Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 20 Desember 2009

= Memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia =

USUT TUNTAS KORUPSI DI KABUPATEN SIDOARJO

Dalam draft RAPBD TA 2010 prosentase PAD terhadap total belanja daerah sebesar 18.58%, terjadi kenaikan 1.00% dari APBD pada TA 2008 (17.58%). Artinya kemandirian daerah Kabupaten Sidoarjo dalam membiayai program pembangunan TA 2010 hanya mengalami kenaikan 1.00%.

Kalaupun kita cermati dari dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) yang menentukan arah kebijakan R-APBD, pada rencana tahun 2010 tidak ditemukan arah kebijakan yang inovatif. Disisi lain, gagasan termuat dalam dokumen tersebut—secara redaksional—sama dengan dokumen KUA pada TA 2009 (copy-paste).

Tidak berkembangnya nilai pendapatan asli daerah dapat diduga bahwa telah terjadi konspirasi antara pihak pengelola keuangan dengan instansi pemungut (pajak dan retribusi), sehingga mengurangi nilai (nominal) pendapatan asli daerah. Seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2008. Telah terjadi kebocoran hasil pungutan pajak penerangan jalan (PPJ) sekitar 3% (hasil audit BPK RI Tahun 2009). Ketika dilakukan konfirmasi dengan Bagian Pendataan, menunjukkan ”bahwa selama ini bagian pendataan tidak mempunyai data pelanggan baik atas jumlah yang seharusnya diterima, jenis pelanggan serta pembayaran tagihan oleh pelanggan yang dipungut oleh PLN”..TIDAK RASIONAL....

Dengan demikian kami, dari pusat studi kebijakan publik dan advokasi bersikap:

  1. Menentukan arah kebijakan pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo untuk TA 2010.
  2. Nilai PAD untuk TA 2010 harus ditinjau kembali. Karena besaran yang ditentukan oleh tim anggaran (eksekutif) tidak sesuai dengan potensi yang ada.
  3. Usut tuntas skandal penyalahgunaan wewenang yang merugikan uang negara; hasil konspirasi antara dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA) dengan PT PLN.

0 komentar:

Posting Komentar