Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 09 Februari 2010

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN TANGANI DAMPAK LUBERAN LUMPUR

Harian Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010, merilis kebijakan Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi anggaran 750 juta pada tahun anggaran 2010 (APBD 2010 yang sekarang lagi dibahas oleh Gubernur) untuk melakukan renovasi pasar baru porong (PBP). Dengan asumsi bahwa pelayanan untuk bedagang tidak dapat optimal bangunan pasar banyak kerusakan akibat dijadikan penampungan korban lumpur.


Melihat kebijakan tersebut layak kita menilai bahwa Pemkab. Sidoarjo “tidak konsisten” dalam memberikan alokasi anggaran dalam menangani dampak luberan lumpur. Kenapa? Banyak kritik dan usulan dari warga dan lembaga swadaya masyarakat bahkan dari warga korban lumpur sendiri terkait dengan alokasi untuk program penanganan dampak (sosial) luberan lumpur, tetapi Pemkab. Sidoarjo selalu mengatakan, tidak berani memberikan alokasi (program) untuk penanganan dampak luberan lumpur. Karena sebagaimana peraturan perundang-undangan, persoalan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Kalaupun memaksakan, takutnya nanti dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); ketika melakukan audit pengelolaan keuangan daerah.


Alasan pemerintah memberikan alokasi anggaran 750 juta untuk renovasi PBP bahwa pasar merupakan bagian potensi pendapatan asli daerah. Namun demikian, DPRD mengharap kepada eksekutif (Pemkab. Sidoarjo) untuk dapat menagih janji kepada PT Minarak untuk memberikan bantuan pada renovasi tersebut. Disisi lain, PT Lapindo Brantas Inc (LBI) mengatakan bahwa PBP bukan merupakan bagian dari tanggungjawabnya, karena PBP merupakan aset Pemkab. Sidoarjo, bukan milik LBI, sehingga yang bertanggungjawab tidak lain adalah Pemkab. Sidoarjo (Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010).


Agenda renovasi tersebut secara teknis akan diserahkan kepada dinas pasar. Yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita adalah ada apa dengan PBP dan Dinas Pasar? Toh, sebenarnya masih banyak juga dampak sosial-ekonomi yang juga harus ditangani oleh Pemerintah. Misal, banyak warga korban lumpur yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh pabrik telah kehilangan pekerjaan karena pabriknya tenggelam oleh lumpur. Sama-sama penting, ketika diusulkan terkait dengan problem sosial-ekonomi, banyak alasan yang disampaikan oleh Pemkab. Sidoarjo. Mereka (korban) sekarang ini mengharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk alat produksi mereka yang sudah hilang beberapa tahun lalu. Belum lagi buruh tani yang sudah tidak dapat bekerja lagi karena ladang/sawah sudah terendam lumpur dan tidak produktif lagi (di lingkungan tanggul penahan lumpur). Seperti yang dialami oleh M. Tosin, Buruh Tani, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Dia mengatakan bahwa hari ini sudah tidak bisa ke sawah, dia hanya dapat memanfaatkan sedikit sisa lahan yang sudah tidak produktif; “harus bagaimana lagi? wong sawahnya juga sudah tenggelam, jadi gak bisa seperti dulu lagi”.


Harusnya pemerintah dapat proporsional dan lebih dapat membaca latarbelakang program pembangunan. Mau-tidak mau luberan lumpur merupakan program krusial yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab. Sidoarjo selalu mengatakan bahwa problem tersebut merupakan bagian dari tanggunjawab pemerintah pusat, dengan mengacu pada UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 11, ayat 3 yang menyebutkan tentang pertambangan umum, minyak bumi dan gas bumi. Tetapi pada UU yang lain menyebutkan bahwa izin administrasi pengeboran minyak dan gas bumi melibatkan pemerintah lokal untuk disetujui oleh pemerintah pusat. Artinya bahwa keterlibatan pemerintah lokal dalam proses pertambangan minyak dan gas bumi. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam yang disebutkan pada pasal 14, UU 33/2004, pemerintah daerah mendapatkan presentase yang cukup dalam pengelolaan hasil pertambangan. Sehingga ketika ada persoalan sebagai dampak dari proses pertambangan, tidak hanya pemerintah pusat yang harus bertanggungjawab, tetapi juga pemerintah daerah

0 komentar:

Posting Komentar