Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 09 Februari 2010

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN TANGANI DAMPAK LUBERAN LUMPUR

Harian Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010, merilis kebijakan Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi anggaran 750 juta untuk melakukan renovasi pasar baru porong (PBP). Dengan asumsi bahwa pelayanan untuk bedagang tidak dapat optimal bangunan pasar banyak kerusakan akibat dijadikan penampungan korban lumpur.


Melihat kebijakan tersebut layak kita menilai bahwa Pemkab. Sidoarjo “tidak konsisten” dalam memberikan alokasi anggaran dalam menangani dampak luberan lumpur. Kenapa? Banyak kritik dan usulan dari warga dan lembaga swadaya masyarakat bahkan dari warga korban lumpur sendiri terkait dengan alokasi untuk program penanganan dampak (sosial) luberan lumpur, tetapi Pemkab. Sidoarjo selalu mengatakan, tidak berani memberikan alokasi (program) untuk penanganan dampak luberan lumpur. Karena sebagaimana peraturan perundang-undangan, persoalan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Kalaupun memaksakan, takutnya nanti dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); ketika melakukan audit pengelolaan keuangan daerah.


Alasan pemerintah memberikan alokasi anggaran 750 juta untuk renovasi PBP bahwa pasar merupakan bagian potensi pendapatan asli daerah. Namun demikian, DPRD mengharap kepada eksekutif (Pemkab. Sidoarjo) untuk dapat menagih janji kepada PT Minarak untuk memberikan bantuan pada renovasi tersebut. Disisi lain, PT Lapindo Brantas Inc (LBI) mengatakan bahwa PBP bukan merupakan bagian dari tanggungjawabnya, karena PBP merupakan aset Pemkab. Sidoarjo, bukan milik LBI, sehingga yang bertanggungjawab tidak lain adalah Pemkab. Sidoarjo (Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010).


Agenda renovasi tersebut secara teknis akan diserahkan kepada dinas pasar. Yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita adalah ada apa dengan PBP dan Dinas Pasar? Toh, sebenarnya masih banyak juga dampak sosial-ekonomi yang juga harus ditangani oleh Pemerintah. Misal, banyak warga korban lumpur yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh pabrik telah kehilangan pekerjaan karena pabriknya tenggelam oleh lumpur. Sama-sama penting, ketika diusulkan terkait dengan problem sosial-ekonomi, banyak alasan yang disampaikan oleh Pemkab. Sidoarjo. Mereka (korban) sekarang ini mengharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk alat produksi mereka yang sudah hilang beberapa tahun lalu. Belum lagi buruh tani yang sudah tidak dapat bekerja lagi karena ladang/sawah sudah terendam lumpur dan tidak produktif lagi (di lingkungan tanggul penahan lumpur). Seperti yang dialami oleh M. Tosin, Buruh Tani, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Dia mengatakan bahwa hari ini sudah tidak bisa ke sawah, dia hanya dapat memanfaatkan sedikit sisa lahan yang sudah tidak produktif; “harus bagaimana lagi? wong sawahnya juga sudah tenggelam, jadi gak bisa seperti dulu lagi”.

0 komentar:

Posting Komentar