Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 02 Desember 2012

ANGGOTA DPRD SIDOARJO; WAKIL RAKYAT?

Ketidakhadiran anggota DPRD dalam sidang berdampak fatal terhadap keberlangsungan kebijakan Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Namun,  hal tersebut tidak disadari oleh semua anggota Dewan; bahwa mereka merupakan wakil rakyat yang harus menyampaikan aspirasi para konstituen.

Tepatnya hari Senin, 1 Oktober 2012, pukul  11 kurang 10 menit,  hampir semua undangan, baik elit dinas maupun element masyarakat terlihat sibuk  mengisi absensi yang disediakan di depan pintu ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka berusaha hadir tepat waktu, karena pukul  11.00 WIB agenda   rapat kedua akan dimulai.
Setelah pukul  11.15 WIB sebagian undangan justru terlibat ngobrol santai di depan pintu ruang panipurna, mereka bercanda tawa dengan para sahabat dan teman yang kebetulan hadir pada agenda tersebut. Tidak seorangpun  menyangka, pelaksanaan sidang paripurna dimulai pada pukul 12.15 WIB. Setelah sidang  dibuka oleh pimpinan dewan, muncullah intrupsi dari salah seorang  anggota dewan yang mengatakan, “mohon pimpinan sebagai pengendali sidang ini dapat menghormati kami dan para undangan. Pelaksanaan sidang yang tertera dalam undangan dilaksanakan pada pukul  11.00 WIB, tapi kenapa  molor hingga satu jam lebih..?” Hingga sidang paripurna selesai,  belum dapat ditemukan kira-kira apa yang menyebabkan sidang paripurna tersebut terjadi kemoloran.

Lebih tragis lagi, pelaksanaan sidang paripurna tersebut dihadiri tidak lebih dari 15 orang anggota dewan. Ke mana yang lain? Akan tetapi,  dalam absensi yang dikoordinasi sekretariat dewan bahwa sidang tersebut dapat dinyatakan kuorum karena lebih dari sepertiga anggota dewan telah hadir dalam sidang paripurna ½ dari jumlah anggota dewan yang ada (Peraturan DPRD Sidoarjo No.01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, pasal 81, huruf c).

Ada kebiasaan buruk di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo, anggota dewan sering tidak hadir dalam sidang-sidang dengan berbagai macam alasan, kunjungan kerjalah, reseslah, studi bandinglah, padahal dalam siding membahas  yang menentukan nasib rakyat.  Sebagaimana  ditulis Jawa Pos pada 23 Agustus 2012, banyak anggota dewan yang tidak hadir dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013. Padahal, KUA dan PPAS merupakan pokok-pokok pikiran untuk APBD dalam satu tahun ke depan; dialokasikan ke mana dan bagaimana anggaran daerah dalam satu tahun ke depan.

Sebelum selesai kepala daerah membacakan tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi, tim Newsletter PUSAKA keluar dari ruang sidang paripurna melalui pintu belakang. Sebelum keluar, mereka ketemu dengan salah satu anggota dewan yang baru hadir. Ketika ditanya, “Lo Mas,  kok telat?”  Dia menjawab, “Ia Mas, barusan ada keperluan di kantor partai”. Dari sini tercermin bahwa (justru) mereka duduk di kursi legislatif menjadi wakil partai dan tidak lagi menjadi wakil rakyat; artinya ternyata mereka lebih mementingkan kepentingan partai daripada forum yang membahas tentang kepentingan masyarakat.  

PERLAWANAN PALSU
Dapat dikatakan  bahwa sebagian besar anggota dewan tidak tahu  tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat diamati dari fenomena pembahasan anggaran pada dua bulan terakhir, yakni kebijakan penyertaan modal Bank Jatim. Sebagian anggota dewan meminta kepada eksekutif agar menjelaskan deviden yang diterima pemerintah daerah, dan meminta penjelasan apa latarbelakang pemerintah mengeluarkan kebijakan penyertaan modal tersebut.
Kritik dan protes dilakukan oleh anggota dewan secara silih berganti, sebagian menilai bahwa kebijakan Pemkab  Sidoarjo atas penyertaan modal kepada Bank Jatim adalah “inkonstitusional”; bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan PP 58 Th 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kritik dan protes tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dan hampir di seluruh media massa di Kabupaten Sidoarjo, bahkan ada salah satu partai politik yang memberikan instruksi secara resmi kepada fraksinya di DPRD agar menolak menyetujui kebijakan tersebut. Akan tetapi,  yang kemudian menjadi memalukan adalah hal tersebut (kritik/protes dan intruksi) dilakukan pada momentum PAK APBD TA 2012. Logikanya, mereka  mestinya tahu nomenklatur tersebut saat pembahasan RAPBD TA 2012 pada awal tahun lalu, kenapa protesnya kok sekarang?

Pada sisi lain, kalau diamati satu persatu dari kritik dan protes anggota dewan terhadap kebijakan pemerintah, mereka tidak pernah konsisten. Misalnya,  saat pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2013, sebagian besar anggota DPRD berstatemen (seakan) tidak mau menerima dana jaring aspirasi masyarakat (1 iliar/anggota dewan). Akan tetapi,  pada hari pengesahannya tidak seorangpun  anggota dewan yang protes apalagi berupaya menggagalkan agenda tersebut.

Yang terbaru adalah alokasi anggaran untuk membeli mobil operasional SKPD, semua media massa memberitakan opini anggota dewan “menolak alokasi anggaran” tersebut, dengan asumsi masih banyak obyek pembangunan yang harus segera diselesaikan  pemerintah dengan uang daerah. Akan tetapi,  dengan bertambahnya waktu, opini tersebut terkikis habis. Bahkan,  sebagian anggota dewan yang semula  menolak, saat pengesahan draft PAK APBD TA 2012 diam dan menerima alokasi tersebut.

Dari sini dapat dinilai,  apa dan bagaimana sebenarnya yang dilakukan sebagian besar anggota dewan di gedung milik rakyat tersebut; apakah hanya euforia menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara dengan menafikan kepentingan masyarakat umum? Atau mereka tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan sebagai anggota dewan (wakil rakyat)? Ataukah berjuang untuk kepentingan individu dan parpol?

0 komentar:

Posting Komentar