Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 02 Februari 2010

PELANGGARAN 2008, TIDAK HANYA BLH

"Radar Surabaya, 3 Februari 2010: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, diseret Kejari Sidoarjo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2008"

Salut, kalau kita menilai pada awal tahun 2010 kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka bekerja tidak hanya pada kasus-kasus tertentu yang dianggap aman (tidak melibatkan eksekutif Kabupaten Sidoarjo), tetapi justru memeriksa ring sekian pembuat kebijakan yang terindikasi KORUPSI. Karena ternyata masih banyak skandal pelanggaran pengelolaan keuangan daerah yang masuk kategori korupsi.

Pada dasarnya banyak skandal korupsi di tubuh eksekutif/birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun yang terkuak ketika diperiksa Kejari. Pada tahun anggaran 2008 pelanggaran yang dapat dinilai korupsi tidak hanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) tetapi juga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PDAM Delta Tirta (BUMND), Delta Grafika (BUMND), Dinas Pendidikan, dsb.

Dari sekian pelanggaran yang ada, modusnya bermancam-macam. Dan kalaupun kita nilai dari skandal yang ada, bermacam-macam pula kategori pelanggaran yang terjadi. Ada yang dapat kita nilai bahwa pelanggaran tersebut hanya bagian dari bentuk pelanggaran administrasi, hingga merugikan uang negara.

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melakukan pungutan pajak penerangan jalan tanpa standar operasional, sehingga dapat diduga merugikan uang daerah; setoran yang diberikan oleh PT PLN APJ Surabaya Barat tidak sesuai dengan perjanjian Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 188/3/404.1.1.3.2007 antar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Barat tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo. Ketika dikonfirmasi tentang persoalan tersebut, DPPKA menjelaskan bahwa kurangnya setoran karena DPPKA tidak mempunyai data wajib pajak penerangan jalan. Logikanya, mana mungkin? Terus, selama ini bertugas untuk apa?

MERAMPOK UANG YANG DIPUNGUT DARI RAKYAT..

1 komentar:

Anonim mengatakan...

dapat jasa pungut lagi....

Posting Komentar