Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 27 Maret 2011

PR BESAR UNTUK PANSUS LUMPUR (DPRD SIDOARJO)

Empat tahun lebih dampak emburan lumpur di Sidoarjo masih belum teratasi dengan optimal. Pemberian ganti rugi terhadap warga masyarakat di sekitar semburan masih belum dapat diberikan (100%). Hancurnya Infrastruktur yang membuat bangkrut semua lapisan masyarakat juga belum tertangani. Kalaupun kita evaluasi dari proses penanganan—oleh pemerintah pusat—masih belum berdampak signifikan terhadap kehidupan di tiga kecamatan tersebut.

Sebagai ruang (alterative) untuk mendorong kebijakan guna penyelesaian dampak luberan lumpur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara spesifik membahas/merumuskan bagaimana proses penanganan dampak luberan lumpur sehingga “tidak ada yang dirugikan”.

Sejak periodeisasi DPRD pada tahun 2009, baru bulan kemarin, Februari 2011, DPRD Sidoarjo mengaktifkan kembali Pansus Lumpur yang sebelumnya “mandul”. Harapan besar kami sebagai warga masyarakat Sidoarjo terhadap Pansus Lumpur adalah Pansus lumpur dapat bekerja dengan optimal; ikut serta mendorong proses penyelesaian dampak luberan lumpur. Tidak justru menjadi kurir pemeritah dan berkoalisi dengan Lapindo; dengan hanya dapat menfasilitasi warga untuk ketemu pejabat penting di Jakarta dan melempar persoalan ketika dimintai pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan rencana pengeboran di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, tentunya juga menjadi problem serius dan harus dipertimbangkan lebih dalam soal pemberian izin. Karena kalau kemudian kita melihat ke belakang bahwa terjadinya semburan lumpur di Kecamatan Porong karena kecerobohan beberapa pihak, sebagaimana hasil audit BPK RI (tahun 2007) terhadap proses eksplorasi di sumur Banjar Panji; Pertama, Pemerintah Kabupaten SIdoarjo yang memberikan izin pengeboran tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua,dalam pelaksanaan pengeboran, pihak PT Lapindo Brantas Inc memilih perusahaan yang tidak kompeten (PT. Medici Citra Nusa). Ketiga, Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 dan BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan

Dari berbagai fakta tersebut kiranya menjadi sebuah referensi utama untuk dipertimbangkan, dan Pansus lumpur DPRD Sidoarjo bersama instansi pemerintah yang lain agar dapat konsisten untuk dapat memperjuangkan hak rakyat korban lumpur, dan lebih tegas dalam mengambil kebijakan terhadap PT Lapindo yang melanggar hokum. Serta mendorong Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar profesional dalam menangani dampak semburan lumpur; hamper tidak ada kerja yang efektif dan signifikan oleh BPLS, khususnya upaya untuk melakukan penyumbatan semburan lumpur. Yang selama ini dilakukan hanya sibuk menanggul luberan lumpur.

2 komentar:

Anonim mengatakan...

seharusnya struktur pemerintahan sampai tingkat bawah yang beraksi dan mengawal problem ini, bukan smaalgrup-2 yg ujung-ujungnya membawa kepentingan pribadi. sampai saat ini adakah yg namanya desa/kelurahan memproyeksikan kerugian akibat terjangan lumpur LAPINDO???????......yg ada hanya SAYA, AKU, KULO mempunyai sebidang tanah dg luas 1,4are dan bangunan 150m3, dg menanyakan kapan dibayarkan sesuai dg keputusan bersama berdasarkan keputusan presiden.Pemerintahan Desa dg pemimpin yg hampir sama dipilih langsung oleh rakyatnya.... yg dikuatkan dg Otonomi daerah, bungkam hanya dg Bupati, Gubenur padahal mereka cara mencari kekuasaannya sama.Ingat 3 desa, 3 kelurahan hilang dan lenyap dari bumi Sidoarjo. Berapa Modal sosial.ekonomi, politik, ekologi, geografis dalam membuat desa/ kelurahan baru????

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mengatakan...

Keppres/Perpres sudah dibuat oleh Presiden dalam rangka penyelesaian dampak luapan lumpur. skema pembayaran sudah ditentukan dengan kesepakatan pihak terkait.hingga hari ini belum ada realisasi yang optimal. dan siapa yang tidak konsisten; jelas pemerintah dan lapindo.
problem dampak immaterial selama ini sangat minim masyarakat yang membincang, mereka sibuk atas assetnya sendiri-sendiri, padahal fasilitas umum masih banyak yang belum diperhatikan.
seakan ada skenario terselubung;masyarakat dikondisikan agar tidak menuntut ganti rugi yang adil karena assetnya dibuat "gantung" oleh Lapindo dan Pemerintah. tentunya untuk melawan hal tersebut membutuhkan kekuatan yang cukup (dalam melakukan konsolidasi sosial-politik)
mari bersatu, tuntut keadilan dampak luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo.

salam joeang
tim PUSAKA

Posting Komentar