Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 26 Desember 2009

Studi PAD pada Draft R-APBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo; Pemerintah Tidak Mempunyai Target (Peningkatan) PAD

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.58/2005, pasal 20 ayat 2 adalah penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pada draft RAPBD TA 2010 Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat Rp 1.316.328.436.468,35 terjadi kenaikan sebesar Rp 137.069.719.739,35 atau 11,62%, dimana sebelumnya (TA 2009) tercatat sebesar Rp 1.179. 258.716.729,00. Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga bagian, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lai-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kondisi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo pada RAPBD TA 2010.

Problem PAD Pada Rancangan R-APBD TA 2010Kalaunpun kita cermati dari draft RAPBD TA 2010 prosentase PAD terhadap total belanja daerah sebesar 18.58%, terjadi kenaikan 1.00% dari APBD pada TA 2008 (17.58%). Artinya kemandirian daerah Kabupaten Sidoarjo dalam membiayai program pembangunan sebagaimana prediksi pada rencana TA 2010 hanya terjadi kenaikan 1.00%.


Arah kebijakan PAD

Pada prinsipnya proses penyusunan R-APBD harus mengacu pada kebijakan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta dilakukan singkronisasi antara rencana pembangunan daerah (Provinsi/Kabupaten-Kota) dengan pemerintah pusat. Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa:


”Garis besar arah pengelolaan pendapatan daerah dititik beratkan pada Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan. Prosentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total Pendapatan Daerah ataupun terhadap total belanja dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan naik dalam komposisinya maupun pertumbuhannya. Arah Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam tahun 2006 – 2011 diarahkan pada usaha untuk mengakumulasi segenap potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya tanpa menambah beban pada masyarakat bagi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan”


Sedangkan arah kebijakan umum anggaran (KUA) untuk TA 2010 merumuskan upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan, antara lain:

  1. Penagihan aktif terhadap wajib pajak maupun retribusi yang kurang patuh secara intensif
  2. Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik
  3. Melakukan penggalian potensi sumber pendapatan baru dengan mengedepankan azas keadilan
  4. Mengadakan pendataan ulang terhadap wajib pajak dengan menghitung kembali omzet sehingga pengenaanpajak sesuai dengan potensi
  5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak danretribusidaerah
  6. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.
  7. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan retribusi daerah.

Kalau kemudian kita cermati dari dokumen KUA pada TA 2010 tidak ada perubahan konsep/arah kebijakan yang signifikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (copy-paste).


Rekomendasi :

  1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar konsisten terhadap rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang sebagai alat untuk pelaksanaan pembangunan tahunan.
  2. Meninjau ulang, dokumen KUA yang telah disahkan oleh DPRD (periode 2004-2009); ada indikasi copy-paste pada Bab IV item 4.1 tentang Pendapatan Daerah (sama dengan KUA TA 2009)
  3. 3. Melakukan revisi terhadap besaran proyeksi pendapatan asli daerah pada TA 2010, sebagaimana potensinya.
  4. 4. Menindak oknum DPPKA yang tidak konsisten/ menghilangkan potensi pendapatan serta terjadinya kebocoran dari jenis PAD yang ada (Audit BPK RI TA 2008).

0 komentar:

Posting Komentar