. Hal ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia saat ini dan harus dimulai sebelum terjadi bencana ekologi yang lebih besar lagi. (selesai)

0 komentar:

Posting Komentar