Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 31 Agustus 2012

KE DEPAN, LAPINDO HARUS TRANSPARAN


Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Sebagai Penguasa Daerah Penghasil Gas harus Mendorong Transparansi terhadap Hasil Eksploitasi yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc 
Peta Nasional Basis Minyak dan Gas Bumi  

No
Wilayah
Nama KKKS
1
Jawa Timur
SANTOS MADURA OFFSHORE PSC
2
Kab. Gresik
HESS UJUNG PANGKAH
3
Kab. Mojokerto
LAPINDO BRANTAS
4
Kab. Sidoarjo
LAPINDO BRANTAS
5
Kab. Tuban
DOH AREA CEPU
6

JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA
7
Kab. Bojonegoro
DOH AREA CEPU
8

JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA
9
Kab. Sumenep
KANGEAN ENERGY INDONESIA
10
Kab. Bangkalan
KODECO ENERGY CO.LTD. (PSC - WEST MADURA BLOCK)
Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi di Jawa Timur
(sumber data: Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi RI)

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4, Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, bahwa “minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”, artinya bahwa status Lapindo Brantas Inc di Blok Brantas tidak lain sebagai badan usaha yang telah melakukan kontrak (KKKS) dengan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi/ eksploitasi (pasal 5, UU 22/2001).

Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pasal 14, huruf f, disebutkan bahwa Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan; 69,5% untuk pemerintah pusat, sedangkan 30,5% untuk pemerintah daerah.  Presentase untuk pemerintah daerah (30,5%) tidak semua untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun sebagai daerah penghasil, Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan 12% dan sisanya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim PUSAKA menunjukkan bahwa Dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 9,526,792,033.00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 135,870,802,645.00 (sumber data: dokumen Kementrian Keuangan RI). Dana bagi hasil yang dimaksud adalah dana hasil eksploitasi Gas Bumi di wilayah selatan Kabupaten Sidoarjo (blok brantas) yang dikerjakan oleh Lapindo Brantas Inc.
Pertanyaannya kemudian, apakah benar Rp 9,526,792,033.00 dari 12% hasil eksploitasi yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc di blok brantas ? Di era keterbukaan ini, sebagai masyarakat, apabila kita melakukan audit terhadap Lapindo Brantas Inc yang menjadi rekanan Negara (pemerintah pusat) sangat sah dan dilindungi oleh undang-undang; sebagaimana yang disebutkan dalam UU 22/2001, pasal II “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan” artinya bahwa masyarakat mempunyai hak (informasi) atas kegiatan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. serta kalaupun kita cermati peraturan tersebut bahwa pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi berasaskan kesejahteraan masyarakat (di Kabupaten Sidoarjo). 

Namun tidak kemudian kita seenaknya untuk melakukan audit, tetapi ada mekanisme yang mengaturnya.
Disisi lain, Negara kita salah satu dari tiga puluh lima Negara di dunia yang berkomitmen untuk menerapkan program Ekstraksif Industri Transparansi Inisiatif (EITI). EITI adalah standar global yang mempromosikan transparansi pendapatan. Standar ini memiliki metodologi yang kokoh tapi lentur untuk memantau dan mencocokkan pembayaran perusahaan dan penerimaan negara pada tingkat Negara. Adapun Negara-negara yang ikut berkomitmen antara lain Azerbaijan, Republik Afrika Tengah, Ghana, Republik Kyrgyz, Liberia, Mongolia, Nigeria, Niger, Norwegia, Timor-Leste, Yaman, Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Republik Demokrat Kongo, Republik Kongo, Pantai Gading, Gabon, Guatemala, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Mali, Mauritania, Madagaskar, Peru, Sierra Leone,  Tanzania, Togo, Trinidad dan Tobago dan Zambia.

Pada konteks regulasi, EITI diatur dalam Peraturan Presiden No.26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. Berkaitan dengan mekanisme transparansi diatur dalam pasal 14 ayat 2. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa (akan) dibuat rekonsiliasi antara ketiga belah pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan) yang difasilitasi oleh tim rekonsiliator; tidak lain dalam menentukan besaran DBH dapat dilakukan secara optimal.
Dalam sistem rekonsiliasi yang diatur dalam Perpres tersebut tidak kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo passif dan nerimo ing pandum (menerima apapun keputusan pemerintah pusat dan Lapindo Brantas Inc) tetapi juga secara aktif terlibat dalam monitoring pelaksanaan eksploitasi sehingga dapat mengetahui berapa yang didapat Lapindo Brantas Inc dalam tiap tahunnya. Dari sistem monitoring Volume Lifting Minyak Dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Lapindo Brantas Inc termasuk KKKS yang tergolong mokong (tidak tertib aturan). Berikut table data hasil penelusuran tim PUSAKA
Volume lifting Gas bumi
Hingga Juni 2012
No.
Nama K3S
Volume/day
Volume
Status
(mmbtu)
(mmbtu)
1
Hess Indonesia - Ujung Pangkah
7,449.82
223,494.59

2
Total E&P Indonesie
965.52
28,965.52

3
Kangean Energy Indonesia
204.31
6,129.28

4
Pertamina Hulu Energy ONWJ
190.33
5,709.83

5
PHE WMO
143.4
4,301.92

6
Santos (Madura Offshore) PTY. LTD
88
2,640.02

7
CNOOC (South East Sumatera B.V) SES
73.85
2,215.61

8
JOBP - Costa International Group Ltd.
65.9
1,977.07

9
Energi Equity Sengkang
35.82
1,074.55

10
TAC - Kodeco Poleng
29.38
881.43

11
JOBP - Talisman (Ogan Komering) Ltd.
13.18
395.41

12
JOBP - Petrochina East Java
3.02
90.68

13
Premier Oil (Natuna A)
0.22
6.5

14
Kondur Petroleum SA
0
0
***
15
Lapindo Brantas Inc.
0
0

16
Petrochina International Jabung Ltd.
0
0
***
Total lifting nasional:
9,262.75
277,882.41

Catatan:



- Data Sementara - NOMINASI (***)



- Data Sementara - SCADA (**)



- Data Sementara - Ship Cord (*)




Sebagaimana tabel di atas bahwa Lapindo Brantas Inc tidak melaporkan hasil eksploitasi selama 2012 hingga bulan Juni, padahal kalaupun kita mengacu pada Pedoman Dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak Dan Gas Bumi Nasional 2005-2020 dijelaskan bahwa monitoring lifting bagian dari sector penunjang pemerintah untuk transparansi informasi real time; berdampak pada bagi hasil (penerimaan Negara pajak dan bukan pajak). Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (yang) secara administrasi mempunyai wewenang di tingkat local—bersama masyarakat—harus dapat aktif membantu pemerintah pusat agar dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada, serta dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.  zoo/mint       

0 komentar:

Posting Komentar