Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 13 Maret 2010

KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MEMBONGKAR TITIK TOWER TANPA IZIN MERAGUKAN

Selain dinas perizinan dan penanaman modal (DPPM), Dinas Perhubungan (Dishub) adalah antara lain pihak yang berwenang memberikan izin terhadap pendirian tower. Namun kedua dinas tersebut ada pembagian/batas yang sangat jelas dalam pertanggungjawaban izin tersebut. Sebagiamana Peraturan Bupati No. 76/2008, pasal 18, ayat 2, yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan menara (IMM) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sidoarjo, dengan melampirkan persetujuan/klasifikasi kesesuaian dengan titik cell planing dan spesifikasi dari Dinas Perhubungan. Adapun tugas dari DPPM berkaitan dengan izin mendirikan bangunan (retribusi).

Kritik terhadap kebijakan bangunan tower yang carut-marut sebenarnya sudah mulai mencuat sejak pertengahan tahun 2009; DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus untuk investigasi dan membas tuntas problem pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo, karena saat itu sudah mulai tercium karena banyak keluhan dari masyarakat; tiba-tiba ada bangunan tower tanpa ada pemberitahuan/izin warga masyarakat. Sehingga DPRD mencoba bertindak cepat ketika mendengar banyak keluhan dan laporan dari masyarakat. Namun, seperti kebiasaan para politisi—secara umum—hanya epok-epok membahas, tetapi tidak ada jeluntrungnya (tindak lanjut). Terbukti hingga sekarang pansus yang dibuat tidak menghasilkan apapun. Tidak ada lagi anggota DPRD yang berani berteriak. Ada apa dengan semua ini? Apakah mereka (DPRD) terlibat dalam persekutuan setan dengan eksekutif dan pengusaha?

Bulan kemarin, tepatnya pada hari Minggu, 21 Februari 2010, muncullah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Winarko, bahwa akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada pihak yang telah nekat membangun tower tanpa mengantogni izin. Dia menegaskan akan melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pembongkaran.

Disisi lain, penyataan tersebut sebenarnya masih belum kongkrit. Dapat kita lihat pada statmen yang lain. Dia (Kadishub) mengaku bahwa amat sulit akan melakukan tindakan/kebijakan pembongkaran karena regulasi yang mengaturnya juga masih belum jelas. Regulasi yang dimaksud adalah peraturan daerah. Sehingga sanksi apa yang diberikan kepada oknum yang terlibat konspirasi tower tanpa izin? Meskipun logika kebijakan tersebut semua dapat menilai “ngawor”, karena ketidakmampuan Kepala Daerah; penyalahgunaan wewenang, sehingga merugikan uang negara.

Lebih kongkrit, pembuktian tersebut hingga detik ini masih belum ada rencana kebijakan untuk menindak keberadaan tower yang terbukti tanpa izin. Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mencoba mengirim surat untuk melakukan klarifikasi/audiensi guna menjelaskan persoalan tower yang ada, hingga sekarang masih belum ada tembusan. Apakah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini adalah Bupati sengaja untuk membiarkan liar persoalan tersebut? Atau memang benar-benar dirinya (Bupati) terlibat, sehingga butuh kambing hitam? Sudah banyak elit birokrasi yang dikorbankan hingga masuk penjara. Kali ini mungkin dia sudah kehabisan stok kambing hitam.. Gitu saja.!

0 komentar:

Posting Komentar