Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 17 Januari 2011

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN MENGOPTIMALKAN BPR DELTA ARTHA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN RAKYAT DAN BUMD


Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai agent of development , bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Judisseno, 2002: 95)

Menurut jenisnya bank dibagi menjadi tiga; Pertama, Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Kedua, Bank Umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.(http://organisasi.org)

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang membunyai usaha (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha

Guna mengoptimalkan BPR Delta Artha sebagai BUMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi tidak hanya pada masyarakat umum, namun mendorong struktur yang ada agar terlibat aktif dalam mengfungsikan Delta Artha sebagai BPR dan BUMD. Hal tersebut tercermin pada kebijakan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, pada tahun 2007, meyakinkan kepada struktur pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa agar menyimpan dana kompensasi milik desa. Surat bernomor 143/568/404.1.1.1/2007 yang memuat himbauan kepada seluruh Pemerintah Kecamatan di Seluruh Kabupaten Sidoarjo agar turut serta membantu mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa guna dana kompensasi milik dana didepositokan di PT BPR Delta Artha. Tidak lain dalam rangka optimalisasi Delta Artha sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2010 Kabupaten Sidoarjo memberikan alokasi bantuan modal bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 7 Milyar; bagian dari program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa distribusi bantuan modal tersebut melalui pihak ketiga, yakni Bank Jatim. Kita tahu bahwa Bank Jatim adalah bagian dari perusahaan daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kenapa harus melalui Bank Jatim? Pemerintah Sidoarjo kan mempunyai BPR Delta Artha?

Kebijakan tersebut ternyata mengundang protes para UMKM, tidak lain bahwa besaran bunga yang ditentukan memberatkan warga masyarakat (UMKM), yakni enam persen (6%) per tahun. Pelimpahan kewenangan tersebut (dari Pemkab ke Bank Jatim) mempunyai legalitas dari Bupati Sidoarjo berbentuk Surat Keputusan (SK). Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai asset/perusahaan PT. BPR Deltha Artha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha

Sebagimana yang dijelaskan di atas, hal tersebut merupakan bagian dari bukti ketidakseriusan pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk membantu rakyat kecil. Artinya bahwa distribusi bantuan modal tersebut mestinya bisa dilakukan melalui bank BPR Delta Artha (perusahaan local), disisi lain dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terhadap eksistensi PT BPR Delta Artha.

Dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut justru memperlemah fungsi BPR sebagai bagian dari lembaga keuangan milik daerah. Dan meningkari dari filosofi bank itu sendiri sebagai agent of trust dan agent of development lebih-lebih BPR Delta Artha yang didirikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, keberadaan bank—khususnya BPR—secara prinsip pelaksanaannya seperti halnya koperasi; semangat dan orientasinya untuk kesejahteraan rakyat (mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, pasal 33,ayat 1-3) dan pemerataan ekonomi rakyat.

Antara lain yang menjadi alasan Bupati Win Hendrarso memberikan kewenangan kepada Bank Jatim adalah untuk menverifikasi administrasi UMKM calon peminjam dengan tujuan tidak terjadi kredit macet pada tahun-tahun sebelumnya. Walhasil hanya terserap 3,1 milyar. Sehingga Bupati Win Hendrarso dicerca kritik oleh beberapa pihak antara lain salah satu anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, dia mengatakan bahwa bank jatim juga punya kewenangan memutuskan berapa dana yang dikucurkan bagi Koperasi maupun UMKM. Sehingga pengajuan dana dari pelaku Koperasi dan UMKM tidak semuanya di setujui. “Perlu dievaluasi, model pencairan dana bergulir ini memakai sistem yang mana? Apakah bank hanya sebatas mengoreksi administrasi atau termasuk menentukan besaran kucuran dananya. Atau malah perlu dibentuk UPTD tersendiri yang menangainya. Tidak optimalnya dana tersebut menurut Kepala Dinas , UKM, Perindag & ESDM, Drs.H. Maksum, MM, karena koperasi dan UMKM masih dalam proses adaptasi dengan system perbankan, sebelumnya melalui mekanisme yang ditentukan oleh dinas.

Di lain pihak, Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udji Arti mengatakan dari pengajuan yang dilakukan Koperasi dan UMKM memang tidak semuanya disetujui sesuai permintaan. Alasannya, bank akan memberikan kucuran sesuai dengan kebutuhan. “Jadi sifatnya juga pembinaan, tidak serta merta pengajuan yang diminta langsung diberi. Tapi kita beri sesuai kebutuhannya,” kata Tri usai menjadi pembicara dalam lokakarya pengembangan ekspor yang digelar Bagian Perekonomian Setdakab Sidoarjo di lantai II Kantor Pemkab Sidoarjo (http://dprdsidoarjo.go.id).

Kalaupun hanya sekedar melakukan verifikasi dan penertiban administrasi menggunakan jasa Bank Jatim harus membebankan masyarakat untuk mengganti operasional bank jatim melalui bunga 6% per tahun. Kenapa tidak memakai BPR Delta Artha yang notabene milik sendiri? Bukan kemudian berorientasi pada bunga atau lalu lintas pembayaran, melainkan nilai manfaatnya lebih besar. Misalkan, terbukanya ruang sosialisasi kepada masyaraat terkait dengan eksistensi BPR Delta Artha. Dimana nasabahnya tidak hanya didominasi oleh Kepala Desa Dan Sekretaris Desa (karena instruksi Bupati dan Camat), sedangkan yang lain belum.

1 komentar:

Muslim Abd. Rozaq mengatakan...

Good Job, keep going !

Posting Komentar