Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 26 Februari 2010

HAMPIR 50% TOWER PT INDOSAT TIDAK BERIZIN (PEMKAB SIDOARJO HARUS BERANI MEMBONGKAR DAN MEMBERIKAN SANKSI)

PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunukasi yang berusaha mengembangkan usahanya di Kabupaten Sidoarjo. Karena Kab. Sidoarjo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang potensi pasarnya cukup besar. Hal tersebut tercermin dari pengguna ponsel (telfon genggam) yang terus bertambah. Tidak hanya untuk kalangan menenah ke atas, tetapi sekarang ini hampir masyarakat di tiap lapisan memakai ponsel untuk menunjang aktifitas sehari-hari.

Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas jaringan kepada semua pelanggan; mendirikan menara telekomunikasi (tower) di tiap titik strategis sebagai basis pengguna ponsel (saluran Indosat). Namun yang kita sayangkan, ternyata hampir 50%, yakni 29 dari 59 bangunan tower PT Indosat Tbk tidak mengantongi izin. Berikut beberapa data titik tower yang tidak berizin yang didirikan oleh PT Indosat Tbk, hasil investigas yang dilakukan oleh tim riset PUSAKA; antara lain,

1. Lingkar Timur, Desa Rangkakidul, RT 03/RW 06, tinggi menara 52 m, luas lahan 13x20
2. Wage Permai Sukodono, Desa Suko, RT 14/RW 05, tinggi menara 55 m, luas lahan 10x10
3. Wonoayu, Desa Wonoayu, RT 01/RW 04, tinggi menara 52 m, luas lahan 7,5x7,5
4. Dan lain sebagainya.

Yang menjadi persoalan adalah tidak pernah ada sanksi yang diberikan oleh PemKab. Sidoarjo terhadap para pelanggar hukum (Peraturan daerah), meskipun banyak regulasi yang sudah dilanggar, antara lain Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dan yang lebih spesifik tentang bangunan tower; Peraturan Bupati (Perbub). Perbup terakhir yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo adalah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Tower Bersama.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda tentang izin mendirikan bangunan (IMB) bahwa bangunan tower merupakan bagian dari obyek retribusi. Artinya setiap pembangunan (pendirian) tower harus mendapatkan izin dari dinas perizinan, serta membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perda. Adapun mekanisme dan alur untuk memperoleh izin dijelaskan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Data pada tahun 2009 di Kabupaten Sidoarjo berdiri tower dari PT Indosat Tbk sejumlah 59 bangunan, namun yang mempunyai izin dari dinas perizinan hanya 30 bangunan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana 29 tersebut dapat berdiri, toh belum mendapatkan izin dari dinas terkait? Dengan begitu secara otomatis pemerintah daerah dirugikan (secara financial), karena mereka (provider) tidak membayar retribusi.

Mudah-mudahan izin yang tidak dikeluarkan oleh dinas perizinan karena mereka benar-benar tidak mengajukan izin. Akan lebih parah lagi, kalaupun mereka (povider) sudah mengajukan permohonan izin tetapi justru oknum birokrasi yang tidak mencatat bahwa tower tersebut telah berdiri (disembunyikan); pendapatannya dikorupsi. Disisi lain, hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim PUSAKA dari beberapa titik tower yang bermasalah (tidak ada izin) diduga pengamanannya melibatkan pihak birokrasi (berwenang). Misalkan dinas perizinan dan satpol PP (penegak Perda); pengamanan secara fisik (satpol PP) dan pada konteks regulasi berlindung pada dinas perizinan dan Bupati.

Dalam Perda 16/2008 tentang IMB sangatlah jelas, bagaimana sanksi yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan. Sanksi dibagi menjadi dua, ada sangsi administrasi ada juga sanksi pidana. Dan secara umum bagaimana implementasi Perda yang bertanggungjawab adalah Bupati (sebagai kepala daerah). Pada konteks ini, sudah tidak dapat ditawar lagi bahwa tower sebagaimana yang dimaksud (tanpa izin) harus dibongkar dan dikembalikan kepada perusahaan, serta pihak yang berwajib memberikan sanksi kepada oknum birokrasi yang terlibat.

Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang mendirikan tower di Kabupaten Sidoarjo tanpa mengantongi izin, seperti saluran fleksi, telkomsl, esia, dsb. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak penegak hukum kiranya segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum berlarut-larut. Karena kalau tidak dari persoalan tersebut dapat membongkar bangunan tata pemerintahan yang ada di Sidoarjo; kebijakan pemerintah tidak akan pernah mendapatkan legitimasi dari masyarakat, karena pemerintah sendiri tidak amanah peraturan perundang-undangan.

0 komentar:

Posting Komentar