Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 27 Januari 2010

TOLAK PENGGEDOKAN RAPBD TA 2010 KABUPATEN SIDOARJO

Gambaran umum draft RAPBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo; jumlah PAD 267,216,346,425.00 belanaja langsung 454,146,398,518.00 belanja tidak langsung 984,016,038,615.35. Banyak pelanggaran pada proses, dan alokasinya tidak proporsional. Antara lain:

1.Pendapatan

Melihat turunnya prosentase jenis PAD mulai tahun 2008 hingga R-APBD TA 2009, seakan kita sah untuk menilai bahwa pemerijntah daerah Kabupaten Sidoarjo telah gagal dalam mengawal misi pemerintahan dalam satu tahun. Dalam dok. RPJMD 2006-2011, item 6, menyebutkan bahwa Meningkatkan peluang investasi dan usaha berbasis potensi perekonomian rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah. Logikanya adalah ketita PAD tidak mengalami kenaikan berarti membangun usaha yang berbasis potensi ekonomi rakyat berarti gagal. Disana telah terjadi perencanaan yang tidak sistematis dan terukur. Disis lain, beberapa bulan yang lalu telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak DPPKA—atas nama pengelola stan GOR Sidoarjo. Mereka membuat kebijakan menaikkan harga retribusi stan tanpa dibarengi dengan peraturan daerah

Serta problem pungutan PPJ tahun anggaran 2008 masih ada persoalan dengan PT PLN. Hingga sekarang masih belum ada kejelasan; klarifikasi dan koordinasi antar instansi(DPPKA dan PT PLN), bagaimana tindak lanjut dari setoran yang dinilai kurang dan melanggar kesepakatan.

2.Belanja

Ada alokasi belanja yang tidak cukup adil. Misalkan belanja Kesehatan; dalam rangka mewujudkan public helth, pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih lebih mengedepankan program-program yang jauh dari logika kesejahteraan. Misalkan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan besaran belanja Rp 1.117.120.750,00 kalau kita bandingkan dengan alokasi belanja pada rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah oleh Sekretariat daerah senilai Rp 1.191.500.000,00 sungguh tidak patut, sehingga harus ada sebuah kebijakan yang mencerminkan keadilan, guna mewujudkan konsistensi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pembangunan dalam satu tahun ke depan, misalkan dengan mengalihkan sumberdaya (financial)/alokasi kepada yang lebih manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; belanja modal pengadaan meja tamu Sekretaris daerah sebesar Rp 50.000.000,00 dan tempat tidur sebesar Rp 52.305.000,00

Pelanggaran pada proses yang dimaksud adalah; Pertama, selama pembahasan di badan anggaran (DPRD) tidak tranparan, melanggar tata tertib DPRD 2009-2014. Kedua, Penggedokan dilakukan melebihi tanggal yang telah ditentukan (tanggal 31 Desember)

Tidak lain, kecuali “TOLAK” sebelum ada transparansi pada proses dan rasionalisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2010.

0 komentar:

Posting Komentar