Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 07 Oktober 2009

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO “MANDUL”

Sebagai revisi dari Keppres 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo, muncullah Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan seterusnya hingga terakhir Perpres 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Secara prinsip substansi tim yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani bencana lumpur tetap seperti sebelumnya, yakni “menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil” (Perpres 14 2007 pasal 1 ayat 2).

Kalaupun kita cermati bersama bahwa tim yang dibentuk pemerintah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan lumpur tidak dapat berjalan optimal (sesuai dengan yang diharapkan). Artinya tiga tim yang dibentuk dari awal hingga kini tidak ada kemajuan apapun dalam melakukan penanganan. Misalkan :

Pertama; tim yang menangani semburan lumpur. Tim ini diharapkan bertugas untuk menentukan konsep-konsep bagaimana sumber lumpur yang mematikan sendi-sendi kehidupan warga Porong tersebut bisa tersumbat, guna meminimalisir korban. Namun apa yang terjadi? Dari sekian skenario yang dilakukan mulai dari pengeboran miring hingga bola beton tetap tidak membuahkan hasil. Dari skenario yang dilakukan terakhir ditangani oleh tim nasional (Keppres 13/2006). Sedangkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diharapkan lebih profesional (Perpres 14/2007) ternyata tidak dapat melakukan apapun dan dapat dikatakan tidak mempunyai agenda penyumbatan.

Kedua; tim penanggulangan. Sejak dibentuknya tiga tim, tim kedua hanya bertugas melakukan pengelolaan terhadap lumpur yang meluap (diarahkan kemana dan bagaimana lumpur dikelola agar tetap terkontrol). Yang dilakukan BPLS hanya sebagai tinggalan sebagaimana yang dikerjakan oleh tim nasional.

Ketiga; tim penanganan dampak sosial. Setelah dibentuk model pembayaran ganti rugi (jual-beli tanah) korban lumpur tim tiga tidak berbuat apapun dalam rangka penanganan dampak sosial, karena penertiban administrasi sudah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya, sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Dan hasil pengamanat PUSAKA di lapangan bahwa lebih dari 70% program penanganan dampak sosial lebih banyak dilakukan oleh kelompok non government organization (NGO) atau yang biasa disebut dengan LSM.

1 komentar:

Momentum Risalah Wapres 24 April 2007 mengatakan...

Oleh karena itu sangat layak untuk di BUBARKAN SAJA, krn hanya sekumpulan MANUSIA-2 KEPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH YANG MALAH MENYENGSARAKAN RAKYAT.

Posting Komentar