Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 04 Februari 2010

KONSPIRASI PEMERINTAH - LBI (Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo)

Sejak awal sudah ada indikasi bahwa proses penyelesaian luberan lumpur di Kec. Porong, Tanggulangin, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo tidak akan dapat selesai sebagaimana harapan masyarakat korban lumpur. Indikator yang paling sederhana adalah soal uang kontrak. Dalam formulir yang disediakan oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI)warga se-akan dipaksa untuk menandatangi dengan beberapa item kesepakatan yang mempunyai konsekuensi bahwa selanjutnya warga korban lumpur tidak akan menuntut ganti-rugi. Dan bentuk ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud (tanah dan bangunan)--ketika mengukur besaran nilai--sudah termasuk bagian dari ganti-rugi dampak immaterial.

Kedua, kesepakatan tentang skema pembayaran 20%-80%. Dalam kontrak yang dibuat oleh LBI bahwa mereka akan membayar 80% dalam waktu dua tahun (sebelum masa kontrak rumah habis). Artinya bahwa ada sebuah akal-akalan dari LBI dan Pemerintah untuk merampas hak/menguasai hak atas tanah warga korban lumpur. Surat nota perjanjian jula beli (NPJB) yang dibuat antara LBI melalui PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga menjelaskan bahwa aset tersebut sudah menjadi hak dari LBI. Disisi lain, LBI bisa dipastikan akan bleset atas perjanjian yang dibuatnya. Karena selain masih jauh dari jeratan hukum, mereka masih merasa PD bahwa LBI benar-benar tidak bersalah (meskipun hasil audit kinerja oleh BPK RI sangatlah jelas).

Ketiga, sebagian pembangunan infrastruktur sebagai dampak luberan lumpur dibiayai oleh negara (pemerintah pusat). Dan yang kemudian menjadikan kita semakin heran, pemerintah mengiyakan itu dan pasang badan. Disisi lain, hasil audit BPK RI sangatlah jelas, bahwa pelanggaran yang berakibat terjadinya bencana (kecelakaan) adalah mereka LBI tidak dapat memenuhi standar pengeboran dan menunjuk perusahaan yang tidak kapabel. Serta proses monitoring oleh pemerintah—khususnya soal perijinan—juga tidak optimal dilakukan, sehingga LBI dengan ambisinya untuk menggali minyak di Kecamatan Porong dapat leluasa (sak karepe dewe).

Keempat, LBI memutuskan bahwa tidak akan menambah area terdampak sebagaimana yang ditetapkan oleh Keppres 13/2007 (peta 22 Maret 2007). Padahal masih banyak wilayah yang layak untuk mendapatkan ganti rugi. Walhasil, pemerintah tetap memaksa masyarakat agar tidak menuntut LBI dengan konsekuensi yang memberikan ganti rugi adalah pemerintah (APBN). Hari ini warga korban di luar peta 22 Maret 2007 lagi menunggu pemberian ganti rugi oleh pemerintah. Memang, pemerintah sudah memberikan 20%, namun yang 80% belum ada kepastian. Pemerintah mengeluarkan Perpres 40 Tahun 2009

Hari ini dampak tersebut mulai dapat dirasakan oleh warga korban lumpur. Sebagaimana yang diberitakan Jawa Pos, 5 Pebruari 2010, warga Desa Kedungbendo, Tanggulangin yang dipimpin oleh Kepala Desa, H.Hasan melakukan aksi dengan boikot proses penanggulan. Karena mereka menilai bahwa tanah yang didirikan tanggul oleh LBI masih belum lunas. Itu bagian kecil dampak yang muncul. Selanjutnya, mereka (warga korban lumpur) sedikit demi sedikit akan terbuka kesadarannya bahwa selama ini mereka menjadi tumbal pemerintah guna mengamankan proses produksi LBI di Kabupaten Sidoarjo. Komunitas korban lumpur, secara bertahap melakukan konsolidasi dalam rangka meluruskan berbagai kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lumpur. Dan bersama seluruh warga korban lumpur bersatu menuntut hak-haknya yang telah dirampas oleh LBI dan pemerintah…

0 komentar:

Posting Komentar