Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 30 September 2012

DPRD (SELALU) MELANGGAR ATURAN

Proses pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada setiap tahun yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo  selalu melanggar ketentuan.  Karena, yang mereka lakukan tidak berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, anggota DPRD yang semestinya membahas draft yang disampaikan eksekutif guna melakukan sinkronisasi program terhadap arah kebijakan pembangunan malah mengusulkan berbagai bentuk kegiatan yang sebenarnya wewenang SKPD selaku pelaksana pembangunan.

Dalam setiap momentum pembahasan anggaran—baik R-APBD maupun R-PAK—hampir semua media massa di Sidoarjo mengekspos dinamika yang terjadi di gedung wakil rakyat tersebut. Namun,  yang diperdebatkan bukan program yang substansial atau arah perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tetapi mereka (anggota DPRD) justru mengusulkan berbagai macam bentuk kegiatan yang nilainya tidak sedikit. Seperti  yang terjadi pada PAK TA 2010, agenda pengesahan draft PAK hingga ditunda karena tarik ulur anggaran untuk pengadaan penerangan lampu GOR Delta Sidoarjo senilai Rp 5,7 miliar.

Dalam satu bulan terakhir, setelah libur lebaran, pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2013 di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo diributkan dengan anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat tidak mampu (SKTM), hingga beberapa kali rapat terjadi deadlock dan pemboikotan oleh sebagian anggota DPRD (Jawa Pos, 18/8).
Asumsi awal munculnya perdebatan tersebut adalah bahwa pada tahun 2013 pendapatan asli daerah diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar RP 50 miliar; sebagaian anggota Banggar mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk tambahan dana jasmas RP 1 miliar (sebelumnya Rp 500 Juta) dan sebagian yang lain mengusulkan agar dialokasikan untuk tambahan dana  SKTM.

Dinamika tersebut menunjukkan  bahwa anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak paham terhadap  tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD yang diberikan amanah untuk membahas dan mengesahkan rancangan anggaran daerah. Pada konteks meningkatnya pendapatan daerah, mestinya mereka (anggota banggar) melihat dokumen RPJMD yang menyebutkan program dan pelaksanaan pembangunan secara bertahap hingga lima tahun (periodesasi Bupati dan Wakil Bupati); kalaupun ada kelebihan sumberdaya tentunya tidak membuat program/kegiatan baru di luar dokumen perencanaan. Karena,  dalam musyawarah perencanaan pembangunan tentunya masih banyak kegiatan yang masih belum dapat diberikan alokasi anggaran.

Musrenbang Vs Jasmas DPRD
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)   adalah  forum    antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah (PP No.08/2008). Pada peraturan yang sama disebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan secar terstruktur dan sistematis, dari pemerintahan tingkat pusat hingga daerah.
Pada pertengahan  Agustus 2012, kepala desa se-Kabupaten  Sidoarjo ngeluruk kantor DPRD untuk memprotes penambahan dana jarmas 100% (dari 500 juta menjadi 1 miliar) per anggota dewan. Mereka (paguyuban kepala desa) menganggap bahwa dengan adanya jasmas sistem pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan optimal. Karena, selain yang akan digelontori dana jasmas daerah tertentu (kehendak person anggota dewan), perencanaan yang sudah digodok mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten akan sia-sia. Sehingga, mereka menilai besaran anggara jasmas lebih baik dialokasikan untuk  program-program yang (secara langsung) dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya dialokasikan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Tidak semua anggota banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo setuju dengan besaran dana jasmas, karena dinilai tidak patut. Sebagaimana  ditulis  Jawa Pos (3/9), Sullamul Hadi Nurmawan menjelaskan bahwa “lebih baik rencana pembangunan yang dialokasikan melalui dana jasmas dimasukkan melalui skema musrenbang”,  untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana jasmas oleh oknum anggota DPRD.

Pada sisi  lain, jika ditinjau dari regulasi yang ada justru program jasmas tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Dan kalaupun ada aspirasi masyarakat—ketika saat reses—yang harus diakomodasi  dalam pelaksanan pembangunan,  anggota DPRD harus menyampaikan pada forum musrenbang sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berbunyi “Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya)”.

0 komentar:

Posting Komentar