Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 08 April 2011

Proses Pembangunan GTS harus segera dihentikan Karena Pengembang belum mengantongi izin

Sebagaimana informasi yang berkembang bahwa proses pembangunan GTS belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun sampai hari ini pihak pengembang tetap nekad untuk melanjutkan pembangunan Hypermarket di dekat exit tol tersebut.

Harusnya pemerintah tidak membiarkan proses pembangunan GTS terus berjalan, sebelum mendapatkan izin lengkap. Karena dalam proses uji kelayakan bangunan di wilayah tersebut belum tentu—wilayah tersebut (sebelah exit tol)—sesuai dengan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ada; bahwa wilayah dekat exit tol tersebut diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan.

Dan pemerintah harusnya lebih obyektif dalam menyikapi polemik GTS, agar tidak berdampak pada saling iri antara pengusaha yang satu dengan yang lain. Untuk itu Pemerintah harus memberikan sanksi yang jelas kepada investor nakal, tidak justru melindungi mereka ketika melanggar hukum.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang baru ini jangan sampai seperti pemerintahan Sebelumnya yang suka melindungi para investor nakal yang hobinya melanggar hukum dan membodohi masyarakat.

Sebenarnya banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika berbicara soal perizinan bangunan di Sidoarjo. Misalkan, banyak bangunan tower di tiap wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengantongi izin, serta banyak SPBU yang melanggar Andalalin.
Kritik oleh pihak DPRD terhadap bangunan GTS merupakan “palsu” belaka. Dapat kita yakini bahwa mereka (anggota DPRD) tidak akan berani terus melakukan kritik terhadap ulah pengusaha (nakal), karena kalaupun kita mengacu pada beberapa pengalaman tahun sebelumnya; Pansus perijinan tower, SPBU dan pasar modern (mini) tidak dapat bertindak lebih “kongkrit” setelah dapat membuktikan bahwa kesalahan ada pada “pengusaha”. Entah mengapa ?

Namun, PUSAKA akan terus melakukan monitoring terkait pembangunan GTS tersebut serta mempressure Pemkab Sidoarjo agar se-segera mungkin untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. hal tersebut dilakukan guna terwujudnya Good Gavernance di kabupaten Sidoarjo.

2 komentar:

rozi mengatakan...

mantab bro,...didik penguasa dengan perlawanan. pram

Anonim mengatakan...

LPSE Kab. Sidoarjo Untuk Pengadaan Non Eproc PJU (Penerangan Jalan Umum) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Sidoarjo ditemukan beberapa kejanggalan- kejanggalan dalam proses pendaftaran dan lelangnya.

1. Mengapa hanya 1 Merk Saja yang bias masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo. Merk Lampu yang digunakan adalah PHILIPS
2. Ketika saya coba mendaftar untuk mengikuti lelang, dikenakan biaya untuk mengganti biaya administrasi, menurut yang bersangkutan sebagai biaya pengganti CD (Compact Disk) dan Isi Adendum Pengadaan, dan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran adalah Rp. 50.000/paket, dan tanpa nota / bukti pembayaran / pendaftaran.
3. Ketika saya akan meminta dukungan pabrikan (Lampu PJU), waktu itu saya meminta dukungan pabrikan pada merk FOCUS Surabaya dan bertemu dengan Ibu Suryati, beliau mengatakan tidak berani mengeluarkan surat dukungan pabrikan dikarenakan atas permintaan seseorang, waktu itu beliau menyebutkan “Apa sudah konfirmasi dengan Pak Giono?” saya jawab belum !! kemudian beliau menjelaskan bahwa apabila ingin dukungan pabrikan harus menghubungi Bpk. Giono terlebuh dahulu. Ini sudah sangat JANGGAL sekali, karena Bpk. Giono bukan Direktur/Karyawan dari Focus Surabaya, kenapa saya harus konfirmasi dengan beliau dulu, sedangkan beliau tidak ada kaitannya dengan Focus Surabaya. Akhirnya saya mengalah dan hanya diberikan dukungan Tiang oleh Focus Surabaya.
4. Kecurigaan tersebut semakin membuat saya bersemangat, dan ada beberapa hal yang ingin saya ketahui:
a. Apakah dalam pembuatan master dokumen penawaran pekerjaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ada campur tangan dari pihak luar DKP Kab. Sidoarjo ?
b. Adakah KKN di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo yang melibatkan Bupati, DPRD Sidoarjo serta pejabat-pejabat yang lainnya ?
5. Ada apa sebenarnya dibalik lelang non Eproc PJU di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ?
6. Kenapa Merk Lampu Lainnya sulit untuk masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo.
7. Sulitnya mencari dukungan pabrikan ! akibat dari interfensi beberapa orang.
8. Masihkah Ada Budaya bagi-bagi jatah di DKP Sidoarjo.
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo bukan milik Pemerintah Daerah, tetapi milik swasta.
10. Siapa sebenarnya Bapak Giono tersebut, dan apa kepentingannya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo, serta pada perusahaan FOCUS Surabaya. Sampai-sampai semua tunduk pada perintahnya.

Semua ini saya tuangkan karena saya merasa kecewa. Hasil kerja rekan-rekan ternyata sia-sia, ternyata lelang tender hanya permainan segelintir orang saja, sampai kapan DKP Kab. Sidoarjo seperti ini.???
Ttd,

electric.alpha@yahoo.com

Posting Komentar