Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 24 Februari 2010

Bangunan Tower Di Sidoarjo; Bupati Kurang Tegas Tentang Ketentuan Garis Sempadan

Pembahasan tentang garis sempadan sebenarnya menjadi kategori dalam konteks permasalahan yang muncul dalam pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun karena kompleksitas persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan, yang seringkali menimbulkan ketidakpatuhan terhadap produk hukum yang lain.

Secara konseptual, garis sempadan (GS) merupakan garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui. Dalam pelaksanaannya pada Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terdapat dua jenis kategori GS, yaitu:
a. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga;
b. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat GST, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya;

Jarak garis khayal yang ada di masing-masing GS perlakukan jarak tergantung dengan kelas jalan yang terdapat pasa sisi bangunan, antara lain: jalan desa; jalan kabupaten; dan jalan propinsi. Dari penelitian yang dilakukan, problem yang seringkali muncul berkaitan dengan GS ini adalah sebagai berikut: pertama, minimnya pemahaman dari pelaksana perijinan dari perusahaan jasa telekomunikasi tentang ketentuan regulasi ini. Hal ini berdampak pada realitas di lapangan, seringkali pelaksana perijinan dari perusahaan jasa telekomunikasi melakukan pembebasan lahan sesuai dengan titik ordinat yang diinginkan oleh pihak provider tanpa mempertimbangkan keberadaan GS yang menjadi sebuah ketentuan hukum ditingkat lokal.

Temuan data di lapangan, kasus yang terjadi di Tower Milik PT. Excelcomindo Pratama di Perumahan Kramatjegu, setelah dilakukannya penyewaan lahan dan mendapatkan ijin dari perangkat pemerintahan ditingkat desa, menemui permasalahan berkaitan dengan kurangnya kebutuhan jarak untuk keberadaan GS di lokasi yang akan dibangun tower telekomunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama tentang keberadaan regulasi yang mengatur tentang GS dari pemerintahan, terutama yang ada di Kecamatan dan Desa, sehingga persetujuan tersebut tetap diberikan walau penilaian dari DPPM melanggar konteks GS.

Kedua, adanya pelarangan di sebuah konteks usaha tetapi pada konteks yang lain upaya permisif atau ”menutup mata” diberlakukan dalam melihat ketentuan GS. Pada konteks pelaksanaan pembangunan tower telekomunikasi ketentuan tersebut berlangsung sangat ketat, walaupun pada konteks yang berbeda terdapat pembangunan pusat ekonomi yang lain, yang secara faktual melanggara ketentuan GS, namun mendapatkan kebijakan yang permisif untuk tetap dilakukan pembangunan dan melakukan operasionalisasi usaha. Misalnya keberadaan Ruko di Kawasan Pucang, yang secara faktual tidak feasible pada konteks GS, namun tetap melakukan operasionalisasi kegiatan usahanya. Pada pelaksanaannya, berlangsungnya permasalahan ini merupakan persoalan yang serius dari pemerintah kabupaten dalam konsistensinya untuk melakukan penerapan atau memberikan kepastian regulasi kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah ini.

Ketiga, tidak dimilikinya sebuah diskresi kebijakan untuk mengatasi persoalan maraknya pelanggaran GS di Kabupaten Sidoarjo. Secara ideal keberadaan GS adalah merupakan garis khayal sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah untuk melakukan pengembangan apabila terdapat kebutuhan penambahan ruas jalan akibat menikatnya perkembangan infrastruktur transportasi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, garis khayal tersebut dimanifestasikan menjadi sebuah garis nyata yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi yang diupayakan oleh masyarakat.

Dalam penanganan masalah ini, mungkin seharusnya Kabupaten Sidoarjo dapat mengambil langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dengan pengenaan denda terhadap pelanggar GS dan memberikan surat pernyataan apabila pada suatu kurun waktu tertentu negara membutuhkan untuk pengembangan infrastruktur transportasi. Kebijakan tersebut senyatanya juga baik, karena dengan berlakunya ketentuan tersebut akan menghambat usaha berlangsungnya ”permainan” antara birokrasi dan pengusaha terhadap pelanggaran GS. Di samping itu, ketentuan tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi daerah sebagai tambahan PAD, dan yang terpenting keberadaannya berlaku sama dan konsisten dalam penerapan kebijakannya

0 komentar:

Posting Komentar