Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 24 Oktober 2009

CATATAN TIM PENDAMPING KORBAN LUMPUR; DAMPAK NEGATIF GANTI RUGI KORBAN LUMPUR

DP 20 % ternyata berakibat negatif bagi warga Renokenongo, akibat-akibat negatif ini apabila tidak segera ada pananganan yang serius maka apapun bentuk sisa pembayaran 80 % nantinya justru akan menjadikan korban lumpur malah memperpanjang daftar gelandangan di Republik ini. Akibat-akibat negatif tersebut diantaranya :

1.Perilaku Komsumtif: dijalan-jalan desa dan di depan-depan rumah penduduk yang belum tenggelam kita akan dengan mudah menemukan sepeda motor yang belum ada plat nomornya. Kalau diperhatikan lebih teliti lagi maka kita akan menemukan ternyata sepeda motor yang dimiliki penghuni satu rumah lebih dari satu. Bahkan kami menemukan dalam satu rumah ada 4 (empat) sepeda motor baru (di RT.02 RW.01). Sepeda-sepeda motor baru tersebut ironisnya dibeli dari hasil penerimaan ganti rugi 20 %. Kami juga menemukan warga desa bukan hanya berani untuk membeli sepeda motor baru, namun banyak juga yang mulai membeli Handphone yang harganya 2 – 4 juta, padahal dulu handphone bagi mereka tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang uang saja.
2.Pemalas: warga Desa Renokenongo dulunya banyak bekerja sebagai Pengrajin perak dan berdagang. Sebenarnya sifat pemalas untuk mencari nafkah saat ini pasca menerima pembayaran 20 % bukan hanya disebabkan oleh faktor 20 % itu saja. Namun diluar faktor sulitnya saat ini menggeluti bidang perak, sifat pemalas ini mulai timbul setelah warga menerima uang kontrak dan Jaminan Hidup (Jadup) Rp 300.000 per bulan. Hal ini kemudian yang membuat warga merasa dengan berdiam diri saja mereka akan tetap mendapatkan uang, karena itu untuk apa bersusah payah dengan meneruskan pekerjaan yang memeras tenaga. Adanya pembayaran 20 % semakin memperparah sifat ini, karena hasil simpanan jadup saja belum terhabiskan malah ditambah pembayaran 20 %. Apabila ini terus berlangsung maka seberapapun besarnya ganti rugi yang akan mereka terima justru akan memperparah ketergantungan mereka.
3.Konflik: administrasi kepemilikan tanah korban lumpur hampir seluruhnya di wilayah pedesaan berdasar pada letter C, sehingga atas nama yang tertera dalam surat adalah nama pemilik lama yang umurnya sudah sangat tua bahkan kebanyakan sudah meninggal dunia. Sehingga perolehan tanah yang diajukan saat ini berdasarkan waris, hibah, maupun jual beli. Bukti perolehan tanah pada saat peralihan atas tanah terjadi tidak dibuatkan surat yang berkekuatan hukum. Peralihan tanah sering terjadi atas dasar saling percaya, terlebih peralihan yang terjadi antar saudara. Kini ketika terjadi pembayaran ganti rugi konflikpun mulai banyak bermunculan. Yang dulunya berasal dari jual beli yang dilangsungkan secara lisan maka saat ini tanah tersebut tidak diakui telah dijual. Sehingga tanah yang dimaksud kembali kepada pemilik asal. Apabila pemilik lama tidak tega untuk melakukan itu maka siasatnya pemilik lama meminta sedikit bagian uang ketika 20 % telah cair, itupun dengan patokan yang rata-rata di atas 5 (Lima) juta rupiah.

Yang lebih parah lagi terjadi di RT.11 Desa Renokenongo, Pemilik lama yang dulunya telah menjual tanahnya kepada orang lain meminta kembali tanah tersebut kepada pembelinya karena dia merasa tidak menjual tanah tersebut. Padahal faktanya tanah tersebut benar-benar telah dijual oleh pemilik lama dengan disaksikan banyak saksi-saksi yang sampai sekarang masih hidup. Parahnya lagi di atas tanah tersebut oleh pemilik yang sekarang telah didirikan bangunan dengan biaya sendiri. Pada akhirnya pemilik lama tetap ngotot dan mengajukan tanah tersebut sebagai tanah kosong, dan saat ini ganti rugi atas tanah tersebut telah berhasil. Konflik semacam inilah yang akan membuat ganti rugi dengan bentuk apapun baik Relokasi maupun Cash n Carry malah akan memperparah konflik yang terjadi.

0 komentar:

Posting Komentar