Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 20 April 2012

RENCANA KEBIJAKAN RSD SIDOARJO TIDAK PRO RAKYAT DAN MELANGGAR KONSTITUSI NEGARA

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam pengantar pedoman pelaksanaan program Jamkesmas 2010, menyebutkan bahwa Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Konstitusi  negara dan Undang-Undang No 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dari berbagai media masa pada Kamis, 19 April 2012,  Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sidoarjo akan menaikkan tarif pada ruang kelas III, dengan banyak alasan, antara lain karena harga kebutuhan makan minum untuk pasien naik, Sebagaimana yang dikatakan oleh dr. Eddy Koestantono (Direktur RSD Sidoarjo) pada media harian Jawa Pos. Dia mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga pasien di ruang kelas III tidak akan berdampak pada pembiayaan yang keluarkan oleh masyarakat (miskin) pengguna fasilitas kamar kelas III, karena mayoritas masyarakat yang berobat pada ruang kelas III difasilitasi oleh program Jamkesmas/Jamkesda/SKTM kebijakan.

Tentunya pimpinan RSD Sidoarjo harus lebih bijak ketika akan mengeluarkan kebijakan tersebut; kalau kita evaluasi bersama bahwa pelaksanaan program Jamkesmas/Jamkesda/SKTM di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Artinya banyak masyarakat miskin yang berobat pada ruang kelas III RSD tidak menggunakan pelayanan gratis (Jamkesmas/da/SKTM Kebijakan), karena kesulitan untuk mengakses dan minimnya pengetahuan (mereka) terhadap program tersebut, sehingga meskipun berobat di kelas III mereka tetap membayar secara regular layaknya pengguna layanan yang lain (kelas II dan Kelas I).

Dari hasil observasi dan survey yang dilakukan oleh PUSAKA, bahwa kelemahan program jamkesmas/da/SKTM Kebijakan antara lain:
  1. Data yang dimiliki oleh SKPD terkait masih menyimpan banyak persoalan (tidak valid)
  2. Minimnya sosialisasi dan masyarakat berkaitan dengan alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (program jamkesda/SKTM Kebijakan)
  3. Lemahnya koordinasi oleh SKPD terkait dengan perangkat pemerintah tingkat basis.
  4.  Dsb
Kita bisa membayangkan kalaupun kebijakan tersebut (menaikkan tarif pelayanan di ruang kelas III) jadi dikeluarkan. Disisi lain, akses masyarakat terhadap program Jamkesmas/da/SKTM Kebijakan sangat minim? untuk itu kamiberharap RSD Sidoarjo mengurungkan niatnya untuk menaikkan harga pelayanan sebagaimana yang dimaksud. Karena akan merugikan masyarakat miskin dan RSD dapat dinilai telah melanggar Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatanganinya) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak menda- patkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin

0 komentar:

Posting Komentar