Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 25 Agustus 2011

Banyak Kebijakan Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan


MEREKA HARUS DITINDAK SECARA HUKUM

Lembaga yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi dalam suatu kelembagaan daerah disebut dengan “Inspektorat” atau biasa disebut dengan Badan Pengawas. Adapun tugas pokok dan fungsiny diatur dalam PP 79 tahun 2005 dimana kelembagaan Badan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan melakukan pengusutan atas pengaduan masyarakat.
 
Pada konteks pengendalian pengelolaan keuangan daerah kelembagaan Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian internal atas pengelolaan keuangan daerah. Adapun acuan regulasi dalam penataan kelembagaan Inspektorat/Badan Pengawas tingkat daerah diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri 57 Tahun 2007, dan Permendagri 64/2007. Tentunya regulasi tersebut dibuat untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan di tingkat daerah.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa TImur yang cukup potensial di segala bidang. Tentunya sumber daya yang dikelola lumayan besar (kedua setelah Kota Surabaya), sehingga dirasa perlu untuk terus mendorong agar Inspektorat/Badan Pengawas dapat berjalan sebagaimana harapan kita semua. Sejak tahun 2003, terkuaknya skandal korupsi 21,3 Milyar di kelembagaan DPRD Kabupaten Sidoarjo para oknum birokrasi masih saja belum jerah, meskipun dari 45 anggota DPRD divonis bersalah oleh pengadilan. Hal tersebut dapat tercermin dari kasus bocornya kas daerah yang melibatkan mantan Kepala BPKKD dan Bupati Sidoarjo.

Dalam satu tahun berjalan ini, banyak oknum birokrasi “nakal” yang kembali memberanikan diri untuk bermain api “dengan melanggar hokum pada beberapa kebijakan yang dikeluarkannya. Misalkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), pada tahun anggaran 2011 telah melakukan tender pengadaan PJU tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, PU Pengairan yang mana banyak proyek yang melibatkan pada pihak ke tiga tanpa harus melakukan tender sebagaimana yang ada dalam Perpres 54/2010, DInas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku leading sector pengelolaan keuangan di tingkat daerah setiap tahunnya selalu ada pelanggaran administrasi dan pidana dalam me-menage keuangan daerah.

Entah kenapa kok bisa terjadi semacam itu, apakah periode sebelumnya tidak pernah terjadi?; Banyak tender pengadaan barang/jasa di SKPD yang dimanipulasi dan rekayasa pada tataran proses yang melibatkan pada pemodal local dan nasional ini, tidak lain hal tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan (pribadi) dengan jabatan yang dimiliki, meskipun alokasi dana pembangunan dalam APBD masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengelola dan memenuhi hak social dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dsb

Sebagai bagian dari perangkat daerah untuk menertibkan kinerja pada birokrat di lingkungan Pemda Sidaorjo, inspektorat harus lebih optimalkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrat guna tercapainya target pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, pintanya. Kalau tidak, semua kebijakan “ngawor” yang dikeluarkan akan menjadi BOM WAKTU karena pihak berwajib (Kejaksaan dan KPK) tidak segan untuk melakukan audit/pemeriksaan kepada siapa saja pejabat pemerintahan yang telah melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan Negara.

0 komentar:

Posting Komentar