Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 01 Januari 2011

Mencari Solusi Sidoarjo 2011-2015

Empat bulan yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, 25 Juli 2010, Sidoarjo sukses mengadakan hajat besar dalam rangka mengawal proses transisi (pergantian) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilakukan setiap lima tahun sekali (UU 32/2004). Sidoarjo sudah dua kali melakukan pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, dipilih oleh masyarakat. Dua kali pelaksanaan Pemilukada langsung di Sidoarjo (tahun 2005 dan 2010) berjalan sukses dan kondusif, tidak seperti daerah-daerah lain di Jawa Timur, seperti Gresik, Surabaya, Mojokerto, dsb. Ada lima pasangan calon yang bertarung di pemilukada kemarin (2010), antara lain; (1) Yuniwati Terayana – H. Sarto (YS), (2) Dr. Hj. Emy Susanti, MA – H. Khulaim Junaidi, SP (Mikul), (3) H. Agung Subali, ST – Drs. H. Abdul Wahid, MM (Sahid), (4) H. Saiful Ilah, SH., M.Hum – H. MG. Hadi Sutjipto, SH., MM.(SUCI), (5) Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda, S.Ag., M.Ag (BPW-Huda). Tidak ada putaran kedua, karena perolehan mutlak diperoleh pasangan SUCI nomor 4 sebanyak 60,46%, urutan kedua diperoleh pasangan nomor 5 BPW-Huda sebanyak 17,84%.

Pasangan SUCI resmi menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Gubernur Soekarwo pada tanggal 1 November 2010. Semua tahu bahwa H. Saiful Ilah, SH., M.Hum – H. MG. Hadi Sutjipto, SH., MM bukan tergolong orang baru di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Keduanya pernah mempunyai posisi penting di jajaran birokasi; H. Saiful Ilah sudah dua kali menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo (2000-2010) berpasangan dengan Drs. H. Wien Hendrarso, M.Si. Sedangkan Pak Tjip—panggilan akrab H.MG. Hadi Sutjipto, SH.,MM—termasuk birokrat yang sudah puluhan tahun berkhitmad di Sidoarjo; terakhir menjabat sebagai asisten I Bupati Sidoarjo (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan). Untuk itu, kiranya mereka berdua tidak hanya sekedar tahu, melainkan paham apa yang menjadi problem-problem pembangunan selama ini. Dengan demikian bukan tidak mungkin, mayoritas warga Sidoarjo berharap ada pembenahan/ perbaikan terhadap kepemimpinan dua figure tersebut.

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi (ekonomi) cukup besar. Karena selain sebagai penyangga Kota Surabaya, Sidoarjo mempunyai sumberdaya (kekayaan) yang lebih dari cukup. Perkembangan terakhir program pemerintah Kabupaten Sidoarjo; menggali potensi unggulan terhadap beberapa centra usaha antara lain. Seperti, Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung dan Kampoeng Krupuk di Desa

Kedungrejo Kecamatan Jabon, olahan ikan Kalanganyar Sedati, Sentra tas, koper Kedensari, Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan bordir di Ketegan, Boro, Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan logam di Ngingas Waru, dalam lima tahun terakhir menjadi sector basis atau penyumbang pendapatan yang cukup lumayan terhadap kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat kita lihat dari data produk domistik regional bruto (PDRB) dengan memakai teori dan rumus location quotion >=1; bahwa industry pengolahan mendapat nilai tertinggi yakni 1,84 meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 (sebelum ada semburan lumpur lapindo) sebesar 2,20%.

Kalau kita cermati pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan rangking kedua se Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Namun kenapa selama ini Sidoarjo masih belum dapat optimal dalam melaksanakan program pembangunan?; angka pengangguran masih cukup tinggi, angka putus sekolah untuk SMA/SMK/MA dari tahun 2008-2009 mengalami kenaikan (0,05%-0,35%). Serta subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin (Jamkesda/SKTM) yang masih jauh dari sasaran hingga satu tahun terakhir masih belum ada tanda-tanda upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Apakah dalam merumuskan rencana pembangunan ada yang keliru? Atau para pejabat publiknya yang tidak ada iktikad baik untuk mensejahterakan masyarakat?

Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya tidak hanya sekedar milhat satu-satu persoalan yang ada, namun harus secara komprehensif. Dari sekian variable yang ada harusnya juga dicermati secara mendalam. Dalam alur perumusannya/mekanisme ada regulasi yang mengatur, yakni UU 25/2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab IV, pasal 8 dan 9 menyebutkan tentang tahapan perencaan pembangunan; jangka panjang, jangka memengah dan tahunan. Memuat tentang prinsip-prinsip dan alur proses perencanaan pembangunan di suatu daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, pada bab I menyebutkan bahwa Visi Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Madani”. Mandiri mempunyai dua target yang berbeda, antara terhadap masyarakat (society) dan tata pelaksana pemerintahan. Pertama, masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumberdaya yang ada serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Kedua, pada konteks pemerintahan, mandiri yakni mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar.

Pada konteks PAD untuk kemandirian keuangan daerah dalam dokumen RPJPD disebutkan bahwa target rasio PAD (PAD dibagi dengan total APBD) pada angka ≥ 45%. Namun kalaupun kita lihat dari tahun ke tahun rasio kemandirian daerah sejak tahun 2007 tidak ada perkembangan yang signifikan; mengalami kenaikan pada tahun 2009, dan turun lagi pada tahun anggaran 2010 (perubahan).

