Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 14 Februari 2010

KPUD TIDAK PROSEDURAL, KEPALA DAERAH MELANGGAR PP 58/2005

Dirilis harian Jawa Pos, Senin, 15 Februari 2010, Anshori, Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa untuk menutupi biaya operasional KPUD guna menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Juli mendatang harus “hutang”. Operasional yang dimaksud adalah untuk gaji pegawai di sekretariat dan belanja rutin bulanan, yakni listrik, telepon, dan air. Hal tersebut merupakan bagian dari dampak dari molornya pengesahan RAPBD TA 2010.

Hal yang sama juga pernah dikeluhkan oleh Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo Drs Fauzi Isfandiari. Dia mengatakan bahwa “untuk membiayai pelaksanaan Pilbup 2010, terpaksa utang kanan kiri ke sejumlah rekanan. Dan sekarang hutang KPUD jumlahnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Tidak lain untuk kebutuhan kertas, fotocopy dan sebagainya yang merupakan kegiatan tahapan pilbup 2010”.

Kebijakan tersebut—yang dilakukan oleh KPUD—merupakan kebijakan yang tidak prosedural. Sebagaimana yang dimaksud oleh Koordinator Pokja Nasional Pemilukada KPU I Gusti Putu Artha. Pada rapat Pimpinan para Ketua KPU Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Ruang Utama KPU Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta di Jakarta Kamis (21/1), mengatakan bahwa ‘’Jangan nekat memulai tahapan Pemilu Kepala Daerah jika anggaran belum siap. Jika anggaran belum siap dan tahapan dijalankan maka ada konsekwensi yang terjadi. Pertama, secara teknis kualitas tahapan tidak berkualitas. Kedua, secara yuridis hal itu akan memerangkak anggota KPU dan jajarannya ke meja hijau karena harus mempertanggungjawabkan keuangan yang tidak prosedural”

(www.kpu.go.id)

Pada konteks pengelolaan keuangan daerah, sebenarnya sudah ada peraturan yang mengaturnya, misalkan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana tersebut menyebutkan; Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD

(pasal 46, ayat 1)

Pada ayat berikutnya juga menjelaskan bahwa Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Dua pasal tersebut sangatlah jelas, bahwa ketika RAPBD tidak dapat disahkan pada akhir tahun, kepala daerah harusnya merumuskan peraturan kepala daerah—sebagai legalitas—dalam rangka melakukan pembiayaan (operasional) organisasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dampak dari tidak diterbitkannnya peraturan kepala daerah, KPUD harus mengelola keuangan daerah tanpa prosedur yang telah ditetapkan, dan (seakan) tidak menggubris apa yang menjadi anjuran KPU. Kemungkinan tidak hanya terjadi pada KPUD, tetapi juga terjadi pada instansi lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kritik terhadap KPUD; sebagai institusi (independent) harusnya dapat melakukan tugas yang profesional. Kurang beberapa bulan lagi KPUD akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, untuk masa khitmad kepala daerah lima tahun mendatang (2010-2015). Kalaupun panitia/penyelenggaranya tidak profesional dan banyak melanggar ketentuan peraturan, apakah mungkin hasil pemilu kepala daerah nanti dapat legitimasi dari masyarakat ?

Disisi lain, kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah harusnya juga tidak mudah mengenyampingkan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintahan. Tidak lain, hal tersebut dilakukan guna mendorong legitimasi kebijakan dengan tertib administrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

0 komentar:

Posting Komentar