Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 07 Februari 2012

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MENUNJANG AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT SIDOARJO

Telah Kita ketahui bersama bahwa Pasar merupakan asset penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dan keberadaanya sangat dibutuhkan untuk menunjang perdagangan barang hasil bumi dan industri. Saat ini di Kabupaten Sidoarjo terdapat belasan pasar tradisional yang pengelolaannya di bawah Dinas Pasar dan dibantu oleh 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar antara lain : UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong, UPTD Pasar Krian, UPTD Pasar Taman dan UPTD Pasar Wadungasri. Sejalan dengan perkembangan wilayah Sidoarjo sebagai kawasan hinterland (penyangga) kota Surabaya akan menjadi daerah tumpuhan. Tempat tinggal bagi ribuan atau jutaan masyarakat. Kondisi ini tentu membutuhkan kelancaran distribusi bahan pokok sampai dengan kebutuhan tersier, sehingga sangat merangsang tumbuhnya simpul-simpul baru yang mempertemukan penjual dan pembeli diberbagai tempat tanpa terkoordinir.
Perkembangan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo dewasa ini terlihat semakin berat dengan semakin pesatnya berkembang sejumlah pasar modern (mini market) yang sudah mulai berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa. Meskipun antara pasar tradisional dengan pasar modern mempunyai segmen yang berbeda, tetapi barang-barang yang diperdagangkan kedua jenis pasar tersebut rata-rata hampir sama, yaitu sembako dan barang-barang keperluan sehari-hari, sehingga mempunyai konsumen yang sama pula.
Secara nasional perkembangan pasar tradisional memang telah mengalami penurunan bila dibanding dengan perkembangan pasar modern, hal tersebut sebagaimana hasil penelitian Ac Nielson (2005) terhadap perkembangan pasar Pasar Modern dan Tradisional di Indonesia, bahwa pangsa pasar modern terhadap pasar tradisional berbanding 30% : 70% dan pada trend pertumbuhannya pasar modern tumbuh pesat yaitu 34 % dan pasar tradisional mengalami penurunan pertumbuhan – 8,5 5 (Sujana, 2007). Dari hasil penelitian tersebut di atas bahwa keberadaan pasar tradisional sebenarnya masih diperlukan oleh masyarakat luas, tetapi pertumbuhan pasar tradisional dalam 5 tahun terakhir dalam kondisi mengawatirkan karena pertumbuhannya menurun.
Untuk mengantisipasi kecenderungan trend tersebut di atas, perlu kiranya pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan perhatian agar dapat tetap eksis di masa sekarang dan mendatang. Hal ini juga berpengaruh terhadap program pembangunan ekonomi daerah yang berbasis UMKM. Yang langsung menyentu perbaikan perekonomian masyarakat bawah. Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah ”PAD” dari penerimaan retribusi pasar. Disisi lain, Pengelolaan pasar tradisional dalam rangka menjaga mutu dan kualitas merupakan kewajiban Pemerintah. Artinya bahwa keberadaan pasar tradisional tergantung kapasitas legalitasnya, kalaupun pemberi legalitas adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 15 Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern)
Pada dasarnya pasar tradisional memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan pasar modern. Misalkan, proses jual beli di pasar modern tidak ada tawar menawar harga, sedangkan belanja di pasar tradisional tidak ada ketetapan harga (dapat ditawar). Dengan demikian, kalau kita tinjau pada keunggulan yang lain,
(1) Masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok;
(2) Keinginan masyarakat memperoleh produk dengan harga murah di saat krisis membuat pasar tradisional terselamatkan dari desakan pasar modern; dan
(3) Pasar tradisional menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak.
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 2 ayat 2 bahwa pasar tradisional harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pasar tradisional dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal yaitu mewadahi aktivitas pertukaran (transaksi) barang dan jasa dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka pengelolaan dan pembinaan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern perlu mendapat perhatian yang serius, agar masing-masing pasar dapat menjalankan perannya secara sinergis dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi pasar. Secara filosofis, retribusi mengandung pengertian pungutan yang dibebankan kepada masyarakat karena telah mendapatkan imbal balik pelayanan (Pemerintah), dengan demikian retribusi yang terpungut dari masyarakat pedagang pasar, harus direspon Pemerintah Daerah dengan pelayanan yang layak, yaitu melalui peningkatan pelayanan pasar yang baik, meliputi evaluasi lokasi pasar dan kondisi sarana prasarana Pasar yang memadahi (representative).


0 komentar:

Posting Komentar