Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 27 September 2009

PT PLN HARUS KEMBALIKAN UANG PELANGGAN

Semangat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggaran listrik dalam melakukan pembayaran tagihan. Yakni memakai sistem pembayaran dengan memanfaatkan perbankan atau yang disebut dengan Payment Point Online Bank (PPOB). Pada kerangka pelayanan memang seharusnya seperti itu; merupakan kewajiban dari instansi pemberi layanan untuk menggagas model pelayanan (publik) yang lebih efektif dan praktis, hingga memuaskan pengguna pelayanan. Namun pada konteks yang lain, kebijakan tersebut dapat kita nilai sebuah kebijakan yang "anarkhis", karena selain membuka peluang korupsi oleh oknum-oknum tertentu (PT PLN), sistem tersebut menjadi sebuah gagasan yang mundur pada skema pelayanan publik, karena membebani masyarakat pengguna pelayanan dengan dalih biaya administrasi sebesar Rp 1.600/ pelanggan.

Tahun kemarin, tepatnya bulan November, kelompok pemuda yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) di Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa menentang kebijakan tersebut diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo. Saat dilakukan dialog dengan PT PLN APJ Sidoarjo menjelaskan bahwa hasil pungutan Rp 1.600/ pelanggan PT PLN APJ Sidoarjo tidak menahu, sepenuhnya dikelola oleh pihak yang bersangkutan (PT. Pos Indonesia, BRI, Bukopin, dan BNI) (sumber dok. PUSAKA). Dengan demikian, dapat kita nilai bahwa telah terjadi pembiayaan ganda; operasional dari PT PLN dan biaya administrasi dari pelanggan.

Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh oknum PT PLN karena selain tidak ada payung hukum yang jelas, potensi kebocoran dengan bentuk fee oleh oknum tertentu akan berjalan (dengan melakukan pemerasan kepada pelanggan listrik) dan termasuk kategori “KORUPSI” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga PT PLN harus mengembalikan uang rakyat yang telah dipungut melalui pihak ketiga sejak bulan Oktober 2008, kalau tidak konsekuensi hukumnya jelas, sebagaimana yang disebutkan di atas...


0 komentar:

Posting Komentar