Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 11 Januari 2011

WIEN HENDRARSO VS NUNIK ARIANI




Skandal korupsi 2.4 M yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo mulai beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada titik terang. Kejaksaan Negeri Sidoarjo memberikan status kepada Wien Hendrarso (Mantan Bupati Sidoarjo) dan Nunik Ariani (Mantan BPKKD yang sekarang DPPKA) sebagai “tersangka”. Namun yang kemudian menjadi menarik adalah kedua belah pihak saling lempar tanggungjawab; Win menuduh Nunik sebagai kunci problem korupsi tersebut, begitu juga sebaliknya; beberapa minggu lalu salah satu media masa harian di Sidoarjo memuat bahwa Win meminjam uang kepada Sabar Santoso karena diperintah oleh Nunik yang saat itu menjadi Kepala BPKKD. Untuk apa? Wallahu a’lam..

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah (Bupati dan juga termasuk wakil Bupati) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bab II, Pasal 5, ayat 1). Berpedoman pada pasal tersebut pihak Nunik justu melempar persoalan tersebut kepada Win selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, yang secara otomatis berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas hilangnya uang daerah sebesar 2 Milyar.

Namun bagaimana sebenarnya yang terjadi? Semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk terus melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Harapan besar kita pihak yang berwajib dapat mengusut

2 komentar:

Anonim mengatakan...

Nunik maneh..... ingat jaman pak usman !!!, ....yaaaa skrg wien kena deeeeh. moga** g ngerembet ke kacung,K9, ma apa aja yang sekata dengan itu.

Anonim mengatakan...

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara ,persoalan yg skr menurut sumber uang sdh di kembalikan ! pertanyaannya apa masih ada kerugian negara ? kerugian mungkin sdh tidak ada , tetapi disaat ditemukan telah terjadi dugaan pelanggaran . jadi dugaan pelanggaran itulah saat ini yang harus diusut untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Logika dalam penuntutan hukum di korupsi ada 3 , yaitu : (1) Orang yang mempunyaikewenangan walaupun dia tidak memperkaya diri sendiri tetapi dngan sengaja atau tidak ada kerugian diduga ada kerugian keuangan negara (2) Yang ikut membantu dalam proses terjadinya kerugian (3) menerima "dg catatan untuk dia tahu dan ikut membantu " umumnya poin 3 dijadikan pasal karet untuk menekan "memeras tersangka oleh oknum2x tidak bertanggungjawab " hemat sy untuk kasus WIN & Nunik memenuhi unsur 1 & 2 jadi tidaklah luar biasa kla kejaksaan sda mendakwa mereka berdua Tinggal kita semua jangan sampai kecolongan memberi luang kejaksaan dlm mengusut kasut ini menjadi Biasa diluar arti lain 86 dg tersangka ..... sukses Pusaka

Posting Komentar