Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 02 Oktober 2012

MEMOTRET POTENSI SUMBERDAYA ALAM (MIGAS)


Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penghasil, tentunya mempunyai hak DBH lebih besar daripada daerah-daerah yang lain di Jawa Timur. Dan selama ini potensi tersebut belum dapat dioptimalkan sehingga dalam membiayai pelaksanaan pembangunan masih (lebih besar) bergantung pada pemerintah pusat

 
DANA PERIMBANGAN
Sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah, dalam sistem pengelolaan keuangan ada istilah dana perimbangan, yaitu  dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (APBN) kepada daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Ada berbagai macam jenis dana perimbangan, antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) pajak, dana bagi hasil (DBH) cukai, dan dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam. Secara umum, perhitungan dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Dana bagi hasil Migas sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tidak hanya untuk wilayah penghasil, tetapi juga untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sekitar wilayah penghasil. Artinya, meskipun Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penghasil, tetapi tidak semua dana bagi hasil daerah diserahkan kepada Pemkab  Sidoarjo,  sebagian yang lain diberikan kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

Dari masing-masing jenis dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab  Sidoarjo nilainya berbeda-beda. Yang terkecil dari semua jenis dana perimbangan pada tahun anggaran 2012 adalah dana bagi hasil sumberdaya alam (SDA). Berikut datanya:
 
No
D.Perimbangan
 Nilai
1
DBH Pajak
 Rp        128,660,664,149.00
2
DBH SDA
 Rp             9,526,792,003.00
3
DBH Cukai
 Rp           13,825,307,316.00
4
DAU
 Rp        974,570,533,000.00

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
dan diolah oleh tim data PUSAKA

Hingga tanggal 10 Agustus 2012 data yang dapat diupdate PUSAKA, DBH SDA yang sudah ditransfer ke rekening daerah (masih) sebesar Rp 12.384.000,00

Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, dana perimbangan masih mendominasi daripada pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2012 sekitar 59% atau Rp 1,183,430,246,870.00, lebih kecil daripada tahun sebelumnya (2011) sebasar 60%. Artinya kemandirian daerah pada tahun anggaran 2012 meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2011.

LAPINDO TIDAK TRANSPARAN
DBH merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil sumberdaya alam. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang sebagian wilayahnya (sebelah selatan) mempunyai kandungan gas bumi. Sejak proses eksploitasi yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc sebagai KKKS (rekanan pemerintah), Pemkab  Sidoarjo selalu mendapatkan bagi hasil yang ditrasfer langsung ke Kas Daerah. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah benar besaran DBH SDA untuk Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 9,526,792,033.00 atau Lapindo Brantas Inc telah melakukan pencurangan dengan memberikan data palsu kepada pemerintah?

Mariyati Abdullah dalam makalahnya “Aliran Penerimaan dan Bagi Hasil Migas di Indonesia” menyebutkan bahwa setiap tiga bulan sekali terdapat forum rekonsiliasi, baik rekonsiliasi lifting maupun rekonsiliasi DBH, yang dihadiri oleh Kementerian ESDM, BP MIGAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemkab Sidoarjo  (Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Pertambangan dan Energi atau Bagian Perekonomian dan SDA). Meski forum rekonsiliasi diadakan secara rutin, tetapi  masih terdapat keluhan pemda (secara umum); tidak memegang data-data yang sejatinya direkonsiliasi. Data yang dimaksud adalah data-data produksi dan data lainnya yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil, misalnya data cost recovery, dan data pengurang lainnya, sebelum dibagi hasil ke daerah. Tidak terbukanya data-data produksi juga menyulitkan Pemkab Sidoarjo dalam membuat proyeksi penerimaan daerah dari DBH SDA Migas. Padahal, proyeksi ini penting bagi proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

Sebagai daerah penghasil, mestinya  Pemkab  Sidoarjo mendapatkan porsi lebih besar daripada daerah-daerah lain di sekitar Jawa Timur. Besaran yang disebutkan di atas adalah 12% dari total perolehan setelah dikurangi pajak dan komponen lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Dan sisanya (dari 30,5%) didistribusikan ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Indikasi kecurangan Lapindo Brantas dalam melakukan eksploitasi tercermin sejak awal sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang dimaksud adalah keluarnya semburan lumpur panas di sekitar sumur banjar panji 1 sehingga menenggelamkan beberapa wilayah desa di kecamatan Porong dan Tanggulangin. Dalam dokumen hasil audit yang dilakukan oleh BPK-P tahun 2007 disebutkan  bahwa proses pengeboran Lapindo Brantas Inc telah menunjuk kontraktor (PT. Medici Citra Nusa) yang dinlai kurang kompeten, karena company profile perusahaan yang dimaksud hanya mempunyai pengalaman satu kali dalam melakukan pengeboran. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain (akan diekspos pada terbitan bulan depan)

Konon, Pemkab  Sidoarjo akan menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani distiribusi gas ke rumah tangga, sebagai bagian dari program untuk membantu pemerintah pusat dalam melakukan konversi minyak tanah ke gas (UU 30/2007). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai “upaya yang inovatif” agar hasil eksploitasi di Kecamatan Porong tidak dikelola ke luar daerah/negeri guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, kalau Lapindo Brantas Inc masih tidak dapat bersinergi dengan Pemkab  Sidoarjo dengan melakukan transparansi pada proses produksi yang dilakukan, maka inovasi tersebut tidak akan dapat terwujud secara optimal.

Upaya inovatif yang dimaksud, berasumsi bahwa hasil eksploitasi setelah dikurangi pajak dan non pajak yang menjadi jatah KKKS dikelola oleh pemerintah daerah (sebesar 25% dari 25% jatah KKKS yang harus dikelola di dalam negeri), berbentuk sambungan pipa gas ke rumah tangga. Selain untuk mencukupi kebutuhan gas masyarakat Sidoarjo, tentunya Pemkab memperoleh keuntungan dan menjadi pendapatan asli daerah. (zoo)

0 komentar:

Posting Komentar