Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 18 Februari 2010

Elit Birokrasi Terlibat, Pansus Tower (DPRD) Tiada Jejak

Berawal dari banyaknya temuan pada pendirian menara saluran telekomunikasi (tower) di Kabupaten Sidoarjo yang bermasalah, pertengahan tahun 2009 DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (Pansus), tidak lain difungsikan untuk mengusut tuntas pelanggaran oleh birokrasi terkait proses perijinan yang mereka lakukan (hasil konspirasi dengan pengusaha). Proses perijinan yang dimaksud adalah bahwa dari sekian tower yang ada ternyata tidak semua mempunyai izin. Ada yang hanya mempunyai izin HO saja, ada juga yang hanya mempunyai izin IMB. Bahkan ada tower yang tidak mendapatkan izin sama sekali.

Berbagai agenda dilakukan oleh pansus DPRD, mulai melakukan investigas di lapangan hingga klarifikasi kepada dinas yang bersangkutan untuk menta penjelasan akar persoalan tersebut. Tidak hanya itu, bahkan pansus DPRD yang dipimpin oleh Nur Ahmad sempat merekomendasikan agar DPRD menggunakan hak interpelasi, karena diduga Bupati terlibat dalam pelanggaran tersebut. Namun sayang, saat itu bulan Juli 2009 keberadaan DPRD tidak memungkinkan karena terjadi masa transisi (periode 2004-2009/2009-2014) sehingga agenda untuk menggunakan hak interpelasi menjadi pupus.

Nur Ahmad ketua pansus saat itu, ternyata terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014, namun kusak-kusuk—untuk melanjutkan—Pansus (seperti periode sebelumnya) masih belum ketara. Disisi lain, kalaupun kita cermati dari perjalannya, pansus se-akan kita nilai terlalu berani untuk membongkar konspirasi besar tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari berita yang dirilis oleh www.kabarsidoarjo.com pada 16 Juli 2009, bahwa Pansus mengklaim bahwa adanya pendirian tower tanpa izin melibatkan elit birokrasi (Bupati Sidoarjo). Dan juga mengklaim bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang sistematis. Kenapa hari ini tidak dilanjutnya seperti periode sebelumnya?

Antara lain, tower bermasalah adalah di Kletek. Menara yang didirikan oleh perusahaan telekomunikasi XL (PT Excelcomindo Pratama Tbk) tersebut ternyata perijinannya masih belum tuntas. Sebagaimana yang diberitakan oleh www.APIndonesia.com. Pengakuhan warga setempat bahwa persetujuan warga untuk mendirikan menara tersebut masih belum seratus persen. Disisi lain, warga sekitar tidak dapat berbuat banyak karena mendapat tekanan dari berbagai pihak. Dan menurut keterangan warga setempat bahwa berdirinya tower tersebut mendapat perlindungan dari satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Disini kita dapat menilai bahwa ada oknum dari instansi penegak Peraturan Daerah yang terlibat secara langsung.

Sebenarnya sangat disayangkan kalaupun proses invetigasi yang mempunyai ending untuk menggunakan hak interpelasi harus berhenti tanpa alasan. Karena dengan hak interpelasi DPRD merupakan bagian dari langkah awal untuk menguak semua skandal korupsi yang ada di birokrasi Sidoarjo.

Apa memang anggota DPRD sudah melibatkan diri dalam konspirasi yang dilakukan oleh oknum birokrasi dan pengusaha?. Patut diduga, bahwa telah terjadi kesepakatan antara pengusaha, birokrat dan anggota DPRD bahwa proses pengusutan terhadap kasus yang dinilai merugikan keuangan negara. Tidak lain yang menjadi harapan kita bersama bahwa ke depan, DPRD Kabupaten Sidoarjo melanjutnya pengusutan kasus tersebut hingga tuntas. Dan para oknum birokrasi nakal diberikan sangsi sebagaimana peraturan yang ada, tidak pandang bulu; kalaupun memang Bupati harus diberikan sangsi, kenapa tidak..?

1 komentar:

Anonim mengatakan...

jawapos minggu 21 feb 2010

Posting Komentar