Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 22 Februari 2010

Bupati Tidak Konsisten (Perijinan Tower Di Sidoarjo; Skandal Korupsi Bupati Win Hendrarso)

Menara saluran telekomunasi (tower) merupakan bagian dari program perluasan jaringan perusahaan komunikasi. Pada konteks ini, Pemerintah Daerah tidak boleh tidak untuk melakukan kontrol terhadap bangunan tower. Disisi lain, perijinan yang keluarkan oleh pemerintah daerah—bentuk pungutan—dapat dijadikan bagian dari potensi pendapatan daerah; izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Namun, hal tersebut kemudian tidak berjalan optimal karena elit birokrasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang dibuatnya sendiri. Sehingga kadang kita justru memperkuat stigma yang telah terbangun bahwa birokrasi lebih memilih koalisi dengan pengusaha daripada dengan masyarakat. Hal tersebut (se-akan) terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor: 591/196/404.3.7/2007, tertanggal 12 juli 2007, menyerukan bahwa permohonan izin pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu adanya ketentuan yang baru tentang pembangunan menara/tower/shelter telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tertanda Drs. Ec. Didiek Setyono,M.Si. DPPM Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan SE bukan berarti tanpa pertimbangan, tetapi karena dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor: 50/4073/201.3/2007, perihal penertiban persetujuan pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat skala regiona Provinsi Jawa Timur, guna menjamin terselenggaranya keamanan, kenyamanan produktifitas dan keberlanjutan penataan ruang.

Sembilan bulan setelah dikeluarkannya SE tentang penghentian sementara permohonan izin pendirian tower, Bupati Sidoarjo mengeluarkan surat persetujuan pemanfaatan ruang pembangunan tower yang ditujukan kepada Sdr. Marwoto Hadi Soemarko (SITAC Manager PT.Indosat), dengan alamat: Wonorejo Permai Selatan 8/CC 389, Rungkut, Surabaya. Adapun nomor Surat Keputusan Bupati: 591/1328/404.3.7/2008, tertanggal 16 April 2008. lucu, kalau boleh kita bilang, peraturan yang dibuat ternyata Bupati sendiri yang tidak tertib. Jelas, SE yang keluar tentang penghentian permohonan perijinan, selanjutnya justru Bupati Sidoarjo mengeluarkan surat persetujuan kepada salah satu perusahaan saluran komunikasi untuk mendirikan tower. Apakah ini tidak merupakan bagian dari bentuk konspirasi antara penguasa dengan pengusaha?

Perkembangan selanjutnya, pada akhir Desember 2008, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati, nomor 76 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi bersama. Kalaupun kita cermati dari peraturan tersebut ternyata dibuat tanpa pertimbangan matang, sehingga memunculkan problem tersendiri; tentang pendirian tower bersama. Belum ada aturan yang menjelaskan soal tower bersama, sehingga pada tahun 2009 Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2007 direvisi menjadi Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 9 Tahun 2009 setelah muncul surat edaran bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Serta Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Sebagaimana yang dijelaskan pada alinea sebelumnya, bahwa Bupati Sidoarjo telah mengkhianati regulasi dengan kewenangan yang dibuatnya berbentuk Peraturan Bupati. Menentukan titik-titik bangunan tower (yang berada pada lampiran Peraturan Bupati 76/2007) ternyata tidak berjalan optimal. Sehingga perlu adanya revisi, bahwa bangunan tower dapat bergeser; tidak harus pada titik tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Nah, ini permainan apalagi?? Hal tersebut dapat kita duga bahwa Bupati Sidoarjo telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pengusaha dan memperkaya diri sendiri.

Sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang telah tertutup dari pantauhan public, tentang skandal perijinan pembangunan tower. Kalau kita boleh obyektif, berapa kerugian negara ketika diketahui bahwa masih banyak tower berdiri di Sidoarjo tanpa mengantongi surat ijin. Bukan tidak mungkin, melibatkan oknum elit birokrasi yang dikomandani oleh Bupati Sidoarjo guna melindungi para investor di Kabupaten Sidoarjo. Tidak lain kita berharap kepada pihak berwajib untuk melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan memberikan sangsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.

0 komentar:

Posting Komentar