Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 21 Desember 2010

Sidoarjo 2011-2015; Mendorong Pembangunan di Sektor Ekonomi guna mewujudkan Kemandirian Daerah

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi (ekonomi) cukup besar. Karena selain sebagai penyangga Kota Surabaya, Sidoarjo mempunyai sumberdaya (kekayaan) yang lebih dari cukup. Perkembangan terakhir program pemerintah Kabupaten Sidoarjo; menggali potensi unggulan terhadap beberapa centra usaha antara lain. Seperti, Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung dan Kampoeng Krupuk di Desa

Kedungrejo Kecamatan Jabon, olahan ikan Kalanganyar Sedati, Sentra tas, koper Kedensari, Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan bordir di Ketegan, Boro, Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan logam di Ngingas Waru, dalam lima tahun terakhir menjadi sector basis atau penyumbang pendapatan yang cukup lumayan terhadap kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat kita lihat dari data produk domistik regional bruto (PDRB) dengan memakai teori dan rumus location quotion >=1; bahwa industry pengolahan mendapat nilai tertinggi yakni 1,84 meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 (sebelum ada semburan lumpur lapindo) sebesar 2,20%.

Kalau kita cermati pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan rangking kedua se Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Namun kenapa selama ini Sidoarjo masih belum dapat optimal dalam melaksanakan program pembangunan?; angka pengangguran masih cukup tinggi, angka putus sekolah untuk SMA/SMK/MA dari tahun 2008-2009 mengalami kenaikan (0,05%-0,35%). Serta subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin (Jamkesda/SKTM) yang masih jauh dari sasaran hingga satu tahun terakhir masih belum ada tanda-tanda upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Apakah dalam merumuskan rencana pembangunan ada yang keliru? Atau para pejabat publiknya yang tidak ada iktikad baik untuk mensejahterakan masyarakat?

Dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya tidak hanya sekedar milhat satu-satu persoalan yang ada, namun harus secara komprehensif. Dari sekian variable yang ada harusnya juga dicermati secara mendalam.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, pada bab I menyebutkan bahwa Visi Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Madani”. Mandiri mempunyai dua target yang berbeda, antara terhadap masyarakat (society) dan tata pelaksana pemerintahan. Pertama, masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumberdaya yang ada serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Kedua, pada konteks pemerintahan, mandiri yakni mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar.

Pada konteks PAD untuk kemandirian keuangan daerah dalam dokumen RPJPD disebutkan bahwa target rasio PAD (PAD dibagi dengan total APBD) pada angka ≥ 45%. Namun kalaupun kita lihat dari tahun ke tahun rasio kemandirian daerah sejak tahun 2007 tidak ada perkembangan yang signifikan; mengalami kenaikan pada tahun 2009, dan turun lagi pada tahun anggaran 2010 (perubahan). Lihat grafik di bawah ini:

Sumber data: Dok. Hasil Studi PUSAKA

Melihat grafik di atas kita dapat menilai bahwa selama lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mencapai pendapatan sebagaimana target jangka panjang yang ada pada dokumen RPJPD. Artinya RPJPD sebagai kerangka perencanaan dalam 20 tahun, dalam lima tahun pertama (2006-2010) tidak terukur dan kurang sistematis. Sehingga pada momentum transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2015 dalam perumusan RPJMD harus secermat mungkin dalam membaca/menganalisa sector pendapatan asli daerah. Tidak lain bahwa rumusan RPJMD 2011-2015 untuk mencapai target RPJPD harus dapat lebih terukur dan sistematis dengan mengevaluasi (kelemahan) pada lima tahun pertama. Misalkan mengembangkan tiga sector basis, yakni industry pengolahan, listrik gas dan air bersih, serta angkutan dan komunikasi, serta membuat solusi terhadap enam sector yang lain agar dapat bersaing dengan sector basis demi kemandirian keuangan daerah, guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah; pembanguna masyarakat di sector ekonomi.

Dokumen perencanaan pembangunan—baik jangka panjang dan jangka menengah—merupakan dokumen yang sangat vital untuk pelaksanaan pembangunan ke depan, sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan rencana pembangunan harus secermat mungkin. Karena hal tersebut akan berdampak pada sistematika pelaksanaan pembangunan dalam tiap tahun (menjadi tidak sistematis dan tidak terukur).

0 komentar:

Posting Komentar