Selama lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mencapai pendapatan sebagaimana target jangka panjang yang ada pada dokumen RPJPD. Artinya RPJPD sebagai kerangka perencanaan dalam 20 tahun, dalam lima tahun pertama (2006-2010) tidak terukur dan kurang sistematis. Sehingga pada momentum transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2015 dalam perumusan RPJMD harus secermat mungkin dalam membaca/menganalisa sector pendapatan asli daerah. Tidak lain bahwa rumusan RPJMD 2011-2015 untuk mencapai target RPJPD harus dapat lebih terukur dan sistematis dengan mengevaluasi (kelemahan) pada lima tahun pertama. Misalkan mengembangkan tiga sector basis (industry pengolahan, listrik gas dan air bersih, serta angkutan dan komunikasi), dan membuat solusi terhadap enam sector yang lain agar dapat bersaing dengan sector basis demi kemandirian keuangan daerah. Serta merevisi setplan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai dampak adanya bencana lumpur di tiga Kecamatan (Porong, Jabon dan Tanggulangin); banyaknya luas lahan pertanian produktif yang tergenang lumpur, dsb.

Visi Misi Salah Ketik?

Jum’at, 19 Nopember 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (BAPPEDA) mengundang sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna memberikan masukan terhadap draft rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2011-2015, di ruang kepala BAPPEDA.

Ada beberapa kalimat alam draft tersebut yang tidak relevan, antara lain kaliimat yang menjelaskan tentang visi “kemandirian keuangan daerah dalam lima tahun ke depan”. Kalau kita pelajari kalimat tersebut sama Persis dengan kalimat yang ada di dokumen RPJPD alias copy paste (RPJMD; Bab V-2) dan RPJPD; Bab III-1)

Kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut; “Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin “kecil rasio” ini menggambarkan semakin mandirinya daerah”. Apa kira-kira tidak terbalik? semakinbesar rasio” ini menggambarkan semakin mandirinya daerah”. Logikanya, nilai pendapatan kecil, maka akan menghasilkan rasio (presentase) kecil. Sebaliknya nilai pendapatan besar juga akan menghasilkan rasio (presentase) besar.

Disisi lain, pada draft yang sama (RPJPD) terdapat kalimat yang sangat controversial, dengan pengertian antara kalimat satu dengan yang lain saling bertolak belakang; antara Bab III-1 dengan Bab II-36. Tentang rasio kemandirian pada Bab III menjelaskan lebih kecil rasio pendapatan semakin mandirinya daerah, sedangkan Bab II semakin besar rasio pendapatan semakin mandiri daerahnya daerah dalam hal keuangan.

Dokumen perencanaan pembangunan—baik jangka panjang dan jangka menengah—merupakan dokumen yang sangat vital untuk pelaksanaan pembangunan ke depan, sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan rencana pembangunan harus secermat mungkin. Karena hal tersebut akan berdampak pada sistematika pelaksanaan pembangunan dalam tiap tahun (menjadi tidak sistematis dan tidak terukur).

Pada akhir tahun 2010 RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih dalam proses rancangan. Namun yang kemudian menjadi kronis, telah muncul isu egoisme dari pasangan calon yang dilantik awal bulan November 2010. Sebagaimana yang diberikatan harian Jawa Pos pada Senin, 6 Desember 2010 tentang alokasi anggaran gedung kesenian yang dialokasikan 25 Milyar dalam APBD TA 2011 sebagai bagian dari realisasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Padahal kalaupun kita dapat obyektif bahwa masih banyak problem sosial dasar (kebutuhan) masyarakat yang masih belum terpenuhi.

2 komentar:

Anonim mengatakan...

atur dahulu pedagang K5 yg semrawut, misal ditempat rambu khusus parkir berlangganan, dr situ aja qta masyarakat yg berlanggan parkir tak bisa menikmatinya. trus mrka semrawut biasanya karna oknum2 dalam yg asal tarik retribusi pedagang K5 sehingga mereka asal aja dirikan dagangan. qta mulai dr masalah yg kecil2 aja tak perlu yg terlalu rumit dulu dan menunggu, memikirkan, menimbang tugas siapa yg mengurusin toh ini daerah qta sidoarjo. mari qta wujudkan sidoarjo sebagai kota yang bersih hatinya. maaf klo salah dlm beragumentasi & ada kata2 yg salah. salam damai

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mengatakan...

terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Memang tulisan ini terinsiprasi dan set pembangunan lima tahun ke depan (RPJMD 2011-2015), sehingga tulisannya tidak kongkrit berbentuk program kerja. Tetapi setiap skenario program kerja tahunan harusnya mengacu pada perencanaan jangka menengah (RPJMD). Sehingga menurut kami pembahasan set wilayah yang berkaitan dengan PK5 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus bisa konsisten. Perda RTRW selama ini tidak berjalan optimal karena oknum birokrasi yang selalu tidak serius mengawal implementasinya. Hal tersebut tercermin dari kondisi lahan/wilayah dimana penggunaanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, kedua penataan PK5 yang selalu menjadi kontroversi, tetapi tidak pernah ada kebijakan yang cerdas yang dapat diterima oleh semua pihak...

Posting Komentar