Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 04 November 2009

Besuki Timur Layak Masuk Peta Terdampak

Revisi kedua Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS) yang antara lain menyebutkan tentang perkembangan peta terdampak—penetapan pada 22 Maret 2007—ternyata masih saja tidak berpihak kepada korban luberan lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat kita lihat dari fakta di lapangan, bahwa masih banyak wilayah desa yang terkena dampak luberan lumpur, tetapi pemerintah belum menetapkan layak untuk mendapatkan ganti rugi, misalkan desa Besuki.

Desa besuki terdiri dari tiga dusun, yakni Ginonjo, Besuki, dan Babatan. Dua Dusun, Ginonjo dan Babatan berada pada sebelah barat jalur tol (surabaya – Gempol), sedangkan Dusun Besuki tidak semuanya berada pada barat tol, justru sebagian besar berada pada timur jalur tol. Pada hasil revisi kedua Perpres 14 tahun 2007 menjadi Perpres 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa desa Besuki merupakan wilayah yang layak mendapatkan ganti rugi. Tetapi tidak semua wilayah Desa Besuki masuk wilayah peta terdampak. Sebagaian besar wilayah Dusun Besuki yang berada di timur tol tidak masuk peta terdampak (untuk mendapatkan ganti rugi) meskipun pada substansi dampak sebenarnya layak mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa mereka (warga besuki timur tol) sampai hari ini sudah kehilangan haknya untuk mendapatkan air bersih dari sumber air di lingkungannya. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka membeli air bersih dan menunggu suplay dari pemerintah.


Di wilayah besuki timur tol, banyak tandon-tandon air yang diberi pemerintah beberapa bulan yang lalu. Namun kebijakan pemerintah—yang lain—tetap tragis. Sudah tahu bahwa mereka terkena dampak luberan lumpur, tapi tidak dimasukkan peta terdampak. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan ganti rugi..


0 komentar:

Posting Komentar