TIGA TOWER DIKEPRAS, DISHUB MASIH BELUM OPTIMAL (Karena Masih Ratusan Tower Tanpa Izin yang Masih Aktif di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo)

Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat.

Namun hal tersebut masih jauh dari keadilan. Karena jumlah bangunan tower yang tidak berizin tidak hanya tiga bangunan menara yang ada di Kecamatan Sedati, tetapi masih banyak juga bangunan tower di Kecamatan lain yang tidak berizin. Berikut data hasil investigasi tim PUSAKA:

NO	LOKASI KEC.	TERDATA	BERIJIN	TDK BERIJIN	%
1	Tarik	12	6	6	50.0%
2	Tanggulangin	15	9	6	40.0%
3	Sukodono	18	11	7	38.9%
4	Wonoayu	13	8	5	38.5%
5	Tulangan	13	9	4	30.8%
6	Balong Bendo	12	7	5	41.7%
7	Sidoarjo	51	24	27	54.0%
8	Waru	50	31	19	38.8%
9	Sedati	35	15	20	57.1%
10	Taman	50	31	19	38.8%
11	Krembung	8	4	4	50.0%
12	Prambon	13	8	5	38.5%
13	Gedangan	28	20	8	28.6%
14	Porong	7	5	2	28.6%
15	Buduran	22	14	8	36.4%
16	Krian	19	12	7	36.8%
17	Jabon	4	3	1	25.0%
18	Candi	35	14	21	61.8%
JUMLAH		405	231	174	43.0%

Patut kita curigahi kebijakan tersebut. Tim PUSAKA beberapa bulan yang lalau setelah melalukan survei terhadap bangunan tower, kita menyampaikan surat untuk dapat berdiskusi dengan pihak terkait tentang kebijakan terhadap bangunan tower tersebut. Namun tidak direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, malah kita diberikan surat balasan yang berisikan argumentasi Pemkab Sidoarjo terhadap hasil studi yang dibuat oleh PUSAKA.

TOLONG DICERMATI; DANA PENDAPATAN HIBAH YANG DIPUNGUT DARI PENGUSAHA RP 45.000.000,- PER SATU TITIK TOWER TERNYATA TANPA REGULASI YANG JELAS DAN DAPAT KITA NILAI KEBIJAKAN TERSEBUT MELANGGAR PP 58/2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 24 DAN 25 (AYAT 1 DAN 2).