Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 13 September 2012

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MASIH BELUM EFEKTIF

Sebagaimana yang ada dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, yang mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu diselengarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat. Dan dalam -Undang Nomor  23/ 1992 tentang Kesehatan juga disebukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Sejak tahun 2005 (dengan skema Jaminan Kesehatan Sosial) pemerintah melaksanakan program jaminan kesehatan atau yang disebut dengan Jamkesmas. Karena pelaksanaannya masih pelu adanya perbaikan pada sistem pelayanan sehingga harus diperbaruhi lagi pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (memperbaruhi Keputusan Menteri Kesehatan No. 686/Menkes/SK/VI/2010)

Dalam pelaksanaannya—sebagaimana yang diatur dalam Permen Kes—program Jamkesmas sebagai brackdown dari program jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan begitu pelaksanaan program jaminan kesehatan berkali-kali berganti nama, yakni program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, serta JPKMM/Askeskin. Namun semuanya itu mempunyai tujuan yang sama yakni melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial

Di Jawa Timur masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak masuk kuota Menteri Kesehatan (jamkesmas) diberikan jaminan kesehatan yang sama, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Dan penanggungjawab dari pelayanan kesehatan adalah Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota  (pasal 7, ayat 4).

Implementasi jaminan kesehatan di tingkat daerah (Kabupaten/Kota) di Jawa Timur masih belum dapat dikatakan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat kita lihat di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan sistem tersebut masih mengundang kontroversi di lingkungan elit daerah, karena dianggap kurang operasionalnya regulasi yang ada. Missal, tarik ulur antara DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kreteria masyarakat (miskin) yang berhak mendapatkan SKTM (Jawa Pos, 7 Agustus 2012). Problem tersebut dipicu dari kejadian pasien gagal ginjal yang SKTMnya ditolak oleh pihak RSD Sidoarjo hingga meninggal duni (Jawa Pos, 21 Juli 2012).

Pada awal tahun 2012 ada juga korban pelayanan SKTM dari Desa Gedangan, Kec. Gedangan yang meninggal dunia karena ditolak memakai fasilitas SKTM. Korban bernama Messi, berumur 2 tahun. Saat itu dia sudah berobat dan rawat inap selama 3 hari di RSD Sidoarjo, karena orang orang tuanya tidak mampu, sehingga dari keluarga pasien ada iktikat menggurus surat SKTM. Akan tetapi keluarga pasien masih belum juga mendapatkan surat SKTM karena kondisi kelurahan libur, waktu itu bertepatan  hari sabtu dan minggu. Sedangkan pasien masuk RSD hari jum’at malam. Karena factor kelurahan libur sehingga keluarga pasien tidak bisa mendapatkan  SKTM, mau tidak mau biaya pengobatan ikut umum. Akhirnya, belum sampai dapat SKTM  pasien dibawah pulang dan meninggal dunia. Dalam hal ini setidaknya pemerintah harus mampu memberikan kebijakan dan solusi bagi pasien yang mau mengurus dihari libur Sabtu dan Minggu, karena orang sakit tidak bias ditunda dan tidak dapat libur.

Jadi, dari kajian dan data PUSAKA ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh SKPD di Pemkab. Sidoarjo yang bertanggungjawab berkaitan dengan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dan sudah semestinya SKPD mampu menjawab dan memberikan solusi yang terbaik bagi pasien miskin.

Dari beberapa kasus di atas akar persoalan dari pelayanan kesehatan (jamkesmas/da/SKTM) di Kabupaten Sidoarjo adalah tidak berjalannya sistem pelayanan administrasi, muli tingkat kelurahan hingga Kabupaten (Dinkes dan RSD). Sehingga ke depan sistem pelayanan administrsi harusnya lebih ditertibkan. Kedua, tentang validasi data masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan. Selama ini pemegang kartu jamkesmas/da/SKTM tidak semuanya masyarakat yang termasuk kategori miskin. Banyak orang mampu yang bias mengurus SKTM (karena kerabat perangkat desa, dsb). Terkait dengan hal teknis penentuan kategori miskin yang diperdebatkan di level elit alangkah bijaknya lebih dapat disederhanakan karena hal tersebut termasuk sebagian kecil problem pelayanan kesehatan. Karena pada dasarnya semua masyarakat mempunyai hak yang sama atas kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 45 dan  Undang Nomor  23/ 1992 tentang Kesehatan. Yang tidak kala penting adalah SKPD terkait harusnya dapat melakukan sosialisasi massif di tinkat basis, karena selama ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang belum mengetahui program tersebut. Sehingga ketika mereka (masyarakat miskin) sakit memilih dirawat di rumah dengan obat seadanya.      Gis/Car


0 komentar:

Posting Komentar