Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 17 Juni 2010

JAWABAN PEMKAB. SIDOARJO TENTANG PROBLEM TOWER TIDAK RASIONAL

Hasil studi yang dilakukan oleh PUSAKA beberapa bulan lalu tentang tower di Kabupaten Sidoarjo akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jawaban surat tersebut bernomor: 503/1097/404.6.2/2010. Kami menilai bahwa jawaban melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari substansi kebijakan yang kita rekomendasikan.
  1. tentang pembongkaran menara tower yang tidak mengantongi izin sehingga merugikan uang keuangan daerah (retribusi). Pemkab. Sidoarjo berbendapat bahwa untuk melakukan pembongkaran tidak ada alokasi anggaran dari APBD pada TA 2010. Disisi lain, perlu adanya agenda untuk melakukan pemetaan, mana tower yang berizin dan mana yang tidak mengantongi izin. Padahal dalam studi yang dibuat oleh PUSAKA datanya bersumber pada dinas terkait. Artinya sudah tidak perlu lagi untuk dilakukan identifikasi karena dinas perijinan sudah mempunyai data tersebut.
  2. Kami menilai bahwa pungutan yang dilakukan oleh Pemkab. Sidoarjo melalui MoU yang dibuat dengan para provider merupakan bagian dari bentuk gratifikasi (45 juta per titik tower). Karena selain nomenklaturnya tidak jelas dalam APBD, kami menilai bahwa hal tersebut dilakukan karena bentuk imbalan karena jasa Bupati melancarkan perijinan pendirian tower (peraturan tidak memungkinkan). Disisi lain, pengakuan Pemkab. Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah megatakan bahwa dana tersebut masuk pendapatan daerah (pendapatan hibah). Hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun2006. Pendapatan Hibah yang dimaksud dalam kedua aturan tersebut adalah ”pendapatan yang tidak bersifat mengikat”. Sedangkan pendapatan tersebut diperoleh hasil MoU antara Bupati dengan provider.
  1. Pemkab. Sidarjo melalui Sekrataris Daerah berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap bangunan tower merupakan bagian dari komitmen Bupati dalam menjalankan peraturan yang ada. Menurut kami hal tersebut sangat kontroversi ketika kita melihat kronologis persoalan kebijakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo (lihat analisis sebelumnya tentang tower)

0 komentar:

Posting Komentar