Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 02 Mei 2011

TOLAK PENGEBORAN LBI DI DESA KALIDAWIR (Tidak Ada Jaminan Keamanan Untuk Warga)


Rencana pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) pada sumur Banjar Panji di Desa Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari bentuk “penghisapan darah rakyat Sidoarjo” oleh LBI. Lima tahun yang lalu mereka membuat ulah di Desa Siring dan Jatirejo, hingga memporak porandakan sendi-sendi kehidupan warga di sekitar Porong dan Tanggulangin. Apa solusi yang mereka berikan? Mereka justru mengingkari dari sekian perjanjian yang dibuat dengan masyarakat dan pemerintah tentang ganti rugi dampak social lumpur. Walhasil, hingga hari ini masyarakat korban lumpur belum ada kepastian ganti rugi yang diberikan oleh LBI, kapan akan lunas? Karena selain mereka “ahli” ingkar janji, mereka (LBI) sudah kebal atas peraturan yang ada.

Munculnya semburan lumpur di Desa Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong hingga menenggelamkan desa tersebut murni merupakan kesalahan manusia (human error). Sebagaimana hasil audit BPK RI tahun 2007, antara lain, menyebutkan bahwa LBI menunjuk perusahaan pengeboran yang kapabitilasnya diragukan. Berikut data hasil audit BPK RI terhadap proses eksplorasi yang berdampak pada keluarnya semburan lumpur oleh PT Lapindo Brantas Inc.

PEMKAB. SIDOARJO; Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan:
• Pemberian ijin lokasi pemboran sumur Migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.
• Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No.16 tahun 2003. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada LBI, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi.

BP MIGAS; BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), BP Migas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama. Sesuai Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran butir 2.1.2 menyebutkan kewenangan BP Migas adalah mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Sub Dinas Pemboran BP Migas mempunyai uraian tugas antara lain meneliti, melaksanakan investigasi dan memberikan saran teknis kepada KPS apabila terjadi kesulitan pemboran /semburan liar serta memproses perijinan penutupan sumur.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa BP Migas tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 karena :
• Pengawasan BP Migas terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil migas lebih berorientasi pada pengawasan budget, dari pada pengawasan teknis eksplorasi dan eksploitasi di lapangan.
• BP Migas tidak melakukan review dan persetujuan atas drilling program untuk memastikan kesesuaian dengan good oil engineering practice.
• BP Migas tidak memberikan arahan teknis penanganan kesulitan eksplorasi Sumur BJP-1
• BP Migas tidak melakukan monitor terhadap pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1.
BP Migas tidak sependapat dengan kesimpulan diatas, dengan alasan BP Migas telah melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon untuk mengatasi masalah eksplorasi. Tim BPK tidak memperoleh bukti-bukti yang memadai dan autentik bahwa BP Migas telah melakukan pengawasan kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1

DITJEN MIGAS DEP.ESDM; Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1
Menteri ESDM sesuai SK No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi yang mewajibkan kontraktor antara lain untuk menyampaikan laporan harian pemboran secara tertulis kepada Ditjen Migas. Dalam pelaksanaannya, pihak LBI tidak pernah menyampaikan laporan dimaksud kepada Ditjen Migas dan Ditjen Migas tidak pernah memberikan teguran kepada LBI. Ditjen Migas tidak melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur

BJP-1 yang dilakukan oleh LBI.

Pada awalnya Dirjen Migas menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena sudah tidak berlaku efektif lagi. Namun kemudian Dirjen Migas sesuai surat No.11684/06/DJM.S/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa ketentuan tersebut masih berlaku Terkait dengan terjadinya semburan lumpur Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006, Ditjen Migas telah melakukan investigasi pada tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2006. Dalam laporannya, Ditjen Migas belum mengemukakan apakah peristiwa tersebut berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan kerja. Padahal salah satu kewenangan Ditjen Migas seperti dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 adalah melakukan investigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangka penentuan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional. Dengan demikian Ditjen Migas tidak melaksanakan wewenangnya sebagai mana yang ditetapkan dalam SK Menteri ESDM tersebut
PT LAPINDO BRANTAS INC; Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel.

PT MCN sebagai kontraktor pemboran belum berpengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan IDPM. Company profil PT MCN menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru memiliki pengalaman satu kali dalam menangani kontrak sejenis IDPM yaitu kontrak integrated drilling service (IDS) dari Semco pada tahun 2001. Kurangnya pengalaman akan meningkatkan risiko pekerjaan gagal dan berlarut-larut.


LBI menjelaskan bahwa penunjukkan PT. MCN tersebut telah melalui proses tender terbuka yang highly regulated procurement process dan telah mendapat persetujuan BP Migas.

PT. MCN dan sub kontraktornya menggunakan personel (drilling crew) yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanaan pekerjaan pemboran. Berdasarkan daily drilling report disebutkan bahwa beberapa kegagalan pelaksanaan kegiatan disebabkan rendahnya kualitas personel, misalnya adanya indikasi ketidakmampuan drilling crew dalam mengoperasikan peralatan pemboran.
LBI menjelaskan bahwa personil tersebut telah bersertifikat Pusat Pelatihan Tenaga Pengeboran Minyak (PPT Migas Cepu) dan telah menyampaikan CV sebelum ditunjuk untuk bekerja di Sumur BJP-1.

Peralatan pemboran yang digunakan oleh PT MCN dan subkontraktor sering mengalami kerusakan. Selain itu juga ada indikasi penggunaan suku cadang bekas/kualitas rendah maupun kanibalisme suku cadang antar perlatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tidak tersedianya peralatan dan suku cadang yang berkualitas secara memadai sehingga meningkatkan risiko kegagalan kegiatan dan berlarut-larutnya pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan pelaksanaan pemboran yang disebabkan oleh hal-hal tersebut mencapai kurang lebih 27 hari.

LBI menjelaskan bahwa kontrak IDPM telah dibuat untuk melindungi kepentingan LBI jika kondisi di atas terjadi dan PT. MCN cedera janji.

Fakta diatas sangatlah jelas, bahwa adanya semburan lumpur disebabkan karena beberapa hal—berkaitan dengan proses—tidak memenuhi standar eksplorasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dan ketika ada kesalahan dalam eksplorasi akan berdampak fatal terhadap lingkungan. Disisi lain, LBI tidak pernah konsisten dalam menyelesaikan dampak dari pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, mari, kita sampaikan kepada pemerintah dan LBI, bahwa eksplorasi yang akan dilakukan di Desa Kalidawir lebih baik “DIHENTIKAN, DAN BERSIHKAN SIDOARJO DARI INVESTASI PENGUSAHA NAKAL/CENDERUNG SAK KAREPE DEWE”


1 komentar:

Anonim mengatakan...

Hahaaaaa.....gagak nyemplong oil bekas "LANJUTKAN" pengeboran biar sidoarjo jadi kabupaten tambang, biar bisa ngubah logo windubandeng jadi BAKRIELAND.

Posting Komentar