Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 24 Oktober 2009

Pemerintah Penindas Korban Lumpur

Perpres 40 Tahun 2009 sebagai Perubahan atas Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) semakin tidak dapat memperjelas ganti rugi yang akan diberikan kepada korban. Sehingga dapat kita katakan bahwa perubahan Perpres 40/2009 masih jauh dari substansi sebagaimana kebutuhan dan hak daripada korban lumpur. Hal tersebut tercermin pasal 15B yang menyebutkan bahwa area terdampak luberan lumpur; tidak semua area terdampak diberikan payung hukum guna mendapatkan ganti rugi.

Kedua, tentang kejelasan ganti rugi (yang) melalui skema APBN, pada pasal 15B ayat 5 disebutkan bahwa pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan dibayar secara bertahap. Bertahap pada pasal yang dimaksud tidak dijelaskan besaran presentase yang akan dibayar, hanya menyebutkan 20% pada tahun anggaran 2008 dan 30% pada anggaran 2009, selanjutnya yang 50% tidak diperjelas kapan akan dibayar..“sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)”. artinya bahwa pemeritah tidak dapat memastikan kapan mereka akan dilunasi..

Apa sebenarnya maksud dari kepala pemerintahan kita, dalam hal ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhono, apakah tetap akan menggantung nasib korban lumpur? Sampai kapan? Siapa sebenarnya SBY? Kebijakan tersebut (Perpres 40/2009) merupakan bagian dari sekian kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak pada korban.

0 komentar:

Posting Komentar