Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 06 Februari 2010

KEPALA DAERAH KAB. SIDOARJO TIDAK PECUS, ORDER DELTA GRAFIKA SURUT

Delta Grafika merupakan salah satu perusahan daerah di Kabupaten Sidoarjo atau yang biasa disebut dengan badan usaha milik daerah (BUMD). Sebagaimana yang ditulis dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id), pada 3 Februari 2010, Kepala Bagian Delta Grafika mengatakan bahwa delapan puluh persen order BUMD Delta Grafika berasal dari SKPD. Namun hari ini (awal tahun 2010) SKPD belum berani mengeluarkan kebijakan untuk melakukan cetak sebagaimana kebutuhan perkantoran, dengan asumsi bahwa masih belum ada alokasi anggaran (APBD 2010 belum disahkan DPRD). Pertanyaannya kemudian, kok bisa hal tersebut terjadi? Padahal pada awal tahun mestinya kebutuhan cetak—sebagai pelengkap administrasi—dalam aktifitas birokrasi secara otomatis rame-ramenya.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Namun kenapa masih saja ada problem yang tidak prinsip sehingga menjadikan kinerja birokrasi tidak optimal? Dan sebagaimana persoalan di atas harusnya tidak terjadi di Sidoarjo. Karena (isue) selain Kepala Daerahnya dianggap mempunyai pengalaman panjang di birokrasi, dia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan bidang pelayanan/kebijakan publik.

Kalaupun kita mencermati dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud, persoalan tersebut relevan dijelaskan pada pasal 46, ayat 1 sampai 5, yang berbunyi:
1. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
3. Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
4. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Kelima ayat tersebut sangatlah jelas bahwa dalam proses penggedokan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, apabila tidak dapat disahkan pada akhir tahun hingga batas waktu pembahasan (31 Desember sebagaimana peraturan yang ada), Bupati harus mengambil langkah-langkah antisipasi sebagai upaya anggaran untuk pembiayaan operasional kinerja birokrasi, yakni membuat peraturan kepala daerah yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.

Logikanya, kalaupun ada kendala anggaran pada operasional birokrasi karena mundurnya penggedokan RAPBD berarti kepala daerah tidak berbuat apapun sebagaimana peraturan pemerintah. Patut diduga bahwa kinerja birokrasi tidak dapat optimal karena kepala daerahnya tidak serius dalam memimpin pengelolaan keuangan. Tidak bijak dan tidak taat aturan. Problem yang lain Delta Gratika pada tahun anggaran 2009 hingga Bulan November masih belum menyetor bagi hasil ke kas daerah. Sebagaimana rencana pada tahun 2009 akan menyetor laba sebesar Rp 250.000.000. Entah kenapa, apakah memang sejak dulu selalu tidak tertib? Atau Bupati yang tidak pernah membina mereka?

0 komentar:

Posting Komentar