Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 10 Februari 2010

BUKTI SELANJUTNYA, KEPALA DAERAH TIDAK TAAT ATURAN (KPUD Tidak Prosedural Karena RAPBD TA 2010 Terlambat Disahkan)

Lagi, bukti pembahasan RAPBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo tidak sehat. hal tersebut dapat kita lihat dari keluhan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo Drs Fauzi Isfandiari beberapa minggu lalu. Dia mengatakan bahwa “untuk membiayai pelaksanaan Pilbup 2010, terpaksa utang kanan kiri ke sejumlah rekanan. Dan sekarang hutang KPUD jumlahnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Tidak lain untuk kebutuhan kertas, fotocopy dan sebagainya yang merupakan kegiatan tahapan pilbup 2010”.


Sebagaimana peraturan yang ada bahwa Bupati adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah adalah PP No. 58/2005. Dalam peraturan tersebut menyebutkan semua tentang mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Antara lain soal sistem pembiayaan operional birokrasi (perjalanan pemerintahan) ketika APBD belum disahkan.


Pada konteks ini, ternyata di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal sehingga dapat kita nilai bahwa ada keteledoran dari Bupati Sidoarjo dalam melakukan pengelolaan keuangan. Keteledoran yang dimaksud adalah sebagai antisipasi ketika APBD belum disahkan—untuk operasional proses pemerintahan—Kepala daerah harus membuat Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 58/2005, pasal 46, ayat 1 sampai 5, yang berbunyi:

  1. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
  2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
  3. Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
  4. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  5. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.


Disisi lain, sebagaimana pengakuhan dari Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo; untuk menutupi biaya operasional KPUD Sidoarjo harus hutang kepada para rekanan. Hal tersebut tidak taat terhadap seruan Koordinator Pokja Nasional Pemilukada KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta Kamis (21/1), pada Rapat Pimpinan para Ketua KPU Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Ruang Utama KPU Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta mengatakan bahwa ‘’Jangan nekat memulai tahapan Pemilu Kepala Daerah jika anggaran belum siap. Jika anggaran belum siap dan tahapan dijalankan maka ada konsekwensi yang terjadi. Pertama, secara teknis kualitas tahapan tidak berkualitas. Kedua, secara yuridis hal itu akan memerangkak anggota KPU dan jajarannya ke meja hijau karena harus mempertanggungjawabkan keuangan yang tidak prosedural” (www.kpu.go.id)

0 komentar:

Posting Komentar