Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 31 Desember 2009

Bupati Sidoarjo Terlibat Konspirasi Dibalik Program Parkir Berlangganan

Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri terhadap RAPBD Jawa Timur pada TA 2010 menilai bahwa ada pendapatan gelap atau tidak jelas yang dimasukkan melalui nomenklatur kontribusi dan pemberdayaan UPTD (http://tempointeraktif.com). Antara lain yang dimaksud adalah jenis kontribusi yang melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur pada program parkir berlangganan di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kabupaten Sidoarjo.

Sejak tahun 2006 pemerintah Kabupaten Sidoarjo—khususnya Bupati Win Hendrarso—seakan memaksakan agar program parkir berlangganan diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo. Entah apa yang melatarbelakangi sehingga Bupati harus mati-matian memaksakan program tersebut.


Program untuk meningkatkan PAD yang melibatkan Polres Sidoarjo, dan Dispenda Jatim (Samsat) tersebut pada tahun anggaran 2010 ditarget mendapatkan 12 M. Disisi lain, isu yang berkembang di dalam gedung DPRD (pembahasan RAPBD TA 2010) target pendapatan pada program parkir berlangganan ditingkatkan menjadi 14 M.


Banyak protes dan kritik yang datang dari masyarakat terkait dengan program parkir berlangganan. Tetapi pemerintah seakan tidak menggubrisnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari pengaduan P3M (Pusat Pengaduan Pelayanan Masyarakat), pada tahun 2009 lebih dari 80% pengadu pengguna pelayanan parkir berlangganan tidak ditanggapi (dari Januari hingga November 2009).


Disisi lain, penilaian oleh Depdagri bahwa hasil pungutan yang disetor di Pemprov melalui Dispenda Jatim—sebagaimana MoU dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait bagi hasil atas hasil pungutan—bahwa pendapatan yang dimaksud melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah; hasil MoU tersebut jenis pendapatannya tidak jelas, apakah tergolong jenis retribusi atau pajak daerah..?

Radar Surabaya, 31 Desember 2009, merilis statmen Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso tentang parkir berlangganan. Dia menghimbau bahwa Kepala Dinas Perhubungan agar dapat menertibkan jukir-jukir nakal, agar program parkir berlangganan dapat berjalan optimal. Apa maksudnya? Sudah tahu bahwa program tersebut sudah melanggar regulasi dan membebani masyarakat, masih saja memaksakan agar program parkir berlangganan tetap diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo.

0 komentar:

Posting Komentar