Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 01 Februari 2010

APAKAH KEPALA DAERAH SIDOARJO TERLIBAT ?

Radar Surabaya, 1 Peberuari 2010, pada halaman nasional “Fee Kepala Daerah, Uang Rakyat”. Harus dikembalikan, jika dalam 30 hari tidak dikembalikan masuk katagori korupsi, karena itu termasuk gratifikasi. KPK akan gandeng BI dan Mendagri, untuk menelusurinya pejabat penerimanya. Demikian statmen yang disampaikan oleh Bibit Samar Riyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dana sebesar 360 Milyar seluruh daerah di Indonesia (insentif kepada Kepala Daerah secara ilegal). Sedangkan di Jawa Timur tercatat 71,4 Milyar. Pertanyaannya bagaimana dengan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo ? apakah dia termasuk menjadi bagian atau tidak?

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki satu bank perkreditan rakyat, bank delta artha, yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 06 Than 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha. Yang kemudian menjadi fokus kita disini adalah pada pasal 22 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan soal hasil laba. Dalam pembagian yang dimaksud adalah 5% untuk dana sosial. Dikemanakan uang tersebut? Dan siapa penerimanya? Toh tidak pernah ada ormas/LSM/Parpol/dan organisasi sosial lainnya yang mempunyai tradisi meminta bantuan—untuk kegiatan—kepada BPR Delta Artha.

Apakah kemudian yang dimaksud oleh KPK adalah dana tersebut? Dimana alirannya jelas kepada pihak yang mempunyai kewenangan/kekuasaan di Pemerintahan (Bupati/Wakil Bupati).

2 komentar:

Anonim mengatakan...

coba cek ke delta artha dana yang dialokasikan/disumbangkan untuk pihak ketiga apakah memang ada.

setahu saya, kalau ada proposal untuk kegiatan sosial ke delta artha ada yang disetujui.
tinggal dari alokasi 5% tersebut yang benar-benar tersalurkan untuk kegiatan sosial berapa ? dan sisanya lari kemana.

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mengatakan...

terima kasih atas sarannya.
sudah menjadi bagian dari agenda kita. karena di sana juga ada potensi korupsi. informasi yang juga kita peroleh bahwa disana ada penyalahgunaan wewenang oleh elit birokrasi.

Posting Komentar