Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 04 Januari 2010

Mengabaikan Rekomendasi BPK RI Bupati Harus Dipenjara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang selalu tidak tertib dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat kita lihat pada hasil audit BPK RI tiap tahun. Hampir tiap tahun terjadi kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. yang paling tragis adalah Pemerintah Kabupaten/kota tidak menghiraukan rekomendasi BPK RI untuk perbaikan. Seperti di Kabupaten Sidoarjo. Pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2007 Bupati mengeluarkan kebijakan deposito uang daerah ke empat bank sebesar 60 milyar. Pada tahun 2008 hasil audit BPK RI menyebutkan bahwa kebijakan Pemkab. Sidoajo telah melanggara hukum. Hingga pada proses audit berikutnya, tahun 2009, rekomendasi tersebut masih belum ditindaklanjuti oleh Pemkab. Sidoarjo.

Kebijakan mendepositokan uang daerah sebesar 60 milyar menurut BPK RI melanggar hukum, karena tidak ada legalitas yang dibuat Bupati dengan persetujuan DPRD. Pada tahun 2008, rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati adalah membuat surat keputusan bupati dengan persetujuan DPRD terkait dengan uang daerah yang didepositokan ke empat bank tersebut. Namun rekomendasi tersebut tidak dihiraukan oleh Bupati, sehingga pada hasil audit berikutnya menyebutkan hal sama; "rekomendasi yang belum ditindaklanjuti", tertuju ke Bupati selaku kepala daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah (PP 58/, pasal 5, ayat 1)

Disisi lain BPK RI sudah menjelaskan soal sanksi hukum kepada perangkat daerah yang tidak menindaklanjuti dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Misalkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, antara lain:

1. Pasal 20 Ayat (5) disebutkan ”bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”
2. Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Melihat hal semacam itu, kemudian kita muncul pertanyaan, kenapa Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, seberani itu? apakah dia sudah kebal hukum? atau institusi hukum yang mulai tidak adil?

2 komentar:

Lookey mengatakan...

Sebagai salah satu pengemar Pusaka saya sangat mendukung gerakan – gerakan Pusaka, karena gerakan-gerakan seperti ini memang sangat diperlukan ditengah krisis moral bangsa ini. Krisis moral yang telah menjadi budaya ini memang memerlukan suatu organisasi yang independent yang mampu menjadi “oposisi “ dalam menilai kebijakan – kebijakn pemerintah yang memang akhir ini angat pragmatis dan cenderung kurang memperdulikan kondisi kesehjateraan masyarakat khususnya dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo.
Berkenaan dari wacana yang anda kirimkan melalui FB saya dengan judul “ Mengabaikan Rekomendasi BPK RI Bupati harus dipenjara” saya ingin mengemukakakan beberpa komentar
1. Sangat anaeh sekali bila untuk kasus sebesar ini pusaka hanya mampu bergerak pada tahapan wacana saja..Seharusnya hal - hal yang seperti ini mampu untuk dijadikan alasan untuk melakukan suatu langkah -langkah gerakan yang lebih berani sepertiMenjerat mereka pada institusi hukum
2. Saya kira Pemerintah Sidoarjo bukan hanya Win Hendarso saja Maka untuk itu wajib kiranya juga bagi pusaka untuk menyelidiki siapa saja yang terkait dengan hal ini.karena Dalam menentukan kebijakan Bupati tentunya harus bekrjasama dengan Wabup dan staf - stafnya yang kemudian untuk dipersetujui oleh DPRD. Oleh karena itu sangat kurang obyektif jika hanya menunjuk Win Hendarso saja untuk kasus ini...

Demikian saja komentar saya dengan harapan ini bisa dijadikan masukan untuk kebaikan Pusaka dan Seluruh Masyrakat Sidoarjo..Selamat berjuang…

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mengatakan...

terima kasih atas dukungannya..
uang deposito 60M yang digelapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain yang hari ini kita advokasi. kita ada rencana untuk melaporkan ke kejaksaan, tetapi kita masih nunggu hasil konsultasi dengan BPK P Jatim.

tentang keterlibatan perangkat daerah yang lain kita juga lagi investigasi, karena data tersebut bersumber dari LHP BPK P Jatim Th 2009 yang masih sangat minim.

selain kampanye di dunia maya, kita juga lagi kerjasama dengan teman-teman wartawan guna terus mengopinikan kasus tersebut. kalaupun sudah kita penuhi bukti-bukti akan kita laporkan ke kejaksaan negeri kabupaten sidoarjo (kita sudah koordinasi dengan pihak kejaksanaan terkait kasus tersebut).

atas dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Posting Komentar