Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 08 Januari 2010

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN SIDOARJO

Semangat otonomi daerah—dengan UU 32/2004—selalu menjadi referensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Karena selain bagian dari bentuk agenda reformasi, otonomi daerah (dissentralisasi) merupakan pilihan sistem pemerintahan daerah yang mempunyai visi pembangunan; mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Bangunan sistem pemerintahan daerah yang tidak lagi tersentral kepada pemerintah pusat, seiring berjalan dengan arus besar wacana konsep tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Karena selain good governance sebagai konsep—operasional—tata laksana pemerintahan, good governance membawa misi perubahan paradigma terhadap tata laksana pemerintahan; ”birokrasi tidak lagi dilayani masyarakat, tetapi berkewajiban untuk melayani masyarakat”.

Salah satu indikator (capaian) dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan good governance yang berbasis kebutuhan masyarakat adalah kondisi pelayanan publik. Sampai seberapa jauh kualitas pelayanan publik; profesionalisme pegawai ? dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan ?

Guna mendorong terwujudnya kuwalitas pelayanan publik sebagaimana harapan bersama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Komisi Pelayanan Publik, antara lain tugasnya adalah menyelesaikan konflik/sengketa pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik seringkali disebut istilah ”pelayanan prima”. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan.

Berbagai konsep pelayanan publik dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo demi terwujudnya pelayanan prima. Namun penghargaan (reword) yang diterima oleh Bupati Sidoarjo dari berbagai pihak tentang kuwalitas pelayanan publik; kalaupun kita boleh jujur tidak sesuai dengan fakta-fakta (riset dan observasi Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi Sidoarjo). Hal tersebut dapat kita lihat, antara lain:

Pertama; pelayanan administrasi kependudukan: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, dsb. Pada tahun 2007 terjadi gerakan masyarakat kritik masyarakat dalam rangka protes terhadap model pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi kita. Disisi lain, kepastian biaya retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk antara wilayan (kecamatan) yang satu dengan yang lain berbeda. Padahal sudah ada Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Catatan Sipil (berbagai sumber)

Kedua; hasil riset yang dilakukan oleh PUSAKA Sidoarjo bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 masih belum berjalan optimal. Retribusi pengganti biaya cetak kartu penduduk (KTP) tidak sesuai dengan Perda. Artinya pada loket-loket tertentu masyarakat pengguna pelayanan tetap dipungut biaya dengan dalih administrasi, besarannya mulai dari Rp 5.000 hingga 15.000

Adanya Perda 1/2008 sebagai solusi dari sengketa pelayanan publik pada tahun 2007. sebelumnya (tahun2007) retribusi biaya pengganti cetak KTP sebesar Rp 5.000, dengan Perda 1/2008 tidak ada biaya bagi masyarakat yang mengurus pengadaan kartu tanda penduduk. Namun pada kenyataannya masih saja ada pungutan pada loket di kantor Camat.

Disisi lain, penerapan sistem administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sidoarjo ternyata tidak justru mencerminkan profesionalisme pegawai dalam melayani masyarakat; stempel pada KTP diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang menjadi persoalan adalah kurir yang seharusnya bertugas setiap hari untuk mengantar KTP dari kantor kecamatan ke Dispendukcapil (sebaliknya) tidak dapat bertugas optimal sehingga menghambat penyelesaian proses pengadaan KTP.

Ketiga; Akta kelahiran tidak dapat diselesaikan dengan tertib. Pada pertengahan tahun 2009, hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim advokasi pelayanan publik PUSAKA menyebutkan bahwa tidak ada kepastian waktu, dalam artian dari sekian warga masyarakat yang mengurus pengadaan akta kelahiran waktu selesainya ada yang tiga hari, empat hari, hingga 10 hari

Keberhasilan sebuah pelayanan publik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut antara lain: kecepatan pelayanan, keterjangkauan biaya, kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya dan tentu saja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Maka dilihat dari indikator tersebut, proses pelayanan sebagaimana yang disebutka di atas belumlah layak disebut ideal.

Untuk mewujudkan pelayanan yang ideal dan prima pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini kayaknya sudah mulai berupaya merealisasikannya, dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Misalkan merevisi Perda 16/2001 menjadi Perda. 01/2008. Namun secara prinsip masih jauh dari substansi pelayanan yang ideal dan prima. Banyak hal (persoalan) yang ada belum ada gagasan sebagai solusi. Antara lain penerapan standar pelayanan guna mengukur mutu pelayanan yang akan diberikan/dijanjikan kepada pelanggan/orang lain/masyarakat. Serta pelibatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan, dengan melibatkan mereka tidak sebagai obyek melainkan subyek pembangunan. Serta tanggap dengan berbagai pengaduan masyarakat, sehingga mereka benar-benar dihargai sebagai pengguna layanan.

0 komentar:

Posting Komentar