Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 15 Agustus 2011

DPPKA SIDOARJO PERLU DIAUDIT KINERJA SECARA MENYELURUH

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan audit secara menyeluruh, dengan asumsi bahwa proses pengelolaan keuangan pada dinas tersebut sering terjadi pelanggaran pada tiap tahunnya (lihat LHP BPK-P dari tahun ke tahun). Kasus terakhir yang paling menonjol adalah skandal 2,4 Milyar yang melibatkan mantan Bupati Win Hendrarso. Hasil studi dan investigasi yang dilakukan oleh tim PUSAKA bahwa kasus raibnya uang daerah tersebut tidak lain disebabkan karena kesalahan DPPKA dalam me-manage keuangan daerah.

Tolong pembaca cermati analisa berikut: dalam LHP BPK-P Jatim pada Tahun 2007 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 dengan Hasil Pemeriksaan Nomor 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April Tahun 2007. Pemeriksaan tersebut terdapat 21 rekomendasi sebesar Rp 181.613.901.814,56 yang perlu ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ada yang selesai ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan ini, opini yang diberikan adalah wajar dengan pengecualian. Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-P tahun 2009 (TA 2008) ada beberapa problem keuangan pada TA 2006 yang masih belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

NO

URAIAN

REKOMENDASI

1

Pencatatan Atas Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir Tidak Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melaporkan seluruh pendapatan bunga dana bergulir.

2

Pinjaman Daerah Sebesar 80.000.000.000,00 Belum Dapat Disajikan Secara Wajar Dalam Neraca Daerah

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD agar mencatat pinjaman daerah dalam Neraca Daerah sesuai jatuh temponyasetelah schedule pembayaran disepakati.

3

Bagi Hasil Laba PD Percetakan Delta Grafika Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp107.386.317,00

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Tim Anggaran untuk menetapkan bagi hasil laba BUMD/Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku


TEMUAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN


4

Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir yang Dikerjasamakan Dengan Pihak

Lain Tidak Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar :

a. Mengkaji kembali kerjasama pengelolaan pajak reklame dengan PT Starindo Pola Abadi dan kerjasama pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh PT Valensi Eka Persada Sejahtera;

b. Mengelola pemungutan pajak reklame dan retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5

Pendapatan Kontribusi/Royalty Atas Kerjasama Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer) Belum

Diterima

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan terhadap pendapatan yang menjadi hak daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

6

Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Bupati Sidoarjo agar memerintahkanKepala BPKKD untuk:

a. Menginventarisasi data aset yang dipinjam pakai oleh pihak lain dan melengkapinya dengan Perjanjian Pinjam Pakai;

b. Menyusun daftar aset yang rusak untuk diusulkan penghapusan

7

Nilai Aktiva Lain – Lain (Built Operate And Transfer) pada Neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp100.128.000.000,00 belum menyajikan nilai sesungguhnya

Bupati Sidoarjo agar memerintahkan

Kepala BPKKD untuk menginventarisasi nilai aset-aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain dan menyajikannya dalam Neraca Daerah sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum




Melihat fakta di atas (sumber LHP BPK-P Jatim) tentunya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat lebih mendalam dalam melakukan investigasi terhadap persoalan raibnya uang dari Kasda. Karena pada dasarnya tidak hanya pada tahun anggaran 2008 yang terjadi problem/penyalahgunaan wewenang (Korupsi) oleh Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya memang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tidak tertib yang dimaksud adalah, mereka menghiraukan rekomendasi BPK-P selaku institusi yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksanaan keuangan.

Disisi lain, kalaupun kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 20 ayat 5 yang berbunyi ”bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”, dan Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kasus lain yang juga kongkrit adalah dana deposito daerah sebesar Rp. 60.000.000.000. Sebagaimana yang dijelaskan dalam LHP BPK-P Jatim (tahun 2009) bahwa dana tersebut diletakkan dalam empat bank tanpa dibarengi dengan Surat Keputusan Bupati. Sejak LHP BPK-P RI tahun 2006 hingga 2009 rekomendasi BPK-P Jatim tersebut tidak dihiraukan oleh DPPKA sebagai leading sector pengelolaan keuangan daerah. Entah apa yang memotivasi mereka (pejabat DPPKA), sehingga tidak menghiraukan rekomendasi BPK-P Jatim.

Untuk itu, kepada pihak terkait, antara lain inspektorat Kabupaten Sidoarjo agar melakukan audit kinerja secara menyeluruh terhadap DPPKA. Dan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tentunya juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Bukan dengan alasan “tidak cukup bukti” sebagaimana alasan ketika kita melaporkan kasus yang sama beberapa bulan yang lalu. Tetapi hal tersebut di atas merupakan tindakan KORUPSI yang sudah nyata adanya.

DPPKA merupakan leading sector pengelolaan keuangan daerah. untuk mewujudkan pemerintahan Sidoarjo bersih dari Korupsi tentunya harus membersihkan DPPKA sebagai lembaga/instansi yang mempunyai potensi kebocoran keuangan yang sangat besar, sehingga dapat kita nilai bahwa berbagai kebocoran keuangan daerah yang terjadi karena kebobrokan moral para pejabat di lingkungan DPPKA...............................

Mohon masukan data dan info dari pembaca semua. Terima Kasih.!!

0 komentar:

Posting Komentar