Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 24 Juni 2010

TIGA TOWER DIKEPRAS, DISHUB MASIH BELUM OPTIMAL (Karena Masih Ratusan Tower Tanpa Izin yang Masih Aktif di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo)

Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat.

Namun hal tersebut masih jauh dari keadilan. Karena jumlah bangunan tower yang tidak berizin tidak hanya tiga bangunan menara yang ada di Kecamatan Sedati, tetapi masih banyak juga bangunan tower di Kecamatan lain yang tidak berizin. Berikut data hasil investigasi tim PUSAKA:


NO

LOKASI KEC.

TERDATA

BERIJIN

TDK BERIJIN

%

1

Tarik

12

6

6

50.0%

2

Tanggulangin

15

9

6

40.0%

3

Sukodono

18

11

7

38.9%

4

Wonoayu

13

8

5

38.5%

5

Tulangan

13

9

4

30.8%

6

Balong Bendo

12

7

5

41.7%

7

Sidoarjo

51

24

27

54.0%

8

Waru

50

31

19

38.8%

9

Sedati

35

15

20

57.1%

10

Taman

50

31

19

38.8%

11

Krembung

8

4

4

50.0%

12

Prambon

13

8

5

38.5%

13

Gedangan

28

20

8

28.6%

14

Porong

7

5

2

28.6%

15

Buduran

22

14

8

36.4%

16

Krian

19

12

7

36.8%

17

Jabon

4

3

1

25.0%

18

Candi

35

14

21

61.8%

JUMLAH

405

231

174

43.0%


Patut kita curigahi kebijakan tersebut. Tim PUSAKA beberapa bulan yang lalau setelah melalukan survei terhadap bangunan tower, kita menyampaikan surat untuk dapat berdiskusi dengan pihak terkait tentang kebijakan terhadap bangunan tower tersebut. Namun tidak direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, malah kita diberikan surat balasan yang berisikan argumentasi Pemkab Sidoarjo terhadap hasil studi yang dibuat oleh PUSAKA.


TOLONG DICERMATI; DANA PENDAPATAN HIBAH YANG DIPUNGUT DARI PENGUSAHA RP 45.000.000,- PER SATU TITIK TOWER TERNYATA TANPA REGULASI YANG JELAS DAN DAPAT KITA NILAI KEBIJAKAN TERSEBUT MELANGGAR PP 58/2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 24 DAN 25 (AYAT 1 DAN 2).


0 komentar:

Posting Komentar