Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 14 Januari 2011

BUKTI BARU ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEHINGGA BERDAMPAK PADA RAIBNYA DANA KASDA 2,4 KABUPATEN SIDOARJO

Dari berbagai pemberitaan media massa selama ini hanya berkutat pada proses hokum (penyelidikan) oleh kejaksaan terhadap beberapa saksi dan tersangka. Opini public yang berkembang bahwa dana kasda 2 Milyar (yang raib) dibuat untuk membayar hutang Win Hendrarso (mantan Bupati Sidoarjo) kepada Pengusaha Sabar Santoso. Namun selama ini tidak ada yang pernah nyinggung soal kebocoran keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan daerah (BPKKD) yang dipimpin oleh Nunik Ariyani, yang sekarang menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), diketuai oleh Joko Sartono.

BPK RI pada Tahun 2007 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 dengan Hasil Pemeriksaan Nomor 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April Tahun 2007. Dalam pemeriksaannya terdapat 21 rekomendasi sebesar Rp 181.613.901.814,56 yang perlu ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ada yang selesai ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan ini, opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian. Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-P tahun 2009 (TA 2008) ada beberapa problem keuangan pada TA 2006 yang masih belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

NO

URAIAN

REKOMENDASI

1

Pencatatan Atas Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir Tidak Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah elaporkan seluruh pendapatan bunga dana bergulir.

2

Pinjaman Daerah Sebesar 80.000.000.000,00 Belum Dapat Disajikan Secara Wajar Dalam Neraca Daerah

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD agar mencatat pinjaman daerah dalam Neraca Daerah sesuai jatuh temponyasetelah schedule pembayaran disepakati.

3

Bagi Hasil Laba PD Percetakan Delta Grafika Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp107.386.317,00

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Tim Anggaran untuk menetapkan bagi hasil laba BUMD/Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku


TEMUAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN


4

Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir yang Dikerjasamakan Dengan Pihak

Lain Tidak Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar :

a. Mengkaji kembali kerjasama pengelolaan pajak reklame dengan PT Starindo Pola Abadi dan kerjasama pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh PT Valensi Eka Persada Sejahtera;

b. Mengelola pemungutan pajak reklame dan retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5

Pendapatan Kontribusi/Royalty Atas Kerjasama Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer) Belum

Diterima

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan terhadap pendapatan yang menjadi hak daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

6

Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar memerintahkanKepala BPKKD untuk:

a. Menginventarisasi data aset yang dipinjam pakai oleh pihak lain dan melengkapinya dengan Perjanjian Pinjam Pakai;

b. Menyusun daftar aset yang rusak untuk diusulkan penghapusan

7

Nilai Aktiva Lain – Lain (Built Operate And Transfer) pada Neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp100.128.000.000,00 belum menyajikan nilai sesungguhnya

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan

Kepala BPKKD untuk menginventarisasi nilai aset-aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain dan menyajikannya dalam Neraca Daerah sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum




Melihat fakta di atas (sumber LHP BPK-P Jatim) tentunya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat lebih mendalam dalam melakukan investigasi terhadap persoalan raibnya uang dari Kasda. Karena pada dasarnya tidak hanya pada tahun anggaran 2008 yang terjadi problem/penyalahgunaan wewenang (Korupsi) oleh Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya memang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tidak tertib yang dimaksud adalah, mereka tidak gubris BPK-P selaku institusi yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksanaan.

Disisi lain, kalaupun kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 20 ayat 5 yang berbunyi ”bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”, dan Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dugaan raibnya dana kasda sebesar 2,4 M karena ada beberapa bukti, antara lain setoran atas nama Wien Hendrarso (Mantan Bupati Sidoarjo) kepada Sabar Santoso sebesar 2 M dan keterangan para saksi lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan raibnya dana kasda tersebut karena penyelewengan pada tiap tahun yang dilakukan oleh Win Hendrarso (mantan Bupati) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh Nunik Ariyani, keduanya menjadi tersangka

5 komentar:

Anonim mengatakan...

Kalau mau diruntut .... dalam kasus yang memakan korban DPRD Sda yg telah diputus ,Nunik juga salah satu dugaan tersangka yg punya kunci dlm peran meloloskan uang ... sama seperti yg telah disampaikan penulis kata kunci dalam korupsi sebagai tersangka 3 poin ( pemegang kewenangan , ikut membantu ,menerima dengan terbukti membantu )

Salam AF

Anonim mengatakan...

Seluruh komponen masyarakat harus peduli dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.Bisa jadi 2,4 M itu hanya yang ketahuan aja, yang tidak ketahuan jumlahnya bisa lebih banyak ... !!!
Ayo peduli pemberantasan korupsi demi kemajuan Sidoarjo !

Lussy - Waru

Anonim mengatakan...

O Dasar koruptor ...
Seenaknya makan uang rakyat !!!
Satu kata, penjarakan mereka ...!!!
< Deltamania >

manusiabiasa mengatakan...

ditunggu aksi konkretnya bos. klo sekadar data, banyak LSM yg punya. tp cuma jadi catatan yg lama-lama hilang.

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mengatakan...

terima kasih atas semua partisipasi dan dukungannya dalam pemberantasan korupsi di Sidoarjo

mohon kritik dan sarannya;
kepada AF: betul, memang ketika kasus penyalahgunaan wewenang sehingga harus merugikan uang negara 20,3 M saat itu Nunik Ariyani menjabat Bendahara Umum Daerah. Logikanya, dia tidak mungkin tidak terlibat (membantu) dalam pencairan dana tersebut, sehingga harus memenjarakan semua anggota DPRD 1999-2004. Entah kenapa dia lolos dari jeratan hukum???
sekali lagi kepada semua terima kasih banyak. Salam

Posting Komentar