Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 12 Februari 2010

Pendapatan PDAM dan Rencana Pembangunan SPAM (Tahun 2010) Tidak Transparan

Diberitakan www.sidoarjokab.go.id Direktur Umum BUMD PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo, Drs. Abdul Basid Lao, mengatakan bahwa di tahun 2009 laba bersih PDAM sebesar 10 M dan dapat setor ke kas daerah 2,5 M (25%). Hal tersebut menurut Basid merupakan sebuah prestasi yang perlu dibanggakan oleh masyarakat Sidoarjo secara umum. Disisi lain, pada tahun 2010 pemerintah pusat mengucurkan bantuan fisik untuk jaringan distrik utama dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kedung Nguling, Candi dan Krian. Tidak lain merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada PDAM Delta Tirta.


Selain mendapatkan bantuan untuk membangun jaringan distrik utama dan instalasi pengelolaan air (IPA), PDAM juga akan mendapatkan bantuan untuk Transmisi Air Baku di Krian sebesar Rp 60 milyar dan di Kedung Nguling, Candi,sebesar Rp 12 milyar. Yang kemudian menjadi persoalan adalah tidak ada inisatif (kejujuran) dari pihak PDAM Delta Tirta terkait dengan setoran kepada kas daerah. Pada tahun 2010 dalam draft RAPBD tercatat 2,5 M sama dengan setoran yang dilakukan pada tahun 2009; tidak ada perkembangan ketika infrastruktur dan perluasan jaringan sudah dilakukan ?


Kedua, kebohongan oleh Direktur Umum sebagaimana statmennya bahwa PDAM sebagai operator sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16/2005 Tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Memang, tetapi ada pengurangan penjelasan yang semestinya disampaikan oleh PDAM. Dalam PP No.16/2005, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 9 dan 10; menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (ayat 9). Dan Penyelenggara adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara (ayat 10).


Sebagaimana penjelasan pada alinea di atas dapat kita nilai bahwa kebijakan PDAM bertentangan dengan pasal 3, yang menjelaskan bahwa Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan atas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Artinya proses (akan) pelaksanaan SPAM tidak transparan, dimana yang mempunyai hak sebagai penyelenggara tidak hanya BUMD tetapi juga instansi lain (swasta) dan kelompok masyarakat. Pertanyaannya kemudian, kenapa tahapan/proses/rencana proyek tersebut tidak terbukan dalam pengelolaan keuangannya dan cenderung tertutup? Artinya tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak PDAM. Tetapi justru mereka (pihak PDAM) melegitimasi kebijakannya dengan memakai dalih bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan PP 16/2005

0 komentar:

Posting Komentar