Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 03 Oktober 2010

Pemkab. Sidoarjo harus lebih Cermat (Kebijakan Memberikan Alokasi Anggaran untuk Partai Politik tahun 2010)

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan bantuan dana kepada partai politik sebagai operasional tidak perlu dilakukan, mengingat banyak agenda pembangunan yang masih terbengkalai. Dalam arti bahwa bantuan dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang lain, yang menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat Sidoarjo.

Sebagaimana yang diberitakan oleh hampir semua media masa, 4 Oktober 2010, bahwa Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi tersebut karena dalam rangka taat kepada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Kemudian, yang harus dicermati bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut digunakan sebagai sarana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik (Bab IV Pasal 9).

Selanjutnya, dalam pasal Pasal 10 pendidikan politik berkaitan dengan Pasal 9, antara lain:

(1) Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

(2) Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

(3) Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertanyaannya kemudian adalah ada tidak Partai Politik di Sidoarjo yang konsisten terhadap pendidikan politik ? fenomena sosial politik yang selama ini dielu-elukan oleh semua Partai Politik peserta pemilu di Kab. Sidoarjo adalah pragmatisme pemilih. hampir 80% pemilih di Kabupaten Sidoarjo ketika menghadapi pemilu selalu mewacanakan uang sebagai kompensasi politik (jangka pendek). Menurut penulis hal tersebut merupakan prustasi politik oleh semua lapisan masyarakat terhadap partai politik yang ada. Sejak bergulirnya reformasi, Partai Politik yang diharap akan menjadi pelopor pembaharuan Politik justru bergerak mundur dan tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya (melakukan pendidikan politik), yang mereka (elit Parpol) hanya datang ke masyarakat ketika akan dilakukan pemilu, dengan mengobral banyak janji.

Kasus terakhir, Pemilukada Sidoarjo yang diselenggarakan pada 25 Juli 2010, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap candidate yang dipelopori oleh Partai Politik memberikan kompensasi “uang” untuk mencoblos pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, apakah itu yang dinamakan pendidikan politik untuk masyarakat? dan siapa yang akan bertanggungjawab apabila dana tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya (disalahgunakan)?.

0 komentar:

Posting Komentar