Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 04 Juli 2011

BPLS “MALING” TANAH RAKYAT KORBAN LUMPUR

Sejak lahirnya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 sebagai revisi Keputusan Presiden No.13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanganan Dampak Luapan Lumpur, terkesan pemerintah akan benar-benar menyelesaikan problem dampak luapan lumpur. Namun apa yang terjadi, justru keberadaan mereka di Sidoarjo memperuncing persoalan yang ada atau dapat kita sebut mereka (oknum Tim) mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat korban lumpur. Kenapa demikian? Kita semua tahu apa sebenarnya yang menjadi sumber masalah di Kecamatan Porong.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai badan yang diberi mandate Presiden untuk melakukan penanganan terhadap dampak luberan lumpur masih belum berjalan optimal. Sebagaimana Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007, antara lain yang menjadi tugas dari BPLS adalah menyumbat semburan lumpur. Selama ini tidak ada upaya untuk melakukan penyumbatan. Mereka (tim BPLS) hanya sibuk urus dampak social yang notabene mempunyai potensi untuk cari keuntungan (disana). Missal, proses pengukuran dan validasi luasan tanah dan bangunan. Kasus terakhir yang mencuat di public adalah tanah milik lima orang bersertifikat di Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Berdasarkan putusan pengadilan No.125/pdt./2010/pn.sda, No.126/pdt./2010/pn.sda, No.127/pdt./2010/pn.sda, No.128/pdt./2010/pn.sda, No.129/pdt./2010/pn.sda bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud adalah tanah kering. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan bahwa harga tanah kering sebesar Rp 1.000.000/m2. Namun apa yang terjadi? Pihak BPLS tidak mau membayar sebagaimana fakta/legalitas keberadaan tanah (kering), tetapi justru BPLS ingin membayarnya dengan harga tanah sawah sebesar Rp 120.000/m2.

Dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 pasal 15B menyebutkan bahwa ……………………….akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah adalah lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Dan pada tatalaksana No.41/PRT/P2008 pasal 17 ayat 1 berbunyi bahwa dalam rangka penanganan masalah social kemasyarakatan, dilakaukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah penanganan dengan akta jual beli bukti kepemilikan. Dengan demikian, tidak lain kami berharap kepada Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemberi mandate kepada BPLS untuk memberikan kebijakan kepada oknum BPLS untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan berjalan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3 komentar:

wongalus mengatakan...

IYO BENER ANCENE BPLS MALING

Anonim mengatakan...

LPSE Kab. Sidoarjo Untuk Pengadaan Non Eproc PJU (Penerangan Jalan Umum) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Sidoarjo ditemukan beberapa kejanggalan- kejanggalan dalam proses pendaftaran dan lelangnya.

1. Mengapa hanya 1 Merk Saja yang bias masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo. Merk Lampu yang digunakan adalah PHILIPS
2. Ketika saya coba mendaftar untuk mengikuti lelang, dikenakan biaya untuk mengganti biaya administrasi, menurut yang bersangkutan sebagai biaya pengganti CD (Compact Disk) dan Isi Adendum Pengadaan, dan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran adalah Rp. 50.000/paket, dan tanpa nota / bukti pembayaran / pendaftaran.
3. Ketika saya akan meminta dukungan pabrikan (Lampu PJU), waktu itu saya meminta dukungan pabrikan pada merk FOCUS Surabaya dan bertemu dengan Ibu Suryati, beliau mengatakan tidak berani mengeluarkan surat dukungan pabrikan dikarenakan atas permintaan seseorang, waktu itu beliau menyebutkan “Apa sudah konfirmasi dengan Pak Giono?” saya jawab belum !! kemudian beliau menjelaskan bahwa apabila ingin dukungan pabrikan harus menghubungi Bpk. Giono terlebuh dahulu. Ini sudah sangat JANGGAL sekali, karena Bpk. Giono bukan Direktur/Karyawan dari Focus Surabaya, kenapa saya harus konfirmasi dengan beliau dulu, sedangkan beliau tidak ada kaitannya dengan Focus Surabaya. Akhirnya saya mengalah dan hanya diberikan dukungan Tiang oleh Focus Surabaya.
4. Kecurigaan tersebut semakin membuat saya bersemangat, dan ada beberapa hal yang ingin saya ketahui:
a. Apakah dalam pembuatan master dokumen penawaran pekerjaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ada campur tangan dari pihak luar DKP Kab. Sidoarjo ?
b. Adakah KKN di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo yang melibatkan Bupati, DPRD Sidoarjo serta pejabat-pejabat yang lainnya ?
5. Ada apa sebenarnya dibalik lelang non Eproc PJU di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ?
6. Kenapa Merk Lampu Lainnya sulit untuk masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo.
7. Sulitnya mencari dukungan pabrikan ! akibat dari interfensi beberapa orang.
8. Masihkah Ada Budaya bagi-bagi jatah di DKP Sidoarjo.
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo bukan milik Pemerintah Daerah, tetapi milik swasta.
10. Siapa sebenarnya Bapak Giono tersebut, dan apa kepentingannya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo, serta pada perusahaan FOCUS Surabaya. Sampai-sampai semua tunduk pada perintahnya.

Semua ini saya tuangkan karena saya merasa kecewa. Hasil kerja rekan-rekan ternyata sia-sia, ternyata lelang tender hanya permainan segelintir orang saja, sampai kapan DKP Kab. Sidoarjo seperti ini.???
Ttd,

electric.alpha@yahoo.com

Anonim mengatakan...

judule profokatif, gak bener penuh 'plintiran'

Posting Komentar