Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 19 Januari 2010

PEMERINTAH SIDOARJO TIDAK PEDULI DENGAN KORBAN LUMPUR

Banyak persoalan/ beban yang harus dipikul oleh korban lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya mereka harus kehilangan rumah dan tanah, tetapi juga kenangan sejarah masa hidup, kampung halaman yang sekarang ini sudah tercampur solar dan gas. Mereka dipaksa untuk melepas tanah sawah/ pekarangan yang dijadikan alat produksi mereka.

Skema ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah dan LBI (PT Lapindo Brantas Inc) tidak sepenuhnya dapat menebus semua pengorbanan yang ditimpa oleh korban lumpur. Mereka hanya diberikan ganti rugi tanah dan bangunan, tetapi tidak yang lain. Dari sekian penduduk banyak yang sekarang ini kehilangan pekerjaan karena pabriknya tenggelam oleh lumpur. Banyak buruh tani yang tidak lagi dapat beraktifitas ke sawah. Serta pedagang peracangan yang kehilangan pelanggan dan lokasi perdagangan yang stategis.

Dari sebagian masyarakat korban sebenarnya banyak yang berharap bahwa pemerintah dapat perhatian. Yang dimaksud adalah dapat membantu mereka untuk memulihkan (recovery) kondisi sosial ekonomi budaya mereka seperti sebelumnya. Namun selama ini tidak pernah ada program/kegiatan pemerintah lokal (Kabupaten Sidoarjo). Ketika datang kritik dan protes dari warga maupun NGO Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu mengatakan bahwa ”pengelolaan dampak luberan lumpur bukan tanggungjawab Pemerintah lokal, tetapi Pemerintah Pusat”. Disisi lain, mereka mengatakan bahwa ”takut dinilai KORUPSI ketika memberikan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan korban lumpur” (keterangan Ali Mursyid, Korlap Korban Lumpur Desa Besuki).

Sebagaimana Perpres 40/2009 terkait dengan pemberian ganti rugi masyarakat korban lumpur di luar peta terdampak (APBN), hari ini terkatung-katung. Karena selain Perpres tidak menjelaskan jaminan pembayaran ganti rugi 50%; pasal 15b ayat 5 disebutkan bahwa "penanganan masalah sosial kemasyarakatan (jual-beli tanah) dibayar bertahap dengan skema 20% (pada tahun anggaran 2008, dan sebesar 30% pada tahun 2009, sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya)". Mereka (korban lumpur) lagi sibuk untuk bangkit dari ketidakjelasan alat produksi mereka yang telah dirampas oleh lumpur (Lapindo)

Melihat kondisi tersebut, mestinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih tanggap.. tidak justru semuanya menggantungkan kepada pemerintah pusat meskipun tidak selalu jelas. Kalau kemudian kita boleh ekstrim, bagaimana proses perencaan pembangunan yang dilakukan pemerintah?? Logikanya adalah perencanaan pembangunan berangkat dari sebuah persoalan-persoalan daerah yang harus ditangani oleh pemerintah Kabupaten. Apakah dampak sosial korban lumpur sudah bukan persoalan warga masyarakat/Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? Secara teritorial jelas, lokasinya di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin..

0 komentar:

Posting Komentar