Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 16 Januari 2010

PT BPR JATIM MELANGGAR KETENTUAN; Rp 360.720.000,00

Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Penasehat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 360.720.000,00

PT BPR Jatim memiliki dua komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Anggota. Penetapan komisaris berdasarkan Akte Pendirian PT BPR Jawa Timur
Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dan Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2001.
Selain itu, PT BPR Jatim juga memiliki Dewan Penasehat yang terdiri dari Gubernur,
Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, sesuai Surat Keputusan
Direksi Nomor 052/KEP/DIR.Um/2003.

Selama tahun buku 2006 dan semester I Tahun 2007, Dewan Penasehat dan Dewan Komisaris menerima tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 360.720.000,00 (Rp126.000.000,00 + Rp 234.720.000,00). Tunjangan diberikan berdasarkan surat-surat keputusan Direksi tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja bagi Pegawai, Direksi, Komisaris dan Dewan Penasehat PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Pengeluaran tunjangan prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut:
a. Dewan Penasehat

Surat Keputusan
Direksi Tanggal Pengeluaran
Keterangan
Jumlah (Rp)
012/KEP/DIR.Um/2005 10/02/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
053/KEP/DIR.Um/2006 25/04/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
084/KEP/DIR.Um/2006 25/07/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
101/KEP/DIR.Um/2006 25/09/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
118/KEP/DIR.Um/2006 27/11/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
102/KEP/DIR.Um/2007 23/03/2007 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
Total 126.000.000,00

Sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, struktur organisasi BPR daerah yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari satu daerah hanya mengenal RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga tidak terdapat Dewan Penasehat. Akan tetapi, PT BPR Jatim selama Tahun Buku 2006 hingga semester I Tahun 2007 telah memberikan tunjangan prestasi kerja kepada Dewan Penasehat sebesar Rp126.000.000,00.
b. Dewan Komisaris

Surat Keputusan Direksi
Tanggal Pengeluaran
Komisaris Utama (Rp) Komisaris (Rp)
Jumlah (Rp)

084/KEP/DIR.Um/2006 25/07/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
101/KEP/DIR.Um/2006 25/09/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
118/KEP/DIR.Um/2006 24/11/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
134/KEP/DIR.Um/2006 29/12/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
102//KEP/DIR.Um/2007 23/03/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
118.1/KEP/DIR.Um/2007 25/05/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
137/KEP/DIR.Um/2007 25/07/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
Total 130.400.000,00 104.320.000,00
234.720.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Buku 2006 dan semester I Tahun 2007, PT BPR Jatim telah memberikan tunjangan prestasi kerja kepada Dewan Komisaris sebesar Rp 234.720.000,00. Pemberian tunjangan prestasi kerja tersebut ditetapkan melalui surat-surat keputusan Direksi seperti pada tabel di atas.
Selain tunjangan prestasi kerja, selama Tahun buku 2006 dan semester I
Tahun 2007, Komisaris Utama maupun Komisaris juga telah memperoleh honor yang
diberikan secara bulanan, serta jasa produksi atau tantiem (menurut BPR). Besarnya
tantiem yang diterima Dewan komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
123/KEP/DIR.Um/2007 untuk Komisaris Utama sebesar Rp 51.802.668,00 dan Komisaris sebesar Rp 41.442.135,00.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, Dewan Komisaris hanya berhak atas honorarium serta jasa produksi atau tantiem. Besarnya jasa produksi yang dapat diberikan kepada Komisaris Utama sebesar 40% dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama. Jasa produksi yang dapat diterima Komisaris maksimal
sebesar 80% dari yang diterima Komisaris Utama. Pada Permendagri, tidak disebutkan adanya hak Dewan Komisaris atas tunjangan prestasi kerja. Dengan ketentuan tersebut, tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 234.720.000,00 seharusnya tidak diberikan kepada Dewan Komisaris.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dalam : 1) Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Organisasi BPR Daerah berbentuk perseroan terbatas terdiri dari RUPS, dewan komisaris dan direksi; 2) Pasal 11 menyebutkan bahwa Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.3) Pasal 29 tentang Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris: a) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar: (1) Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama. b) Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama dan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemberian tunjangan prestasi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Komisaris mengakibatkan pemborosan pada PT BPR Jatim sebesar Rp 360.720.000,00 (Rp126.000.000,00 + Rp 234.720.000,00).

Hal tersebut disebabkan Direksi dalam menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Bagi Pegawai, Direksi, Komisaris dan Dewan Penasehat tidak memperhatikan ketentuan teknis pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik daerah yang berlaku.
(hasil audit BPK dan berbagai sumber)

0 komentar:

Posting Komentar